Silakan kumpulkan Tugas 1 untuk Mata Kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, kelas A FE Akuntansi. Palinglambat di publih disini pada tanggal 26 Oktober 2007.
AP*
This entry was posted
on Thursday, September 27th, 2007 at 12:41 pm and is filed under AP Class.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or trackback from your own site.
September 29th, 2007 at 2:35 pm
THE SUCCES WAY
Oleh : IMAM MATURIDI, SPd.
Saya tertarik untuk menulis Jalan Menuju Sukses, bukan semata karena tugas kuliah. Tapi karena terinsfirasi oleh bacaan Gede Prama dalam Sukses dan Sukses, Sukses di Perjalanan, Sukses di Tempat Tujuan. Saya membaca betapa banyak orang yang menjadi sukses karena Ketekunan dan Keberanian. Dua kata yang sebenarnya dimiliki hampir semua orang, tapi hanya sedikit yang menjalaninya.
Kisah awal Soichiro Honda – Pendiri dinasti usaha Honda yang legendaris – adalah cerita tentang murid miskin yang bercita-cita bisa mendesain piston. Setiap malam, Soichiro muda pekerjaanya hanya mendesain piston sampai tangannya cacat. Hampir semua uang yang tersedia dikantong dialokasikan untuk itu. Bahkan, perhiasan istri pun dia jual habis. Namun, toh tetap tidak cukup untuk membuat mimpinya menjadi kenyataan. Belakangan, setelah merasa yakin piston yang didesain cukup menyakinkan, datanglah dia ke pabrik mobil Toyota. Tetapi, nasib mujur belum memihak kepadanya, Toyota menolak rancangan piston terakhir. Dibutuhkan waktu lebih dari dua tahun untuk mendesain ulang piston tadi. Dengan membuang rasa malu, Soichiro datang lagi menjual usulnya ke Toyota. Kali ini, usulnya diterima. Akan tetapi, keadaan perang – yang membuat perekonomian compang-camping- membuat semua mimpinya tenggelam.
Abraham Lincoln, salah seorang presiden AS yang amat dikenang dalam sejarah dunia, memiliki kisah yang sama menariknya. Di umur 22 tahun Lincoln gagal menjadi usahawan. Di umur 23 tidak berhasil menjadi anggota legislatif. Jatuh lagi usahanya di umur 25. Setahun kemudian kekasih yang amat dicintai meninggal dunia. Disusul kemudian oleh datangya penyakit depresi mental. Ketika umur menginjak angka 34, 37 dan 39, ia kalah lagi secara berulang ulang dalam pemilihan menjadi anggota kongres. Tidak letih untuk mencoba, ia kemudan mencoba mencalonkan diri menjadi senator di umur 46, ternyata gagal lagi. Tatkala angka usia menginjak 47, kalah lagi dalam pencalonan diri menjadi wakil presiden. Di umur 49, gagal lagi duduk di kursi senator. Namun di umurnya yang ke 52, dia dipilih menjadi presiden AS yang selanjutnya dikenang sepanjang masa sebagai pemimpin legendaris.
Dan masih banyak lagi. Ternyata kunci dari semua keberhasilan mereka adalah PENGULANGAN. Disini Anthony robbins pernah menulis: “repetition is the mother of skills.” Lebih-lebih jika pengulangan terakhir diramu dengan keberanian, akan melahirkan kekuatan dan keajaiban.
Sekadar contoh, Napoleon walaupun berbadan kecil dan pendek, tetapi berkat keberaniannya memipin pasukan prancis yang gagah berani menaklukkan Eropa. Cory Aquino dari filipina, walaupun sekedar ibu rumah tangga, tanpa pengalaman dan pendidikan tinggi, mampu menggerakan revolusi filipina dengan keberaniannya. Begitupun dengan Mahatma Gandhi dari India, mampu menggerakan revolusi India tanpa perlawanan dengan senjata. Kata-kata mutiara benar adanya, bahwa dunia memang hanya dimiliki orang berani. Atau memakai bahasa orang Amerika, life is a daring adventure or nothing (hidup adalah perjalanan penuh keberanian atau tidak menghasilkan apa-apa sama sekali).
Disini Gede Prama memberikan sarannya, bila kita ingin menjadi manusia yang lebih, beranilah berinvestasi dalam waktu secara lebih juga. Jika orang lain membaca satu koran setiap hari, bacalah setidak-tidaknya lima koran per hari. Jika Kebanyakan orang memiliki satu gelar master, setidaknya Anda punya dua gelar master. Seumpama orang bekerja delapan jam sehari, mulailah bekerja sepuluh jam setidak-tidaknya. Tatkala orang berhenti loyo karena kebosanan, obati kebosanan Anda dan mari lari lagi melakukan perbaikan.
Dia juga memberikan tips tambahan agar orang mampu mengembangkan dirinya semaksimal mungkin, yaitu :
1. TO DREAM THE IMPOSSIBLE DREAM, Milikilah keberanian untuk bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Ingat, mimpi, cita-cita, dan sejenis adalah pompa yang membuat kehidupan berdenyut penuh semangat.
2. THE POWER OF CONSISTENCY, Lihatlah air yang menetesi batu yang sama terus menerus. Penyok juga bukan? Demikian pula dengan keberhasilan dan kemajuan.
3. BERMAIN-MAIN DENGAN IDE, Tidak ada yang tidak mungkin bagi manusia yang berani bermain-main dengan ide. Lebih-lebih bila ditambah dengan keberanian untuk melaksanakannya.
4. BANJIRI DIRI ANDA DENGAN DUNIA YANG PENUH KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN, banjiri diri anda dengan dunia yang penuh kemungkinan-kemungkinan. Ia bisa dilakukan dengan membaca, melihat, mencoba, dan positive self talk.
Saya jadi menerawang setelah membaca buku ini, ternyata anjuran Bung Karnopun, presiden pertama kita, agar kita menggantungkan cita-cita setinggi langit, benar adanya. Maksudnya, kalau kita merencanakan sesuatu, rencanakanlah yang besar. Jangan kepalang tanggung. Kalau rencana dan niatnya besar, pasti langkahnya juga besar. Cocok juga dengan pesan agama : innamal a’malu binniyat, segala amal perbuatan kita tergantung dari niat/rencana. Khususnya bagi saya pribadi, yang sekarang duduk di anggota DPRD, sekaligus pengurus partai. Saya jadi bercinta cita untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Brebes, menjadi calon bupati atau wakil bupati tahun 2012!
Bumiayu, 29 September 2007
September 29th, 2007 at 4:56 pm
mengiisi tugas degan judul “SIX SIGMA” dengan adanya strategi itu maka perusahaan berkemungkinan memperoleh kesempurnaan.
System pengendalian merupakan suatu hal yang sangat penting di butuhkan oleh setiap perusahan karena keberhasilan atau pun kemunduran suatu perusahaan itu. di tentukan oleh orang yang mengelola perusahaan itu sendiri.
Sistem Pengendalian Manajemen menurut saya ialah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi. Di atur, di kendalikan, agar tujuan yang ingin kan oleh manajemen bias tercapai sesuai denagan harapan bagi perusahaan.
Berikut ini ialah contoh sebuah kasus perusahan yang memgunakan strategi six sigma
Situasi kompetisi dewasa ini tidak memberikan sedikitpun ruang bagi perusahaan untuk berbuat salah. Perusahaan harus benar-benar memuaskan pelanggannya dan selalu berupaya mencari cara baru untuk memenuhi permintaan pelanggan melebihi harapan-harapan pelanggan. Six Sigma memberikan solusinya.
Globalisasi dan kemudahan akses terhadap informasi, perkembangan produk dan jasa yang pesat telah mengubah bagaimana pelanggan bertransaksi dengan sebuah perusahaan. Model bisnis lama sudah tak bisa dijalankan lagi. Situasi kompetisi dewasa ini tidak memberikan sedikitpun ruang bagi perusahaan untuk berbuat salah. Perusahaan harus benar-benar memuaskan pelanggannya dan selalu berupaya mencari cara baru untuk memenuhi permintaan pelanggan melebihi harapan-harapan pelanggan. Untuk itulah, selalu diperlukan strategi bisnis handal yang dilandasi filosofi dasar manajemen yang kokoh untuk tampil sebagai barisan terdepan dalam penciptaan nilai (value) kepada pelanggan.
Sekitar delapan (8) tahun yang lalu penulis pernah menulis artikel di majalah ini bertajuk “Memperkenalkan Konsep VALUE dalam Manajemen Strategi” yang tepatnya dimuat oleh majalah ini dalam edisi no. 8 Tahun XXIII Agustus 1994. VALUE yang pada dasarnya adalah sebuah singkatan dari “Vision and Action will Lead Us to Excellence” telah mengusik penulis lebih jauh lagi dalam implementasi konsep tersebut dalam dunia praktek bisnis. Bagaimana “action” yang dilakukan berdasarkan vision / mission dari perusahaan benar-benar membawa ke excellence? Terdorong dengan pertanyaan ini, kemudian penulis dengan sengaja menimba pengalaman lebih jauh lagi dalam dunia implementasistrategi.Akhirnya,sekitar lima tahun yang lalu penulis mengenal dan menggeluti langsung implementasi sebuah konsep strategi bisnis Six Sigma. Six Sigma telah secara sukses diterapkan oleh perusahaan global seperti Allied Signal, Motorola, General Electric, CitiGroup, Caterpillar dan beberapa deretan perusahaan terkemuka lainnya. Peranan Six Sigma sangat krusial dalam penciptaan nilai (value) kepada pelanggan yang pada akhirnya membawa perusahaan ke barisan terdepan. Strategi bisnis Six Sigma adalah sebuah model bisnis yang sangat bagus karena visi langsung diterjemahkan dalam action dengan ukuran yang dimonitor ketat melalui performance tracking.
Apa itu Six Sigma?
Sebelum menjawab Six Sigma, kita perlu tahu apa itu “sigma”? Sigma bisa dikatakan adalah sebuah ukuran seberapa bagus (a measure of goodness) hasil dari sebuah proses.Yang jelas, ini bukan sekadar slogan manajemen atau sekedar nama baru dalam manajemen modern. Sedangkan Six Sigma adalah strategi bisnis yang menitik-beratkan fokus kegiatan atau proses usaha pada penciptaan produk dan jasa yang “mendekati” sempurna. Mengapa “mendekati” sempurna? Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini, selama itu ciptaan manusia pasti ada faktor kesalahan (defect) yang dikandungnya. Mengapa memakai istilah “sigma”? Karena ini berasal dari kaidah statistik yang mengukur seberapa jauh sebuah proses penciptaan produk dan jasa menyimpang dari sempurna. Semakin kecil sigma, maka semakin menyimpang dari sempurna. Gagasan yang melandasi Six Sigma adalah bahwa bila Anda bisa mengukur berapa banyak “kesalahan” (defect) yang anda punyai dalam sebuah proses, secara sistematik Anda bisa merencanakan bagaimana bisa mengeliminir dan membawanya mendekati “zero defect”.
Semakin besar sigma, maka semakin mendekati sempurna hasil yang kita dapatkan dari proses usaha kita. Sebagai contoh kita akan lihat apa arti 3 sigma dan kemudian kita bandingkan dengan 6 sigma. Apa yang kita peroleh dari perusahaan yang beroperasi dengan 3 sigma?
· Sekurangnya ada 54 ribu kasus salah pemberian obat oleh dokter per tahun;
· Lebih dari 40 ribu bayi yang baru dilahirkan, jatuh dari gendongan dokter atau bidan per tahun;
· Sekurangnya ada 4 kecelakaan pesawat terbang pada pelabuhan udara sibuk di dunia, setiap hari;
· Sekurangnya terjadi 1,350 kesalahan pembedahan per minggu;
· Sekurangnya terjadi 54 ribu
surat
yang hilang per jam.
Sedangkan perusahaan yang beroperasi dengan 6 sigma memberikan dampak berikut:
· Ada
satu kasus salah pemberian obat dalam kurun 25 tahun
· Tiga kasus bayi terjatuh dari gendongan dokter atau bidan dalam kurun 100 tahun, atau satu kasus dalam kurun 33 tahun
· Satu kasus kecelakaan pesawat dalam 10 tahun di “semua” pelabuhan udara yang ada di dunia
· Satu kesalahan pembedahan dalam 20 tahun
· 35 pucuk
surat
yang hilang per tahun.
Statistik tersebut sangat menggelitik. Sebagai manusia yang normal, tentu saja kita tidak menginginkan ada satupun kasus bayi terjatuh atau salah bedah bagi pasien. Hal ini sangat menakutkan sekali. Namun dunia nyata bicara fakta yang lain bahwa kesalahan-kesalahan tersebut “kadang-kadang” terjadi. Terus, kadang-kadang ada yang mengatakan “Yah, kalau hanya satu diantara seribu kejadian itu sih masih wajar”. Nah, hati-hati dengan ucapan ini karena hal ini berarti secara sadar kita mentolerir kinerja suatu perusahaan beroperasi dengan 4.5 sigma saja.
Pengukuran Mutlak Diperlukan
Sudah sering kali kita mendengar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan atau sebuah perusahaan lakukan selalu kita harapkan semuanya berjalan dengan baik dengan hasil yang memuaskan juga. Dalam pengembangan produk baru, misalnya, kita selalu memiliki tujuan untuk menciptakan produk yang bisa memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dan lebih baik dari pesaing. Dalam hal pelayanan terhadap pelanggan, misalnya, kita selalu memiliki kredo untuk selalu memuaskan pelanggan kita sehingga mereka menjadi loyal terhadap perusahaan kita. Sayangnya, semua atribut tersebut sering sekali tidak disertai oleh pengukuran yang praktis dan sederhana.
Penekanan utama dalam implementasi Six Sigma adalah mutlaknya pengukuran. Tanpa pengukuran, maka program Six Sigma akan sia-sia belaka dan akan tenggelam menjadi sebuah slogan manajemen saja. Ada dua hal pokok yang diukur dalam Six Sigma, yaitu: kesalahan (defect) dan waktu siklus (cycle time). Dalam pengukuran defect, six sigma berarti jumlah kesalahan sebanyak 3.4 DPMO (defects per million opportunity / kesalahan per satu juta kesempatan). Terus apa artinya? Artinya, bila sebuah perusahaan mengklaim dirinya telah mencapai 6 sigma berarti perusahaan ini hanya membuat 3 kesalahan dari satu juta produksinya, atau dengan kata lain ada 3 produk yang defect dari 1 juta produk yang dibuat. Coba bandingkan dengan toleransi kita terhadap “satu dari seribu kejadian” yang berarti 1000 DPMO atau berarti mau memberi toleransi tingkat kesalahan sebesar 294 kali lipat dari yang diperlukan oleh six sigma!
Mengapa yang diukur defect rate (tingkat kesalahan)? Sebelum kita jawab pertanyaan ini ada baiknya kita rumuskan terlebih dulu mengenai apa itu defect. Defect adalah segala sesuatu yang membuat pelanggan kita kecewa. Bila kita bicara mengenai sebuah restoran, defect bisa berarti tamu yang kecewa karena menu yang ia pilih dan ada di daftar menu ternyata tidak tersedia. Bisa juga bila pelanggan ingin mencuci tangan setelah makan ternyata wastafel tidak berfungsi, atau tidak bersihnya restoran, atau pelayan yang tidak ramah dalam melayani pelanggan. Dalam bidang perhotelan, defect bisa berarti tidak tersedianya kamar (fully booked) bagi pelanggan yang ingin menginap, petugas penerima tamu tidak ramah, function room belum siap pada saat yang dijanjikan.
Defect rate diukur karena hal ini merupakan hasil dari sebuah proses pemenuhan kebutuhan dan harapan pelanggan. Semakin kecil defect maka semakin mendekati sempurna produk / jasa yang kita sediakan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Tingkat kesalahan (defect rate) inilah yang diukur trend nya sesuai perjalanan waktu melalui DPMO chart. Pengurangan tingkat kesalahan hanya bisa dilakukan melalui program perbaikan proses usaha yang terus menerus dilakukan (continuous process improvement).
Hal pokok lainnya yang diukur dalam Six Sigma adalah waktu siklus (cycle time). Waktu siklus adalah waktu yang diperlukan oleh proses usaha dalam pemenuhan kebutuhan dan harapan pelanggan mulai dari saat pelanggan menyatakan keinginannya terhadap produk atau jasa sebuah perusahaan sampai dengan pelanggan mendapatkan produk dan jasa tersebut dengan memuaskan. Bila perusahaan tersebut bergerak dalam ekspedisi pengiriman barang atau dokumen maka pelanggan akan menginginkan setidaknya dua hal utama, yaitu: paket sampai di tujuan dalam kondisi baik (tidak ada cacat) dan dalam waktu yang singkat sampai di penerima.
Terdapat dikotomi dalam waktu siklus ini. Pertama, ada yang beranggapan bahwa waktu siklus bisa dikategorikan sebagai defect juga karena pendapat ini memiliki persepsi bahwa waktu itu sendiri sudah merupakan defect karena pada dasarnya tidak ada orang yang mau menunggu. Pendapat kedua menyatakan bahwa waktu merupakan dimensi yang sampai batas tertentu tidak bisa dikurangi lagi dan bahkan tidak akan pernah bisa dieliminir. Tugas kita adalah bagaimana selalu berusaha mengurangi waktu siklus ini.
Tiga Komponen Utama
Tujuan umum dari Six Sigma adalah “mengurangi tingkat kesalahan dan waktu siklus” yang dilakukan secara terus menerus. Dalam filosofi Six Sigma ada tiga komponen utama yang menjadi pusat perhatian dan semua kegiatan usaha difokuskan pada komponen-komponen ini. Tiga komponen tersebut adalah: pelanggan (customer), proses usaha (business process) dan karyawan (employee). Ketiga komponen ini menjadi satu kesatuan terpadu yang tidak bisa dipisahkan. Penekanan hanya kepada pelanggan tanpa memperhatikan proses usaha yang stabil dan kepuasan karyawan, akan menyebabkan pemenuhan kebutuhan pelanggan yang bersifat sementara (temporary fulfillment). Penekanan hanya pada efisiensi proses usaha tanpa memperhatikan kepuasan pelanggan dan karyawan akan menimbulkan efisiensi tanpa dibarengi dengan efektivitas sehingga kelanggengan usaha tidak bisa dipertahankan. Perhatian hanya pada kepuasan karyawan tanpa perbaikan proses usaha dan peningkatan kepuasan pelanggan akan menyebabkan kebanggaan diri yang berlebih dan kehilangan fokus kepada pelanggan. Ketiga komponen tersebut harus dijaga keseimbangannya
Pertanyaan selanjutnya adalah: “Lantas, dimana posisi stakeholder dalam six sigma strategy?” Pertanyaan ini cukup menggelitik dan sangat wajar ditanyakan karena banyak sekali referensi buku manajemen yang menyatakan pentingnya fokus pada stakeholders. Sebenarnya, dua dari komponen yang disebutkan dalam uraian di atas merupakan sebagian dari stakeholders juga, yaitu pelanggan dan karyawan. Hal ini sesuai dengan definisi umum stakeholders, yaitu semua pihak yang terlibat atau menjadi dampak dalam sebuah kegiatan atau transaksi usaha. Dua stakeholder lainnya adalah: pemilik (owner) dan lingkungan. Dalam filosofi Six Sigma faktor kepuasan pemilik dan juga lingkungan menjadi faktor yang dipertimbangkan juga. Bila pelanggan dipuaskan dengan proses usaha yang efisien dan efektif disertai kepuasan karyawan dalam menjalankan proses usaha, pada akhirnya bisnisnya akan berkembang, profit meningkat dan pemilik pun menjadi senang. Lingkungan usahapun menjadi lebih baik karena roda ekonomi berputar cepat dan sehat.
Komitmen Manajemen Puncak
Syarat mutlak keberhasilan implementasi Six Sigma adalah komitmen dari manajemen puncak (CEO) mengenai visi Six Sigma. Tanpa ada komitmen dari manajemen puncak, program Six Sigma akan menjadi program sia-sia yang tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi perusahaan. Larry Bossidi dari Allied Signal, Jack Welch dari GE, Glen Barton dari Caterpillar, John Reed dari CitiGroup (saat itu Citicorp) memiliki komitmen yang tinggi atas implementasi Six Sigma di perusahaan mereka masing-masing. Mereka menunjuk seorang Direktur dibawahnya langsung bertindak sebagai full time Six Sigma Deployment Director atau Quality Director. Direktur inilah yang kemudian langsung memimpin inisiatif implementasi Six Sigma di seluruh jajaran staff dan manager di perusahaannya masing-masing.
Mengapa perlu komitmen dari manajemen puncak? Karena implementasi Six Sigma pada fase awalnya lebih berat pada “behavioral” aspect daripada operasionalnya sendiri. Kebanyakan perusaahaan tidak terbiasa dengan “mengukur” defect , misalnya pelanggan yang kecewa karena tidak tersedianya barang, tidak tersedianya kamar hotel, tidak ramahnya petugas customer service, rusaknya paket pada saat diterima pelanggan, tidak sampainya surat ke pelanggan, dan masih banyak hal lain yang kelihatannya sepele tapi sangat penting bagi pelanggan. Membiasakan karyawan untuk secara disiplin melakukan pengukuran, terhadap hal-hal yang kelihatannya sepele tersebut perlu usaha serius dengan secara disiplin mengikuti langkah-langkah dalam manajemen perubahan (change management) yang sistematik.
Kesimpulan:
1. Metodologi Six Sigma merupakan solusi bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan.
2. Six Sigma adalah sebuah strategi bisnis yang menitik-beratkan fokus kegiatan atau proses usaha pada penciptaan value produk dan jasa yang “mendekati” sempurna.
3. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam Six Sigma adalah selalu berusaha meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengurangan tingkat kesalahan (defect) dan waktu siklus (cycle time).
4. Pengukuran terhadap kinerja proses usaha mutlak diperlukan dan dijalankan secara rutin.
5. Tiga komponen utama dalam metodologi Six Sigma adalah: pelanggan, proses usaha dan karyawan (SDM).
6. Untuk implementasi Six Sigma, komitmen dari manajemen puncak mutlak diperlukan. Manajemen Puncak biasanya menunjuk salah satu jajaran direksinya yang akan bertindak purna waktu dalam implementasi Six Sigma.
Tulisan di atas telah dimuat di majalah USAHAWAN, tahun 2002
October 1st, 2007 at 8:30 am
Permasalahan Keamanan Jaringan
Pencurian uang itu sudah biasa.Bagaimana dengan pencurian identitas pribadi seperti nomor kartu kredit dan password akun bank?Menurut wacana yang saya baca di eBizzAsia volume 111 nomor 22 Nopember-Desember 2004 dengan judul “Identity Management, juru kunci akses informasi korporat”, hal ini belakangan sedang marak, caranya melalui phishing, email scan atau menggunakan piranti yang sanggup melacak gegak-gerik kebiasaan yang dilakukan didunia maya.Batapa bahayanya, bila sesuatu yang rahasia dan penting, dapat diakses dengan mudah oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan, seperti hacker.
Saat ini password merupakan sarana umum yang masih memegang peranan dalam melindungi aset penting dalam sebuah jaringan.Namun sistem password belum cukup mengidentifikasi siapakah sebenarnya seorang user atau mengatur apa saja yang dapat diakses olehnya, karena seorang hacker dapat dengan mudah mencuri password.
Kebocoran informasi itu bukan hanya terjadi pada perseorangan, tetapi juga korporat, yang notabene memiliki informasi rahasia yang tidak boleh diketahui oleh sembarang orang.Bagaimana bila kebocoran datang dari orang dalam perusahaan yang mungkin saja dilakukan oleh karyawan yang belum lama dipecat?Sang mantan karyawan memperoleh akses ke data base perusahaan cukup dengan menggunakan user ID dan password lamanya, yang rupanya lalai dihapus ketika ia diberhentikan.
Ada tiga komponen penting dalam sebuah sistem keamanan terintegrasi yang komprehensif, yaitu privasi, perlindungan serta kontrol/pengawasan.
Menurut wacana, di AS sudah cukup baik,beberapa regulasi seperti HIPAA dan Sarbanes-Oxley mensyaratkan perusahaan mengotentikasi dan melacak seluruh karyawan yang memiliki akses terhadap data-data sensitif, sehingga menuntut diperlukan adanya suatu system identity management yang baik.
Identity management adalah suatu pengelolaan identitas yang melindungi perusahaan dari ancaman keamanan jaringan.
Menerapkan identity management bukanlah perkara mudah, banyak kendala yang harus dihadapi.Identity management memiliki beberapa komponen, mana yang diprioritaskan lebih dulu bukanlah perkara mudah.
Solusi semacam ini memberi kontrol lebih besar bagi perusahaan terhadap proses dan program, keamanan yang ketat terhadap informasi sensitif, dan pengelolaan karyawan yang lebih baik, memangkas biaya help desk, penghematan yang lebih besar dan memberikan lebih banyak waktu bagi karyawan untuk melakukan tugas yang lebih penting.
Solusi identity management tidak murah, sehingga membutuhkan dukungan dari top management.Selain itu masih harus melakukan assessment terhadap aplikasi, yang akan terlihat berapa banyak akun “hantu” (milik karyawan yang dipecat atau pindah) yang bakal dihadapi, dan titik mana yang berpotensi menimbulkan kesulitan bagi perusahaan.
Tantangan yang dihadapi selain waktu dan investasi adalah pengelolaan identitas dan kontrol akses bagi pekerja paruh waktu atau pekerja dari pihak luar, karena dikhawatirkan pekerja tersebut melakukan pencurian resource,selain itu pertimbangan kebersihan dan konsolidasi data, dan yang terakhir kemungkinan pelambatan sistem dan aplikasi jika banyak orang melakukan log in pada waktu yang sama.
Elemen identity management menurut wacana antara lain access control, authentication, automatic provisioning, directory, federated identity management, dan sign-on and self-service.Ini harus diintegrasikan dengan baik agar tujuan untuk melindungi data yang penting dapat tercapai dengan baik
Paper ini mencoba mengomentari wacana mengenai keamanan jaringan bahwa identity management yang baik dapat mengatasi masalah pencurian data yang penting dalam jaringan.
October 1st, 2007 at 9:13 am
Komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi pengendalian manajemen dalam sebuah perusahaan. Komunikasi penting bagi para manajer, paling tidak untuk dua alasan. Pertama, komunikasi adalah proses melalui mana fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dapat dicapai. Kedua,komunikasi adalah kegiatan dimana para manajer mencurahkan sebagian besar proporsi waktu mereka. Agar komunikasi efisien, tentunya manajer perlu mempertimbangakn media atau saluran yang ada. Dengan semakin majunya teknologi, penyampaian informasi melalui komunikasi semakin maju. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan besar, teknologi komukasi yang maju dan terkini sangan membantu mempertahankan going concern perusahaan. Oleh karena itu jaringan teknologi komunikasi perusahaan harus mendapat perhatian yang serius. Perlu diterapkan suatu system pengendalian khusus untuk mengamankan teknologi komunikasi perusahaan yang merupakan salah satu asset penting perusahaan. Bahkan di era global seperti sekarang soft asset mungkin mengalahkan asset riil. Namun untuk mengamankannya ternyata bukan hal yang mudah. Perkembangan teknologi jaringan informasi dan komunikasi yang fenomenal membawa cacat umum, yaitu bahwa jaringan berbagai sistem seperti jaringan internet, jaringan telekomunikasi, sistem pengendalian distribusi listrik, dan lain sejenisnya membentuk sistem yang rumit untuk dikelola.
Saat ini, suatu sistem jaringan komunikasi komputer memerlukan banyak bagian sistem yang menghasilkan sejumlah besar data yang harus diamati, dianalisis, dan dikelola. Ketika mengalami kegagalan, orang harus bereaksi dengan cepat, bahkan supercepat. Mereka harus berkomunikasi dengan banyak pihak dan menyeimbangkan tuntutan yang saling bertentangan, yakni antara efisiensi dan keselamatan, laba dan biaya, ilmu pengetahuan dan politik. Tidak ada insentif bagi pihak perusahaan yang mengumumkan adanya fraud dan serangan sistem dan keamanan kepada publik.
Melihat hal ini saya sangat tertarik dengan artikel yang ditulis oleh Indra M Utoyo dalam majalah Ebizzasia yang diterbitkan April 2004 tentang Renovasi Sistem Manajemen Keamanan yang sangat berhubungan dengan hal yang telah saya bahas sebelumnya. Beliau mengatakan bahwa sistem teknologi demikian canggih, dirancang jauh lebih rumit dari yang bisa ditangani. Semua sistem rumit, karena sifatnya, ditakdirkan untuk pernah gagal pada suatu saat tertentu. Salah satu kuncinya adalah kemampuan untuk mengelola kegagalan sedini mungkin di tahap awal, sehingga masalah tidak berkembang. Jika dibiarkan akan jadi malapetaka.
Pendekatan lain yang lebih baik adalah dengan cara merancang sistem yang memberi ruang waktu untuk mengelola kegagalan. Sistem harus memiliki cadangan dan cukup fleksibel, agar bagian-bagian dari sebuah sistem bisa terus beroperasi saat terjadi kerusakan atau mengalami serangan keamanan.
Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah bagaimana kita dapat membuat sistem infrastruktur jaringan komputer bisa dikelola agar mampu menekan jumlah serangan keamanan, dan bagaimana membangun mekanisme sistem respon jika terjadi masalah serangan tersebut.
Menekan Jumlah Insiden Sistem Keamanan
Saat ini, jarang sekali perusahaan yang tidak peduli dengan aspek pengelolaan keamanan sistem di jaringan internet dan intranetnya. Rata-rata perusahaan telah menerapkan kebijakan keamanan (security policy); Instalasi dan operasi “Firewall’ sudah demikian umum; Pengenalan dan penggunaan anti virus dan anti-worm sudah merupakan syarat perlindungan minimal di hampir setiap lingkungan kerja. Sudah begitu luas dan banyak ulasan serta sosialisasi tentang bahaya kejahatan komputer di internet. Namun, tetap saja masih banyak peristiwa serangan keamanan terjadi, dan jumlah insiden juga terus meningkat.
Sejauh ini, model umum yang diterapkan dalam sistem keamanan menganut pendekatan “security boarder” atau batas perlindungan. Asumsinya, ada pemisahan yang tegas antara sistem dalam (intranet) dan sistem luar (internet). Setiap yang buruk dipandang muncul dari sistem luar. Sistem dalam dianggap tempat yang aman 100%, meski tidak ada yang bisa menjamin pihak internal steril dari tindakan permusuhan kepada manajemen perusahaan. Karenanya, lumrah mendefinisikan batas perlindungan dengan memusatkan langkah pencegahannya di titik perbatasan. Cara ini efektif-biaya dan cukup kokoh untuk melindungan sistem dalam (intranet).
Dalam perkembangan selanjutnya, muncul pertanyaan apakah model ini masih cukup valid untuk saat ini. Pertama, banyak aspek insiden keamanan atau sekuriti justru muncul dari internal, seperti epidemi dari infeksi virus atau worm, distribusi dari kode janggal (malicious code) yang muncul di e-mail, penyebaran virus, serta eksekusi aplikasi kode aneh melalui situs web, dan lain lain.
Kedua, beberapa gangguan diakibatkan oleh perilaku karyawan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja dari sejumlah pengguna (users) dengan penggunaan yang beragam. Persoalannya dapatkah kita mengetahui apa yang dikerjakan oleh setiap karyawan dan membuat segalanya dalam kendali penuh.
Selanjutnya, Firewall yang diletakkan di titik perbatasan, tidak berfungsi efektif. Firewall belum mengantisipasi adanya layanan baru seperti aplikasi P2P (peer-to-peer), dan aplikasi interaktif seperti VoIP. Kinerja Firewall menurun untuk aplikasi penerusan packet, padahal aplikasi yang perlu respon kecepatan tinggi semakin meningkat. Solusi meningkatkan respon biasanya dilakukan melalui penerapan metoda relay proxy yang tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan layanan.
Kebutuhan Solusi Manajemen Keamanan
Dari ilustrasi di atas, muncul kebutuhan adanya model pendekatan baru yang memenuhi kriteria:
· Model mengasumsikan adanya kerawanan yang dapat muncul di dalam sistem infrastruktur;
· Model memiliki mekanisme untuk mengatur ekspansi dari insiden keamanan, khususnya dalam menangkal menyebaran virus/worm;
· Para pengguna dapat menikmati layanan aplikasi secara nyaman, meski ada sistem pengelolaan keamanan yang ketat;
· Kinerja yang tetap prima dalam lingkungan sistem pengelolaan keamanan.
Perlu diingat, bahwa sistem dari setiap individu harus dikelola lebih baik, karena kerawanan selalu ada dari sistem para penggunanya. Pendekatan yang logis untuk meminimalkan potensi masalah, antara lain dengan membatasi platform infrastruktur, menyediakan aplikasi khusus untuk hal-hal yang bersifat rutin, dan pengelolaan yang lebih intensif pada aplikasi-aplikasi yang bersifat mobile (melalui komputer pangku).
Di samping itu, manajemen otorisasi juga mutlak diterapkan, yaitu seorang pengguna memiliki tingkat otorisasi tertentu untuk aplikasi yang berbeda, dan kebijakan itu diterapkan secara konsisten sesuai dengan kebutuhan lingkungan kerja. Pilihan yang tersedia adalah memaksimalkan perlindungan dari masing-masing sistem, dan atau memaksimalkan manajemen pemakaian aplikasi dengan pemisahan aktivitas yang rawan. Penerapan kebijakan keamanan ketat dimana setiap sistem memiliki perlindungan yang maksimal sangat dimungkinkan, karena jarang orang dibolehkan mengakses ke setiap mesin di lingkungan kerjanya.
Di sisi lain, perangkat-perangkat teknologi jaringan saat ini sudah memiliki mekanisme kemampukelolaan (manageability). Namun, model ini belum sepenuhnya menjawab bentuk manajemen sekuriti baru. Kita masih membutuhkan banyak contoh praktik-praktik terbaik (best practices) dan perlu keahlian yang lebih tinggi, serta masih butuh waktu untuk mendapat umpan balik dari implementasinya.
Kebutuhan Sistem Respon Insiden yang Prima
Pada kondisi normal, implementasi manajemen sekuriti di banyak perusahaan tampaknya tidak banyak menemui persoalan. Namun, pada saat suatu insiden terjadi, hampir selalu dibutuhkan waktu lama untuk pemulihan. Manajemen sekuriti umumnya membuat antisipasi dan persiapan terhadap adanya risiko yang diketahui. Tetapi kita tidak selalu mampu untuk menyiapkan diri terhadap segala risiko karena keterbatasan biaya, teknologi, dan imaginasi.
Sistem sekuriti memang tidak harus sempurna, tetapi risikonya harus bisa dikelola dan diketahui. Untuk itu, dibutuhkan paling tidak dua kapabilitas. Pertama, kemampuan untuk bekerja secara manual melalui persiapan risiko terukur.
Kedua, kapasitas untuk merespon terhadap insiden (emergency response). Bantuan untuk emergency response ini meliputi, antara lain: perkiraan mengenai kerugian dan dampaknya jika terjadi insiden, penghentian perluasan masalah, penggelaran berbagai tindakan pemulihan secara tepat waktu, dokumentasi semua insiden dan langkah pemulihannya, serta peningkatan kualitas langkah-langkah penanganannya.
Oleh karena itu, dibutuhkan model manajemen sekuriti yang lebih mutakhir, yang tidak hanya tangguh untuk persiapan antisipasi insiden, melainkan juga mampu memperbaiki kapabilitas respon pada saat insiden terjadi. Sudut pandang yang lebih holistik mutlak dimiliki, yang didukung oleh kompetensi pada berbagai masalah, delegasi tanggung jawab yang jelas, dan mekanisme berbagi informasi dengan pengelolaan yang berkualitas.
Yang pasti, upaya terbaik harus terus dilakukan. Namun, sulit bagi kita untuk mampu membaca dinamika fenomena ancaman yang mungkin terjadi. Kita masih belum punya jawaban yang mujarab. Proses pembelajaran dari ’best-practices’ dan pengalaman di berbagai fora perlu terus dijalin. Sekuriti bukanlah suatu masalah yang sekali teratasi, masalahnya selesai. Sekuriti adalah suatu proses yang melibatkan pengawasan, modifikasi, dan pemeliharaan secara terus menerus dan
konsisten.
Begitulah Indra M Utoyo memaparkan, tanpa bermaksud benar-benar mengkopi semua yang beliau tuliskan, tapi dikarenakan tulisan yang beliau buat mungkin dapat dijadikan wacana dalam menghadapi permasalahan pengendalian teknologi komunikasi yang marak saat ini.
October 2nd, 2007 at 1:42 am
MANAJEMEN PROYEK
Badra Indrayana
C1C005094
Ada ilmu Manajemen atau pun tidak, ketika sebuah proyek harus dijalankan, maka secara insting manusia akan tetap menjalankan proyek tersebut. Oleh karena itu, terlepas dari ukuran keberhasilan sebuah proyek, maka siapapun bisa melaksanakan proyek. Namun, ketika kriteria-kriteria keberhasilan sebuah proyek ditetapkan, maka perlu sebuah metoda untuk menyelenggarakan proyek tersebut.
Dalam pelaksanaanya, Proyek meiliki ciri-ciri spesifik sbb:
-Memiliki Goal yang spesifik, dan dalam tahapan pengerjaanya pun biasanya memiliki goal-goal tertentu pula
-Bersifat sementara, artinya ada awal proyek dan ada akhir proyek
-Bersifat unik, berbeda dari satu proyek ke proyek lainnya. Perbedaan ini bisa dalam lingkup kerja, tempat, waktu, material, pelaksana, kendala, dana, iklim, dll
-Memiliki resources atau sumber daya yang terbatas untuk proyek tersebut. Sumber daya disini meliputi Dana, Tenaga Kerja, Material, Peralatan proyek, Waktu, Metoda, dan Informasi.
Dengan ciri-ciri diatas, maka sesungguhnya apapun aktifitas manusia yang memiliki ciri dan kriteria tersebut dapat digolongkan sebagai sebuah proyek dengan perbedaan pada kompleksitas dan isi nya saja. Bahkan, perjalanan anda dari rumah ke kantor pun sesungguhnya adalah sebuah proyek! Yang membedakan hanya kompleksitasnya saja, tingkat kemacetan, kesulitan dan keterbatasan resources nya saja.
Lalu mengapa sebagian orang membutuhkan sebuah metoda yang disebut MANAJEMEN untuk mengelola proyek tersebut? Justru karena sebuah proyek memiliki Goal yang harus dicapai, sementara proyek memiliki keterbatasan resources, maka untuk memastikan pencapaian goal dengan tepat dalam kapasitas keterbatasan resources yang tersedia, maka dibutuhkan pendekatan Manajemen untuk mengelola keterbatasan resources tadi.
Mengapa Manajemen? Karena Manajemen memiliki fungsi-fungsi Perencanaan, Pelaksanaan (yang melibatkan fungsi-fungsi Organizing, Staffing, Directing), dan Pengendalian (Monitoring dan Control).
Keseluruhan fungsi ini diharapkan dapat mengelola dan mengendalikan resources yang terbatas tadi dengan baik dan terkendali sehingga Goal proyek dapat tercapai dengan tepat dalam kerangka keterbatasan resources tadi.
Pola kerja manajemen sesungguhnya merupakan pola instingtif manusia. Mereka yang tidak belajar manajemen pun sesungguhnya memiliki insting manajemen, tentunya dalam kapasitas yang berbeda-beda. Ketika anda akan melakukan perjalanan dari rumah ke kantor, tanpa belajar manajemen pun, anda akan melakukan proses merencanakan perjalanan tersebut. Anda akan berfikir jalan mana yang akan dilalui, kendaraan apa yang akan digunakan, berapa uang yang harus dibawa, siapa yang akan ikut serta. Ketika berada di perjalanan, anda akan melakukan proses kontrol, selalu melihat kedepan untuk mengevaluasi tingkat kemacetan, termasuk mendengarkan radio yang menyiarkan keadaan jalan sehingga anda bisa mengambil keputusan apakah akan tetap menggunakan jalur seperti rencana semula atau mengambil keputusan untuk merubah rencana dan mengambil jalan lain, dan membuat rencana jalur baru.
Manajemen Proyek merupakan sebuah pendekatan metoda manajemen dalam mengelola sumberdaya proyek. Proses, pendekatan dan tool yang menunjang fungsi-fungsi manajemen dibuat dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan fungsi-fungsi manajemen dalam mengelola proyek.
Untuk memudahkan kita dalam menerapkan pola manajemen ataupun mempelajarinya, disamping melalui pola konvensional manajemen Planning – Executing – Control, PMI (Project Management Institute) membagi penguasaan Project Management melalui 9 sistem berbentuk modul:
1. Scope Management
2. Time Management
3. Cost Management
4. Quality Management
5. Human Resource Management
6. Communication Management
7. Risk Management
8. Procurement Management
9. Project Management Intregation
Intinya, dalam pengelolaan proyek, fungsi-fungsi Manajemen (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling) harus dilakukan dan diterapkan pada semua modul 1 hingga 8 agar goal atau objective proyek bisa tercapai secara efektif dan efisien. Untuk menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen tersebut maka cukup banyak tools dalam Project Management yang dapat digunakan, seperti Project Charter, WBS, CPM Skedul, Estimasi, Cost Control, Kurva-S, Progress Report, Information Distribution Matrix, PERT (Schedule Risk assesment), Risk Assesment, Procurement Plan, dll.
Sebuah Contoh
Ketika sebuah proyek dijalankan, maka akan terdapat puluhan, ratusan bahkan ribuan aktifitas yang harus dimonitor sehingga selalu ada dalam kendali team. Dengan keterbatasan “span of control” kita, maka memonitor dan mengendalikan ratusan hingga ribuan aktifitas adalah sebuah pekerjaan yang sangat kompleks. Pertimbangkan hal-hal berikut ini:
-Jika sebuah aktifitas terlambat, apa yang akan terjadi dengan aktifitas lainnya?, dengan jadwal keseluruhan proyek? Dengan resources?
-Jika ingin dilakukan Fast Track / akselerasi, aktifitas apa saja yang sebaiknya dipercepat, apa yang harus dilakukan untuk mempercepat? Menambah resources? Lembur?
-Apakah semua aktifitas yang ratusan ataiu ribuan tersebut harus diprioritaskan seluruhnya? Ataukah boleh sebagian ditunda? Mana yang harus diprioritaskan?
-Aktifitas apa saja yang harus betul-betul diperhatikan?
-Jika ada beberapa skenario metoda konstruksi, apa saja akibatnya pada jadwal proyek?
Critical Path Method (Metoda Jalur Kritis) dengan berbagai derivasi nya adalah salah satu tools dalam teknik penjadwalan Manajemen Proyek yang dapat mengatasi persoalan dan pertanyaan di atas. Dari ratusan aktifitas proyek, mungkin hanya 20% saja yang harus diperhatikan prioritasnya karena aktifitas tersebut terletak pada jalur kritis. Jalur kritis adalah serangkaian aktifitas yang saling berurutan yang jika salah satu atau lebih aktifitasnya terlambat, akan menyebabkan keterlambatan proyek secara langsung. Dengan teridentifikasinya Jalur Kritis, maka kita bisa memonitor pekerjaan yang paling kritis yang paling berpengaruh pada jadwal proyek. Dengan jalur kritis pula kita bisa identifikasi aktifitas mana yang sebaiknya dipercepat pada program Fast Track. Dengan jalur kritis pula kita bisa menyusun Corrective Action dengan efek yang paling berpengaruh.
October 2nd, 2007 at 2:18 am
Fazar Nugraha (C1C005090)
Perkembangan bisnis perbankan yang semakin pesat, baik secara internal maupun internal langsung atau tidak telah pula memperbesar tingkat risiko bisnis yang mesti dihadapi oleh dunia perbankan. Karena itu, untuk mengantisipasi kompleksitas permasalahan di bisnis perbankan, pelaksanaan tata kelola usaha yang baik (good corporate governance) menjadi sebuah keharusan. Bank Indonesia (BI) menilai aplikasi good corporate governance akan menyelamatkan perbankan. “Misalnya untuk kelangsungan usaha ataupun menjadi tameng agar tidak banyak terjadi kejahatan dan pembobolan bank,” ujar Direktur Perizinan dan Sistem Informasi Perbankan Siti Chalimah Fadjriah. Dalam aplikasi good corporate governance itu, kata Fadjrijah, hal pertama yang dilakukan bank adalah penetapan sasaran strategis. Sasaran ini harus dikomunikasikan pada tiap jenjang jabatan yang ada. Artinya, bank akan mempunyai arah yang jelas serta dimengerti semua pihak. Selain itu, harus ada kejelasan wewenang dan tanggung jawab di antara pengelola bank.
Beberapa skandal perbankan yang terjadi pada beberapa bank pemerintah, diikuti dengan penutupan bank swasta dan yang kasus pembobolan sebesar Rp 33 miliar di PT Bank Danamon Medan, telah menimbulkan berbagai pendapat, kritik, dan cemoohan sinis yang mempertanyakan sistem pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Hal ini sangat dapat dipahami karena BI adalah otoritas pengawas bank yang sepenuhnya memiliki kewenangan untuk itu, berdasarkan undang-undang.
Sebagaimana tujuannya, secara umum “pengawasan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari siapa pun yang berkepentingan bahwa bank dari segi finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola secara baik dan profesional, dan bahwa di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.”
Hal ini dimungkinkan jika seluruh komponen Sistem Pengawasan Bank Komprehensif (Comprehensive Bank Supervisory System) peduli terhadap karakteristik usaha perbankan yang sangat mengedepankan asas prudential and trust dan semua kegiatan bank, sampai hal yang paling teknis, diatur melalui seperangkat aturan yang ketat dan pembatasan ruang gerak usaha bank melalui berbagai aturan yang bersifat melarang dan lain sebagainya.
Sistem pengawasan bank menyeluruh meliputi tiga komponen utama. Pertama, pengawasan oleh BI dengan kewenangan dasar yang minimal mencakup empat aspek, yaitu perizinan, pengaturan, pengawasan, dan pemberian sanksi. Kewenangan perizinan memungkinkan BI menetapkan persyaratan operasi suatu bank, termasuk persyaratan kompetensi dan integritas pengurus.
Kedua, pengawasan internal bank dirangkum dalam Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum. Pedoman ini merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan guna menjamin dan mengamankan harta kekayaan bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; mengurangi dampak kerugian/penyimpangan/kecurangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian; meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.
Ketiga, pengawasan eksternal bank mencakup pihak-pihak eksternal yang mempunyai hubungan/kepentingan langsung/tidak langsung terhadap bank, seperti lembaga pemerintah (antara lain Departemen Keuangan, Menteri Negara BUMN, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pengawas Pasar Modal/Bapepam, BPPN), akuntan publik, DPR, pelaku bisnis/ pengguna laporan keuangan, pengamat, dan masyarakat luas yang turut mewarnai kinerja bank.
Pembobolan bank dapat dicegah atau diminimalkan dengan melakukan enam langkah strategis. Pertama, pengawasan BI dengan kewenangan dasar yang dimiliki dalam perizinan, pengaturan, pengawasan dan pengenaan sanksi, serta secara terus-menerus melakukan upaya-upaya penyesuaian secara berkesinambungan, sejalan dengan tuntutan perkembangan bisnis perbankan.
Kedua, pengawasan dan sistem pengendalian intern bank senantiasa dimonitor dan dievaluasi secara berkala sehingga pelaksanaannya dapat dipastikan berjalan efektif dan diharapkan dapat menutup setiap peluang terjadinya penyimpangan, pelanggaran, maupun fraud yang dilakukan oleh pihak intern bank atau pihak ekstern bank (nasabah).
Ketiga, human capital. Harus disadari dan diyakini bahwa faktor manusia memegang peranan penting bagi berhasilnya suatu organisasi/lembaga kepercayaan perbankan. Perusahaan atau organisasi tidak lagi menyebut human resources, tetapi menggantinya dengan human capital. Human capital merupakan gabungan dari pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan setiap individu untuk melaksanakan tugasnya yang meliputi nilai-nilai, budaya, dan filosofi, termasuk pengetahuan, kepercayaan, keahlian, intuisi, dan kemampuan setiap orang untuk merealisasikan tugas dan tujuan perusahaan secara umum. Nilai-nilai dan budaya erat kaitannya dengan risk culture.
Keempat, good corporate governance (GCG) pada industri perbankan adalah mutlak diperlukan karena perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat. Dengan menerapkan GCG (transparency, accountability, responsibility, independency and fairness) diharapkan akan memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang berkepentingan atas korporasi, proses kontrol internal, dan eksternal, menciptakan keseimbangan internal antar-organ perusahaan dan menciptakan keseimbangan eksternal antar-stakeholder.
Kelima, penegakan hukum (law enforcement). Tidak dapat dimungkiri ini merupakan faktor yang sangat penting dan sangat mendukung untuk berjalannya suatu pengawasan yang efektif terhadap perbankan. Pemberian sanksi dan pengenaan hukuman yang tegas dan konkret adalah salah satu alat yang sangat efektif dalam mengurangi atau meniadakan terjadinya penyimpangan terhadap standard operating procedure yang telah baku (internal impact kepada pegawai/pejabat bank).
Keenam, market dicipline (disiplin pasar) perlu diterapkan kepada semua pihak terkait melalui proses transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam GCG. Pihak-pihak terkait yang berkepentingan terhadap kinerja bank, antara lain, BI, lembaga pemerintah (Depkeu, Menneg BUMN, BPPN, Bapepam, Ditjen Pajak), DPR, akuntan publik, termasuk aparat penegak hukum.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kerangka sistem pengawasan bank menggunakan pendekatan multikontrol yang berjenjang dan terintegrasi. Meskipun demikian, masih diperlukan kejelasan mengenai akuntabilitasnya agar masing-masing pihak tersebut benar-benar memahami perannya. Dengan kesadaran semua pihak, keenam alternatif solusi pencegahan pembobolan bank tersebut di atas akan dapat terwujud secara nyata apabila didukung dengan commitment (komitmen), competence (kompetensi), consequence (konsekuensi), dan consistence (konsistensi) dari masing-masing pihak tersebut.
October 2nd, 2007 at 12:07 pm
Kalau bisa mahal, Kenapa dibuat murah?
Lebaran sebentar lagi. Hari besar bagi kaum muslim segera tiba. Terlihat dibeberapa stasiun kereta api, para calon pemudik resah akan kehabisan tiket tapi tenang saja Indonesia punya calo. Kondisi ini sudah menjadi fenomena yang biasa untuk masyarakat Indonesia.
Tiket kelas bisnis dan eksekutif KA reguler saja sudah habis di hari pertama puasa. Gilanya, tiket tambahan kereta api pun telah ludes dalam dua jam sejak dibuka. Dari pihak KA sendiri tidak bisa memastikan apakah tiket kereta api yang ludes tersebut tidak disalurkan kepada calo. Harga yang ditawarkan oleh calo pun tidak tanggung-tanggung bisa mencapai seratus persen dari harga normal. Keadaan ini sudah berlangsung sejak dulu, apalagi dimusim padat penumpang seperti lebaran ini. Anehnya tidak pernah ada solusi yang benar-benar bisa memberi manfaat untuk masyarakat sendiri.
Calo hanya memanfaatkan ruang kosong dalam mekanisme pasar yang patuh dengan hukum ekonomi, ketika supply kurang dibanding demand maka harga cenderung naik. Faktor lain yang ikut mempengaruhi adalah enggannya masyarakat untuk antri.
Beberapa control telah ditempuh PT.KA untuk mengentaskan percaloan diantaranya:
1.Sistem stiker pada tahun 2002. Pemegang tiket haruslah orang yang nomor ktpnya sesuai dengan yang tercantum ditiket dan membawa stiker. Tetapi pada akhirnya sistem ini tidak memberikan perubahan yang berarti.
2.Sistem penjualan on-line. Cara ini cukup ampuh untuk mengatasi permasalah para calon pemudik yang enggan mengantri berjam-jam. Tapi dilain sisi, hal ini belum juga mampu mengeliminir praktik percaloan karena tidak menutup kemungkinan pembelinya adalah para calo juga.
3.Memberikan hadiah khusus bagi mereka yang bisa memberikan informasi mengenai calo. Hadiah khusus itu berjumlah Rp 1 juta. Tapi belum juga terasa keefektifannya.
4.Pengerahan personil keamanan distasiun kereta api.. Penempatan personel tersebut ditujukan untuk mencegah praktik percaloan yang makin marak menyusul meningkatnya jumlah penumpang kereta api. Sayangnya operasi ini sifatnya sporadis. Kalau saja razia kuntinyu dilakukan, pengawasan melekat dari PT KA sendiri terus ditingkatkan, kemungkinan praktik percaloan dapat dieliminir. Kita yakin, PT KA tidak ingin dituding seolah membiarkan para calo beraksi.
Tak heran jika ada yang mengatakan praktik percaloan sulit dihapuskan sepanjang masyarakat itu sendiri masih membutuhkan. Makin banyak masyarakat yang membutuhkan, kian tumbuh subur percaloan. Sebaliknya, semakin sedikit warga yang membutuhkan jasanya, percaloan bakal tersudut. Dengan kata lain, calo bakal hilang sendirinya, manakala jasanya tidak lagi dibutuhkan oleh anggota masyarakat.
Kalau demikian, apakah sistemnya yang salah? Atau ada peran oknum-oknum tertentu. Masih perlu ditelusuri. Yang pasti, fenomena semacam itu tiap tahun terulang. Namun kenyatannya memang masih perlu usaha keras untuk mengubah banyak sikap di lingkungan kita. Hal yang utama adalah komitmen semua pihak untuk memberantas calo.
Saya sendiri tidak ingin menuduh siapapun.
Ada sebuah pameo umum: kalau bisa mahal, kenapa dibuat murah? Atau kalau masih mungkin dibuat sulit, kenapa dimudahkan?
October 2nd, 2007 at 12:41 pm
Sinergi Agar Kapasitas Infrastrukturnya Besar
Pengembangan Infokom (ICT - Information and Communication Technology) Indonesia masih mengalami banyak kendala. Policy Framework-nya masih belum jelas, Indonesia mau unggul di aspek apa - hardware, software atau keduanya? Akibatnya, masing-masing entitas mengembangkan visi infokomnya sendiri-sendiri, sehingga tumpang tindih.
Kalau bicara visi infokom, mestinya tidak bisa melihat Telkom sebagai satu business entity, sebagai satu pemain saja, tetapi justru harus berangkat dari konteks makro. Kalau bicara dari macro level, seharusnya industri ini di-setting sebagai apa, supaya paling tidak memberikan nilai tambah maksimum pada negara. Mestinya kita harus banyak belajar bagaimana negara-negara lain melakukan itu. Kalau bicara industri TI, apalagi infokom, sebenarnya sekarang ini kan ceritanya cerita buruk, karena industrinya colapse, baik di wireless, wireline, industri equipment maupun media. Saya rasa hampir dalam tahun 2001 saja kapitalisasi pasarnya loss sampai 7,2 triliun dolar. Saya kira yang paling dramatis ada sekitar top 20 yang bangkrut, seperti WorldCom, GlobalCrossing, Level Three, dsb. Tidak hanya masalah bagaimana mereka melakukan itu, persoalannya ada skandal keuangan juga.
Kalau dilihat kecenderungannya, di wireless, Eropa colapse umumnya karena lisensi 3G. Sementara market-nya tidak ada. Kalau di wireline, Amerika colapse, karena masalahnya mereka sangat optimis. Intinya ada tiga, satu karena terlalu optimis, maka mereka excessive di capacity, akhirnya excessive juga di leverage. Contohnya Amerika, bagaimana mereka bermimpi industri internet akan tumbuh luar biasa. Akibatnya, semua pemain membangun jaringan data yang luar biasa. Asumsinya akan terjadi konvergensi, jaringan voice menggunakan jaringan data. Investasi di fibre optic juga luar biasa. Ternyata traffic internet dan data tidak sebesar itu, akibatnya bangkrut semua. Capex-nya begitu besar, revenue-nya tidak muncul, traffic-nya tidak cukup. Karena over optimist, akibatnya over capacity, kemudian over leverage. Jadi debt equity-nya sama sekali tidak “nyambung” dengan cash flow-nya. Kalau wireline di Amerika, sedang wireless di Eropa.
Semua dulu berpikir bahwa everything becoming online, semua akan menjadi e-Business. Seolah-olah infrastruktur itu jalan, kemudian tiba-tiba secara overnight menjadi online. Nyatanya tidak . Traffic juga tidak ada. Jadi, yang digembar-gemborkan itu jauh dari realita. Akibatnya kebangkrutan di media, dotcom, dan lainnya
Kalau dilihat peta per negara, memang agak beda. Itu penting bagi kita untuk belajar agar jangan sampai mengulangi jebakan-jebakan yang sama. Misalnya Amerika, sekarang yang survive itu yang punya customer dan itu di wireline.
Wireline internet mereka sudah sangat murah. Cuma wireline operators itu under pressure dari cables. Kenapa cables jadi threat baru, karena cables itu dulu dipakai untuk pay TV, terus kemudian dipakai untuk high speed internet pada cables yang sama. Tapi sekarang justru muncul triple bundle, dimana VoIP (Voice over Internet Protocol) sekarang termasuk di situ. Itu, jadi ancaman baru di Amerika. Jadi wireline operator, seperti Telkom, kena ancaman dari cable data. Sedangkan di wireless, growth-nya tidak terlalu bagus karena standarisasinya tidak seragam. Sebaliknya, di Eropa, wireline yang lebih superior, karena cable belum terlalu besar, dan wireless mereka kena masalah dengan 3G.
Lain lagi dengan Jepang, mereka sukses di bisnis data dan wireless. Bisnis model yang paling baik itu Jepang dengan NTT DoCoMo-nya. DoCoMo punya 40.000 websites karena business model-nya very simple, dimana dia hanya menguasai 5 persen, sedangkan 95 persennya dibagi ke content provider. Selain itu, mengapa internet cellular tinggi, karena – meskipun penetrasinya tinggi - wireline internetnya masih mahal.
Cina, peran policy government dalam pembangunan infrastruktur itu luar biasa. Jadi driver-nya bukan private, tetapi government. Dalam transfer teknologi, pemerintah punya policy membangun industri lokal. Karena market-nya besar, semua vendor masuk - meskipun marjinnya kecil - tapi dia harus menyerahkan teknologinya.
Dalam hal ini Pemerintah hanya sebagai regulator dan policy maker saja. Pemainnya sebagian state owned companies yang kecenderungannya akan diprivatisasi juga. Bagusnya Cina punya kebijakan infrastrukur itu nomor satu. Yang kedua, semua vendor harus menyerahkan teknologinya untuk memperkuat industri lokal. Makanya semua industri lokal di sana scaling up-nya cepat sekali, karena teknologinya harus diserahkan. Jadi dalam 3-4 tahun set up industrinya cepat dan grasp market-nya juga cepat. Semua teknologinya di-copy habis. Kalau melihat switching-nya Huawei misalnya, itu tidak bisa dibedakan dengan buatan Lucent. Router-nya, tidak bisa dibedakan dengan Cisco.
Pola pengembangan di Korea, driver awalnya adalah internet café atau warnet. Di warnet itu selain akses internet, ada gaming-nya, dan juga e-learning. Itu menjadi bagian media yang mengedukasi. Di sana penetrasi internet itu bagus sekali dan aksesnya juga murah, bahkan dulu kalau perlu disubsidi. Setelah penetrasinya tinggi, baru dikompetisikan, jadi sekarang tidak boleh disubsidi lagi.
Dari typical banyak negara, kita bisa belajar bahwa Indonesia itu resources-nya tidak banyak, jadi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Basis industrinya memang tidak ada, yang ada hanya trading. Local access di kita itu bukannya mahal, tapi karena akses internet di-blending dengan local access, akhirnya jadi mahal. Sebenarnya tarif lokal kita ini masih disubsidi 30 persen. Sedangkan sekarang, orang ke ISP masih harus bayar local access plus service. Seharusnya tidak begitu, ISP dengan Telkom mem-bundling-nya, sehingga pelanggan dibebani untuk satu paket saja. Mungkin kita bisa belajar dari Korea dengan internet café sebagai suatu community access. Di sini penetrasi PC masih rendah, serta individual access masih mahal, jadi mungkin community access-nya yang harus ditinggikan.
Apabila telkom menjembatani hal tersebut Mereka bisa diasumsikan sebagai reseller, bukan retail customer. Justru ini yang penetrasinya harus tinggi, sebagai learning media, dimana orang yang tidak punya PC bisa belajar.
Dari Jepang kita bisa belajar bahwa perlu adanya business model, supaya industri content itu tumbuh. Industri content itu tumbuh bilamana “pipanya” tidak banyak, sehingga lebih efisien dan bisa memberi benefit kepada industri content. Colapse-nya di Amerika itu karena overcapacity. Karena Indonesia resources-nya tidak banyak, kita harus berpikir efisien. Contohnya backbone. Persoalan backbone itu sebenarnya tidak hanya Telkom. Telkom punya, Indosat mau buat, Excelcom punya, PN Gas punya, PLN punya. Kenapa sekarang masing-masing berpikir menjadi pemain sendiri-sendiri? Kenapa tidak disatukan? Karena invest sendiri-sendiri akan terjadi duplikasi, padahal sumber daya kita terbatas. Backbone itu investasinya sangat tinggi, jangka panjang dan risikonya juga tinggi.
Sekarang coba lihat di Jawa, Indosat punya, Telkom punya, Excelcomindo punya, Gas punya fibre optic, PLN punya. Terus semua berlomba-lomba investasi, untuk apa? Kalau ini disinergikan, backbonenya satu saja, kemudian sumber daya yang ada bisa diinvestasikan untuk penetrasi di akses. Sekarang PLN punya PLC, Telkom juga investasi, Indosat juga , di seluler juga banyak.Alasan utama mereka seperti itu, karena tidak ada central policy. Ini kan keangkuhan sektoral. Contohnya, kenapa sekarang operator selular membangun tower sendiri-sendiri. Kenapa tidak belajar dari Eropa? Setelah bangkrut, mereka melakukan outsourcing total. Jadi mereka melakukan cost restructuring dengan cara outsourcing. Sampai 2010, enam puluh persen cost adalah untuk outsourcing. Dengan outsourcing benefit cost savingnya, kira-kira 10 persen . Optimum kira-kira 30 persen.
Ada suatu perusahaan di Eropa yang ketika bangkrut memiliki sekitar 14.000 tower. Setelah bangkrut, mereka melakukan restrukturisasi dengan meng-outsource operasionalnya. Jadi tower-tower seluruhnya di-outsource, bahkan sampai operasi core competence-nya juga di-outsource ke para vendor. Lalu kenapa di Indonesia semua masih membuat tower sendiri. Kenapa tidak di-outsource saja? Jadi ada satu atau beberapa perusahaan yang menyediakan tower, yang bisa dipakai bersama. Dengan begitu cellular operators bisa saving investment berapa besar. Bayangkan, membangun satu tower itu bisa 500 juta. Misalnya, Telkomsel, ada sekitar 3.000 sites, dikali 500 juta sudah berapa? Belum lagi Satelindo, IM3, Excelcomindo. Memangnya mau balapan tower. Kalau satu tower digunakan bersama, tentu lebih efisien.
Apakah Indonesia harus menunggu colapse dulu baru berpikir ke situ? Eropa sudah jelas, Amerika juga, bahkan yang diuntungkan kan Asia, baik di wireline maupun di wireless. Asia yang kapitalisasinya paling bagus atau stabil. Karena apa? Karena Asia tidak terlalu over exposure.
Jadi kalau orang bicara I before e, I (infrastructure) itulah yang investasinya paling besar. Itulah yang harus dihemat betul. Bagaimana caranya semua potensi itu disinergikan untuk mendapatkan infrastruktur yang kapasitasnya besar, merata dan mempunyai akses kemana-mana. Karena kalau pipanya semakin luas, kapasitasnya semakin besar, ini menjadi kunci bagaimana industri ikutannya jalan. Bagaimana memberikan akses yang lebih murah karena investment-nya efisien, dengan lebih murah traffic akan digenerasi, kemudian industri content dan lain-lain akan ikut tumbuh.
October 2nd, 2007 at 12:48 pm
Apakah anda pernah dengar apa itu pasar
tumpah?mungkin belum banyak yang tahu..Tapi kalaupasar di mana banyak penjual yang berjualan di luar pasarnya,mungkin anda langsung tahu.Ya…itulah yang sering di sebut dengan pasar tumpah.
Saat ini pasar tumpah menjadi salah satu masalah utama di Bandung.Selain mengganggu kelancaran lalu lintas,juga merugikan pedagang di pasar tersebut.Hal tersebut karena pembeli tidak perlu lagi masuk ke pasar dan berbelanja di sana.
Selain itu pasar tumpah juga banyak menghilangkan pendapatan kota Bandung jika di lihat dari sektor pajak dan retribusi.Bagaimana tidak,kalau banyak pedagang yang memilih berjuaalan di lahan yang tidak disediakan pemerintah karena dengan demikian merasa tidak perlu membayar pajak retribusi.Hal tersebut jelas karena kurangnya control dari pemerintah terurama dari pihak dinas pengelolaan pasar dalam menertibkan pasar tumpah tersebut.Untuk itu dinas pengelolaan pasar bisa lebih bekerja keras dalam mewujudkan pasar yang kondusif,baik dari segi keamanan,ketertiban,atau kebersihan pasar.
Sebelum melakukan revitalisasi pasar,kita harus melihat hal dari berbagai aspek.Yang pertama,aspek pedagang.Pedagang merasa lebih bebas berjualandi luar lingkungan pasar karena jika di luar berarti tidak di atur pengelola pasar.Sehingga jam berjualan bis alebih panjang.Untuk menghindari pajak,pedagang besar saja mengantar barang dagangan mereka ke pedagang eceran di pasar tumpah.Setelah penjualan selesai,meerka tinggal menerima uang dari pedagang eceran itu.
Ada sejumlah oknum yang merasa di untungkan,misalnya dari pungutan tidak resmi.Salah satu penyebab gagalnya upaya revitalisaasi pasar tradisional ini yaitu ada kesan tidak nyambung antara pemerintah kota,pedagang,dan pengembang.
Selain itu,para aparat kurang merata dalam penyampaian informasi mengenai rencana dan pelaksanaan revitalisasisehingga revitalisasi tidak menyentuh semua pedagang.Buktinya banyak pedagang di pasar itu yang tidak mengetahui saam sekali bahwa akan ada revitalisasi .Pedagang juga merasa kios yang di tawarkan oleh pengembang pasar terlalu mahal sehingga sulit dijangkau.Apalagi sekarang,pasar tradisional sangat tersaingi oleh pasar-pasar modern dari segi pendapatan.Pasar modern seperti supermarket,departement store,selain dapat menjual barangnya dengan harga lebih murah,tempatnya juga lebih nyaman karena fasilitas sosialnya terpenuhi,sehingga menarik banyak pembeli.Akibatnya,banyak pedagang yang tadinya punya beberapa kios,terpaksa menjual kiosnya hingga sisa satu untuk menutupi uang muka pembelian kios.
Melihat hal tersebut,kepala Dinas pengelolaan pasar ingin ingin memperbaiki sistem control yang selama ini kurang bisa berjalan dengan efektif dan efisien.Mulai dari pengukuran lahan,penggambaran denah pasar,dan pedagang harus diberi tahu.Pedagang juga akan di undang dalam setiap pertemuan yang membahas upaya revitalisasi.Jadi jangan hanya perwakilan saja yang di undang,masih untung kalau perwakilannya bisa dipertanggungjawabkan.
Tim sosialisasi harus di bentuk secara gabungan,mulai dari pedagangnya sampai pemerintah kota masing-masing dinas punya tugas menjawab pertanyaan dari pedagang.
Pengembang juga harus bisa meyakinkan pedagang bahwa yang mereka terima akan sebanding dengan harga yang mereka bayar.
Kalau di lihat kasus di atas,ini merupakan salah satu contoh kasus dari suatu ACTION.Kenapa?hal tersebut karena Pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan untuk menertibkan pasar tersebut agar lebih tertib lagi di mana para pedagangnya tidak lagi berjualan di luar pasar tetapi berjualan di lahan yang telah di sediakan pemerintah.Jika sistem controlnya bisa berajlan dengan baik,maka masalah pasar tumpah bisa berangsur-angsur bisa di atasi.
October 2nd, 2007 at 1:04 pm
SISTEM PENGENDALIAN DALAM TEKNOLOGI PERBANKAN
Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa lingkungan jasa keuangan, terutama kalangan perbankan merupakan lembaga yang sangat agresif dan komprehensif menerapkan teknologi informasi (TI) dan teknologi perbankan. Tuntutan dari kebutuhan untuk memberikan layanan kepada konsumennya yang semakin meningkat dan juga tingkat kompetisi yang sangat kompetitif juga menjadi pemicu.
Namun, upaya yang mereka lakukan tidak semuanya berjalan mulus sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Lebih dari itu, penerapan TI dan teknologi perbankan yang boleh jadi sangat besar investasinya, juga rawan dari kemungkinan mengalami kegagalan dan bahkan, jika tidak dicermati dengan sungguh-sungguh, mereka juga menghadapi ancaman besar. Misalnya, jika terjadi sesuatu yang tak terduga, seperti gempa bumi, kebakaran atau hal lainnya yang dapat merusak seluruh kegiatan sistem yang mereka bangun dengan biaya besar itu.
Dalam konteks itu, menurut para pakar TI, hal itu tak hanya menyangkut masalah keamanan data dan transaksi, yang umumnya dijawab dengan diterapkannya sistem keamanan (security) dengan berbagai tingkat kecanggihan teknologi yang digunakan. Melainkan, lebih dari itu, bagaimana proses yang telah dijalankan juga memiliki ‘sistem back-up’ yang dapat segera dijalankan jika hal itu terjadi, yang sering juga disebut Disaster Recovery Plan (DRP) dan Disaster Recovery Center (DRC).
Tetapi, kenyataannya, tak banyak kalangan perbankan yang menyadari peran pentingnya hal tersebut. Atau, kalau menyadari, namun masih belum menganggapnya sebagai sesuatu yang mesti ada dalam menjamin keselamatan dan keamanan layanan yang mereka berikan. Yang lain, malah menganggap hal itu merupakan beban biaya yang belum semestinya ditanggung, karena biayanya hanya akan mengurangi revenue yang mereka dapatkan.
Di tengah berbagai pandangan dan anggapan semacam itu, kami mencoba menelusuri bagaimana sebenarnya kalangan perbankan nasional melihat dan menyikapi investasi mereka dalam penerapan TI dan teknologi perbankan, yang asasinya ditujukan untuk meningkatkan layanan dan daya saing mereka. Hal itu kami tempatkan dalam Liputan Utama kali ini dengan harapan hal itu akan dapat memberikan sesuatu yang berarti bagi para pembaca.
Namun, berbagai aplikasi lain juga kami sajikan dengan variasi yang menarik, sehingga dapat menjadi “warna-warni” dalam memahami perkembangan dan penerapan TI di dalam negeri, khususnya yang dilakukan oleh kalangan perbankan nasional.
October 2nd, 2007 at 1:16 pm
Antisipasi Human Error Dalam Pengelolaan Jaringan
Permasalahan di dalam sebuah jaringan tidak hanya bersumber dari kesalahan teknis saja, tapi juga bersumber dari kesalahan manusia (human error).
Dinamakan CA SPECTRUM Network Fault Manager, solusi ini merupakan solusi pertama yang mengintegrasikan ”change awareness” konfigurasi jaringan dengan kemampuan root-cause analysis mutakhir. Fungsi ini memungkinkan perusahaan memangkas waktu rata-rata untuk perbaikan masalah jaringan, baik akibat human error maupun kesalahan teknis.
Human error merupakan salah satu sumber kesalahan yang umum di dalam kegagalan jaringan. Sayangnya, ketiadaan produk network fault manager yang secara otomatis mengaitkan human error dengan berbagai event jaringan mempersulit perusahaan untuk mengatisipasi kesalahan itu.
”CA SPECTRUM r8.1 menjawab kebutuhan tersebut dengan mengintegrasikan configuration intelligence ke dalam root-cause analysis, sehingga perusahaan mampu dengan cepat menunjukkan berbagai kesalahan ini,” ujarnya.
CA SPECTRUM merupakan komponen utama solusi CA Network & Voice Management, sebuah solusi manajemen kesalahan dan performa terintegrasi untuk jaringan multi-vendor, data heterogen, telepon berbasis IP dan voice legacy.
Produk ini dapat secara otomatis mengetahui dan menggabungkan lebih dari 800 tipe perangkat jaringan yang berbeda-beda kedalam peta tipologi jaringan. Dengan fungsi root-cause dan impact analysis-nya, solusi ini juga sanggup menunjukkan masalah-masalah jaringan bahkan sampai pada port atau sirkit individual, mendukung pemrioritasan isu teknis dan secara otomatis mengusulkan tindakan perbaikan.
CA menawarkan CA SPECTRUM dalam tiga produk modular: dasar, standar dan premium. Perusahaan tinggal memilih berinvestasi pada perangkat lunak yang sesuai kebutuhan spesifiknya, namun tetap memiliki jalan untuk pengembangan di masa depan.
Salah satu organisasi yang sudah menggelar CA SPECTRUM adalah University of Southern California (USC). Institusi pendidikan ini menggunakan solusi itu untuk mengelola jaringan kompleks yang meliputi 50.000 node di 1.200 switch yang tersebar di 250 gedung berbeda di dalam kompleks universitas, dan melayani sekitar 46.000 pengguna dari kalangan mahasiswa, pengajar dan staf.
“CA SPECTRUM memungkinkan untuk memprediksi masalah secara proaktif sebelum masalah itu muncul, dan memberitahukan sumber masalah jika terjadi gangguan jaringan.
October 2nd, 2007 at 1:37 pm
SISTEM KONTROL MANAJEMEN JARINGAN BERBASIS AI
PENGANTAR
Pada waktu lampau fungsi manajemen jaringan lebih sederhana dan kurang kritis dibandingan jaringan modern saat ini yang menyediakan rentang pelayanan baru dan feature-feature baru. Jaringan pengatur dan komando militer harus dapat memberikan layanan tang tepat waktu dan dapat bertahan pad kondisi rentang stress yang luas. Tetapi, pada saat manajemen jaringan bertambah kompleks dan waktu respon pengaturan dan perintah menjadi lebih ketat, fungsi manajemen itu sendiri menjadi terbatasi oleh tingkat jumlah dan kemampuan personal kontrol jaringan yang tersedia. Lebih lanjut, analisis pertambahan volume data status dan traffic data, variasi pada performansi sistem, dan kendala operasional jaringan menjadi hal yang memberatkan pengatur jaringan. Otomasi tugas-tugas manajemen jaringan yang dapat diterapkan hanya memberikan solusi sementara, karena kinerja jaringan menjadi terbatas pada batasan kognitif manager jaringan itu sendiri. Karena hal tersebut maka perangkat bantuan pengambilan keputusan berbasis sistem pakar menjadi sangat menarik.
PENDEKATAN
Tugas-tugas manajemen jaringan terbagi pada dua buah fungsi utama, yaitu monitoring status dan pemilihan tindakan kontrol jaringan yang sesuai. Monitoring status meliputi : pengumpulan dan penghubungan data status yang diterima dari jaringan yang dikontrol, dan deteksi dan penampilan anomali. Pemilihan tindakan pengaturan biasanya berdasar kepada kombinasi heuristik (rules of thumb), common sense dan algoritma prosedural (eksplisit) (contoh : penentuan dan analisis jalur yang tersedia dari simpul sumber ke tujuan). Diskusi diatas menyarankan bahwa manajemen jaringan dapat mengambil keuntungan dari dua tipe teknologi pengambilan keputusan yaitu : algoritma eksplisit dan sstem pakar berbasis aturan. Tabel I menyarikan sejumlah karakterist
Informasi status jaringan anomali dideteksi oleh NCMS ditampilkan ke operator dan juga diinputkan kepada RBES berbasis ilmu. RBES, sebaliknya menyediakan manajer jaringan dengan saran- saran pada situasi yang diberikan, seperti : kegagalan saklar, kelebihan beban pada traffic, dll. Saran-saran dalam bentuk satu atau lebih respon alternatif dan derajat kepercayaan pada setiap responnya.
Kombinasi NCMS/RBES dapat menyediakan suatu alat yang powerful bagi manajer jaringan dalam melakukan dua fungsi manajemen jaringan :
Monitoring Jaringan : data status incoming dan traffic diproses oleh NCMS yang kemudian menyediakan tampilan visual status dan memberikan beban pada setiap switch, semua trunkgroups dan akses line, cluster nodes, dan status jaringan keseluruhan. Anomali-anomali dilaporkan pada RBES.
Kontrol Jaringan : NCMS dapat berkomunikasi dengan sembarang dari semua switch yang ada pada jaringan dan mengarahkan kontrol yang terformat secara tepat, direkomendasikan oleh RBES dan ditransmisikan pada arah manager jaringan.
The Rule Based Expert System (RBES)
Peranan RBES ialah untuk merekomendasikan tindakan kontrol yang sesuai yang dapat mengurangi kondisi stress yang didiagnosa dan dilaporkan oleh NCMS, untuk menentukan dan menyarankan tindakan perbaikan yang tepat, RBES menggunakan sejumlah pengetahuan yang luas tentang :
· Topologi jaringan telekomunikasi.
· Algoritma routing dan tabel routing.
· Konfigurasi status (up atau down), pembebanan saat ini, dan kriteria kinerja lainnya untuk setiap node switching pada jaringan.
· Kapasitas, status, penggunaan saat ini, dan kriteria kinerja lainnya untuk setiap jalur antar node.
Tehnik reasoning untuk menentukan tindakan yang lebih disukai untuk mengurangi kondisi stress yang berbeda.
Dua jenis reasoning yang digunakan saat ini, yaitu : methods dan aturan forward-chaining production. Method ialah suatu prosedur yang dilekatkan pada suatu objek (contohnya : node switching atau sebuah link) dan di eksekusi dalam merespon pesan yang sesuai. Sebagian besar pengetahuan ekspert dapat di wakilkan dalam sekumpulan aturan produksi dalam bentuk :
IF
THEN
Pada contoh diatas, suatu metode khusus digunakan untuk menentukan apakah link X/Y hanya terlihat pada route terakhir dddalam tabel routing X.
Dalam tehnik reasoning forward chaining, suatu langkah-langkah prosedur melalui suatu daftar aturan dan membandingkan jika porsi IF dari setiap aturan untuk mengetahui fakta. Ketika ada suatu kesesuaian (match), porsi THEN dari aturan menyatakan tindakan yang direkomendasikan. Dalam mencapai akhir dari daftar aturan, prosedur matching bergerak pada permulaan daftar dan mulai suatu lintasan yang baru. Proses berhenti jika suatu lintasan penuh melaui daftar gagal untuk menghasilkan tindakan. Untuk mendapatkan kecepatan pemrosesan, rule base dibagi menjadi sejumlah daftar aturan, setiap daftarnya berkorespondensi dengan tipe stress tertentu, seperti yang telah diindikasikan, suatu daftar yang sesuai diakses dalam merespon pesan diagnosa dari NCMS.
Algoritma Eksplisit
· Menyatakan sebagian besar pemrosesan informasi yang ada.
· Menghasilkan luaran yang tertentu dari masukkan yang tertentu.
· Lebih disukai ketika proses didefinisikan secara bik dan stabil.
· Harus ditulis kembali jika ada feature baru memasuki proses.
Rule-Based ekspert System
· Menghasilkan dan menderetkan algoritma implisit sebagai operator
· mengandung mesin inference (kontrol) yang menerapkan rule base (pengetahuan) terhadap data base (fakta-fakta)
· Rule base di konstruksikan dengan pengetahuan insinyur menggunakan konsultasi pakar.
· Rules mengambil bentuk “If A Then B”, dimana A dan B merupakan fakta atau fungsi logika fakta-fakta.
· Dapat membolehkan ktidakpastian dan ketidaklengkapan data dan aturan.
· Harus menerapkan aturan dalam barisan; lambat pada komputer konvensional.
· Menggunakan sejumlah memori sementara.
· Tidak praktis pada kontrol waktu-nyata sampai tersedia perangkat keras yang memadai; tetapi menawarkan potensi yang besar.
· lebih mudah beradaptasi dengan perubahan rule-based yang sederhana.
October 2nd, 2007 at 1:52 pm
Peningkatan kinerja perusahaan diperkirakan akan dapat dicapai melalui penerapan solusi teknologi informasi, salah satunya dengan ERP (Enterprise Resource Planning). ERP merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam satu sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan, baik dari departemen penjualan, HRD, produksi atau keuangan. Karena berbagai macam kebutuhan yang berbeda itu diharapkan ERP mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Satu syarat yang tidak boleh ditawar-tawar lagi adalah terintegrasi, yakni menggabungkan berbagai kebutuhan pada satu software dalam satu logical database, sehingga memudahkan semua departemen berkomunikasi dan berbagi informasi.
Sebagai contoh, order penjualan yang dicatat di departemen penjualan akan secara otomatis diketahui kapan harus dikirim oleh bagian gudang. Begitu juga, bagian keuangan akan mengetahui kapan kas akan masuk dari pelanggan. Berkurangnya jumlah barang di gudang secara otomatis akan diketahui pula oleh bagian perencanaan produksi. Jika jumlah barang mencapai kondisi tertentu, sistem akan membuat permintaan produksi. Saat itu pula, informasi mengenai bahan baku yang dibutuhkan disajikan oleh sistem. Setelah bagian perencanaan produksi me-review informasi dan menyetujuinya, secara otomatis informasi akan mengalir ke bagian pembelian, yang memungkinkannya menghubungi pemasok untuk negosiasi harga dan pengiriman. Saat itu, bagian pembelian juga mendapatkan berbagai informasi berharga mengenai kinerja para pemasoknya. Setelah kesepakatan diperoleh, order pembelian dibuat dengan menekan satu tombol dan informasi rencana kedatangan barang telah sampai di bagian penerimaan barang. Sementara itu, bagian keuangan akan memperoleh informasi berapa jumlah uang yang harus disiapkan untuk order pembelian. Demikian seterusnya, sehingga keseluruhan alur proses bisnis di perusahaan tersebut menjadi sangat efisien.
Namun pada kenyataannya, sebagian besar pengguna ERP menyatakan mengalami kesulitan menangani proyek ERP. Mereka mengeluhkan waktu yang panjang dan melelahkan melebihi anggaran yang ditetapkan. Dan ternyata software yang ada membutuhkan perubahan. Sedangkan untuk mengerjakan perubahan yang diminta membutuhkan waktu sekitar satu sampai dua bulan. Serta diperlukan tim internal yang kuat staminanya untuk melayani tim konsultan yang membuat perubahan tersebut. Mulai dari proses analisa, pemrograman, testing sampai validasi dengan data yang mirip kenyataan. Juga dibutuhkan komitmen support dari tim konsultan selama proses implementasi, terutama jika muncul bugs dari hasil perubahan tersebut.
Pengalaman tersulit dalam penerapan ERP adalah mendidik dan melatih karyawan dalam menggunakan dan memanfaatkan sistem tersebut. Karena terintegrasi, kesalahan yang terjadi juga terintegrasi. Apabila salah memasukkan data di bagian penerimaan barang, jumlah hutang juga akan salah. Yang pada akhirnya, akan salah pula hasil pembukuannya. Dengan begitu, hal yang paling vital adalah pada saat memasukkan data. Dilihat dari pengalaman tersebut tampak bahwa pendidikan dan pelatihan juga tak kalah pentingnya. Pendidikan akan meningkatkan accountability dan responsibility dari pengguna sistem. Karena, setiap departemen bertanggung jawab terhadap ketepatan waktu dan akurasi dari informasi yang diolahnya.
Jadi menurut saya, tidak ada satupun software ERP yang bisa langsung beroperasi begitu saja tanpa ada perubahan-perubahan baik di software atau proses bisnis perusahaan atau kedua-duanya. Dan juga, kondisi struktur data yang saat ini ada di perusahaan perlu diubah dengan membuat peng-kode-an dan penamaan yang bisa digunakan oleh semua departemen. Kode dan nama mencakup semuanya mulai dari barang, supplier, pelanggan, mesin, pegawai, dan sebagainya. Selain itu, akurasi data yang masuk ke dalam sistem juga perlu diperhatikan. Namun penekanan utamanya adalah pembenahan human resources perusahaan dengan training dan pendidikan yang berkesinambungan.
October 2nd, 2007 at 3:37 pm
Betty Novianingsih
Sukses KAIZEN
Ketika pertama kali mendengar frasa ” Sistem Pengendalian Manajemen “, saya mulai berimajinasi betapa senangnya menjadi seorang manajer. Kita bisa mengendalikan orang lain untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun, setelah mengikuti kuliah tersebut selama kurang lebih empat kali pertemuan, saya sadar bahwa akan selalu ada hambatan dalam upaya mengendalikan perilaku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan.
Kembali kepada tiga isu utama dalam Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) yaitu TAHU, MAU, dan MAMPU. Sebenarnya ketiga hal itu tidak lebih dari sekedar tantangan bagi manajer dalam menjalankan perannya. Seorang manajer yang handal harus mempunyai metode yang jitu untuk menerapkan SPM di perusahaannya. Dia harus mampu berimprovisasi dari sistem yang telah ada manakala karyawan mulai kehilangan motivasi. Bukanlah hal yang mudah untuk menentukan tipe pengendalian yang sesuai dalam sebuah perusahaan.
RESULT CONTROL menghendaki karyawan untuk kreatif dan inovatif karena si manajer hanya menekankan pada hasil yang harus dicapai.Karyawan mempunyai kebebasan untuk bereksperimen tentang cara kerja yang menurut mereka paling nyaman dan menyenangkan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Sayangnya, untuk menerapkan tipe pengendalian ini karyawan harus mempunyai motivasi yang tidak terbatas. Biasanya iming-iming berupa insentif cukup efektif untuk beberapa karyawan, tetapi tidak untuk karyawan yang lain. Oleh karena itu, manajer harus jeli menetapkan target kinerja ( tidak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah ) dan seyogyanya seorang manajer mempunyai kompetensi pemahaman terhadap segi psikologi karyawan tentang sesuatu yang dapat membangkitkan motivasi mereka dalam bekerja. ACTION CONTROL memberikan otoritas penuh kepada manajer untuk menentukan apa yang harus dilakukan karyawan agar tujuan perusahaan dapat tercapai.
Untuk saya pribadi, RESULT CONTROL jauh lebih menarik dan bermanfaat bagi pengembangan skill individu karyawan. Seperti metode yang diterapkan oleh Toyota. Melalui filosofinya THE TOYOTA TOUCH ( Sentuhan Toyota ), manajemen menempatkan pelanggan di urutan teratas. Imbasnya, setiap karyawan harus mempunyai kredibilitas dalam melayani kebutuhan pelanggan dengan prestasi mereka sendiri. Di pabrik Toyota, manajemen menginginkan karyawan yang mau melakukan hal dengan cara yang berbeda. Kemampuan bekerja dalam tim mutlak diperlukan. Apabila muncul suatu masalah, tim memfokuska energi mereka pada masalah tersebut, tidak seorang pun menyalahkan pekerja yang bertanggungjawab untuk hal itu. Manajer memberi keleluasaan kepada karyawan untuk memecahkan masalahnya sendiri, sehingga tidak menghalangi inisiatif mereka.
Bersamaan dengan itu, Toyota menggunakan strategi KAIZEN atau Perbaikan Berkesinambungan untuk menghasilkan keuntungan dari kesalahan. Artinya, ketika tim melihat suatu masalah, tim menggunakan KAIZEN untuk menghasilkan cara yang lebih baik dalam melakukan pekerjaan itu. Bukti keberhasilan KAIZEN yaitu munculnya ide-ide karyawan dalam membuat alat yang dapat mempermudah pemasangan spare part mobil. KAIZEN yang diterapkan Toyota juga berbentuk tantangan dimana perusahaan ingin meningkatkan produktivitas penjualan, manajemen menantang karyawan untuk mewujudkannya. lewat KAIZEN, karyawan mampu memperbaiki proses dan mengurangi waktu produksi total dengan 30 detik untuk setiap mobil, sebuah pengurangan yang signifikan.
Ternyata filosofi KAIZEN juga meluas sampai pada kantor administrasi. Karyawan mempunyai kesadaran bermasyarakat yang makin tinggi. Ruang kerja mereka hanya sebuah ruang terbuka gymnasium. Bila orang mempunyai pertanyaan, mereka cukup berjalan ke meja temannya. Tidak ada sekat penghalang di antara karyawan. Hasilnya, produktivitas karyawan naik pesat. Bagi Toyota, mutu adalah cara memperlakukan karyawan, rekan sekerja saling memperlakukan, dan perusahaan memperlakukan pelanggan.
Intinya, menurut saya RESULT CONTROL bisa mendorong karyawan untuk mengembangkan inisiatif, mempertajam kreatifitas, dan pada akhirnya meningkatkan daya saing karyawan di dunia bisnis global. KAIZEN terbukti mampu menjadikan Toyota sebagai ” raksasa ” mobil dunia. Kita pun bisa menerapkan KAIZEN bagi diri kita agar kita mampu menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, dan solutif.
Selamat Mencoba !!!
October 2nd, 2007 at 3:44 pm
KONTROL ORGANISASI DALAM PENCIPTAAN GOOD GOVERNANCE …
Sejak tumbangnya rezim Orde Baru dan digantikan dengan gerakan reformasi, istilah Good Governance begitu popular. Hampir di setiap event atau peristiwa penting yang menyangkut masalah pemerintahan, istilah ini tak pernah ketinggalan. Bahkan dalam pidato-pidato, pejabat negara sering mengutip kata-kata di atas. Pendeknya Good Governance telah menjadi wacana yang kian popular di tengah masyarakat.
Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
Tetapi mengapa reformasi pemerintahan negara yang demikian luas jangkauannya dan begitu radikal perubahannya belum berhasil menciptakan good governance yang mampu membawa Indonesia keluar dari multi krisis yang sudah melanda bangsa ini sejak 1998? Mengapa kita belum seberhasil Thailand dan Korea Selatan yang telah mampu keluar dari krisis ekonomi yang sebenarnya lebih parah?
Ada beberapa faktor penyebab, yang paling utama adalah karena Pemerintah Indonesia sejak Pemerinthan Orde Baru melaksanakan reformasi birokrasi hanya setengah hati.
Penyebab lainnya adalah kurang berhasilnya reformasi administrasi untuk mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan amanah karena Pemerintah tidak menaruh perhatian yang serius terhadap perubahan budaya organisasi. Selanjutnya ada dua pertanyaan yang perlu dijawab mengenai hal ini. Pertama, apa yang dimaksudkan budaya organisasi? Kedua, bagaimana mengubah budaya organisasi? Selanjutnya, artikel ini akan lebih menitikberatkan pada penyebab yang kedua.
Budaya organisasi amat besar pengaruhnya pada keberhasilan dan mati hidup sebuah organisasi. Karena itulah perusahaan bersedia mengeluarkan dana yang amat besar untuk mengubah budaya perusahaan (corporate culture) agar selalu sesuai dengan lingkungannya yang selalu berubah dengan cepat. Sebaliknya, birokrasi pemerintahan negara kurang punya perhatian terhadap perubahan lingkungan karena dua alasan. Pertama, secara konseptual ketika Max Weber, sarjana sosiologi Jerman merumuskan konsep birokrasi kira-kira 140 tahun yang lalu, organisasi birokratis diasumsikan sebagai bentuk organsasi yang cocok untuk lingkungan yang stabil dan untuk menjalankan tugas-tugas yang bersifat massif tetapi redundant. Dengan demikian bentuk dan budaya organisasi harus berubah bila tugas organisasi dan lingkungannya berubah.
Budaya organisasi adalah semua ciri yang menunjukkan kepribadian suatu organisasi: keyakinan bersama, nilai-nilai dan perilaku-perlaku yang dianut oleh semua anggota organisasi. Budaya organisasi adalah tradisi yang sangat sukar diubah. Dalam bukunya “Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi”, Djokosantoso Mulyono mendifinisikan budaya organisasi sebagai “sistim nilai yang diyakini oleh semua anggota
organisasi, yang dipelajari, diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat, dan dapat dijadikan acuan berprilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.
Pada organisasi baru, membangun budaya organisasi yang sesuai dengan misinya lebih mudah melakukannya. Tetapi dalam organiisasi kementerian dan lembaga non-departemen di pusat dan dinas serta lembaga non-dinas di daerah, nilai dan perilaku sudah berkembang menjadi tradisi yang sukar berubah.
Peter Bijur (2001) menganggap syarat yang paling utama untuk menjamin keberhasilan upaya perubahan budaya organisasi adalah kepemimpinan yang kuat (strong leadership) baik dalam kemampuan memimpin mau pun dalam ketajaman visinya. Ini yang menjadi kendala utama kita.
Selanjutnya, ada 5 faktor yang penting untuk mensukseskan perubahan budaya organisasi yaitu:
a)Nilai-nilai yang mendukung pencapaian visi yang telah ditetapkan;
b)Motivasi yang mampu memobiliasi dukungan untuk perubahan;
c)Ide dan Strategi yang tepat untuk menciptakan lingkungan yang mampu menyuburkan kebersamaan dalam perumusan ide-ide dan strategi untuk mendorong perubahan;
d)Tujuan yang jelas serta selalu dikomunikasikan kepada para anggota organisasi;
e)Etik kinerja yang ditumbuhkan dengan sistem remunerasi dan penghargaan yang tepat.
Perubahan budaya organisasi adalah ibarat perjalan panjang yang melelahkan dan merupakan upaya yang bersifat incremental, tidak bisa dicapai melalui gebrakan revolusioner. Budaya organisiasi paternalisitik dan sentralistik, misalnya, tidak serta merta berhasil berubah dengan menjungkir balikkan pemerintah yang berkuasa, seperti yang sedang kita alami selama beberapa tahun ini.
Organisasi yang ingin merubah budayanya harus berani menempuh jalan yang tidak selalu lurus, dari kondisi stabil, melalui turbulence atau bahkan chaos, untuk mencapai penyesuaian dengan nilai-nilai, norma-norma, perilaku dan simbol-simbol budaya baru. Organiisasi harus disipkan untuk selalu adaptif terehadap perubahan-perubahan, harus berani bereksperimen, harus berani gagal dan harus dapat menyesuaikan diri dengan unsur-unsur budaya baru, yang ditelapkan oleh pimpinan organisasi.
Walaupun sudah dilakukan dengan komitmen yang tinggi serta program yang benar, selalu ada resiko perubahan budaya organisasi tidak berjalan seperti diharapkan, atau dalam kasus ekstrim bertentangan dengan arah yang diinginkan. Perubahan budaya organisasi adalah proses panjang dan mahal yang tidak ada jaminan akan sukses. Minimal diperlukan waktu 5 sampai 10 tahun untuk merubah budaya organisasi dengan sekala seperti Republik Indonesia atau pemerintah provinsi, kabuaten dan kota. Karena itu strategi yang diajurkan oleh para ahli (Morgan, 1996dan Toolpack, 2001) adalah perubahan secara bertahap dan gradual. Memang kurang revolusioner, kurang radikal tetapi lebih aman.
Dibutuhkan suatu kontrol, dalan penciptaan good governance dalam suatu organisasi. Dengan kontrol ini, hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari. Kontrol adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Bila seorang atasan dapat melaksanakan kontrol terhadap bawahannya dengan baik, maka fungsi kontrol di organisasi tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kontrol dapat juga berarti mengusahakan apa yang dicapai agar dilaksanakan sesuai dengan aturan, dan instruksi yang telah direncanakan dapat menilai hasil pekerjaan serta apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan.
Dengan demikian penciptaan good governance dalam organisasi sedikit demi sedikit akan terwujud.
October 2nd, 2007 at 9:07 pm
5 S
Dalam dunia manajemen, 5S lahir pertama kali di Jepang. Dari segi perkembangan manajemen, konsep 5S ini menjadi cikal bakal tumbuhnya konsep Total Qulity Management (TQM), Kaizen, Just-in-time, ISO, dan seterusnya.
Apakah Gerakan 5S itu? 5S adalah seiri (pemilahan), seiton (penataan), seiso (pembersihan), seiketsu (pemantapan), dan shitsuke (pembiasaan). Gerakan 5S merupakan kebulatan tekad untuk mengadakan pemilahan, penataan, pembersihan, memelihara kondisi yang mantap, dan memelihara kebiasaan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik.
5S tidak sulit untuk dipahami, tapi 5S sangat sulit untuk dilaksanakan dengan benar. 5S memerlukan kegigihan, kebulatan tekad, dan memerlukan usaha yang terus menerus. 5S mungkin tidak akan memberikan hasil yang dramatis. Namun 5S membuat pekerjaan lebih mudah. 5S akan mengurangi pemborosan waktu kerja kita. 5S akan membuat kita bangga atas pekerjaan kita. 5S akan meningkatkan produktifitas kerja dan mutu yang lebih baik, sedikit demi sidikit, namun terus menerus.
Seiri = Pemilahan
Umumnya istilah seiri berarti mengatur segala sesuatu, memilah sesuai dengan aturan atau prinsip tertentu. Seiri membedakan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan. Ambil keputusan tegas untuk menerapkan manajemen stratifikasi untuk membuang yang tidak diperlukan itu.
Ada banyak teori tentang cara memilah pekerjaan. Intinya adalah membagi segala sesuatu sesuai urutan kepentingannya. Kemudian siapkan manajemen berdasarkan kelompok prioritas. Buang barang yang kurang diperlukan, sehingga kita dapat berkonsentrasi terhadap barang yang benar-benar penting dan memerlukan perhatian Kita.
Di tempat kerja kita memiliki setumpuk kertas. Kita seringkali berdalih bahwa suatu hari kelak kita akan memburuhkan kertas-kertas itu. Kita menyimpan barang dengan anggapan akan berguna SEANDAINYA diperlukan. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan adalah memutuskan dengan tegas bahwa kita harus membedakan antara yang diperlukan dengan yang tidak. Kita harus menerapkan manajemen stratifikasi.
Seiton = Penataan
Seiton berarti menyimpan barang di tempat yang tepat atau dalam tata letak yang benar, sehingga dapat dipergunakan dalam keadaan mendadak. Ini merupakan cara untuk mempersingkat atau menghilangkan waktu untuk melakukan proses pencarian.
Yang diutamakan disini adalah manajemen fungsional dan penghapusan proses pencarian. Jika segala sesuatu disimpan di tempatnya demi mutu dan keamanan, berarti kita memiliki tempat kerja yang rapi.
Pertama: Barang yang tidak kita pergunakan: buang
Kedua : Barang yang tidak kita gunakan, tapi ingin disimpan seandainya diperlukan
Ketiga : Barang yang kita gunakan hanya sewaktu-waktu saja
Keempat: Barang yang kadang-kadang digunakan
Kelima : Barang yang sering kita gunakan.
Penyimpanan harus didasarkan pada seberapa banyak yang kita tangani, dan seberapa cepat kita menemukannya saat diperlukan.
Kita bukan saja harus berpikir tentang efisiensi, tapi juga harus bicara tentang mutu: jangan sampai berkarat, rusak, penyok, berubah bentuk, dan sebagainya. Faktor keamanan juga harus diperhatikan.
Sasaran akhir proses pembenahan adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin apa yang anda dinginkan, dimana, dan kapan anda menginginkannya.
Seiso = Pembersihan
Arti dari membersihkan lebih dari sekedar membuat barang bersih. Hal ini lebih merupakan falsafah dan komitmen untuk bertanggung jawab atas segala aspek barang yang Anda pergunakan, dan untuk memastikan semua barang selalu berada dalam kondisi prima. Jangan berpikir bahwa pembersihan pekerjaan yang melelahkan. Sebaliknya, Anda harus memandangnya sebagai suatu bentuk pemeriksaan dan pencegahan.
Dengan meningkatnya kecanggihan produk industri modern, debu, kotoran, bahan asing, bunyi suara mesin yang keras dan masalah lain kemungkinan besar dapat mengakibatkan barang cacat, macet, bahkan kecelakaan kerja. Pembersihan adalah jawabannya. Pembersihan harus dipandang sebagai cara untuk menghilangkan penyebab masalah satu demi satu.
Pada umumnya ada tiga langkah pembersihan yang benar:
1. Tingkat Makro
Membersihkan segala sesuatu dan mencari cara untuk menangani penyebab keseluruhan yang berkaitan dengan keseluruhan gambaran global pekerjaan.
2. Tingkat Individual
Menangani satu tempat kerja tertentu atau satu mesih tertentu.
3. Tingkat Mikro
Membersihkan suku cadang alat bantu kerja tertentu. Penyebab kotoran dicari dan diperbaiki.
Seiketsu = Pemantapan
Pemantapan bisa berarti memelihara keadaan bersih, yang dalam konteks 5S, mencakup pertimbangan seperti warna, bentuk, pakaian, dan sebagainya yang memberikan suasana bersih. Lebih jauh lagi, Seiketsu harus dianggap sebagai pengulangan proses pemilahan (Seiri), penataan (Seiton), dan pembersihan (Seiso), serta sebagai kesadaran dan aktivitas tetap untuk memastikan bahwa siklus 5S dipelihara. Ini berarti melaksanakan aktivitas 5S dengan teratur, sehingga keadaan yang tidak normal tampak.
Bagaimana anda dapat memastikan bahwa ketidaknormalan bisa terlihat? Kita semua harus melatih keterampilan untuk menciptakan dan memelihara kontrol visual. Dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita mempergunakan pikiran untuk mengingat sesuatu dan kelima pancaindera untuk melaksanakan pekerjaan terbaik kita. Yang penting disini adalah mengubah indera yang statis ini menjadi kesadaran yang dinamis dan membuatnya hidup untuk kita.
Untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari, kita memerlukan alat bantu visual dalam kontrol visual. Sebenarnya kita sudah melakukannya. Misalnya sistem penamaan folder/binder untuk file data, penyusunan buku di rak, dll. Prinsip-prinsip alat bantu visual adalah:
1. Mudah dilihat dari jarak jauh
2. Pasang peragaan pada barang yang bersangkutan
3. Usahakan supaya setiap orang dapat mengatakan apa yang benar dan apa yang salah
4. Usahakan supaya setiap orang dapat menggunakannya dengan mudah kapan saja
5. Usahakan supaya setiap orang dapat melakukannya dan mudah membuat koreksi yang diperlukan
6. Usahakan supaya dengan melaksanakannya membuat tempat kerja lebih terang dan lebih teratur
Jika kita melakukan hal diatas, Anda akan menemukan bahwa pekerjaan akan jauh lebih lancar dan hasilnya lebih baik.
Shitsuke = Pembiasaan
Setelah Seiketsu (pemantapan) yang berarti melaksanakan aktivitas 5S dengan teratur, maka Shitsuke (pembiasaan) adalah komitmen masing-masing individu untuk mematuhi peraturan. Tim yang baik bermain dengan menaati peraturan. Di tempat kerja, ketentaraan, maupun di lapangan olahraga, aktivitas tim merupakan aktivitas kooperatif. Setiap orang harus bekerja sama, berpikir bersama, dan bertindak bersama untuk membentuk tim yang kuat. Makin banyak pekerjaan, semakin penting kerja sama diperlukan. Hal ini disebabkan karena kesalahan terkecil sekalipun dapat berakibat fatal. Sistem, Prosedur, dan Peraturan harus ketat dan dipatuhi oleh seluruh anggota tim. Setiap orang harus berhati-hati untuk melakukan pekerjaan masing-masing dengan benar.
Tidak terlalu sulit untuk memiliki kebiasaan untuk melaksanakan apa yang diharapkan dari Anda. Hasil akhirnya adalah setiap orang bekerja sama memperkuat tim dan memperkuat perusahaan. Caranya adalah dengan menciptakan tempat kerja yang disiplin, melalui:
1. Biasakan (sistematisasi) perilaku jika Anda yang menginginkan hasil yang terbaik
2. Perbaiki komunikasi dan pelatihan untuk memperoleh mutu yang terjamin
3. Atur supaya orang mengambil bagian, setiap orang melakukan sesuatu, kemudian mengimplementasikannya.
4. Atur segala sesuatu sehingga setiap orang merasa bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan.
Jika anda mentaati prosedur sederhana ini, ada kemungkinan untuk dapat mengelola dan memelihara sistem yang paling canggih sekalipun dan membuatnya berjalan lancar.
5S di Kantor: Kantor sebagai pabrik Pekerjaan Administrasi
Kantor memerlukan 5S untuk menghilangkan ketidakefisienan, mencegah kesalahan, dan membuat pekerjaan lebih lancar. Masih inget kan, bahwa konsep 5S ini lahir dari manajemen Pabrik? Kantor pada dasarnya sama dengan Pabrik. Keduanya mengambil bahan baku dan membuat produk. Perbedaannya hanyalah pabrik menangani barang, sedangkan kantor menangani informasi.
Hal yang mempersulit pekerjaan kantor adalah terdapat lebih banyak perbedaan individual, yang seolah-olah lebih sulit untuk dilakukan pemantapan, dan sering memberi kesan sulit dimengerti oleh orang luar. Selain itu, ada kebebasan yang luas bagi individu untuk bertindak, sehingga orang lain sukar menggantikan atau membantu.
Pokok-pokok penting dalam aktivitas 5S di kantor adalah:
1. Mengurangi jumlah buku besar, formulir, alat tulis, dan sebagainya agar tidak nampak berserakan.
2. Mengeluarkan semua pekerjaan administrasi, arsip, alat tulis dan sebagainya, dan mencari cara yang lebih baik untuk menyimpan itu semua. Orang harus dapat mengambil barang yang diperlukan dalam waktu 30 detik.
3. Lakukan kampanye satu terbaik untuk menyuruh orang menulis catatan tidak lebih dari 1 halaman, menyimpan barang di satu tempat, satu formulir untuk barang, dan satu-satu lainnya.
4. Rubahlah pekerjaan yang dilakukan secara individu menjadi pekerjaan berdasarkan kelompok.
5. Buat tabel kontrol untuk menunjukkan apa rencana, bagaimana seharusnya dilakukan, dan berapa besar kemajuan diperoleh. Lakukan pemantapan dengan membuat manual yang rinci tentang bagaimana harus melakukan setiap langkah.
6. Mempelajari dan memperbaiki alat perkantoran. Pekerjaan administrasi harus diciptakan sesuai dengan pekerjaan, bukan sebaliknya. Cara terbaik untuk menyempurnakan formulir adalah dengan mengurangi jumlah/jenis formulir.
7. Usahakan untuk memperoleh kantor yang bersih dan rapi. Kantor yang bersih dan rapi berarti tidak ada kotoran atau sampah di plafon, lantai, tembok, meja, lemari arsip, atau dimana saja. Pastikan bahwa segala sesuatu berada dalam keadaan rapi dan teratur.
Dengan demikian setiap orang akan mengetahui dimana suatu barang/infomasi disimpan. Informasi lebih mudah diperoleh. Kantor yang rapi memberikan dorongan kepada seseorang untuk menyederhanakan segala sesuatu dan sesegera mungkin menyelesaikan setiap tugas yang muncul. Dan tidak menyimpannya di atas tumpukan surat untuk dilihat nanti.
October 2nd, 2007 at 9:49 pm
PENTINGNYA PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DALAM MEMBANTU PROSES CONTROL PERUSAHAAN.
Secara garis besar, telah banyak peneliti yang mengungkapkan bahwa sebuah masalah kemunduran motivasi karyawan untuk bekerja, serta meningkatnya perilaku kecurangan-kecurangan yang dipraktekan dalam perusahaan banyak dipengaruhi oleh mulai lunturnya budaya kerja dalam kaitannya dengan perilaku mereka diPerusahaan. Alasan saya mengangkat masalah ini ke permukaan adalah karena banyak orang tidak sadar akan hal ini.
Mengapa antara budaya kerja dengan Sistem Pengendalian Manajemen terdapat keterkaitan? hal itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan karena Sistem Pengendalian Manajemen ialah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi. Di atur, di kendalikan, agar tujuan yang ingin kan oleh manajemen bisa tercapai sesuai denagan harapan bagi perusahaan.Jika di lihat dari pengertian tersebut kita dapat menarik sebuah gambaran bahwa karyawan merupakan bagian dari elemen-elemen tersebut yang mau tidak mau bagi perusahaan sangat vital keberadaannya, sementara karyawan tidak lepas dari kehidupan sosial yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga cara pandang serta suasana hati yang menumbuhkan keyakinan yang kuat atas dasar nilai-nilai yang diyakininya itu juga ikut terpengaruh.
Lalu apa pentingnya pengembangan budaya kerja dalam kaitannya dengan upaya manajemen untuk melakukan sebuah control? Sebelumnya kita harus ingat bahwa pengembangan budaya kerja pada dasarnya melakukan suatu proses transformasi/perubahan budaya. Menurut James Martin (1995) ada dua infrastruktur untuk melakukan proses perubahan, yaitu melalui:
1. Information technology development: process that build and maintain the knowledge infrastructure needed to support the change process (done before, during, and as result of the process)
2. Human and culture development: process that build and maintain the structure and culture needed to support the change process (done before, during, and as a result of the process).
Pengembangan budaya ternyata mampu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan dan kemajuan peradaban dunia. Karena daya pikir manusialah semua kemungkinan bisa terealisasikan, atau dengan kata lain “asset make possibility, people make it happen”.
Dalam proses pembentukan budaya kerja tersebut terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui:
1. develop a sense of history
2. create a sense of oneness
3. promote a sense of membership
4. increase exchange among members
Dalam buku “Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi” oleh Dr. Djokosantoso Moeljono digambarkan mengenai hubungan antara budaya korporat (organisasi) dengan kinerja organisasi dalam controlling problem.
Sebagai contoh saya ambil sebuah perusahaan dengan kinerja tinggi, seperti Singaporean Airlines, dalam mengembangkan budaya kerja selalu menekankan pada perubahan-perubahan yang berkesinambungan, inovatif, dan untuk menjadi yang terbaik, serta efisien dan efektif dalam menyelesaikan masalah yang melanda perusahaannya.
Pengembangan budaya kerja tidak saja berdampak pada peningkatan kinerja organisasi, tetapi factor untuk mengurangi adanya kecurangan atau penyelewengan. Dalam majalah Warta Pengawasan Nomor 5 Tahun 1/1993 pernah disebutkan bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam organisasi seperti sebuah perusahaan terdapat 4 faktor Greed and Need yang merupakan culture problem, Opportunity and Exposure merupakan masalah sistem dan prosedur. Dari uraian tersebut jelas bahwa pengembangan budaya kerja mempunyai dampak positif untuk dapat mengatasi terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi serta sekaligus sebagi upaya untuk contolling the problem. Selain itu agar hasilnya lebih optimal, pengembangan budaya kerja harus diikuti pula dengan pengembangan sistem dan prosedur yang baik dan efektif.
sekian dan terima kasih
October 2nd, 2007 at 11:51 pm
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
PADA PERUSAHAAN JASA KEUANGAN
Perusahaan jasa keuangan
· Bank Komersial
· Lembaga Sekuritas
· Perusahaan Asuransi
Perusahaan jasa keuangan pada umumnya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
1. Mempunyai aset yang berwujud moneter
2. Periode waktu transaksi yang beraneka macam
3. Adanya trade-off antara risiko dan keuntungan
4. Peraturan-peraturan khusus yang mendasari yang berbeda dari industri lain (GAAP dan peraturan pemerintah yang berbeda)
BANK KOMERSIAL
KARAKTERISTIK UMUM
1. Peraturan mengenai modal
Ø Diatur secara spesifik di masing-masing negara (mis. Ada %tase tertentu dari modal yang harus disimpan di Bank Central, %tase tertentu untuk cadangan utang jk pendek, %tase tertentu untuk investasi dsb.)
Ø Rasio hutang terhadap modal 20 : 1 adalah standar baik, tidak seperti industri lain, yang harus 1 : 1
2. Produk baru/tambahan
Untuk mengatasi berkurangnya pendapatan karena selisih (spread) bunga deposit dan pinjaman, biasanya bank mengeluarkan produk baru berupa pelayanan tambahan (mis. Valas, penghitungan gaji, credit card dll.) kemudian menarik biaya jasa dari pelayanan tersebut.
3. Risiko
Bank sangat terbuka terhadap risiko berikut ini,
Ø Risiko kredit macet (Credit Risk)
Ø Risiko tingkat bunga yang berubah-ubah (Interest rate risk)
Ø Risiko kesalahan dan penyelewengan transaksi (Transaction risk)
4. Otomasi
Hampir semua jasa perbankan sudah menggunakan otomasi terkomputerisasi dengan expert system.
IMPLIKASI SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
Beberapa hal yang memerlukan perhatian pada Bank Komersial adalah:
1. Hubungan antara bunga dan umur simpanan dengan bunga dan umur pinjaman. (tingkat bunga)
2. Volume deposit/simpanan.
3. Kerugian pinjaman (Loan Losses)
4. Biaya-biaya (Expenses)
5. Pendapatan bersama (Joint Revenue)
6. Harga transfer (Transfer Pricing)
Tingkat Bunga
Tingkat bunga yang tidak menentu menuntut kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan manajemen. Sistem pengendalian manajemen harus menjamin bahwa tingkat bunga yang berubah-ubah tersebut dengan cepat diinformasikan kepada manajemen dan dengan cepat pula manajemen bereaksi.
Volume Deposit
Jika volume deposit naik, bank akan dapat menaikan jumlah pinjaman, dengan demikian pendapatan bunga pinjaman akan naik juga. Sistem pengendalian manajemen harus dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan tersebut.
Kerugian Pinjaman
Hal ini mencerminkan ketidak-kompeten-an dan ketidak-etis-an manajemen dalam menilai kredit. Maka hal ini harus lebih dicermati untuk keputusan kredit berikutnya.
Biaya-biaya
Akuntansi biaya pada bank adalah penghitungan biaya-biaya ‘back office’, yaitu pencatatan dan pembuktian transaksi yang harus dilakukan segera dan biaya penyelenggaraan pelayanan yang diberikan.
Pendapatan Bersama
Hal ini terjadi pada pelayanan nasabah yang dilakukan bersama-sama dengan cabang lain atau kantor pusat. Maka jika terjadi demikian, harus ada reward untuk masing-masing cabang yang bekerja sama tersebut.
Contoh: Nasabah suatu cabang dapat menggunakan jasa cabang lain (menabung, mengajukan kredit, mengecek saldo, menarik uang dsb.)
Harga Transfer
Bank yang mempunyai banyak cabang sebagai pusat laba akan menghadapi masalah harga transfer dalam menentukan masing-masing prestasi dari cabang-cabang tersebut.
Sebagai contoh, cabang A mempunyai banyak deposit (berat deposit) dan cabang B mempunyai banyak pinjaman (berat pinjaman), kedua cabang melalui pusat tentu saja saling kerja sama. Cabang A akan mentransfer depositnya kepada B untuk dipinjamkan. Disinilah muncul harga transfer dari uang. Apabila ditentukan harga transfer yang tinggi maka profitabilitas cabang A yang berat deposit akan terlalu tinggi daripada prestasi aktualnya. Sebaliknya bila harga transfer ditentukan terlalu rendah cabang B yang berat pinjaman akan mempunyai profitabilitas yang terlalu tinggi dari kinerja aktualnya.
Hal inilah yang menjadi perdebatan antar manajemen.
PUSAT BIAYA
Pusat biaya akhirnya menjadi solusi sebagian manajemen dalam mengatasi masalah harga transfer. Jadi cabang-cabang dijadikan sebagai pusat biaya. Penilaian prestasi berdasarkan unit output dari kinerja setiap staf, dan juga perbandingan dengan anggaran yang ditetapkan oleh kantor pusat.
SISTEM AKUNTANSI
Pada umumnya sistem akuntansi perbankan sangat bagus, teliti dan tepat waktu. Sehingga memudahkan penyusunan laporan yang diperlukan manajemen dalam pengambilan keputusan.
LEMBAGA SEKURITAS
Lembaga sekuritas adalah lembaga yang bergerak dan menjalankan transaksi sekuritas, untuk melayani para investor yang ingin menanamkan modalnya di dalam sekuritas, baik saham maupun obligasi dan surat-surat berharga lain yang diperdagangkan. Dengan keputusan membeli, menjual sampai merger.
IMPLIKASI SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
Karakteristik lembaga sekuritas yang relevan dengan pengendalian manajemen dan berbeda dari perusahaan lain adalah:
1. Pentingnya hubungan dengan pelanggan
Dalam hal ini banyak digunakan hubungan informal dengan klien untuk mendukung keputusan manajemen. Meskipun masih digunakan survei formal untuk para klien.
2. Stars and Teamwork
Sekelompok manajer yang menganalisis dan membuat keputusan sangat diperlukan dalam lembaga ini. Kebanyakan keputusan yang mereka buat adalah hasil dari diskusi dan hubungan informal. Dalam bisnis ini sangat sedikit menggunakan kertas kerja tetapi merespon setiap perubahan dan order klien dengan cepat.
3. Membutuhkan Informasi secara cepat
Karena sifat pekerjaannya lembaga ini dapat dipastikan membutuhkan informasi yang sangat cepat, sebab waktu sangat penting untuk suatu keputusan.
4. Difokuskan pada Jangka Pendek
Hal ini disebabkan cepatnya perubahan di pasar sekuritas, untuk mengikutinya maka perhatian lembaga ini lebih difokuskan ke arah keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan.
5. Mengukur performance keuangan
Ø Lembaga ini tidak menggunakan ide profit center dan tidak menggukan akuntansi biaya untuk menjalankan kegiatannya.
Ø Keuntungan dihitung dari selisih pendapatan dan biaya langsung. Selain itu beberapa investor perbankan memberikan bonus tertentu untuk pekerjaan yang telah dilakukan lembaga sekuritas.
Ø Biaya langsung dari kegiatan lembaga ini sangat kecil dibandingkan dengan margin kontribusinya.
PERUSAHAAN ASURANSI
Ada dua tipe utama asuransi, yaitu
· Asuransi Jiwa (Life insurance)
· Asuransi Kecelakaan (casualty insurance)
Perusahaan ini memperoleh dana dari pengumpulan premi pemegang polis. Kemudian menginvestasikannya dan membayar klaim yang jatuh tempo.
IMPLIKASI SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
1. Harga produk
Asuransi mempunyai banyak sekali jenis produk, bahkan harga (premi) untuk satu klien akan berbeda dengan klien yang lain.
Faktor yang membedakan tersebut adalah:
a. Biaya tenaga kerja (acquisition cost)
b. Biaya service/pelayanan (pengumpulan premi dan pencatatan, dan biaya overhead)
c. Laba
d. Kemungkinan pembatalan polis
e. Income dari investasi yang dilakukan
f. Kemungkinan penerimaan premi
g. Pajak pendapatan
h. Tingkat pendapatan yang diperlukan
2. Performance penjualan
Untuk mengkomunikasikan perhitungan aktuaris kepada agen penjualan banyak menemui kesulitan, oleh karenanya akhirnya agen penjualan banyak memfokuskan pada volume penjualan daripada mengutamakan profitabilitas perusahaan asuransi. Hal ini disebabkan juga oleh komisi premi awal tahun yang diberikan pada agen penjualan.
3. Pengendalian biaya
Biaya sangat terkontrol pada masing-masing program asuransi dan budget perusahaan. Penilaian performance kadang sangat subyektif, meskipun demikian penanganan klaim dilakukan dengan sangat hati-hati dan selalu diawasi.
4. Pengendalian investasi
Dalam menginvestasikan dana premi, kebanyakan perusahaan asuransi berlaku sangat hati-hati dan konservatif. Pada masa lalu banyak investasi dilakukan di bidang real estate atau properti.
October 3rd, 2007 at 5:15 am
Hubungan antara Persepsi Karyawan dengan Disiplin Kerja
Perusahaan merupakan salah satu bentuk organisasi yang menjalani fungsi manajemen antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan (kontrol). Bila seorang atasan dapat melaksanakan kontrol terhadap bawahannya dengan baik, maka fungsi kontrol di organisasi tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kontrol yang dilakukan seorang atasan akan dipersepsi oleh karyawan. Persepsi adalah proses seleksi, pengorganisasian dan pemaknaan terhadap stimulus dari lingkungan. Melalui persepsi ini maka karyawan akan memberikan pemaknaan tersendiri terhadap kontrol yang diberikan atasan. Pemaknaan ini bisa berbeda-beda untuk setiap individu. Kontrol atau pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan yaitu pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar pelaksanaanya tetap sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengan standar. Jadi kontrol harus dimiliki oleh setiap perusahaan dan dilaksanakan oleh atasan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang telah ditentukan dengan pelaksanaannya. Pada dasarnya kontrol yang baik harus mengikuti beberapa prinsip, sebagai berikut ini.
1) Objectivity
Seorang atasan yang melakukan kontrol terhadap pekerjaan bawahan, berdasarkan standar dan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya tanpa disertai dengan pertimbangan yang bersifat subjektif.
2) Wetmatigheid (berdasarkan pada peraturan yang berlaku)
Kontrol yang dilakukan oleh seorang atasan berdasrkan pada pertauran yang berlaku dalam perusahaan sehingga memungkinkan tujuan dari organisasi dapat tercapai.
3) Effectivity dan Efficiency
Kontrol yang dilakukan seorang atasan berdasarkan kegunaan, maksudnya berdaya guna dan berhasil guna sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai.
4) Continuity
Kontrol yang dilakukan harus secara terus menrus agar pekerjaan yang dilakukan dapat terus dimonitor.
5) Feedback Seorang atasan yang melakukan kontrol terhadap bawahan dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, dan kebijaksanaan di masa yang akan datang. Kontrol yang dijalankan oleh atasan terbahadap bawahannya, pada dasarnya memiliki beberapa tujuan, yakni:
1) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
2) Untuk mengetahui apakah semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi
3) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemaham dalam bekerja
4) Untuk mencari jalan keluar, apabila ditemui masalah.
Persepsi
Persepsi dapat dirumuskan sebagai suatu proses penerimaan, pemilihan, pengorganisasian, serta pemberian arti terhadap rangsang yang diterima. Dalam kenyataannya, terhadap objek sama, individu dimungkinkan memiliki persepsi yang berbeda. Oleh karena itu mengemukakan adanya beberapa faktor yang berpengaruh dalam persepsi yaitu perhatian, kebutuhan, kesediaan dan sistem. Dalam kenyataannya, terhadap objek sama, individu dimungkinkan memiliki persepsi yang berbeda. Oleh karena itu ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam persepsi. Faktor tersebut meliputi objek yang dipersepsi, situasi, individu yang mempersepsi, persepsi diri, dan pengamatan terhadap orang lain berpengaruh terhadap persepsi seseorang.
Melalui aspek-aspek kontrol inilah masing-masing karyawan akan mempersepsi kontrol dari atasan. Apabila sebagian atau seluruh kebutuhan-kebutuhan karyawan terpenuhi melalui aspek kontrol seperti kebutuhan karyawan akan perhatian dari atasan, kebutuhan akan keteraturan dalam menjalankan tugas, kebutuhan untuk meningkatkan prestasi, maka yang terbentuk adalah persepsi yang positif, namun sebaliknya apabila kebutuhan
karyawan tidak terpenuhi melalui aspek kontrol seperti kurangnya perhatian dari
atasan terhadap bawahannya, tidak bertindak tegas terhadap pelanggaran
yang dilakukan bawahan maka yang terbentuk adalah persepsi yang negatif.
Hubungan Persepsi Terhadap Kontrol Atasan Dengan Disiplin Kerja
Persepsi merupakan proses pemilihan, pengorganisasian dan pemaknaan terhadap suatu objek melalui penginderaan. Dalam pemaknaan objek yang diamati tesebut banyak faktor yang berpengaruh, salah satunya adalah perilaku atasan dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya.
Berdasarkan karakteristik masing-masing individu dan latar belakangnya, kontrol yang dilakukan oleh seorang atasan dapat dipersepsi oleh setiap individu yaitu dapat bersifat positif atau negatif. Persepsi karyawan yang berbeda-beda ini dipengaruhi oleh faktor kebutuhan. Salah satu yang menjadi kebutuhan karyawan dalam bekerja adalah kebutuhan akan perhatian dari atasan. Dengan kata lain karyawan mengharapkan atasan melakukan kontrol itu secara teratur dan sesuai dengan peraturan perusahaan. Bila kondisi lingkungan kerja karyawan demikian maka kondisi seperti ini dapat memperlancar pekerjaan karyawan dan karyawan pun akan mentaati peraturan perusahaan. Dari kondisi lingkungan kerja di atas maka karyawan akan memberikan makna terhadap kontrol atasan yang mereka terima. Apakah kontrol tersebut akan bersifat positif ataupun negatif tergantung kondisi dari karyawannya. Setiap karyawan akan memiliki sikap, perilaku dan pandangan yang berbeda satu sama lainnya hal ini tercermin dalam perilaku kerja mereka seperti perilaku disiplin dalam bekerja. Pembentukan perilaku disiplin kerja ini dipengaruhi oleh stimulus lingkungan kerja dalam hal ini kontrol dari atasan. Melalui persepsi akan menimbulakn perilaku disiplin keja. Karyawan yang mempersepsikan kontrol atasan sebagai kondisi yang akan memperlancar pelaksanaan kerjanya cenderung menampilkan perilaku disiplin dalam bekerja. Namun apabila karyawan mempersepsikan kontrol atasan sebagai kondisi yang menghambat ketidaklancaran kerja, maka perilaku yang muncul adalah perilaku tidak disiplin dalam bekerja seperti ia sering melawan perintah atasan dan tidak patuh terhadap peraturan perusahaan.
Dari uraian di atas, terdapat hubungan positif antara persepsi karyawan terhadap kontrol atasan dengan disiplin kerja karyawan”. Hal ini berarti bahwa semakin negatif persepsi karyawan terhadap kontrol atasan, maka semakin rendah pula disiplin kerja karyawan. Ada korelasi yang positif antara persepsi karyawan terhadap kontrol atasan dengan disiplin kerja, tidak dapat dilepaskan dari peranan kontrol atasan terhadap karyawan yang berperan dalam membentuk kondisi lingkungan kerja. Dengan adanya kontrol dari atasan, semua kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan akan berjalan terarah dan tidak menyimpang dari rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, kontrol harus dilakukan oleh setiap atasan. Secara teoritis, dapat dikemukakan bahwa persepsi tertentu yang dimunculkan karyawan dalam menghayati dan memakankan kerjanya didasari oleh perhatian, kebutuhan, kesediaan, dan sistem nilai. Dalam hal ini persepsi karyawan berkaitan dengan faktor kebutuhan yang ada dalam diri karyawan. Ada 20 kebutuhan dalam diri individu, yaitu: kebutuhan sikap merendah, prestasi, afiliasi, agresi, otonomi, counteraction, membela diri, sikap hormat, dominasi, ekshibisi, menghindari bahaya, menghindari rasa hina, sikap memelihara, ketertiban, permainan, penolakan, keharsuan, seks, pertolongan dalam kesusahan, dan pemahaman. Dengan kontrol yang teratur, karyawan dapat melakukan pekerjaan dengan teratur pula. Tetapi
bila atasan tidak pernah melakukan kontrol dengan teratur, maka secara psikologis, karyawan akan merasa bahwa pekerjaan mereka tidak diperhatikan oleh atasan. Akibatnya, karyawan malas menyelesaikan pekerjaan mereka. Hal ini berarti bahwa dalam diri karyawan terdapat kebutuhan akan keteraturan dalam melakukan kontrol (kebutuhan ketertiban). Kemudian karyawan juga menginginkan agar atasan memberikan kesempatan untuk karyawan berprestasi. Dengan adanya kontrol dari atasan, karyawan dapat memperbaiki hasil pekerjaan mereka yang kurang baik. Ini berarti dalam diri karyawan terdapat kebutuhan berprestasi dan kebutuhan counteraction. Dalam menyelesaikan pekerjaan, karyawan juga membutuhkan pertolongan dalam mengahadapi kesulitan seperti pedoman dalam bekerja. Dengan adanya kontrol, maka karyawan mempunyai pedoman dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini berarti dalam diri karyawan terdapat kebutuhan mencari bantuan dalam menghadapi kesulitan. Adanya perbedaan kebutuhan dalam diri karyawan, akan menimbulkan perbedaan persepsi di antara karyawan. Apakah persepsi itu positif atau negatif, tergantung dari kondisi karyawan. Karyawan yang mempersepsikan kontrol atasan sebagai stimulus yang memperlancar pekerjaan mereka, sehingga kebutuhan yang ada dalam diri karyawan terpenuhi, maka akan menimbulkan persepsi yang postiif terhadap kontrol atasan. Apabila persepsiyang terbentuk adalah persepsi positif, maka akan timbul perilaku kerja positif pula. Dari adanya tingkah laku kerja yang positif terhadap diri karyawan dan
lingkungan kerja, maka hal tersebut akan mendukung disiplin kerja karyawan. Sebaliknya, jkka karyawan mempersepsikan kontrol atasan sebagai stimulus yang menghambat pekerjaan mereka, sehingga kebutuhan yang ada dalam diri karyawan tidak terpenuhi, maka karyawan akan memberikan persepsi negatif. Apabila persepsi yang terbentuk adalah persepsi negatif, maka kan timbul perilaku kerja yang negatif pula. Dari adanya perilaku kerja yang negatif terhadap kontrol atasan yang mereka terima, maka akan sulit bagi karyawan untuk mewujudkan disiplin kerja, sehingga yang timbul adalah kurangnya disiplin kerja karyawan. Selanjutnya, dapat disarankan beberapa hal, yaitu :
1) Untuk dapat meningkatkan disiplin kerja, pihak perusahaan dapat mempertimbangkan aspek-aspek dari kontrol atasan terutama yang memiliki kontribusi tertinggi dalam memunculkan disiplin kerja karyawan yaitu aspek wetmatigheid.
2) Untuk aspek continuity, sebaiknya atasan melakukan kontrol harus secara rutin. Dengan kontrol yang dilakukan secara rutin, maka karyawan akan merasa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dengan demikian, karyawan tidak akan pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi dalam menyelesaikan pekerjaanya karena ada atasan yang secara rutin memeriksa pekerjaan karyawan. Untuk merubah persepsi karyawan yang negatif, sebaiknya atasan memberikan pengertian dalam bentuk informasi bahwa kontrol yang diberikan itu tidak hanya secara langsung tetapi dapat juga melalui peraturan perusahaan secara tertulis.
October 3rd, 2007 at 8:30 am
PENGENDALIAN INTERNAL BIROKRASI PEMERINTAHAN DALAM
DOMAIN CETAK BIRU MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KORUPSI
Dalam hal kaitannya dengan pengendalian masalah (control problem), saya tertarik untuk mengangkat tulisan yang berkaitan dengan masalah korupsi di birokrat Indonesia. Kita tahu bahwa korupsi di Indonesia sudah semakin parah keberadaannya, sehingga diperlukan suatu pengendalian secara nyata. Pengendalian sendiri adalah serapan dari kata control. Dalam konsep sederhana, pengendalian menekankan pada setiap usaha dan tindakan yang bersifat evaluatif dan korektif terhadap hasil yang telah dan sedang dicapai agar senantiasa mengarah pada tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi pengendalian mencakup proses pengarahan, petunjuk, tuntutan, serta bimbingan dalam segala usaha dan kegiatan seluruh organisasi kearah faktor tujuan yang ditetapkan lebih dulu (predetermined goals).
Tiga masalah pokok yang dihadapi akuntan pemerintahan dan auditor dalam menghadapi tindak pidana korupsi di lingkungan birokrat adalah lingkungan pengawasan umum, risiko melekat untuk berkorupsi dan sarana pengamanan. Agak sulit mencari negara percontohan yang telah membangun system kendali internal terhadap korupsi. AS merupakan negara yang telah merumuskan kendali internal terhadap korupsi, membuat daftar pertanyaan yang dapat digunakan sebagai masukan bagi RI dalam membangun internal control birokrasi kedap korupsi.
Butir-butir tersebut telah saya rangkum lebih ringkas sebagai berikut :
A. Apakah lingkungan pengawasan umumnya memungkinkan korupsi?
1.Seberapa besar kadar pimpinan merasa berkepentingan atas sebuah system kendali internal yang kuat ?
2.Apakah hubungan-hubungan pelaporan yang memadai sudah berjalan diantara unit-unit organisasi tersebut ?
3.Sejauh mana organisasi itu memiliki pegawai-pegawai yang kompeten dan jujur ?
4.Apakah wewenang didelegasikan dan dibatasi sewajarnya ?
5.Apakah prosedur anggaran dan pelaporan dirinci dengan baik dan dilaksanakan secara efektif ?
B. Bagaimana sistem pengamanan dan pengendalian korupsi?
1.Sumber informasi (data base dll) apa saja yang tersedia bagi para auditor dan penilai korupsi?
2.Siapa saja narasumber kompeten yang dapat diwawancarai untuk pengumpulan informasi ?
3.Apakah telah dibuat secara nasional, pemeteaan wilayah wilayah yang paling rawan koruspi, sistem dan rosedur yang paling rawan koruspi, agenda untuk menurunkan tingkat kerawanan ?
4.Apakah langkah perbaikan dilakukan secara nyata secara bertahap, persisten dan sistematis oleh pemerintah untuk butir 3 tersebut diatas?
C. Bagaimana menyusun badan-kelembagaan anti-korupsi
Banyak negara berkembang berminat membentuk organisasi khusus pemantau dan pemberantas korupsi. Indonesia membangun KPKPN, KPK dan banyak lembaga lain. Secara konseptual, hal-hal yang patut dipertimbangkan adalah sebagai berikut :
1.Membentuk Komisi independen anti korupsi, melapor langsung kepada Presiden. Seluruh karyawan Komisi juga harus independen, karena meng-administrasi perkara dan data rahasia.
2.Meminta dukungan masyarakat, menjaga harapan masyarakat agar tetap menyala.
3.Mempunyai kekuasaan penyidikan, menyita dokumen perjalanan, penahanan, pembekuan aset dan penyitaan, yang cukup besar.
4.Komisi juga bertugas mencegah terjadinya korupsi.
5.Anggota Komisi adalah individu independen dan kompeten yang tak takut menghadapi masalah sensitif, memerangi korupsi dengan sangat hati-hati, jangan sampai membahayakan karir dan reputasi pejabat kepolisian atau negara. Diperlukan kompetensi bidang keuangan dan akuntansi, perdagangan, kepemerintahan dan berbagai kompetensi lain.
D. Strategi Imbalan Anti Korupsi.
1. Rumuskan ulang sistem imbalan pegawai.
a.Hapus imbalan yang tak masuk akal kecilnya untuk manusia normal, yang memberi ”pengertian atau maaf” bagi suburnya perilaku KKN. Naikkan imbalan yang mampu mengurangi kebutuhan akan berkorupsi.
b.Bangun sistem imbalan kinerja pembongkaran korupsi.
c.Bangun sistem imbalan berbasis kinerja.
d.Bangun kriteria kinerja atas pembangunan ”Sistem Bebas korupsi (Corruption Proof System Design)” yang mampu mencegah timbulnya korupsi.
e.Kembangkan imbalan dan sanksi non finansial. Meningkatkan rasa sakit pemecatan dengan pengumunan nama, publikasi kisah pelanggaran dan pelaku.
f.Secara seimbang memberi penghargaan atas kinerja pencapaian target dan imbalan pencapaian target secara efisien dan tidak korup.
2. Bangun sistem sanksi dan hukuman bagi koruptor.
a.Bangun sistem sanksi dan hukuman yang menakutkan, yang mampu menekan keinginan berkorupsi.
b.Bangun sistem wewenang untuk menerapkan sanksi langsung tanpa melalui prosedur panjang.
c.Angkat pejabat yang kompeten dalam melaksanakan wewenang tersebut (cerdas, ahli, berani, bersih, tegas, berpihak pada program anti korupsi).
d.Bangun sistem hukuman formal dan nonformal secara seimbang. Hukuman nonformal misalnya mutasi jabatan, publisitas, hilangnya reputasi.
e.Lakukan hukuman dan sanksi tanpa ditunda.
f.Hindari prosedur hukuman via pengadilan, apabila bertele-tele dan hasilnya tidak memuaskan.
E. Perbaiki Organisasi Anti Korupsi.
1.Tambah kapasitas karyawan anti korupsi, kuantitas dan kualitas auditor, penyidik, pengawas, pengamanan internal.
2.Ciptakan iklim yang mendorong pegawai ingin dan bersedia melaporkan kegiatan tidak wajar
3.Ciptakan unit-unit baru kelembagaan anti KKN, misalnya KPK, Ombudsman, PPATK, KPKPN, KPU; dan evaluasi kinerjanya.
F. Ubah Sikap Terhadap Korupsi.
1.Bangun budaya anti korupsi, perkuat dan perbesar barisan, lakukan infiltrasi secara sistematik terhadap semua kelembagaan melalui cara-cara sah dan terhormat, seperti pendidikan, pelatihan, teladan, pemahaman sistem anti KKN dan lain-lain.
2.Bangun kode etik pegawai, jalin kode etik dalam kegiatan kerja sehari hari agar menjadi kebiasaan
Kesimpulan
Butir-butir diatas adalah salah satu bentuk upaya pengendalian masalah korupsi (control problem) yang merajalela di Indonesia. Paling tidak upaya tersebut dapat mengurangi kuantitas tindak pidana korupsi di Indonesia.
Bangsa yang berorientasi pada kekuasaan tak akan mampu memerangi KKN. Apabila demokrasi tak tumbuh, KKN tumbuh subur. Aspek lain adalah nurani yang mati, tak ada rasa bersalah ketika mengumpulkan kekuasaan dengan segala akal dan cara, termasuk dengan cara KKN kekuasaan dapat dibeli. Apabila kekuasaan diperoleh dengan KKN maka penggunaannya pastilah untuk KKN, bukan untuk rakyat banyak. Apabila rakyat telah menjual suaranya kepada suatu kekuasaan, maka suara rakyat tidak diwakilkan, tetapi telah “dibeli” penguasa. Kuncinya adalah Parpol yang bersih KKN dan tak mempermainkan Pemilu, membeli suara rakyat yang lemah kantung dan lemah iman.
October 3rd, 2007 at 8:42 am
Sistem Pengendalian Manajemen Pada Sektor Penerbangan Di Indonesia Harus Segera Diperbaiki Sebelum Terjadi Kecelakaan Pesawat Terbang Yang Lebih Mengerikan.
Jual beli izin di sektor penerbangan sudah menjadi hal yang biasa. Praktik suap menyuap sudah tumbuh subur sejak tahun 1999 oleh Departemen Perhubungan. Angka angka yang dikeluarkan masing-masing maskapai berbeda, tergantung dari pendekatan dan kemampuan melobi pejabat. Praktik suap-menyuap ini terjadi dari sarat pengurusan Surat Izin Usaha (SIUP), pengurusan Air Operator Sertificate (AOC), pengadaan pesawat, pengajuan rute baru, perpanjangan lisensi kru, perpanjangan surat kelayakan terbang, dan surat registrasi pesawat. Tanpa lobi, SIUP tidak akan keluar. Untuk mendapatkan SIUP dengan lancar, dibutuhkan dana sogokan Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar. Untuk mendatangkan pesawat, pihak maskapai harus mengajak oknum petugas dari Departemen Perhubungan untuk memeriksa kelayakan pesawat. Agar semua lancar, dibutuhkan suap sebesar Rp 30 juta sampai Rp 40 juta. Uang suap juga tidak hanya diberikan kepada oknum pejabat Dephub, tetapi juga diberikan kepada petugas yang memeriksa dokumen pesawat. Sementara untuk pengajuan rute penerbangan baru, dana suap yang dikeluarkan tergantung pada rute yang diajukan kalau rute “gemuk” seperti Jakarta-Surabaya bisa sampai Rp 500 juta, tapi kalau rute “kurus” seperti Jakarta-Papua tidak sampai Rp 50 juta. Kasus ini sangat menarik untuk di bahas . Menurut saya, pembenahan sektor penerbangan harus dimulai dari sekarang, dan semua aturan harus dijalankan tanpa toleransi.Bisa dibayangkan betapa besar potensi kecelakaan akibat adanya toleransi pelanggaran aturan.
Management Control System di masing-masing maskapai dan di Departemen Perhubungan haruslah segera ditata ulang. Dari beberapa kecelakaan yang ada, seperti hilangnya Adam Air, tergelincir dan meledaknya Garuda Air Lines, tergelincirnya pesawat Lion Air di bandara Adi Sumarmo beberapa tahun silam, dan kecelakaan pesawat lainnya, telah terbukti dengan jelas bahwa Result Control tidak dapat dipenuhi, yakni keselamatan penumpang, Dari kasus-kasus yang telah dipaparkan diatas mengenai penyuapan di sektor penerbangan di Indonesia, kita juga dapat melihat bahwa Control action di masing-masing maskapai dan di Departemen Perhubungan tidak berjalan dengan baik. Disinilah kita harus memeras otak untuk berfikir bagaimana cara memperbaiki sistem-sistem yang bobrok yang sudah hampir sepuluh tahun terjadi di dua tempat itu, Bisa kita bayangkan nyawa para penumpang sudah dipertaruhkan selama hampir sepuluh tahun tanpa kita ketahui apakah kita akan selamat atau tidak ketika kita menaiki pesawat. Apabila ini tidak segera dibenahi, harus menunggu sampai berapa nyawa lagi yang harus menjadi korban?
Dimulai dari masing-masing maskapai yang ada di Indonesia. Mereka harus dapat bersaing ditengah pasar sesuai dengan kemampuan mereka tanpa harus melobi sana sini, bayangkan saja apabila pesawat yang “tidak layak” terbang tiba-tiba berubah menjadi pesawat “layak terbang”? Dan akhirnya mengangkut para penumpang. Atau ketika para kru yang masih “hijau” dan tidak berpengalaman dalam hal penerbangan tiba-tiba mempunyai “sertifikat’ untuk terbang? Siapa yang dapat menjamin keselamatan para penumpang? Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan? Didalam suatu maskapai, harus dibentuk suatu badan pengawas/ badan kontrol untuk mengawasi semua kegiatan di maskapai tersebut agar tidak terjadi lagi suap menyuap. Badan ini harus independen agar tidak dapat terpengaruh, badan inilah yang nantinya akan menjadi control action bagi masing-masing maskapai. Aturan-aturan tidak ada yang boleh di langgar. Control action tersebut dapat dilakukan dengan hal-hal berikut, Apabila ada yang melanggar, maka izin terbangnya harus dicabut, dan para jajaran direksi perlu di awasi juga, karena mereka yang mempunyai jaringan-jaringan untuk melobi pejabat. Apabila mereka terbukti, harus diberikan sanksi, bahkan jangan sungkan di copot dari jabatannya. Badan pengawas ini juga harus memberikan result control dengan mentargetkan zero accident untuk jangka waktu beberapa bulan kedepan.
Selanjutnya adalah pembenahan kebobrokan sistem manajemen di Departemen Perhubungan, di dinas ini, perlu dikembangkan management control system yang lebih ketat lagi. Beberapa pejabat sudah dikenal karena mempunyai kekuasaan yang cukup untuk “menyulap” pesawat yang tidak layak terbang menjadi pesawat yang sangat layak untuk terbang. Pejabat tersebut dilobi oleh pihak maskapai dan akhirnya terjadi tawar menawar mengenai suap yang akan diberikan. Saat ini pejabat-pejabat tersebut sudah mulai takut, sehingga tidak dengan jelas meminta suap, tapi hal ini tidak membuat aksi suap-menyuap masal ini berhenti. Sekarang ini mereka melakukannnya dengan dasar tahu sama tahu. Seperti di masing-masing maskapai, di dinas dephub ini juga harus dibentuk lembaga pengawas yang juga harus bersifat independen yang nantinya akan mengawasi pejabat-pejabat dan orang-orang yang berhubungan dengan pemberian surat izin kelayakan pesawat terbang dan hal-hal lain yang berhubungan dengan keselamatan penumpang lainnya. Badan pengawas harus memperhatikan action-action yang dilakukan oleh dephub dalam kerja samanya dengan maskapai-maskapai penerbangan terutama di titik-titik yang memungkinkan terjadinya penyuapan. Dengan cara seperti ini, sedikit demi sedikit Contol action dapat diperbaiki secara perlahan-lahan. Badan pengawas juga harus melakukan result control misalnya harus ditetapkan bahwa tidak ada lagi kasus penyuapan di Dephub mengenai perizinan pesawat. Pejabat-pejabat yang sudah terbukti menerima suap, dicopot dari posisinya dan diganti dengan orang yang lebih pantas. Dengan demikian pejabat lain yang ingin menerima suap jadi berfikir lagi untuk menerima suap tersebut.
Jika tidak dari sekarang kita perbaiki management control system yang ada di maskapai-maskapai penerbangan di Indonesia dan dinas yang sangat mempunyai kekuasaan untuk mendukung terjadinya kecurangan-kecurangan, tentu saja kita seperti menunggu bom waktu yang setiap saat dapat meledak. Tentu saja kita semua tidak ingin mendengar berita lagi atau bahkan mengalami kecelakaan kecelakaan naas pesawat terbang.
October 3rd, 2007 at 9:02 am
KACAUNYA MANAJEMEN KARGO
DI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO – HATTA
Masalah manipulasi kargo di Bandara Internasional Soekarno Hatta sudah menjadi rahasia umum. Manipulasi kargo yang dimaksud adalah tindakan-tindakan mengenai penyalagunaan aturan main yang dilakukan oleh oknum-oknum bandara, terutama mengenai kelebihan berat barang yang terjadi di gudang kargo pesawat, yang jelas berakibat buruk terhadap keselamatan penumpang. Bandara Soekarno Hatta mempunyai 2 daerah kargo. Manipulasi kargo, terjadi di daerah kargo I, yaitu gudang 510 (Garuda dan Gapura). Manipulasi yang sering banyak dilakukan petugas kargo adalah manipulasi berat barang (weight goods). Kasusnya, berat barang yang seharusnya 100 kg ditulis menjadi 50 kg saja pada load sheet (kertas muatan). Tidak lengkapnya prosedur pengirim, seperti disertakannya SMU (Surat Muatan Udara) tanpa dilampiri PTI (petunjuk Tentang Isi) atau dimanipulasi PTI yang pada kasus, sebenarnya berisi barang terlarang dan berbahaya (Dangerous Goods), (air keras atau senjata api) menjadi barang paket saja. Hal-hal lain seperti tidak teraturnya arus pengiriman barang dari gudang kargo ke dalam pesawat juga banyak dilakukan. Sering barang luput dari pemeriksaan screening dan rekonsiliasi (meliputi pemeriksaan sinar – X, di timbang dan pemeriksaan dokumen). Beberapa keburukan itu membantu itu membantu kita membayangkan bagaimana potensi kerugian negara yang ditaksir sebesar Rp 600 Milliar dan dugaan selisih berat kargo sebesar 120 Juta Kilogram dan berapa besar prosentase keselamatan penumpang di banding dengan berat angkut pesawat yang overload itu, serta jangan heran bila Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang paling mudah di masuki teroris. Lalu bagaimana sistem pengendalian manajemen yang diterapkan dari pihak bandara dalam hal ini PT Angkasa Pura II (AP II) ? karena menurut saya, kasus ini memerlukan pemecahan yang serius dari pihak manajemen bandara mengenai control problems yang dihadapi.
Menurut saya, management Control System (MCS) di bandara Soekarno Hatta masih mengalami masalah dalam pengendalian (control problems). Sebagai gambaran adanya ketidakyakinan (ketidakpercayaan) dari pihak manajemen terhadap orang-orang yang terlibat dalam organisasi (bandara) dalam mengerjakan tugas-tugasnya sesuai tujuan organisasi (bandara). Kedua suatu organisasi sebagai satu kesatuan yang utuh, sebaiknya semua bagian adalah penting. Tidak ada istilah bagian yang tidak terlalu penting, walaupun bagian yang kecil sekalipun. Lain halnya dengan manajemen bandara yang memang selama ini menganggap bahwa masalah penghasilan dari penumpang jauh lebih penting dari penghasilan kargo. Di samping itu, pengeluaran mengenai kargo juga jauh lebih kecil dari pengeluaran yang lain. Dari kedua masalah tersebut dapat saya kaitkan bahwa dengan ketidakpercayaan tugas oleh manajemen terhadap beberapa petugas, sehingga mereka dilempar ke bagian kargo ditambah kurang pedulinya manajemen terhadap bagian kargo, membuat petugas kargo yang awalnya kecewa karena di buang, menjadi betah dengan pekerjaan mereka dengan praktik-praktik manipulasi tersebut.
Menurut pendapat saya, Result Control yang diberikan oleh manajemen bandara dalam mengurus kargo, gagal diterapkan dan hanya dibuang percuma. Indikatornya, dengan leluasa segala tindakan para petugas bandara dan pihak manajemen yang tidak mengawasi tindakan para petugas, menjadikan pihak manajemen memperoleh result yang buruk, dalam hal ini kerugian dari manipulasi kargo. Tetapi, mengapa petugas tidak mendapatkan punishment yang berat dari manajemen ? karena, saya amati bahwa walaupun sudah ada beberapa upaya penertiban, kondisi tersebut masih saja terjadi sampai sekarang. Ini menunjukkan adanya ketidaktahuan dan ketidakmauan para petugas dalam pemberian petunjuk (peraturan) dan motivasi yang menurun (lack of directions and lack of motivation). Indikator tersebut menunjukkan bahwa MCS belum berhasil diterapkan oleh PTAP II, khususnya pihak manajemen kargo bandara.
Action Control yang diterapkan pihak manajemen bandara menurut pendapat saya, masih kurang baik. Sebagai contoh, physical constrains yang berupa limited access yaitu pembatasan akses masuk pada area kargo yang hanya bisa di masuki oleh petugas, pada realisasinya bisa di masuki siapapun hanya karena kenal dengan orang dalam. Namun, hal tersebut tidak mendapat penanganan yang lebih serius dari pihak manajemen. Padahal, penjagaan berlapis-lapis sudah diterapkan, seperti penggunaan kartu pas untuk memasuki daerah gudang. Ini berarti masih ada kecurangan dalam kargo bandara (belum optimalnya kemampuan dalam mengerjakan apa yang diharapkan atau personal limitation). Keterbatasan physical constrains juga terlihat dari terbatasnya sinar – X untuk barang-barang yang berukuran besar, sehingga sering luput dari pengawasan petugas. Untuk menggantinya diperlukan biaya yang tinggi, dan pihak manajemen belum mampu secara finansial. Menurut saya, untuk mengatasi masalah action control tersebut, diperlukan biaya yang tinggi.
Sebenarnya pihak manajemen sudah mengadakan pengawasan melalui pihak ketiga, yaitu mengontrak PT GGS (Garuda Global Service) sebesar Rp 3 Milliar per tahun, tetapi periode inspeksi oleh pejabat PT GGS bisa dihitung dengan jari per tahun. Ini menurut pendapat saya, amat sangat efisien, karena biaya yang begitu besar tidak dapat di tutupi oleh hasil yang baik dan maksimal.
Yang dapat saya simpulkan dari kasus manajemen Kargo Bandara Soekarno Hatta adalah bahwa sistem pengendalian manajemen (management Control System) yang ada tidak berfungsi dan berjalan sebagaimana mestinya pada prinsipnya, MCS yang diterapkan dalam manajemen bandara sudah sesuai dengan tarafnya yang internasional. Tetapi, bila ditilik lebih dalam, ternyata masih terdapat kebobrokan pada bagian yang dianggap remeh oleh manajemen, namun ternyata justru dapat berpengaruh langsung dari segi security (rawan pengeboman dan terorisme). Saran saya perlu adanya peningkatan MCS, pengawasan yang maksimal dan pemahaman pihak manajemen bahwa organisasi sebagai satu kesatuan dan jangan ada satu bagian pun yang diremehkan sehingga terwujud MCS yang baik dan berhasil dalam penerapan dan implementasinya.
October 3rd, 2007 at 9:57 am
MANAGEMENT CONTROL PADA INDUSTRI PENERBANGAN
Suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya diperlukan beberapa elemen penting yang harus ada dalam proses pencapaian tujuannya. Elemen – elemen tersebut antara lain strategi perusahaan dan sumber daya manusia.Sedangkan elemen yang tidak kalah penting adalah management control.
Management Control adalah suatu proses dimana manajemen meyakinkan orang – orang yang ada dalam organisasi tersebutsesuai dengan tujuan dan strtegi perusahaan tersebut. Selain itu juga, management control dapat didefiniskan sebagai suatu aturan, kebijakan, prosedur yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa: (i) pencapaian progran atau tujaun yang mereka inginkan tercapai; (ii) sumber yang digunakan kosisten dengan misi perusahaan; (iii) program dan sumber –sumber terlindungi dari mis management; (iv) aturan diikuti dan,(v) informasi yang sesuai dengan kenyataan yang ada dan ketepatan waktu yang diperoleh, dilaporkan dan digunakan untuk mengambil keputusan.
Pada kenyataannya, masih banyak perusahaan di Indonesia yang menyimpang dari aturan dan mengalami berbagai masalah dalam management control. Berikut ini salah satu contoh kasus yang menggambarkan buruknya management control yang terjadi pada industri penerbangan.
Industri penerbanagan adalah industri yanag padat peraturan. Disebut “padat peraturan” karena banyak peraturan yang harus dipenuhi dalam proses menjalankan industri ini. Selain itu juga, diperlukan tenaga yang harus memiliki keahlian khusus dibidang penerbangan.
Untuk menjamin keselamatan penumpang pada saat penerbangan, pesawat harus diterbangkan oleh orang yang kompeten melalui training dari sekolah yang diakui. Artinya, untuk menerbangkan pesawat harus sesuai dengan “flight manual”, “operation manual”, dan “cockpit check list” dan lisensi pilot tersebut diterbitkan oleh Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara ( DSKU ), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan.
Merawat suatu pesawat terbang juga diperlukan tenaga mesin dan mekanik yang berlisensi yang telah lulus dari training dan ujian yang diadakan DSKU. Begitu juga mekanisme perawatannya juga harus sesuai. Pada bagian pembelian spare part pesawat, harus memenuhi persyaratan keamanan penerbangan. Namun, pada kenyataannya bagian pembelian banyak mencari yang murah padahal hal tersebut membahayakan penerbangan. Sedangkan keburukan yang lain misalnya C-Check yang seharusnya dilaksanakan setiap3000 jam sering kali ditunda atau memperpanjang jadwal C-Check menjadi 4000jam, alasannya akan rugi karena menghabiskan waktu paling sedikit 3 minggu dalam sekali C-Check. Kasus ini sering dilakukan oleh perusahaan penerbangan pendatang baru karena tidak mau belajar manajemen airlines. Bagi mereka yang penting adalah mengangkut penumpang dengan harga murah dan menguntungkan.
Masih banyak juga kasus yang timbul di industri penerbangan, seperti kurangnya sumber daya manusia pada industri penerbangan padahal pertumbuhan jumlah perusahaan penerbangan semakain cepat. Maka perlu dipertanyakan apakah menggunakan tenaga kerja yang benar – benar qualified. Selain itu perusahaan penerbangan berlomba –lomba untuk menambah armada padahal mereka menggunakan tariff yang murah dan tidak mungkin mendapat laba yang signifikan. Perang tarif juga terjadi sekarang ini apdahal pemerintah sudah menetapkan harga referensi.
Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah terutama Departemen Perhubungan. Pemerintah seharusnya mengawasi secara ketat, misalnya keharusan training program bagi penerbang,engineer, maupun staf lainnya untuk mendukung operasi penerbangan. Pemerintah juga bisa berpedoman pada Civil Aviation Safety Regulations tentang teknik dan operasi penerbangan. Maka pemerintah tidak perlu memeriksa keuangan perusahaan penerbangan. Selain itu juga, pemerintah juga harus mengawasi penerapan tariff yang telah ditentukan sebagai bentuk kontrol.
October 3rd, 2007 at 3:42 pm
Dell Merilis Solusi Storage Khusus UKM
Pertumbuhan data secara eksponensial mendorong kebutuhan storage semakin tinggi. Hal ini tak hanya dialami perusahaan-perusahaan berskala enterprise, tapi juga UKM. Sayang, solusi-solusi storage yang ada sekarang ini cenderung tidak “bersahabat” dengan UKM.
Menurut riset IDC terhadap pasar storage di Amerika Serikat di tahun 2006, hampir separuh (41 persen) perusahaan kecil mengatakan bahwa meningkatkan kapasitas storage merupakan prioritas utama untuk 12 bulan ke depan. Sekalipun pertumbuhan data terus berlanjut, namun kurang dari 20% perusahaan kecil dan kurang dari sepertiga perusahaan menengah menggunakan teknologi storage canggih seperti SAN.
Menurut saya, rata-rata mereka memandang teknologi SAN seperti Fibre Channel SAN terlalu mahal, rumit dan memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh banyak UKM. Sejumlah vendor melakukan pendekatan dengan menawarkan solusi enterprise namun dengan memangkas sejumlah fungsionalitas, sehingga harganya lebih murah.
“Mereka melakukan hal ini untuk melindungi pelanggan high-end mereka yang membayar mahal untuk fungsi-fungsi high-end, tapi hasil akhirnya selalu mengecewakan pasar ini,” ujar Steve Duplessie, senior analyst, Enterprise Strategy Group.
Michael Dell, CEO Dell menegaskan bahwa hal-hal yang dialami kalangan UKM di atas merupakan bukti bahwa industri TI selama ini kurang memperhatikan kebutuhan storage pelanggan dari segmen tersebut.
“Secara historis, industri memberikan dua opsi kepada UKM untuk storage: membeli solusi storage yang sederhana namun juga memiliki kapasitas dan software dasar yang terbatas atau membeli produk storage untuk perusahaan besar dengan jumlah fitur yang dikurangi. Kedua pilihan ini tidak cukup atau biayanya terlalu tinggi. Kami akan mengubah ini,” tutur Dell
Untuk memenuhi kebutuhan solusi konsolidasi storage khusus untuk UKM, Dell memperkenalkan storage area network (SAN) array terbaru, MD3000i.
Bagi saya ini adalah suatu solusi yang pada dasarnya adalah iSCSI SAN array yang mudah digunakan dan ditingkatkan kapasitasnya, dengan memanfaatkan modularitas dan ketersediaan Dell Modular Disk series. MD3000i memberikan solusi sederhana—dari intalasi ke perawatan dan pengelolaan yang berlanjut hingga kinerja tinggi dan kemampuan untuk tumbuh seiring dengan pertumbuhan bisnis.
”iSCSI adalah sebuah teknologi terobosan yang mendorong revolusi storage bagi UKM,” kata Megawaty Khie, Country Manager, Dell Indonesia.
”MD3000i menghadirkan fitur-fitur yang beberapa tahun lalu hanya ditemukan di sistem-sistem yang harganya 5 hingga 10 kali lebih mahal. Kerumitan adalah gangguan bagi eksistensi UKM dan iSCSI menghilangkan faktor kerumitan ini.”
Dalam hal infrastruktur jaringan misalnya, solusi ini tidak memerlukan peralatan khusus seperti Fibre Channel yang mahal. Alih-alih, solusi ini dapat bekerja di dalam jaringan Ethernet yang ada dengan menghadirkan SCSI melalui jaringan IP – sehingga memfasilitasi implementasi SAN dengan biaya murah
“iSCSI dapat memberikan TCO yang lebih rendah dibandingkan dengan Fibre Channel dengan kinerja yang setara dalam banyak aplikasi,” kata Mega.
Perusahaan pun tidak perlu menyediakan staf TI dengan keahlian khusus karena instalasi perangkat ini relatif sederhana, dan sudah menyertakan berbagai peranti lunak untuk konfigurasi, pengelolaan, real-time backup maupun virtualisasi.
Sementara itu, MD3000i juga menyediakan ketersediaan kapasitas storage yang mencukupiuntuk kebutuhan UKM dengan kemampuan untuk mendukung hingga 16 server redundan dan hingga 18TB data dalam 45 drive.
Hard drive-nya pun menggunakan hard drive yang sama dengan milik server server Dell PowerEdge sehingga pelanggan hanya perlu menyimpan dan memesan satu jenis hard drive saja.
Menurut Mega, seluruh perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sistem storage ini dirancang khusus untuk iSCSI, mulai dari server PowerEdge, switch jaringan PowerConnect sampai opsi storage PowerVault.
Tujuan mereka adalah menyediakan infrastruktur berbasis iSCSI yang lengkap. Dengan demikian pelanggan makin mudah memperoleh dan meningkatkan kapasitas yang mereka butuhkan.
October 3rd, 2007 at 4:05 pm
Menurut saya, pengendalian manajemen merupakan proses/cara yang digunakan oleh manajemen untuk pengendalian dalam pelaksanaan strategi-strategi untuk pencapaian tujuan tertentu. Pengendaliannya dapat berupa tindakan memotivasi, mengarahkan/menuntun, mengoreksi atau mencari kekurangan.
Dalam SPM dikenal istilah-istilah seperti TQM (Total Quality Manajemen), TQC (Total Quality Control), QCC (Quality Control Circle) dan TQL (Total Quality Leadership). Saya lebih tertarik pada TQL yang dapat diartikan sebagai Kepemimpinan Kualitas Terpadu. Salah satu yang telah menerapkan TQL adalah departemen Angkatan Laut Amerika dan sedang diupayakan untuk diterapkan di TNI-AL Indonesia.
Penerapan TQL di angkatan laut Amerika berhasil dengan baik melalui proses yang sulit karena adanya anggapan-anggapan seperti: merasa berbeda dari yang lain, kerja keraslah yang menghasilkan tanpa kesalahan, merasa semua telah berjalan baik dengan cara yang lama, perencanaan jangka panjang tidak sesuai untuk tugas operasi, TQL tidak diperlukan saat perang. Pada proses awal, para pemimpin angkatan laut dan marinir Amerika berusaha merubah pemikiran dasar anggotanya tentang proses bekerja, pengambilan keputusan, dan perlunya berinteraksi di dalam maupun di luar organisasi.
Contoh armada laut AS yang telah menerapkan TQL antara lain:
- Kapal USS Samuel Compers, masuknya personil kapal (ABK) melalui proses baru yaitu dalam kelompok besar sekaligus mengisi formulir masuk dan formulir lain yang diperlukan secara sekaligus. Hal ini lebih efektif dan efisien karena formulir-formulir personil yang biasanya diselesaikan dalam waktu dua sampai tiga minggu, dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari. Penyelesaian data yang diperoleh secara kelompok cukup lengkap dan akurat. Sebagai hasil nyata dari proses yang lebih efisien tersebut, masalah-masalah yang biasanya timbul pada saat pembayaran gaji dapat teratasi.
Menurut saya ini merupakan contoh kasus pengendalian manajemen jenis action control. Karena yang diterapkan adalah bagaimana strategi agar proses masuknya ABK lebih efektif dan efisien.
- Kapal USS McKee, kapal tender Kapal Selam yang berpangkalan di San Diego menggunakan TQL untuk menganalisis isu nilai kualitas kehidupan di kapal, antara lain masalah untuk mengurangi keributan akibat mengkonsumsi alkohol, mengatasi masalah keuangan ABK, dan lainnya. Penggunaan alat-alat TQL menolong kapal dalam menentukan penyebab masalah, sehingga dapat meningkatkan upaya penyelesaian masalah secara cepat.
Menurut saya ini masuk dalam kategori pengendalian manajemen jenis people control. Karena strategi dalam penyelesaian masalahnya lebih cenderung pada pengontrolan pada individu ABK.
Tidak hanya di armada Laut Amerika saja, di Indonesia juga telah dicoba diterapkan TQM, TQC, dan TQL. Upaya penerapan di TNI-AL, antara lain pada triwulan III tahun 1997 telah dibentuk gugus-gugus kendali mutu (Gugus Kendali Mutu / Quality Circle) untuk mencoba penyebaran pemahaman tentang kualitas pada umumnya dan tentang TQM, TQC, dan TQL. Ada empat GKM, yaitu GKM Bintang, GKM Melati, GKM Mentas, dan GKM Cendekia.
? GKM Bintang meningkatkan kualitas disiplin anggota khususnya dalam kehadiran apel pagi.
Menurut saya ini termasuk dalam jenis people control. Karena pengendalian berpusat pada individu yang tujuannya agar tiap individu bisa lebih disiplin.
? GKM Melati memfokuskan bagaimana cara menurunkan tingkat kesalahan hasil pengetikan.
Menurut saya ini termasuk dalam result control. Karena strategi yang diterapkan lebih menekankan pada hasil yang ingin dicapai.
? GKM Mentas memfokuskan masalah tentang penataan file di komputer. GKM Cendikia memfokuskan tentang upaya meningkatkan kelancaran pengiriman casis pada setiap TA pendidikan.
Menurut saya ini termasuk dalam action control. Karena lebih memfokuskan pada proses menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh pihak pengendali.
Para anggota GKM berdiskusi secara rutin sesuai topik yang dianggap cukup menonjol dan terkait dengan kegiatan. Prosedur dan proses menggunakan bahan-bahan yang biasa digunakan dalam pelatihan di Lembaga Pelatihan Produktivitas Manajemen.
October 3rd, 2007 at 4:09 pm
Perlu Adanya Kontrol Dalam Penanganan Bencana
Satu tahun setelah terjadinya tsunami, pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap persiapan menghadapi bencana alam. Berbagai riset dibuat untuk membuat alat pendeteksi gempa. Seakan-akan tsunami adalah stimulan yang manjur untuk dapat menggerakkan pemerintah dalam persiapan menghadapi bencana. Sehingga lambat laun terlihat bahwa ada beberapa daerah di Indonesia yang rawan terkena gempa dan tsunami. Mengapa bencana yang bila terjadi akan merenggut banyak korban baru dikaji mendalam sekarang? Ataukah memang pemerintah sengaja melakukannya secara tertutup dari masyarakat?
Kini perhatian masyarakat berpindah ke pulau Jawa. Puluhan korban jiwa jatuh karena banjir bandang di Jember. Beberapa pihak menyebutkan bahwa banjir bandang di Jember adalah akibat penggundulan hutan. Namun pihak yang lain menyebutkan hal ini adalah akibat hujan deras yang turun terus menerus selama satu minggu sehingga alam tak mampu menampung air hujan. Beberapa pihak saling tuding dan merasa tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
Di Banjarnegara-pun juga demikian. Ada indikasi bahwa tanah longsor yang terjadi disana adalah akibat penggundulan hutan. Bahkan di hutan diatas perkampungan yang dilanda bencana tersebut ditemukan beberapa potongan pohon pinus yang siap diangkut. Namun lagi-lagi pihak terkait menyebutkan bahwa bencana tersebut adalah karena proses alamiah bukan karena penebangan hutan. Bahkan muncul anggapan itu adalah kesalahan masyarakat. Masyarakat dianggap bersalah karena nekat menempati lereng gunung yang rawan longsor. Politik kambing putih, mungkin itulah yang dipakai. Lagi-lagi masyarakatlah yang menjadi korban dan juga dipersalahkan.
Menurut saya, pihak yang harus bertanggungjawab adalah pemerintah. Dengan kewenangan dan kekuasaannya, pemerintah seharusnya sudah dapat mengambil tindakan antisipasi bencana sejak dulu. Persiapan terhadap hal terburuk yang akan terjadi sepertinya belum masuk agenda pemerintah dalam menghadapi bencana. Disayangkan lagi, proses scanning terhadap daerah yang rawan bencana baru dilakukan setelah bencana terjadi. Setelah mendengar banyak jatuh korban, pemerintah seakan baru bangun dari tidurnya dan baru melangkah. Penelitian dan pengamatan baru dilakukan setelah banyak korban yang jatuh. Padahal, hampir setiap tahun bencana selalu melanda Indonesia.
Manajemen pemerintah dalam penataan hutan perlu dikaji ulang. Beberapa waktu yang lalu, setelah terjadinya bencana banjir bandang di Jember , salah satu LSM pengamat lingkungan hidup menyebutkan bahwa setiap tahunnya LSM tersebut pasti menyerahkan konsep penataan hutan kepada pemerintah. Bahkan itu tak dilakukannya sendirian. LSM–LSM yang lain juga demikian. Setelah melakukan pengamatan di hutan, LSM tersebut mengkaji dan menyusun konsep terbaik dalam penataan hutan. Namun entah apakah konsep yang diajukan LSM terkait tersebut menjadi bahan pemerintah atau hanya ditampung saja tanpa ada kelanjutannya. Sehingga dalam pembuatan konsep penataan hutan, saya berpendapat bahwa pemerintah harus sangat terbuka. Karena dalam menangani hutan, pemerintah tak seharusnya merasa memiliki expert power dalam segala kebijakannya.
Kontrol pemerintah terhadap hutan menurut saya dapat dianggap sangat lemah. Kalaupun pemerintah menyebutkan bahwa korban tanah longsor di Banjarnegara adalah akibat kesalahan masyarakat, hal itu juga akan berbalik kembali kepada pemerintah. Bagaimana proses controlling pemerintah? Kalaupun berdalih karena kurangnya lahan tempat tinggal tentunya ini bukan suatu alasan yang dapat begitu saja diterima. Apakah karena lahan tempat tinggal yang tersedia sudah habis lantas pemerintah lepas tangan? Dan lagi-lagi masyarakatlah yang menjadi korban. Banyaknya persoalan yang datang bukan berarti menjadi alasan untuk meninggalkan masalah yang lalu. Masih banyak yang bisa dilakukan pemerintah.
Proses kontrol oleh pemerintah sebaiknya tak hanya di awal saja. Ibaratnya, hangat - hangat tai ayam,awal-awal kekuasaan adalah masa-masa paling semangat. Namun setelah banyaknya persoalan yang datang kontrol ini semakin lama melemah seiring banyaknya pesoalan yang datang. Saya berpendapat ini dikarenakan kebanyakan orang yang menjabat di pemerintahan adalah orang yang hanya memiliki position power, hanya meiliki wewenang formal dalam pemerintahan. Namun kurang memiliki personal power, ikatan dengan dengan masyarakat yang dipimpinnya. Kita terkadang tak merasakan adanya pemerintah. Kita baru merasa ada pmerintah kalu ada kebijakan yang bersifat merugikan kita. Inilah yang saya anggap kurangnya personal power pemerintah, sehingga apa yang menjadi maksud baik dari pemerintah ditangkap dengan persepsi lain oleh masyarakat. Seperti apa yang terjadi dalam masyarakat korban bencana, bila pemeintah dengan personal powernya mampu berkomunikasi dengan masyarakat tentunya masyarakat juga akan menyambut baik segala kebijakan pemerintah dalam penataan hutan.
Selain itu, pemerintah kita cenderung senang dengan informasi–informasi yang mendukung maksud mereka. Tidak berlebihan memang, karena ini menyangkut citra pemerintah itu sendiri. Namun bila itu menyangkut hajat hidup orang banyak, seharusnya pemerintah juga banyak mendengar informasi yang kadang berseberangan dengan mereka. Dalam penataan hutan dan pengawasannya, pemerintah harus banyak koordinasi dengan banyak pihak. Sehingga kejadian-kejadian di masyarakat itu tidak terlihat tepisah-pisah. Kerjasama dari LSM, informasi dari masyarakat, serta saran dari berbagai pihak semoga tidak hanya ditampung saja tanpa ada tindak lanjutnya. Kalaupun ada sistem yang kurang tepat, tentunya pemerintah harus berani mengakuinya. Dan tentunya mereka harus menyiapkan skenario yang paling ekstrem/jelek yaitu bila bencana tetap terjadi.
Apa yang terjadi di Jember dan Banjarnegara seakan telah memecah stagnasi dalam pemerintah, bahwa kita di pulau Jawa juga harus siap dengan ancaman bencana alam. Bencana alam tak mengenal tempat dan siapa yang akan diterjangnya. Semua harus siap siaga. Diharapkan kejadian ini bisa menjadi dasar terjadinya perubahan dalam proses perbaikan konsep penataan hutan di Indonesia. Semoga saja pemerintah semakin ingin tahu terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat.
Beban pemerintah Indonesia memang sangat berat. Tugasnya-pun juga sudah menumpuk tinggi, banyak sekali. Masalah juga tak henti-hentinya datang. Mulai dari kasus KKN, sengketa wilayah negara, busung lapar, bencana alam dan masih banyak lagi.Tapi kenapa ya kok banyak yang ingin menjadi pemerintah. Padahal sudah jelas tugas pemerintah itu sangat berat. Saya hanya berharap bahwa siapa saja yang ingin menjadi pemerintah berkeinginan mengatasi masalah yang ada tanpa menimbulkan masalah yang baru lagi. Semoga tak lagi jatuh banyak korban dari bencana alam.
October 3rd, 2007 at 4:17 pm
Manajemen Kontrol Bulog Terhadap Distribusi Pangan
Sebagai kebutuhan dasar manusia, pangan menempati prioritas yang tinggi dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Jauh sebelum informasi dan teknologi menjadi pembuka kunci dunia, pangan sudah menjadi alat untuk menguasai dunia. Karena itu sangat rasional
ketika negara-negara maju dan besar di dunia saat ini ternyata juga produsen
utama dan penentu pasar pangan dunia.
Komitmen nasional dan dunia untuk mewujudkan ketahanan pangan
didasarkan atas peran strategis perwujudan ketahanan pangan dalam:
(i) memenuhi salah satu hak azasi manusia;
(ii) membangun kualitas SDM; dan
(iii) membangun pilar bagi ketahanan nasional. Peran pangan untuk memenuhi salah satu hak asasi
manusia dinyatakan dalam UU 7/1996 tentang Pangan.
Pangan bagi Indonesia adalah penentu kesejahteraan sebagian
besar penduduk perdesaan yang bekerja sebagai petani berlahan sempit dan buruh
tani, yang sebagian besar adalah rakyat miskin. Tidak kalah pentingnya pangan
juga menentukan kesejahteraan konsumen miskin perkotaan yang sebagian besar
porsi pendapatannya digunakan untuk konsumsi. Kompleksitas masalah yang
dihadapi dalam ketahanan pangan ini mengisyaratkan tidak ada single policy yang
dapat mengatasi semua persoalan sekaligus.
Hal ini dapat dipahami karena ketahanan pangan menyangkut
banyak aspek dan stake holders yang seringkali berbeda kepentingan. Dalam
situasi ini peran pemerintah adalah satu keharusan, meski kecenderungan situasi
global menghendaki dilepasnya kendali pada pasar. Di Indonesia (dan beberapa
negara lain) harus diakui bahwa peran kelembagaan pangan antara lain ditentukan
oleh political will pemerintah.
Posisi strategis beras
Di Indonesia, ketahanan pangan dicerminkan antara lain oleh
ketahanan komoditas pangan paling strategis, yakni beras. Namun memandang beras
hanya dari perspektif strategis politik rasanya agak keliru. Sebagaimana isi UU
Ketahanan Pangan, persoalan pangan melingkupi banyak hal. Di tengah ancaman
harga tinggi dan gizi buruk, apapun harus dilakukan pemerintah, termasuk
melakukan impor. Dalam pemerintahan Soeharto yang kuat saja impor beras tidak
dapat dihindari.
Di sisi lain perlu juga dilihat bahwa pembelian beras impor
pada situasi sekarang bukan hal yang mudah. Situasi perdagangan internasional
memasuki tahun 2007 relatif sulit. Sebagai gambaran, kebutuhan untuk ekspor
dari Vietnam sebanyak 880 ribu ton di Bulan Maret 2007 diperkirakan sulit
dicapai karena persoalan teknis angkutan dan tingginya permintaan yang
mengakibatkan harga akan cenderung naik sehingga menyulitkan pemerintahnya
untuk mengontrol. Ekspor beras di Vietnam awal tahun 2007 juga jauh lebih kecil
daripada tahun lalu karena tidak adanya carry over stock dan baru ada satu
provinsi yang telah memulai panen. Sementara sumber alternatif di Thailand
mengindikasikan harga beras 332 dolar AS per ton, lebih rendah 5 dolar AS per
ton dari harga beras di Cina.
Melihat kondisi tersebut, apabila dipahami secara obyektif,
tugas yang dibebankan pada Perum Bulog untuk menurunkan harga beras hingga Rp
4.000 per kg sebelum 7 Maret 2007 bisa dinilai sebagai mission impossible.
Sekadar perlu diketahui, Bulog bukan lagi Badan Urusan Logistik yang memiliki
kewenangan setingkat menteri seperti era Soeharto. Saat ini Bulog hanya satu
dari ratusan BUMN.
Satu perspektif lagi tentang impor yang barangkali
terlupakan. Keputusan impor yang di-launch secara eksplosif oleh pemerintah
perlu dilihat sebagai psy war bagi beberapa pihak yang berupaya melakukan
spekulasi di tengah ancaman harga beras yang tinggi. Terbukti, satu hari
setelah wapres mengumumkan dibukanya impor, harga beras di beberapa daerah
langsung turun Rp 200-400 per kg. Situasi ini mungkin tidak permanen, namun
sebagai langkah awal yang baik perlu dijaga bersama.
Kisah sukses swasembada beras tahun 1984 masih menjadi tinta
emas dalam catatan perjalanan pembangunan pertanian kita, pun ketika tahun 2004
produksi nasional cukup sukses. Namun setelah 2004, betapa pun sedemikian
besarnya energi yang dikeluarkan Departemen Pertanian untuk menggenjot
produksi, ditambah banyaknya force majour, faktanya produksi beras terus turun.
Barangkali benar bahwa tahun ini akan banyak terobosan yang dilakukan untuk
memenuhi target produksi yang diharapkan akan meningkat 5 persen, namun apakah
perut rakyat bisa bertahan sampai realisasi produksi tercapai sementara harga
terus membumbung tinggi?
Perlunya audit Berprasangka bahwa impor tidak bebas KKN sah-sah saja, namun
lebih penting lagi adalah bagaimana mencegahnya atau menindaknya bila benar
terjadi. Audit oleh lembaga independen mungkin satu jalan keluar bila tingkat
kepercayaan terhadap institusi yang ada berkurang. Lembaga itu bisa terdiri
dari unsur petani, termasuk Departemen Pertanian. Namun audit harus dalam
kerangka standar akuntasi, bukan dugaan-dugaan yang dapat memperberat citra
institusi pelaksana. Selain itu, mengingat impor beras tidak hanya dilakukan
oleh Bulog, maka audit yang sama juga perlu dilakukan terhadap impor yang
dilaksanakan atas rekomendasi Departemen Pertanian.
Saran yang disampaikan Dirjen Tanaman Pangan Departemen
Pertanian agar Bulog menambah jumlah stok berasnya mungkin baik untuk
dipertimbangkan mengingat jumlah yang ada saat ini ternyata tidak memadai lagi.
Kebutuhan untuk raskin 2007 mencapai 1,6 juta ton dan cadangan beras pemerintah
350 ribu ton. Jumlah ini kurang memadai bila bencana alam dan harga tinggi
datang hampir bersamaan.
Kegiatan Operasi Pasar (OP) disadari memiliki beberapa
kekurangan dalam pelaksanaannya. Fakta di lapangan memang menunjukkan adanya
beberapa kelemahan dalam lingkup kontrol Bulog, namun tidak sedikit yang berada
di luar kendali. Untuk itu diperlukan peningkatan intensitas dan efektivitas OP
melalui penguatan institusi pelaksana OP dengan dukungan penuh instansi lain
October 3rd, 2007 at 4:34 pm
MANAJEMEN KONFLIK DALAM ORGANISASI
A. Pengertian Konflik
Konflik dapat diartikan sebagai ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok-kelompok dalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama atau menjalankan kegiatan bersama-sama dan atau karena mereka mempunyai status, tujuan, nilai-nilai dan persepsi yang berbeda. Anggota-anggota organisasi yang mengalami ketidaksepakatan tersebut biasanya mencoba menjelaskan duduk persoalannya dari pandangan mereka
B. Macam –Macam Konflik
1. Dari segi pihak yang terlibat dalam konflik
a. Konflik individu dengan individu
Konflik semacam ini dapat terjadi antara individu pimpinan dengan individu pimpinan dari berbagai tingkatan. Individu pimpinan dengan individu karyawan maupun antara inbdividu karyawan dengan individu karyawan lainnya.
b. Konflik individu dengan kelompok
Konflik semacam ini dapat terjadi antara individu pimpinan dengan kelompok ataupun antara individu karyawan dengan kempok pimpinan.
c. Konflik kelompok dengan kelompok
Ini bisa terjadi antara kelompok pimpinan dengan kelompok karyawan, kelompok pimpinan dengan kelompok pimpinan yang lain dalam berbagai tingkatan maupun antara kelompok karyawan dengan kelompok karyawan yang lain.
2. Dari segi dampak yang timbul
Dari segi dampak yang timbul, konflik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konflik fungsional dan konflik infungsional. Konflik dikatakan fungsional apabila dampaknya dapat memberi manfaat atau keuntungan bagi organisasi, sebaliknya disebut infungsional apabila dampaknya justru merugikan organisasi. Konflik dapat menjadi fungsional apabila dikelola dan dikendalikan dengan baik. Contoh konflik yang fungsional dengan kasus seorang manajer perusahaan yang menghadapi masalah tentang bagaimana mengalokasikan dana untuk meningkatkan penjualan masing-masing jenis produk. Pada saat itu setiap produk line berada pada suatu divisi. Salah satu cara pengalokasian mungkin dengan memberikan dana tersebut kepada divisi yang bisa mengelola dana dengan efektif dan efisien. Jadi divisi yang kurang produktif tidak akan memperoleh dana tersebut. Tentu saja di sini timbul konflik tentang pengalokasian dana. Meskipun dipandang dari pihak divisi yang menerima alokasi dana yang kurang, konflik ini dipandang infungsional, tetapi dipandang dari perusahaan secara keseluruhan konflik ini adalah fungsional, karena akan mendorong setiap divisi untuk lebih produktif. Manfaat yang mungkin timbul dari contoh kasus di atas antara lain :
a. Para manajer akan menemukan cara yang lebih efisien dalam menggunakan dana.
b. Mereka mungkin bisa menemukan cara untuk menghemat biaya.
c. Mereka meningkatkan prestasi masing-masing devisi secara keseluruhan sehingga bisa tersedia dana yang lebih besar untuk mereka semua.
Kesimpulan
Kehadiran konflik dalam suatu organisasi tidak dapat dihindarkan tetapi hanya dapat dieliminir. Konflik dalam organisasi dapat terjadi antara individu dengan individu, baik individu pimpinan maupun individu karyawan, konflik individu dengan kelompok maupun konflik antara kelompok tertentu dengan kelompok yang lain. Tidak semua konflik merugikan organisasi. Konflik yang ditata dan dikendalikan dengan baik dapat berujung pada keuntungan organisasi sebagai suatu kesatuan, sebaliknya apabila konflik tidak ditangani dengan baik serta mengalami eskalasi secara terbuka dapat merugikan kepentingan organisasi.
October 3rd, 2007 at 4:35 pm
Pengawasan Internal Terhadap Kejahatan Perbankan
Kembali ke kasus-kasus perbankan yang marak akhir-akhir ini, ditengarai bahwa salah satu penyebab utama terjadinya kasus-kasus kejahatna perbankan adalah lemahnya pengawasan internal bank. Hal ini bisa disebabkan oleh tiga hal.
Pertama, ketidak-telitian dalam melakukan pengawasan. Mengingat besarnya jumlah transaksi harian di bank dan kantor cabang, terbuka kemungkinan pengawas internal bank tidak melakukan tugasnya sebagaimana seharusnya. Pasalnya, pemeriksaan atas transaksi harian oleh pengawan internal dilakukan secara sampling.
Kedua, ketidaktahuan dalam teknik pengawasan internal bank. Faktor ini lebih disebabkan pengawas internal tidak mau meningkatkan kualitas dirinya, sehingga yang bersangkutan “kalah cerdik” dengan oknum-oknum pelaku kejahatan perbankan yang terus memperbaharui teknik pembobolan. Lebih-lebih apabila praktik curang itu melibatkan oknum orang dalam. Pemahaman atas jenis transaksi dan produk dinilai lemah sehingga pengawas internal tidak mampu mendeteksi adanya potensi pelanggaran sistem dan prosedur.
Ketiga, adanya unsur moral hazard, di mana pengawas internal bank melakukan kolusi dengan oknum petugas bank dan penjahat perbankan dari luar untuk melakukan tindak kejahatan perbankan. Faktor ketiga inilah yang seringkali menjadi biang keladi terjadinya fraud yang berpotensi merugikan bank secara finansial dan reputasi.
Jika demikian, peningkatan kualitas pengawasan internal bank mutlak harus dilakukan. Kalau pun tenaga pengawas internal dirasakan masih kurang, maka tak ada jalan lain bank harus menambah jumlah tenaga pengawas internal. Peningkatan kualitas banking products and services knowledge juga harus ditingkatkan melalui pelatihan internal sehingga pengawas internal mampu mengendus secara dini ada tidaknya potensi fraud di banknya.
Peningkatan kualitas pengawas bank juga ditingkatkan melalui pelatihan khusus yang terkait dengan teknik pengawasan yang efektif. Bahkan dipandang perlu diterapkan sistem brevet atau sertifikasi bagi pengawas internal bank sesuai dengan level atau tingkat jabatannya. Untuk setiap jangka waktu tertentu, pengawas internal bank harus diuji kecakapannya, baik untuk kebutuhan uji kemampuan dan kelayakan maupun untuk peningkatan level.
Tak kalah pentingnya adalah penempatan pejabat bank diusahakan berlandaskan prinsip the right man on the right job berdasarkan assessment dari internal bank. Banyaknya jenis transaksi perbankan, tidaklah mungkin seorang karyawan bank mampu menguasai semua jenis transaksi tersebut. Misalkan saja, Si A menguasai bidang keuangan, lalu si B menguasai bidang kredit, dan si C menguasai bidang tresuri dan luar negeri.
Dengan melihat kompetensi inti masing-masing orang, maka penempatan Si A, pada unit keuangan tentu tepat. Hal ini akan berdampak positif baik bagi si A maupun banknya. Akan terjadi sebaliknya apabila si B yang memiliki kompetensi inti di bidang kredit, justru ditempatkan di unit luar negeri yang menangani transaksi internasional yang membutuhkan keahlian khusus.
Kalau pun seseorang akan ditempatkan pada unit tertentu, sebaiknya dilakukan pelatihan yang cukup terhadap yang bersangkutan ditambah dengan proses on the job training sebelum penempatan yang permanen.
Terkait dengan aspek pengawasan, maka langkah yang paling ideal dan efektif untuk mencegah terjadinya fraud di bank adalah meningkatkan fungsi pengawasan melekat (built in control) pada setiap diri pejabat bank. Apabila fungsi pengawasan melekat ini berjalan baik, maka peluang sekecil apapun bagi terjadinya tindakan fraud akan dapat ditangkal sejak dini.
Tak kalah pentingnya adalah saling mengingatkan di antara jajaran internal bank sehingga kalau ada seseorang akan berbuat tidak baik akan dapat diingatkan oleh koleganya tanpa yang bersangkutan harus merasa malu. Dalam hal ini dibutuhkan kepedulian yang tinggi dari setiap unsur manusianya.
Apabila saluran komunikasi internal tersumbat, misalnya bawahan takut menegur atau mengingatkan atasannya, perlu dibuat saluran hotline khusus pada nomor telepon atau alamat surat elektronik (e-mail) tertentu atau kotak surat –semacam PO Box 5000 waktu dulu— untuk menampung laporan dari dalam dengan merahasiakan nama pelapor.
Peningkatan kualitas pengawasan internal juga harus dibarengi dengan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan sistem manajemen risiko yang handal. Tanpa dukungan ini semua, tak ada gunanya pengawasan internal bank ditingkatkan.
Yang terakhir adalah perlunya penegakan hukum yang tegas berupa sanksi yang sekeras-kerasnya sebagai shock therapy untuk membuat jera yang bersangkutan dan mencegah yang lain berbuat sama.
October 3rd, 2007 at 4:52 pm
Pengenandalian merupakan bagian yang sangat penting dalam laju hidup suatu organisasi.
Pengendalian merupakan alat atau mekanisme yang digunakan management untuk mengetahui segala yang berkaitan dengan perusahaan sesuai dengan strategi guna mencapai tujuan dari organisasi perusahaan serta berusaha mengurangi resiko dan hambatan yang ada.
Dengan adanya system,kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan apa yang diharapkan lebih besar.Akan tetapi,system tersebut terkadang ada yang lose control,sehingga menyebabkan masalah bagi perusahaan itu sendiri.
Berdasarkan hal tersebut, perusahan berusaha melakukan pengendalian terhadap masalah yang ada.
Misalnya kasus yang terjadi pada Microsoft (ebizzasia.com).
Microsoft terus berupaya untuk mengintensifkan upaya untuk menekan pembajakan produk-produknya,antara lain dengan menggelar inisiatif Genue Software Initiative(GSI).
Salah satu dampaknya adalah pengguna piranti bajakan akan lebih susah untuk menikmati prodak tersebut.Dengan menggunakan tiga pilar utama yakni,edukasi;engineering;enforcement.
Dari ketiga pilar tersebut lebih ditekankan pada pilar edukasi.
Pada pilar edukasi tersebut Microsoft membaginya kedalam subsistem konsumen,yaitu,bagi kalangan bisnis,Microsoft menekankan bagaimana memaksimalkan penggunaan aset piranti lunak yang dibelinya agar lebih efisien serta dapat menunjang perusahaan mencapai tujuannya.Selain itu Microsoft juga mengimplementasikan Software Asset Management untuk mitra-mitra lokal.Sedangkan bagi kalangan pemerintah Microsoft tetap akan menekankan pentingnya perlindungan hak cipta untuk mendorong inovasi-inovasi baru yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Inisiatif lain yang dilakukan Microsoft guna mengendalikan masalah pembajakan adalah dengan melakukan berbagai langkah dari segi engineering (rekayasa teknis).
Upaya yang dilakukan dalam pilar ini adalah antara lain dengan meningkatkan proteksi fisik terhadap media pengantar piranti lunak dengan penggunaan hologram.Selain itu juga, Microsoft mengaktifkan Software Protection Platform di piranti lunak seperti Windows Vista.Platform ini akan menditeksi perubahan-perubahan atau hack yang dilakukan terhadap piranti lunak untuk membuat seolah-olah piranti itu legal.Platform ini juga beraksi jika piranti lunak terditeksi tidak legal juga lebih “keras”,dengan cara kerja pada 30 hari pertama pengguna piranti masih bisa menikmati grace period dengan seluruh fungsi windows vista secara penuh,akan tetapi jika selama tenggang waktu ini pengguna tidak melakukan aktivasi maka piranti lunak tersebut akan memasuki masa non genuine state.Pada masa ini satu per satu fungsinya akan dimatikan hingga yang tersisa hanya layer hitam dan Internet Explorer saja.
Pilar ketiga yang dilakukan Microsoft adalah dengan enforcement (penegakan hukum),yaitu dengan penanganan secara hukum dan berdasarka atas hukum.
Biaya yang dikeluarkan Microsoft untuk melakukan system pengendalian masalah pembajakan ini sebagian besar dikeluarkan untuk bagian education,selanjutnya engineering,dan porsi terkecil adalah untuk upaya enforcement.
Dari contoh diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa system pengendalian sangat berpengaruh signifikan dalam kehidupan perusahaan.Sistem pengendalian berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada dalam perusahaan.Dengan berbagai upayanya,system pengendalian mencari solusi penyelesaian dengan berbagai jalan dan cara.Tanpa system mustahil sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik.
October 3rd, 2007 at 6:32 pm
Transfer yang Bermasalah di Bank BRI
Suatu sistem pengendalian manajemen pada sebuah perusahaan sangatlah penting. Terutama pada lingkup yang menyangkut pihak eksternal (bisa konsumen, nasabah Bank dll.). Ketika suatu Badan atau Perusahaan bersinggungan dengan kepentingan orang lain, terutama konsumen, maka suatu kontrol sistem sangatlah penting, agar pihak luar tersebut mendapat pelayanan yang memadai, baik, dan tidak dirugikan. Indikasi adanya ketidakberesan pada Sistem atau Manajemen Kontrol Bank BRI berikut, merupakan salah satu contohnya, bahwa suatu sistem atau manajemen yang mengalami suatu kesalahan dapat merugikan kepentingan eksternal, yaitu nasabah Bank BRI itu sendiri.
Ada seorang nasabah “X” Bank BRI menyetor Rp 1 juta ke rekening Britama Cabang Wates, Yogyakarta (No 0152-01-011288-50-9 atas nama Budi Jatmiko dengan alamat Kopat, Karangsari, Pengasih, Kulon Progo), di BRI Cabang Pembantu Adpel Tanjung Priok, Jakarta Utara. Begitu proses selesai, X langsung menghubungi Budi Jatmiko untuk mengambil uang dimaksud di ATM Bersama di kota Wates. Tetapi setelah dicek pada ATM BNI dan BRI, saldo tabungan Britama masih menunjukkan angka Rp 56.000. X menduga kiriman uang itu tidak sampai ke tujuan, ternyata tidak. Menurut saya, uang transfer yang tidak langsung masuk kepada rekening Budi Jatmiko ini sendiri sudahlah merupakan kesalahan yang besar, bagaimana pengendalian sistem di Bank BRI ini mengalami suatu yang error, inilah titik awal adanya kesalahan pada sistem, baik sistem dari ATM itu maupun ada suatu human error / kesalahan pada personal. Kemudian X langsung mengkonfirmasi ke BRI Capem Adpel Tanjung Priok, dan diberi print out rekening itu.
Ternyata uang setoran itu telah dikreditkan pada rekening Budi Jatmiko, tetapi kemudian didebet lagi dengan urain transaksi (IVR-SA OB SA SIB) atau dengan kode transaksi 4. Penasaran dengan hal itu, X langsung pulang ke Wates untuk meminta copy buku tabungan Britama.
Pada halaman sampul belakang tertera, kode 4 merupakan kode pemindahbukuan atau biaya administrasi. Sepengetahuan X, hal itu hanya bisa dilakukan oleh orang dalam BRI sendiri, atas permintaan pemegang rekening, Budi Jatmiko. Tetapi Budi Jatmiko tidak pernah mengisi formulir untuk pemindahbukuan. X mengkonfirmasi lagi ke BRI Pembantu Adpel Tanjung Priok, petugas malah berkilah, transaksi pendebetan rekening terjadi karena adanya phone banking melalui ATM yang dilakukan Budi Jatmiko. Dari sini, menurut saya bisa melihat sudah adanya ketidakberesan dalam Action Control Bank BRI dalam menghadapi nasabah, dimana personal Bank BRI itu dan sistem Bank tidak berjalan dengan sesuai, justru malah personal Bank tersebut menyampaikan suatu “kemungkinan” kesalahan melalui sistem yang lain, yaitu phone banking. Jelas hal ini bukanlah hal yang profesional sebagai seorang pegawai Bank, karena mengalihkan keluhan nasabah itu kepada kesalahan sistem yang diperbuat oleh nasabah itu sendiri.
Petugas itu dipersilahkan oleh X mengecek langsung kepada Budi Jatmiko mengenai pemakaian fasilitas Phone Banking yang dimaksud. Ternyata Budi Jatmiko tidak pernah mendaftar, bagaimana bisa menggunakan fasilitas Phone Banking? Dari print out tertera pendebetan dilakukan user ID 0888527, sementara transaksi yang dilakukan Budi Jatmiko (pengecekan saldo) tertera user ID 0359815 dan 0359811. Namun, pihak BRI Cabang Adpel masih bersikukuh, transaksi pendebetan dilakukan dengan menggunakan password milik Budi Jatmiko melalui ATM. Yang menjadi pertanyaan terhadap sistem di Bank tersebut adalah bagaimana mungkin transaksi pendebetan dilakukan dengan menggunakan password Budi Jatmiko karena user ID-nya berbeda jauh antara saat pendebetan dan pengecekan saldo, ini adalah suatu kejanggalan.
Menurut saya, berdasarkan pendapat dari X tersebut, sudah ada dua kejanggalan yang terjadi. Pertama, pihak Bank yang mengira bahwa uang yang tidak masuk di rekening Budi Jatmiko itu karena penggunaan fasilitas phone banking, dan setelah diselidiki ternyata hal tersebut tidak benar. Karena Budi Jatmiko sendiri tidak pernah mendaftar fasilitas phone banking ini, jadi jelas tidak mungkin kesalahan terjadi karena penggunaan phone banking ini. Kemudian yang kedua, dari print out tertera pendebetan dilakukan user ID 0888527, sementara transaksi yang dilakukan Budi Jatmiko (pengecekan saldo) tertera user ID 0359815 dan 0359811. Hal ini sudah sangat menunjukkan, bahwa kesalahan itu terjadi pada pihak Bank, karena perbedaan user ID pendebetan dan juga transaksi tersebut tidak pernah masuk ke rekening Budi Jatmiko, tapi ketika rekening dikredit atas nama Budi Jatmiko langsung terjadi pendebetan lagi.
Yang saya lihat kini dari semua bukti kejanggalan itu adalah, bahwa terjadi kesalahan pada sistem di Bank BRI yaitu terjadi pengkreditan dan pendebetan secara berurutan bukan oleh pihak nasabah Bank, entah kesalahan di Bank tersebut terjadi karena kesalahan sistem (kurangnya system control pada transfer via ATM), maupun adanya orang dalam di Bank BRI tersebut yang melakukan hal ini (kurangnya action control) oleh pihak Bank BRI sendiri.
Namun, yang disayangkan adalah pihak BRI Cabang Adpel tidak mau tahu adanya kesalahan seperti ini. Ini bukanlah sikap yang baik terhadap nasabah yang sudah dirugikan, apalagi dapat dilihat jelas, bahwa kesalahan pengkreditan dan pendebetan berurutan itu sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh pihak Bank. Begitulah, bahwa sangat pentingnya suatu sistem pengendalian, mengingat adanya banyak kemungkinan dapat terjadi suatu pelanggaran, baik pada sistem maupun pada personalnya. Disini perlu ditingkatkan system control dan action controlnya, agar pihak eksternal jangan lagi dirugikan karena sistem pengendalian yang tidak baik.
October 3rd, 2007 at 7:12 pm
STRATEGI PENGURANGAN BIAYA DALAM UPAYA MENJAGA KUALITAS MANAJEMEN.
Selain manusia dan informasi, sumber daya yang dapat menjadi modal penting dalam suatu organisasi adalah organisasi itu sendiri. Organisasi sebagai suatu entitas, dengan kemampuan adaptasi dan komunikasi yang tinggi dalam mengintegrasikan visi, misi, nilai-nilai, dan strategi membentuk satu kekuatan dalam satu kultur kinerja (performance culture) sehingga energi seluruh komponen dapat fokus pada pencapaian tujuan strategis yang telah digariskan merupakan modal penting dalam proses manajemen sumber daya. Fleksibilitas tiap-tiap komponen organisasi untuk mengarahkan fokus strateginya ke sasaran utama organisasi perlu terus dikembangkan sebagai modal/kemampuan internal organisasi yang sangat penting (organization capital).
Organisasi pada umumnya, dengan spesialisasi yang diterapkannya, sering terjebak pada pencapaian tujuan spesialitasnya. Organisasi dewasa ini sering kali di disain sebagai organisasi fungsional, dimana pencapaian tujuan dibagi sesuai fungsi masing-masing seperti fungsi-fungsi keuangan, produksi, pemasaran, penjualan, pembelian, rekayasa, dan lain sebagainya. Setiap fungsi memiliki kepribadian sendiri baik kompetensi keahlian, kultur, maupun bahasanya. Arogansi fungsional pada akhirnya dapat menghambat optimalitas pencapaian tujuan organisasi.
Pada paragraf-paragraf sebelumnya telah dijelaskan mengenai berbagai unsur penyusun dari sebuah organisasi, serta fungsi-fungsi yang ada didalamnya. Pertanyaan kemudian timbul jika unsur-unsur tersebut juga terdapat pada organisasi berupa Perusahaan, lalu bagaimana mereka tetap menjaga kualitas sumber,unsur, dan fungsinya tersebut, terutama jika hal tersebut akan secara langsung berkaitan erat dengan biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan.
Maka dari itu diperlukan suatu startegi dan strategi itu adalah Strategi Pengurangan Biaya dan Perilaku Peran yang Diperlukan. Strategi pengurangan biaya adalah strategi yang menekankan pada upaya menekan biaya serendah mungkin sehingga harga produk yang ditawarkan lebih rendah dibanding pesaing. Perilaku peran yang diperlukan bagi perusahaan yang menggunakan strategi pengurangan biaya meliputi :
1. Perilaku yang berulang dan dapat diprakirakan
2. Fokus jangka pendek
3. Mengutamakan individualistis dan otomatisasi
4. Perhatian yang cukup terhadap kualitas, perhatian yang lebih tinggi terhadap kuantitas
5. Kurang berani menanggung resiko
6. Lebih menyukai kegiatan stabil
Sebagai konsekuensi bagi perusahaan yang menerapkan strategi ini meliputi penggunaan pekerja part time, sub-kontrak, penyederhanaan pekerjaan dan prosedur pengukuran, otomatisasi, perubahan aturan kerja, dan penugasan yang fleksibel. Ivancevich (1995) menyebutkan contoh fungsi dan peran manajemen SDM yang bisa mendukung keberhasilan perencanaan stratejik organisasi adalah proses rekruitmen, seleksi, dan training agar diperoleh tenaga kerja yang trampil dan memiliki keahlian sesuai kebutuhan organisasi, penentuan sistem penilaian kinerja, dan manajemen kompensasi.
Dari penjelasan tersebut diharapkan bahwa strategi penguranga biaya tersebut dapat mengendalikan kualitas manajemen terutama yang berkaitan dengan proses pembuatan keputusan bagi perusahaan.
Sekian dan terima kasih.
October 3rd, 2007 at 8:03 pm
PENGENDALIAN MANAJEMEN KESELAMAYAN PENERBANGAN
Pengendalian manajemen merupakan hal penting yang harus diperhatikan pada perusahaan karena itu harus dipastikan bahwa orang-orang yang bekerja dalam organisasi melakukan tugasnya sesuai dengan tujuan dan strategi organisasi. Maskapai penerbangan yang ada di Indonesia sudah saatnya untuk membenahi diri supaya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat dengan melekukan usaha peningkatan manajemen kontrol yang baik. Salah satu yang harus dilakukan adalah dengan menetapakan strategic control sehingga maskapai tersebut tahu apakah strategi yang mereka gunakan masih valid atau tidak. Salah satu maskapai nasional yang seharusnya patut menjadi kebanggaan adalah Garuda Indonesia Airways ( GIA ), namun jika kita melihat lagi jauh kepada manajemen kontrol yang dimiliki GIA, maka sudah sepatutnya GIA mulai berbenah diri supaya mendapat pengakuan di mata nasional maupun kancah internasional. Contoh dari buruknya manajemen kontrol pada maskapai ini adalah kurangnya pengarahan yang diberikan kepada karyawan mengenai sistem keamanan pada setiap pesawat.
Beberapa musibah yang terjadi pada maskapai Garuda Indonesia antara lain adalah:
a. 6 Maret 1979 - Garuda Indonesia Penerbangan 553 menabrak lereng Gunung Bromo di ketinggian 6.200 kaki menewaskan keempat awaknya.
b. 11 Juli 1979 - Fokker F-28 Garuda Indonesia menabrak lereng Gunung Pertektekan menewaskan 57 penumpang beserta 4 orang awaknya.
c. 20 Maret 1982 - Fokker F-28 Garuda Indonesia terperosok setelah mendarat di Bandara Branti, Lampung menewaskan 23 penumpang beserta 4 orang awaknya.
d. 26 September 1997 - Garuda Indonesia Penerbangan 152 jatuh di Desa Buah Nabar, kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia menewaskan seluruh penumpang yang berjumlah 222 orang dan 12 awak pesawat.
e. 17 Januari 2002 - Garuda Indonesia Penerbangan 421 mendarat darurat di Bengawan Solo menewaskan 1 awak pesawat.
f. 7 Maret 2007 - Garuda Indonesia Penerbangan 200 terbakar dan meledak sesaat setelah mendarat di Bandar Udara Adi Sutjipto Kota Yogyakarta. Sedikitnya 22 orang meninggal dunia. Pesawat tersebut membawa penumpang sebanyak 133 orang dan 7 awak.
Kecelakaan
Berikut ini adalah salah satu contoh kasus yang kita bisa amati tentang lemahnya kinerja msakapai ini dari segi manajemen kontrol terutama hal yang berkaitan dengan keamanan penerbangan ( lack of direction and limited personal )
Tak Semua Pesawat Garuda Dilengkapi ACARS
” Menteri Perhubungan Hatta Radjasa menemukan dari 58 armada pesawat PT Garuda Indonesia, hanya 38 pesawat yang dilengkapi Aircraft Communication Addressing Reporting System (ACARS). Alat ini yang dipasang di pesawat ini diperlukan untuk memantau dan mengetahui keberadaan pesawat dari Maintenance Control Center (MCC) di seluruh Bandara Indonesia bandara Soekarno Hatta.
Kondisi ini diketahui Hatta saat melakukan inspeksi mendadak di Garuda Maintenance Facilities (GMF) dan ke beberapa pintu masuk di bandara Soekarno-Hatta. Dalam kesempatan itu, Hatta mendapat penjelasan dari salah seorang petugas Maintenance GMF, Gani Wahyudin yang mengatakan terbatasnya peralatan itu karena ada sebagian pesawat Garuda masih disewa. Bagaimana pun semua program harus dilakukan, karena menyangkut keselamatan. ”
Berdasarkan masalah yang dipaparkan diatas, ternyata masih ditemukan kelemahan dari maskapai nomor satu di Indonesia itu yang merugikan keselamatan para konsumennya. Sebaiknya maskapai ini melakukan pembenahan yang terus menerus, serta melakukan pengarahan kepada para karyawan tentang tugas yang mereka lakukan demi menunjang keselamatan penerbangan, contohnya pada pilot, mekanik, kru, operator dan lain-lain. Selain itu meningkatkan kemampuan atau keahlian para karyawan sehingga karyawan tersebut memliliki kemampuan untuk menjalankan tugas dengan baik sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.
October 3rd, 2007 at 9:42 pm
Sarbanes Oaxley Act Dan Pentingnya Internal Control
Banyaknya kasus kecurangan akuntansi yang terjadi pada tahun 2002 seperti kasus Enron, Worldcom dan Tyco membuat gerah banyak pihak. Pasalnya bukan hanya menyebabkan kerugian lebih dari 500 miliar dolar amerika akibat penurunan nilai pasar saham, tetapi juga dikarenakan kasus-kasus tersebut melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang termasuk the big five seperti KAP Arthur Andersen, KPMG, dan PWC (akibat keterlibatannya dalam kasus Enron, KAP Arthur Andersen ditutup sehingga tinggal tersisa 4 KAP besar atau lebih dikenal dengan istilah The big four) yang seharusnya bisa menjaga kepercayaan stakeholders secara keseluruhan. Kasus ini membuat gerah banyak pihak yang akhirnya muncullah suatu Undang-undang yang dinamakan Sarbanes-Oxley Act. Undang-undang ini diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes (Maryland) dan Representative Michael Oxley (Ohio), dan telah ditandatangani oleh Presiden George W. Bush pada tanggal 30 Juli 2002.
Sarbanes Oaxley Act berisi 11 bagian, dengan bagian yang terpenting antara lain adalah 302, 401, 404, dan 409. Dalam Undang-undang tersebut diatur tentang akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan governance; yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Dalam section 404 disebutkan bahwa Penerbit laporan keuangan diwajibkan untuk mempublikasikan informasi dalam laporan tahunan meliputi cakupan dan kecukupan dari struktur dan prosedur control internal untuk laporan keuangan. Pernyataan ini juga mengukur efektivitas dari kontrol internal dan prosedur. Kemudian, akuntan menguji dan melaporkan mengenai pengukuran dari struktur dan prosedur control internal tersebut.
Ketentuan mengenai audit control internal sangatlah esensial bagi Good Corporate Governance. Adanya audit control internal meyakinkan baik investor maupun stakeholder lainnya bahwa perusahaan memiliki sistem dan prosedur control internal yang baik. Di Indonesia, Bapepam belum pernah mengeluarkan ketentuan mengenai keharusan audit kontrol internal. Sementara itu ketentuan lainnya seperti komite audit dan komisaris independent sudah ada. Selama ini, audit kontrol internal hanya dilakukan oleh perusahaan menengah ke atas secara sukarela saja, terutama mereka yang sahamnya dimiliki oleh investor asing. Hal ini dikarenakan investor asing sangat peduli terhadap Good Corporate Governance. Menurut survey yang digelar oleh BEJ dan Ernst & Young (E&Y) awal tahun 2007. Sekitar 70 persen emiten menganggap keberadaan audit internal sangat penting. Sementara itu survey paruh kedua tahun lalu menunjukkan 182 emiten (84 persen) menyatakan memiliki fungsi audit internal yang mandiri
Jika dilihat dari sisi sistem pengendalian manajemennya, adanya auditor intern diperusahaan dapat membantu usaha-usaha untuk mengembangkan dan memadukan pengendalian akuntansi dan auditing terintegrasi sebagai bagian dari pengendalian manajemen. Secara tradisional, sistem pengendalian akuntansi menekankan pada tindakan-tindakan untuk mencegah kesalahan (kekeliruan yang tidak disengaja) dan ketidakberesan (tindakan-tindakan penyimpangan yang disengaja). Untuk memastikan bahwa kesalahan dan ketidakberesan dapat diminimalkan, pengendalian akuntansi intern meliputi :
1. Sarana untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan sesuai dengan izin manajemen.
2. Sarana untuk memastikan bahwa semua transaksi tersebut dicatat untuk memungkinkan, setidaknya penyusunan laporan keuangan yang semestinya dan untuk menjaga tanggung jawab atas sumber daya
3. Sarana untuk memastikan, melalui pemeriksaan fisik berkala dan perhitungan sumber daya organisasi, bahwa laporan akuntansi yang mencatat pertanggungjawaban atas sumber daya organisasi adalah benar.
4. Sarana untuk memastikan bahwa akses sumber daya, seperti bahan pembantu dan barang dagangan, serta penggunaan sumber daya, seperti peralatan dan mesin-mesin hanya dilakukan berdasarkan izin tertulis dari manajemen.
Dalam Sarbanes 0axley Act juga disebutkan bahwa prosedur internal kontrol dibuat untuk meyakinkan pengguna laporan keuangan tentang keakuratan financial disclosure. Petugas yang menandatangani audit report harus mencantumkan bahwa ia bertanggung jawab dalam penyusunan dan penegakkan internal control, dan telah membuat internal control untuk menjamin bahwa informasi tersebut menunjukkan keadaan perusahaan dan anak perusahaan yang sebenarnya. Petugas tersebut harus juga mengevaluasi efektivitas dari internal control mereka selama waktu evaluasi yaitu 90 hari.Sementara itu eksternal auditor akan mengeluarkan opini yang berdasarkan suatu pertanyaan apakah internal control tersebut telah efektif dalam penyussunan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Dengan kata lain opini yang dikeluarkan tentang laporan keuangan akan berdasarkan ketepatan atau keakuratan laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, maka audit internal merupakan suatu yang juga penting untuk diterapkan di Indonesia. Namun ketentuan yang dikeluarkan juga harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di Indonesia sendiri.
October 3rd, 2007 at 10:01 pm
Nama: Shinta Dewi Noviany
NIM : C1C005088
Pengaduan Anggota Profesi Akuntan Publik ke BPPAP
Pengendalian adalah segala tindakan yang dilakukan oleh seorang pimpinan untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan tersebut dapat bersifat preventive (untuk menghindarkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan), detective (untuk menemukan dan memperbaiki sesuatu hal yang tidak diinginkan yang telah terjadi), atau directive (untuk menimbulkan atau mendorong terjadinya sesuatu yang diinginkan). Apapun bentuk tindakan yang dilakukan, pengendalian adalah sesuatu yang positif, dan merupakan bagian yang integral dari pengelolaan suatu kegiatan. (www.kpk.go.id)
Sedangkan menurut penulis, pengendalian/ control adalah suatu aktivitas manajemen untuk memaksa perilaku karyawannya agar sesuai dengan strategi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri.
Empat tujuan umum pengendalian menurut KPK adalah untuk:
Meyakinkan terlaksananya tujuan yang telah digariskan oleh pimpinan.
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi.
Meyakinkan kehandalan data dan informasi.
Menjaga sumber daya yang menjadi tanggung jawab setiap individu manajemen, termasuk sumber daya manusia dan nama baik organisasi.
Dalam hal ini penulis ingin menyoroti masalah kasus pengaduan kepada BPPAP (Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik) dari anggota profesi.
Dari hasil pemeriksaan BPPAP atas kasus pengaduan dan jenis pelanggaran yang sering dilakukan anggota, BPPAP menyimpulkan setidaknya terdapat enam penyebab pelanggaran dilakukan dan itu terjadi oleh KAP dan AP. Yaitu, system manajemen risiko tidak diterapkan dengan baik, surat perikatan tidak memadai, kerancuan penerapan standar, kurang pemahaman dan ketidakcermatan dalam pelaksanaan tugas, tidak diterapkan praktik yang baik (sound practices) dan besaran honorarium yang minim.
Terkait dengan manajemen resiko, menurut ketua BPPAP, anggota kurang memperhatikan risiko permasalahan klien-nya. Artinya risiko bisnis klien kurang dipahami sepenuhnya. Selain itu, masih terdapat juga AP yang kurang mempertimbangkan potensi persepsi terhadap independensi ketika melakukan penugasan audit. Namun yang agak sedikit memprihatinkan adalah masih terdapat AP yang kurang mengidentifikasikan risiko audit, karena hal ini sangat terkait dalam penentuan lingkup/penggunaan standar dan bukti audit yang terkait. Meski demikian, dalam anggota sendiri diakui masih terdapat kekurangan melakukan komunikasi dengan rekan seprofesi. Ini jelas bisa memicu munculnya risiko audit ketika anggota melakukan penugasan.
Kelemahan lain yang teridentifikasi oleh BPPAP adalah masalah surat perikatan. Surat perikatan yang dibuat dinilai kurang optimal, dimana seharusnya dalam perikatan termuat lingkup dan tanggung jawab. Karena itu dibutuhkan untuk pengamanan munculnya potensi masalah di kemudian hari. Selain itu, dalam perikatan masih terlihat tidak melibatkan semua pihak yang terkait. Seperti Komite Audit, Komisaris Independen di perusahaan yang bersangkutan.
Meski demikian, kerancuan dalam penerapan standar kadang masih terjadi. Antara audit atas laporan keuangan, audit khusus, maupun penerapan prosedur yang disepakati (agreed upon procedures). Dimana ketika menggunakan tolok ukur general atau penerapan prosedur ayang disepakati, masih banyak yang rancu. Hal ini bisa menimbulkan risiko yang amat besar bagi anggota itu sendiri.
Selain itu, pemahaman dan ketidakcermatan dalam menjalani penugasan yang dilakukan oleh anggota profesi juga menjadi suatu masalah , dimana pemahaman terhadap bisnis klien dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk klien terlihat masih kurang. Begitu pula pelaksanaan audit yang tidak sesuai dengan perikatan yang dibuat. Ketidaksesuaian pelaksanaan audit dengan lingkup, standar dan rencana audit. Ketidakcermatan perumusan dan pengungkapan temuan.
Temuan audit tidak sinkron dengan bukti audit, seperti penugasan audit khusus namun dikerjakan dengan cara general. Untuk bukti/temuan audit, kadang tidak sinkron dengan kesimpulan dan tidak memadainya bukti/temuan. Begitu pula sering penyajian tidak sesuai dengan standar. Disisi lain, sistem pengendalian mutu masih lemah.
Atas dasar itu, ketua BPPAP menekankan penarikan dan penerbitan kembali laporan. Format dan substansi surat perikatan harus mengcover kepentingan dalam memproteksi praktik jasa audit, serta substansi surat perikatan jangan dianggap remeh. Untuk kertas kerja pengendalian mutu, seperti mencakup bagaimana file-file manajemen risiko yang memadai untuk memastikan bahwa penugasan, bagaimana melakukan konsultasi dan supervisi, penelaahan oleh rekan (concurring review), pedoman kerja, dan sebagainya.
Namun di lain sisi, banyak anggota yang berani menerima fee di bawah standar. Ini sangat memprihatinkan. Dengan fee di bawah standar jelas tidak memungkinkan anggota mengikuti pelatihan dan menyediakan sarana kerja bagi staf. Begitu pula pelaksanaan pengendalian mutu yang tidak memadai dalam melakukan supervisi dan review. Begitu pula tidak memadainya tindak lanjut bila ada masalah. Disinilah perlu dilakukan penerapan alat manajemen risiko, konsultasi dalam kantor jika terjadi masalah, bagaimana supervisi di KAP dilakukan. Fee harus disesuaikan dengan risiko. Kalau tidak, jika terdapat temuan baru tidak bisa melakukan tindak lanjut.
Melihat berbagai kelemahan dan kekurangan tersebut, diharapkan ada tindak lanjut untuk melakukan penyegaran dan pelatihan mengenai SA 622 (mengenai perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati) dan SA 623 (mengenai laporan khusus), agar terjadi standarisasi dalam melakukan praktik. Juga diharapkan IAI-KAP membuat pedoman praktik yang baik. Ini dapat dilakukan dengan cara penyusunan pedoman praktik yang dibuat bersama-sama dengan melibatkan kontribusi KAP besar. Begitu pula dilakukan panduan SPM dan disebarkan ke KAP yang belum memiliki SPM yang memadai. Hal ini perlu mendapat perhatian semua pihak dan IAI-KAP bagaimana menyikapi kekurangan dan kelemahan tersebut. (IAI)
October 3rd, 2007 at 10:22 pm
Nama : Lulu Lugina K.
NIM : C1C005024
“Komunitas Internet Indonesia Terkena Embargo”
Masalah sistem pengendalian khusunya yang berhubungan dengan dunia maya merupakan suatu hal yang tidaklah mudah.Banyak kasus kejahatan yang dilakukan di dunia maya yang sulit untuk dideteksi.Hal tersebut dikarenakan di Indonesia belum adanya suatu kerangka hukum yang dalam hal ini adalah tidak adanya suatu Undang-undang yang mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi dan keseriusan pihak kepolisian dalam menangani setiap kasus yang berhubungan dengan kejahatan teknologi informasi (cybercrime).
Seperti contohnya kasus yang baru-baru ini terjasi di Indonesia. Indonesia lagi-lagi kena embargo, dan kini yang diembargo adalah nomor Internet Protocol (IP) Indonesia, kartu kredit Indonesia dan alamat Indonesia. Aksi embargo tersebut merupakan sebuah aksi “collective punishment” yang dilakukan oleh komunitas Internet dunia, lantaran Indonesia nyata-nyata sebagai salah satu negara terbesar asal pelaku cyberfraud atau carding (pembeli barang di Internet menggunakan kartu kredit bajakan). Dan menurut penelitian terkini diketahui bahwa Indonesia Indonesia menduduki urutan kedua di dunia setelah Ukraina salam kal Cyberfraud,khususnya dalam hal pembajakan atau validitas e-commerce kartu kredit domisili Indonesia.
Embargo tersebut berdampak langsung pada setiap transaksi e-commerce yang berasal dari Indonesia, menggunakan kartu kredit Indonesia atau alamat pengiriman yang ditujukan ke Indonesia. Jumlah situs-situs e-commerce yang mengembargo Indonesia sudah sangat signifikan, kalau tidak mau disebut mengkhawatirkan. Situs Amazon.com misalnya, sebagai situs favorit para pecinta buku, sudah sangat selektif menerima orderan dari Indonesia. Sangat sedikit pesanan dari atau ke Indonesia, serta menggunakan kartu kredit Indonesia yang dikabulkan.
Modus Operandi
Beberapa bentuk aksi-aksi kejahatan teknologi informasi (TI), khususnya cyberfraud, sebenarnya dapat diwaspadai dan dicegah sebelum semakin memburuk seperti saat ini. Aksi cyberfraud kerap dilakukan di warung internet (warnet) karena biasanya satu IP akan digunakan beramai-ramai oleh beberapa komputer sekaligus, sehingga tidak akan terlacak pada satu komputer saja. Atau bisa pula dari rumah menggunakan akses dial-up menggunakan account milik orang lain atau dari Internet Service Provider (ISP) yang tidak memiliki fasilitas pencatatan (logs) nomor telepon pen-dial dan durasi waktu online.
Baik melalui warnet ataupun dial-up, untuk menyamarkan IP Indonesia, kerap digunakan fasilitas IP-spoofing. Sehingga merchant tidak akan curiga karena IP yang digunakan seolah-olah bukan datang dari Indonesia. Untuk pengiriman barang, para carder (sebutan bagi para pelaku cyberfraud) akan mencantumkan nama negara lain, selain Indonesia, pada data alamat pengiriman. Pihak merchant tentu tidak akan curiga. Asalkan alamat jelas, ada nama kota dan kode pos Indonesia, maka meskipun nama negara yang ditulis adalah bukan Indonesia, perusahaan courier service akan berbaik hati dengan tetap mengantarkannya ke Indonesia. Salah satu nama negara yang menjadi favorit para carder adalah Singapore.
Lambatnya Antisipasi
Maraknya aktifitas cyberfraud dan diikuti oleh peng-embargo-an IP Indonesia ini merupakan salah satu bukti lambatnya langkah antisipasi yang dilakukan oleh pihak terkait di Indonesia. Di satu sisi, para carder notabene adalah anak-anak muda yang karena rasa penasaran dan keingin-tahuannya, meskipun tidak sedikit pula yang bermotivasi bisnis, mencoba-coba melakukan cyberfraud. Sebagai sebuah kumpulan anak muda, proses transformasi pengetahuan antar peer-group akan dibarengi dengan motivasi-motivasi tertentu. Sekali berhasil, akan ketagihan, dan akan menulari rekan sejawatnya untuk mengikuti dan mengembangkan langkah-langkah cyberfraud yang lebih cepat dan aman.
Di sisi lain, pihak kepolisian tampaknya tidak menganggap cyberfraud adalah masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus, meskipun memang beberapa carder di Batam, Yogya, Bandung, Jakarta dan kota-kota lainnya sudah ada yang dikejar, ditangkap hingga disel. Cyberfraud adalah hal yang “kecil” ketimbang masalah cyberterorrism yang lebih diwaspadai oleh pihak kepolisian. Tentu saja, selain dituntut kesigapan dan keseriusan dari pihak kepolisian, dasar hukum sebagai landasan bergeraknya pun harus disiapkan. Rancangan Undang-undang (RUU) Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) racikan tim fakultas hukum Universitas Padjajaran dan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (IETE) racikan tim fakultas hukum Universitas Indonesia tak kunjung sampai ke tangan wakil rakyat di DPR.
Berbalik pada Komunitas
Memang akhirnya kita tidak bisa sekedar berpangku tangan dan menyerahkan segala penanganan cybercrime kepada pemerintah yang kurang perhatian terhadap industri TI di Indonesia. Komunitas Internet sendirilah yang harus memulai melakukan langkah-langkah antisipasi. Di dalam mailing-list Asosiasi-Warnet@yahoogroups.com sudah mulai terbangun kesepakatan untuk memasang pamflet berisi imbuhan kepada pelanggannya untuk tidak melakukan tindakan cybercrime.
Alangkah bagusnya kalau imbuhan tersebut disertai pula dengan syarat menitipkan kartu tanda pengenal semisal KTP bagi para penyewa warnet dan mendatanya. Hal tersebut selain dapat menjadi hambatan psikologis bagi penyewa untuk berbuat jahat, juga dapat mempermudah dan mempercepat pihak kepolisian dalam menyelusuri aksi cybercrime yang dilakukan di warnet sehingga operasi bisnis warnet tersebut tidak terganggu. Selain itu, peran ISP juga diperlukan, khususnya dalam menyediakan fasilitas logs yang lengkap dan tersimpan apik jika sewaktu-waktu diperlukan sebagai barang bukti. Dan yang tak kalah pentingnya adalah, pihak-pihak yang terkait bisa lebih jauh memahami keberadaan dan karakteristik komunitas maya para carder, sehingga langkah-langkah persuasif yang simpatik dapat dilakukan dengan cara memahami kehidupan mereka dan memberikan pemahaman kepada para carder, ketimbang harus langsung menempuh jalur hukum yang reaktif dan menghabiskan biaya besar.
October 3rd, 2007 at 10:41 pm
Nama : Muhammad Rizqi
NIM : C1C005036
Pentingnya Kontrol Manajemen Dalam Sebuah Bank
Dalam sebuah perusahaan kontrol manajemen sangat penting. Apalagi pada jaman sekarang ini yang mana persaingan bisnis sangat ketat segala cara dilakukan untuk memenangkan persaingan. Karena harus menghadapi persaingan yang ketat inilah perusahaan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya salah satu caranya dengan membuat sistem pengendalian manajemen yang baik. Dengan sistem pengendalian yang baik selain dapat meningkatkan kinerja karyawan tapi juga dapat mencegah timbulnya kebocoran-kebocoran yang mungkin terjadi dalam sebuah perusahaan.
Kebocoran-kebocoran biasanya berupa korupsi ataupun pembobolan uang perusahaan. Kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh orang dalam perusahaan maupun oleh orang luar perusahaan yang bekerjasama dengan orang dalam perusahaan tersebut. Kejahatan yang dilakukan orang-orang berdasi (white collar crime) tersebut kian menggejala akhir-akhir ini.
Sederet skandal perbankan adalah buktinya. Belum juga kasus bombastis BNI yang melibatkan dana Rp 1,7 triliun selesai diselidiki, muncul lagi kasus baru di BRI yang melibatkan Rp 294 miliar. Bahkan pembobolan BNI bukan yang pertama. Sebelumnya BNI sempat didera skandal Rp 200 miliar. Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Indonesia juga pernah terancam menderita kerugian akibat transaksi ilegal negotiable certificate deposit (NCD) Rp 50 miliar. Juga Bank Lippo cabang Kudus kebobolan Rp 1,5 miliar.
Skandal BNI dan BRI akan meninggalkan jejak yang menodai reputasi bank pemerintah papan atas. Dalam hal penguasaan aset, BNI menempati posisi kedua di bawah Bank Mandiri (total aset Rp 250 triliun), dengan total aset sebesar Rp 125 triliun. Sementara BRI di posisi keempat dengan total aset Rp 86 triliun.
Dalam hal Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM), kedua bank ini adalah andalannya. Bahkan, saat BNI sudah babak belur didera skandal sekalipun, Bank Indonesia masih memercayainya sebagai penyalur Kredit UKM bersama BRI.
Menurut sumber dari kalangan auditor independen, terbongkarnya beberapa skandal hanyalah puncak dari gunung es. Artinya, masih akan ada banyak kasus serupa yang terungkap. Dengan penuh waswas, kita sedang menanti babak berikut dari skandal perbankan.
Sebagai bank yang besar, baik BNI, bank Mandiri, maupun BRI tentu memiliki sebuah sistem kontrol manajemen yang sangat baik. Bank-bank tersebut pastinya kekuatan finansial yang cukup untuk membangun sebuah sistem kontrol manajemen yang baik. Sebuah bank seharusnya selektif dalam mengucurkan kredit kepada customer, apalaginya jika kredit yang dikucurkan tersebut bernilai cukup besar. Mereka pastinya punya kriteria khusus dan mekanisme penyeleksian dalam pemberian kredit.
Menghadapi masalah kejahatan yang terjadi di dunia perbankan, paling kurang ada tiga level ruang lingkup masalah. Yaitu, prosedur teknis dalam organisasi perusahaan. Berikutnya, lingkup pengambil kebijakan bisnis (business policy) yang menyangkut keputusan-keputusan politis di tingkat korporasi. Level paling atas adalah konspirasi di tingkat makro (ekonomi-politik).
Kadang, kontrol yang dilakukan pengambil kebijakan tingkat korporasi tidak cukup untuk menghentikan terjadinya skandal, apalagi hanya lewat kontrol prosedural teknis. Pada gilirannya, skandal keuangan lebih menyangkut perkara politik tingkat tinggi yang melibatkan pemain-pemain kelas kakap yang sulit ditunjuk batang hidungnya. Semuanya gelap karena tiap indikasi ditepis dengan kemampuan berkelit yang luar biasa.
Untuk itulah sebetulnya yang lebih penting adalah bagaimana kontrol tersebut dijalankan, dalam hal ini adalah orang yang menjalankan kontrol tersebut. Hal ini penting sebab sebaik apapun sebuah sistem pasti mengandung kelemahan. Selain itu juga diperlukan keseriusan dari aparat kepolisian untuk berani bertindak tegas dalam menangani setiap skandal perbankan yang terjadi. Jangan sampai sederet skandal perbankan ini ditutup dengan kesimpulan yang tidak jelas.
October 4th, 2007 at 7:22 am
YUKHA KUMORATIH PRIMASARI
C1C005180
MANAGEMENT CONTROL SYSTEM
Good Coporate Governance, Penerapan dan Kendalanya
Secara umum Good Corporate Governance merupakan sistem pengendalian dan pengtauran perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang berkaitan dengan kepengurusan perusahaan. Atau secara singkatnya Good Corporate Governance berarti tata kelola perusahaan dengan baik.
Pembahasan tentang Good Corporate Governance ini mulai ramai dibicarakan terutama sejak Indonesia terkena krisis ekonomi, maka Good Corporate Governance menjadi bagian untuk pembenahan dan pengelolaan suatu organisasi yang dalam hal ini perusahaan.
Selama ini dunia usaha di Indonesia dinilai masih jauh dari Good Corporate Governance. Hal tersebut dapat dilihat dari ketertutupan diri pengusaha baik pemilik maupun manajer, tidak dipergunakannya kaidah-kaidah usaha dalam bekerja karena cenderung menyenangi lobi sehingga mengabaikan praktek-praktek bisnis yang sehat melalui kolusi, korupsi dan nepotisme, serta kurangnya kesiapan sebagai enterpreneur yang mampu membawanya ke dunia usaha yang murni.
Masih jauhnya dunia usaha Indonesia dengan konsep Good Corporate Governance, membuat tingkat kepercayaan dan kekuatan yang diterima dari relasi usaha menjadi rendah. Mungkin ketika kondisi usaha berjalan dengan baik tidak akan begitu tampak pengaruhnya. Namun saat kondisi ekonomi memburuk, pengaruhnya kemungkinan besar dapat membuat kehancuran usaha.
Good Corporate Governance merupakan suatu mekanisme dimana yang berkepentingan terhadap suatu badan usaha (stakeholder) melaksanakan pengendalian atas pengurus atau pihak lain dalam perusahaan sehinnga seluruh kepentingan dapat terlindungi.Target dari Good Corporate Governance adalah pengembangan perusahaan agar lebih menguntungkan, memperkecil resiko dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder.
Tanggung jawab penerapan Good Corporate Governance terdapat pada manajemen dan pemilik. Manajemen harus mampu menjadi motor agar perusahaan makin efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya dan resiko serta mempertanggungjawabkannya kepada pemegang saham dan stakeholder.
Dalam rangka pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance, maka dunia usaha memerlukan komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan. Diharapkan kehadiran komisaris independen tersebut dapat menata ulang keberadaan dan kegiatan usaha dengan baik.namun dalam prakteknya, keberadaan komisaris independen hanya sekedar simbol atau sebagai suatu schockterapy bagi oarang yang bermaksud tidak baik kepada perseroan.
Hal tersebut dapat dicontohkan sebagai berikut, pada era orde baru banyak pensiunan jenderal yang diangkat sebagai komisaris independen. Di satu sisi hal ini dapat dibenarkan karena dalam suatu perseroan diwajibkan mempunyai sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya. Namun di sisi lain, pada prakteknya komisaris independen tersebut jarang sehali pergi ke kantor bahkan banyak dari mereka yang tidak mengetahui seluk-beluk dan permasalahan perseroan.
Efektifitas dari komisaris independen sangat tergantung dari desain, kualitas pengawasan yang diterapkan secara terus-menerus. Kemampuan dan pemahaman komisaris independen terhadap bidang usaha akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan yang dibuat.
Pedoman Good Corporate Governance menyatakan bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris. Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi dan eksternal auditor. Dengan demikian komite audit hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam hal memberikan pendapat secara profesional dan independen.
Efektifitas keberadaan komisaris independen dapat dilihat dari kualitas pengawasan berikut ini (Indra Safitri:2002) :
1.Sejauh mana kesungguhan dan kesanggupan komisaris independen untuk dapat benar-benar independen dan mampu menolak pengaruh, intervensi atau tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang berkepentingan atas transakasi dan pengawasan tertentu.
2.Intensitas pengawasan yang terus menerus, mensyaratkan aktifitas dan perhatian dari setiap individu yang terpilih sebagai komisaris independen.
3.Kualitas pengawasan juga ditentukan oleh bagaimana desain pengambilan keputusan bersama jajaran komisaris lainnya dan terpenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek.
Perkembangan komisaris independen dewasa ini memang masih dalam tahap awal, tetapi kita tidak boleh pesimis terhadap efektifitas keberadaannya dalam rangka terciptanya Good Corporate Governance.
October 4th, 2007 at 8:30 am
NUNIK AGUN PRASASTI
C1C005186
SPM
Kredit P2KP Macet
P2KP adalah program pengentasan kemiskinan perkotaan yang dicanangkan Pemerintah Pusat atas prakarsa dari Bank Dunia. Dalam program tersebut masyarakat ikut aktif dalam proses pemberian bantuan. Jadi Pemerintah berkeinginan agar bantuan dapat efektif dan efisien. Bantuan yang diberikan ada tiga jenis yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial.Proses pelaksanaan program P2KP tidaklah sederhana. Diawali dari sosialisasi, pembentukan relawan, pembekalan untuk para relawan pemetaan kemiskinan dan pembantukan Badan Keswadayaan Masyarakat ( BKM ). BKM adalah lembaga keswadayaan masyarakat yang bertugas memanage program P2KP. Jadi dalam pelaksanaannya segala kebijaksanaan dan keputusan dilaksanakan oleh BKM.
Beberapa waktu yang lalu tepatnya bulan agustus 2007, sebuah pertanyaan besar muncul di lingkungan Pemkot Tegal. Pemkot Tegal meminta dana bantuan program pengentasan kemiskinan perkotaan yang senilai Rp 12 milyar diaudit tim independent. Pasalnya sebagian bantuan dari Bappenas bagi 22 Badan Keswadayaan Masyarakat itu disinyalir habis untuk bancakan pihak tertentu. Sinyalemen tersebut muncul karena berdasarkan hasil yang dicapai BKM tersebut dimana dari hanya ada 2 BKM yang sehat dan 20 BKM lainnya macet. Memang sebenarnya BKM tidak bertanggungjawab pada Pemkot melainkan pada Pemerintah Pusat, namun nantinya hasil audit tersebut akan menjadi acuan bagi Pemkot sebagai acuan program selanjutnya.
Dana yang diberikan pemerintah itu mestinya digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Apabila kegiatan berjalan baik, otomatis BKM masih memiliki simpanan uang bergulir, sebeb dana terus berputar dari anggotanya. Namun kenyataannya hanya 2 BKM yang tetap eksis, yang lainnya banyak terjadi kredit macet.
Dari hal di atas kita dapat mengkaji sebenarnya apa yang menjadi sebab terjadinya ketidakeksisan BKM tersebut. Pertama adalah lock of direction, apakah anggota BKM tersebut tau apa yang diharapkan oleh pemerintah tentang hasil yang akan dicapai dengan adanya P2KP? Dalam hal ini anggota BKM sendiri harus tahu bahwa uang tersebut digunakan untuk memberdayakan masyarakat, untuk meningkatkan taraf hidup yang tadinya miskin menjadi tidak miskin. Jadi anggota BKM sendiri harus berasal dari orang-orang yang tidak mengharap pamrih karena program tersebut ditujukan untuk kepentingan sosial. Maka seharusnya anggota BKM tidak sembarangan dipilih, harus memenuhi criteria sebagai relawan yang bersedia bekerja tanpa mengharap imbalan. Kedua, apakah anggota BKM itu bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah? Jika ya mengapa banyak kredit yang macet? Hal inilah yang ingin ditelusuri oleh Pemkot Tegal apakah dana yang disalurkan sudah tepat sasaran atau belum ataukah justru dana itu mengalir untuk orang-orang BKM sendiri dan apakah BKM sudah bekerja keras untuk melaksanakan program tersebut atau hanya menyalurkan dana saja tanpa memberi motivasi kepada masyarakat untuk mengembalikannya. Ketiga bagi masyarakat sendiri, kemacetan kredit tersebut terjadi karena kesadaran masyarakat yang rendah, dimana mereka hanya menerima hak tanpa melakukan kewajiban. Artinya bahwa masyarakat sendiri juga tidak sanggup melaksanakan tujuan pemerintah membuat program P2KP. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah seharusnya tidak begitu saja menyerahkan tugas pada BKM dan hanya melihat hasil akhirnya, namun seharusnya dilakukan pengendalian pada tiap prosesnya agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar.
October 4th, 2007 at 8:36 am
MERRY EFNI JUWITA
C1C005165
SPM
Uji Coba Kurikulum Berbasis Kompetensi
Di Indonesia, penggantian kurikulum pendidikan rutin dilakukan, pada dasarnya penggantian kurikulum bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi yang dulu rencananya akan diterapkan mulai tahun 2004 mulai diuji coba dengan menerapkan kurikulum tersebut di beberapa sekolah yang dianggap mampu oleh pemerintah pada tahun 2002.
Dalam kurikulum berbasis kompetensi system pembelajaran mengalami perubahan. Sebelumnya pengajar dituntun aktif untuk mengajar atau memberikan materi pada siswa sedangkan dalam kurikulum berbasis kompetensi siswa yang dituntut aktif dan pengajar hanmya sebagai fasilitator. Di samping itu penilaian juga ikut berubah, siswa dinilai dalam tiga aspek yaitu kognitif, psikomotor dan afektif. Para siswa juga diberi batasan nilai minimum yang harus dicapai agar dapat dinyatakan lulus dalam setiap mata pelajaran. Jika siswa tidak dapat mencapai nilai minimum maka siswa tersebut diwajibkan untuk mengulang.
Dalam penerapan kurikulum berbasis kompetensi pengendalian lebih ditekankan pada hasil. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaannya. Dalam proses penerapan kurikulum tersebut banyak ditemui kendala, seharusnya pengendalian bukan hanya dititikberatkan pada hasil tapi juga pada proses.
Dalam pelaksanaannya masih ada beberapa pengajar yang masih belum paham benar mengenai peran dan fungsinya. Terbukti dengan adanya pengajar yang tidak masuk kelas, mereka seenaknya membiarkan siswa hanya mengerjakan tugas. Seringnya pergantian silabus juga menyebabkan pengajar kesulitan dalam penyampaian materi. Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya silabus sudah benar-benar ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah sering melakukan sosialisasi tentang peran dan fungsi pelajar dalam kurikulum tersebut sehingga pengajar jadi tahu apa yang harus dilakukan agar tujuan dari kurikulum tersebut tercapai. Untuk mengawasi hal ini pengajar dapat diberikan tugas untuk membuat laporan mengenai apa saja yang telah dilakukan dalam tiap pertemuan yang nantinya diserahkan pada pihak berwenang untuk dievaluasi.
Kendala lain dalam ujicoba penerapan kurikulum berbasis kompetensi ini adalah kesiapan siswa dalam menghadapi perubahan system belajar. Perlu dievaluasi kembali apakah siswa mampu dan mau untuk belajar menggunakan kurikulum baru. Dalam kenyataanyya tidak sedikit siswa yang merasa kurang mampu untuk memenuhi standar nilai minimum yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah seharusnya mengadakan evaluasi terhadap kesulitan tiap mata pelajaran dan kemampuan siswa sehingga penetapan nilai minimal yang harus dicapai tidak memberatkan dan menjadi beban untuk siswa. Selain itu siswa juga harus diberikan motivasi agar mereka termotivasi dan dapat memenuhi nilai minimal dan mau berubah untuk mengikuti kurikulum tersebut. Pengawasasn dapat dilakukan dengan melaukan ujian yang dilakukan secara periodik dan penilaian kegiatan siswa sehari-hari.
Dengan penerapan pengandalian yang tidak hanya menitikberatkan pada hasil, tetapi juga pengendalian pada proses diharapkan tujuan dari penerapan kurikulum berbasis kompetensi dapat tercapai dengan baik.
October 4th, 2007 at 8:40 am
Novika Dimyati
C1C005189
SPM
Uang Pelicin / Amplop
Suap, yang sudah digolongkan sebagai tindakan melawan hukum, bukanlah monopoli sekelompok orang / profesi tertentu. Sebab, siapapun yang sangat rakus fulus tak pandang bulu mulai dari rakyat kebanyakan, pengusaha, hingga pejabat negara niscaya akan berpeluang sangat besar bersinggungan dengan urusan ini. Tapi celakanya jika bicara soal suap yang dikonotasikan sebagai amplop, di benak kita secara otomatis akan terasosiasi buat mereka yang berprofesi sebagai wartawan.
Istilah wartawan amplop terutama ditujukan kepada mereka yang mengaku berprofesi sebagai jurnalis yang bekerja tidak semata-mata meliput peristiwa, tapi juga lebih tergiur pada iming-iming pemberian uang. Kecenderungannya , wartawan seperti ini akan begitu bersemangat menghadiri acara-acara yang menyediakan uang seperti pertemuan bisnis, perkenalan produk baru dan konferensi pers yang digelar oleh berbagai institusi, tak terkecuali seperti yang ditradisikan oleh lembaga pemerintah. Dan sebaik-baiknya pemberian apalagi yang dikategorikan sebagai suap, tetap saja harus dinilai sebagai penyelewengan. Pasalnya, tidak ada pemberian yang tidak pamrih. Amplop yang diterima wartawan, sulit dipungkiri juga didasari tujuan mempengaruhi hasil liputan seperti yang diinginkan si pemberi. Dan ekses yang lebih parah yang ditimbulkan dari kebiasaan ini kerap digunakan oleh wartawan tanpa surat kabar (WTS) untuk melakukan pemerasan, sehingga fenomena ini dinilai telah mencederai kode etik profesi.
Untuk meminimalisasi perilaku tidak patut itu, berbagai ikhtiar memang perlu dilakukan banyak kalangan. Salah satunya adalah kampanye anti amplop yang dimulai terlebih dahulu dari dalam manajemen pers itu sendiri. Gerakan moral tersebut perlu didasari yang tentunya tidak dapat terwujud dalam waktu seketika. Ganjalannya antara lain terbentur oleh keberadaan wartawan “tukang peras” yang sulit diberantas. Seiring dengan semakin mudahnya orang mendirikan perusahaan pers, sehingga sulit dikontrol dan jumlah mereka semakin banyak. Fenomena ini bisa terjadi terutama dipicu oleh penerbitan yang tidak dikelola secara serius, bahkan tidak sedikit diantaranya hanya bermodal dengkul. Ujung-ujungnya berdampak terhadap nasib wartawan yang dibiarkan terlantar.
Nyatanya pula, hingga saat ini masih saja ada wartawan yang memperoleh gaji tidak layak. Paling tidak, menurut hasil survey tahun 2005 di 17 kota, masih ada jurnalis yang menerima upah dibawah Rp 200 ribu per bulan. Namun, jika gaya hidup sehari-harinya tidak mencerminkan gaji yang dikantonginya patut diduga ia telah menjalankan praktik sebagai wartawan amplop. Ironis memang, insan pers harus mendukungnya dengan cara menolak amplop yang diberikan narasumber yang bertujuan mempengaruhi hasil liputan. Dengan begitu, lambat laun akan terjadi seleksi alam terhadap media massa dan wartawan yang bisa menjalankan tugasnya dengan benar. Kalau itu terjadi, Insya Allah pembaca media cetak maupun elektronik memperoleh berita yang benar-benar transparan tanpa rekayasa.
October 4th, 2007 at 9:07 am
MANAJEMEN KINERJA SEBAGAI BENTUK
IMPLEMENTASI PENGENDALIAN
Perusahaan dapat tetap terus berkembang merupakan keinginan setiap individu yang terlibat dalam perusahaan. Perusahaan harus mampu melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menghadapi atau memenuhi tuntutan dan perubahan-perubahan di lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus memiliki kejelasan misi, strategi dan tujuan. Misi diuraikan menjadi sejumlah tujuan yang membentuk dasar strategi dan kebijakan organisasi secara keseluruhan.
Ironisnya saat ini banyak perusahaan yang kesulitan dalam melakukan pengembangan kinerja karyawannya, selain itu perusahaan juga mengalami kesulitan dalam menjelaskan strategi bisnis ke tingkatan manajemen yang lebih rendah. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka harus ada satuan nilai yang dapat dijadikan pedoman, sehingga para manajer dapat menentukan target (goal) tertentu yang harus dicapai oleh pejabat di masing-masing posisi dan mendorong pengembangan rencana kerja. Oleh karena itu, manajemen kinerja harus dilakukan. Manajemen kinerja yang efektif bukan hanya penting bagi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan, tetapi juga merupakan keharusan moral bagi para atasan sehingga akan menjadi contoh yang baik yang diharapkan akan ditiru oleh para pekerja.
Manajemen kinerja adalah suatu proses manajemen yang dirancang untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu sedemikian rupa sehingga baik tujuan individu maupun tujuan perusahaan dapat mempunyai titik temu, dalam hal ini bagi pekerja bukan saja tujuan individunya yang tercapai tetapi dia juga ikut dalam pencapaian tujuan organisasi, yang membuat dirinya termotivasi serta mendapat kepuasan yang lebih besar.
Manajemen kinerja yang efektif akan memberikan beberapa hasil diantaranya:
1. Tujuan yang jelas bagi perusahaan dan proses yang benar untuk mengidentifikasi, mengembangkan, mengukur, dan membahas tujuan.
2. Integritas antara tujuan secara luas yang dibuat oleh manajemen senior dengan tujuan masing-masing pekerja.
3. Kejelasan yang lebih baik mengenai aspirasi dan tujuan perusahaan.
4. Pengembangan “budaya kinerja”, yang prioritas utamanya terletak pada hasil.
5. Pelaksanaan dialog berkelanjutan antara manajemen dengan pekerja.
6. Pengembangan lingkungan yang lebih terbuka.
7. Perusahaan dapat mencapai hasil yang diinginkan.
8. Mendorong pengembangan pribadi.
Pada implementasinya manajemen kinerja mempunyai empat langkah pokok, yaitu:
a. Merencanakan kinerja
Pada tahap ini harus jelas mengenai apa yang diharapkan dan apa yang akan diperoleh oleh perusahaan. Tahap selanjutnya adalah menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan didefinisikan sebagai pernyataan yang jelas tentang kuantitas maupun kualitas tentang output tertentu yang dihasilkan. Tujuan harus memperhitungkan pengembangan diri individu. Jika tujuan sudah ditetapkan, manajer harus memastikan adanya dukungan dari seluruh komponen perusahaan sehingga pencapaian tujuan dapat lebih baik.
b. Mengelola kinerja
Mengelola kinerja yakni memastikan rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan hasil yang ditentukan akan tercapai. Peran manajer pada tahap ini adalah memberikan dukungan (motivasi) kepada karyawan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi mereka untuk mencapai hasil yang diharapkan. Pada intinya pada tahap ini yang dituntut adalah tanggung jawab setiap individu terhadap kinerja mereka sendiri.
c. Meninjuau kinerja
Meninjau kinerja atau menilai kinerja merupakan bagian dari proses manajemen kinerja. Penilaian kinerja (performance appraisal) merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi performance pekerjaan. Penilaian seharusnya menghasilkan gambaran akurat dari performance pekerjaan seorang individu.
Penilaian kinerja dapat digunakan untuk:
1. Mengetahui perkembangan
Meliputi: (a) identifikasi kebutuhan pelatihan, (b) umpan balik kinerja, (c) menentukan transfer dan penugasan, (d) identifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan.
2. Pengambilan keputusan administratif
Meliputi: (a) keputusan untuk menentukan gaji, promosi, mempertahankan atau memberhentikan karyawan, (b) pengakuan kinerja karyawan, (c) pemutusan hubungan kerja.
3. Keperluan perusahaan
Meliputi: (a) perencanaan SDM, (b) menentukan kebutuhan pelatihan, (c) evaluasi pencapaian tujuan perusahaan, (d) informasi untuk identifikasi tujuan, (e) evaluasi terhadap sistem SDM, (f) penguatan terhadap kebutuhan pengembangan perusahaan.
4. Dokumentasi
Meliputi: (a) kriteria untuk validasi penelitian, (b) dokumentasi keputusan-keputusan SDM, (c) membantu untuk persyaratan hukum.
Penilaian kinerja dapat dilakukan oleh siapa saja yang paham benar tentang penilaian karyawan secara individual, diantaranya: penilaian dilakukan oleh atasan, penilaian dilakukan oleh rekan kerja, penilaian dilakukan oleh komite penilaian, penilaian diri, penilaian dilakukan oleh bawahan, anggota kelompok yang menilai satu sama lain, sumber-sumber dari luar, penilaian dengan multisumber.
d. Memberi imbalan untuk kinerja (rewarding)
Setelah penilaian kinerja dilakukan maka tahap selanjutnya dalam manajemen kinerja adalah memberi imbalan sesuai dengan hasil penilaian yang telah dilakukan. Ada tiga komponen yang umumnya dikenal dalam sistem umpan balik, yaitu data, evaluasi, dan beberapa tindakan berdasarkan evaluasi tersebut. Agar umpan balik dapat menyebabkan perubahan, beberapa keputusan dibuat berkaitan dengan tindakan yang mengikutinya. Sebuah sistem di mana data dan evaluasi tidak mempengaruhi tindakan tidak akan menjadi sistem umpan balik.
Dengan demikian, manajemen kinerja merupakan sebuah siklus, yang pada dasarnya terdiri dari perencanaan kinerja (penetapan target), pengelolaan kinerja (coaching, conselling, monitoring, feedback), penilaian kinerja (performance appraisal), dan pemberian penghargaan dan hukuman (reward and punishment). Siklus tersebut harus dijalankan sebagai sebuah kesadaran yang tidak terputus, dan berjalan secara berkelanjutan.
October 4th, 2007 at 9:09 am
Upaya Peningkatan Kinerja PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Setiap institusi, baik itu sektor swasta atau pemerintah tentunya berharap tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Tujuan dan rencana yang telah dicanangkan bisa dicapai salah satunya adalah dengan adanya kinerja yang baik dari orang-orang yang terlibat dalam institusi yang bersangkutan. Untuk bisa memastikan hal ini maka diperlukan sistem pengendalian manajemen yang baik pula. Pada dasarnya sistem pengendalian manajemen dalam kasus ini ditujukan untuk memastikan bahwa karyawan mampu melakukan apa yang kita inginkan.
Yang akan kita soroti kali ini adalah efektifitas dan efisiensi dari kinerja PNS yang menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang merupakan salah satu tujuan utama dari sektor pemerintahan. Lalu bagaimana yang terjadi kali ini ? Sudahkan PNS bekerja dengan efektif dan efisien? Bagaimana SPM pemerintah bisa mengatasi hal ini?
Pemerintah melaporkan, 55 persen dari total PNS yang mencapai sekitar 3,6 juta orang berkinerja buruk (kompas, 12/01/07). Para pamong praja ini hanya mengambil gajimya tanpa berkontribusi berarti terhadap pekerjaanya. Dirumahkan sulit, kalau tidak dirumahkan akan mengganggu 45 persen yang berkinerja sedang dan baik. Belum lagi beban pegawai honorer yang menurut menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mencapai 900.000 orang dan rata-rata berkualitas rendah. Walaupaun ada pernyataan yang menyatakan bahwa PNS adalah pelayan masyarakat namun pada kenyataannya jarang sekali ada masyarakat yang puas dan senang berhubungan dengan pelayanan yang dilakukan oleh PNS atau lembaga seperti kepolisian, jaksa, dan peradilan.
Melihat kenyataan diatas, apa sebenarnya yang menjadi masalah dalm sistem pengendalian manajemen yang dilakukan pemerintah?
Pemerintah bukannya tidak berusaha memberikan kontrol aksi yang baik atas kinerja PNS. Berbagai aturan dan UU sudah ditetapkan untuk mengatur hal tersebut, namun hal tersebut belumlah cukup untuk mencapai kinerja PNS yang dianggap baik. Kurangnya motivasi dan kompensasi menjadi alasan utama dari rendahnya kinerja PNS.
Selama ini pemerintah menerapkan “action control” yang bertujuan agar karyawan benar-benar melakukan pekerjaannya tanpa menekankan hasilnya baik atau tidak. Hal ini menjadi salah satu faktor rendahnya kinerja PNS. Disadari atau tidak “action control” telah memaksa karyawan untuk melakukan rutinitas pekerjaan yang membosankan dan membunuh inovasi serta kreataifitas karyawan. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya motivasi PNS untuk bekerja yang berdampak pada rendahnya kinerja PNS.
Walaupaun pemerintah menerapkan “action control” namun kurangnya komitmen dan ketegasan untuk benar-benar menerapkannya menjadi batu sandungan bagi terciptanya kinerja PNS yang lebih baik. Fenomena banyaknya PNS yang berkeliaran di luar kantor ketika jam kerja atau datang ke kantor hanya untuk membaca koran tanpa melakukan suatu pekerjaan seringkali kita dengar. Namun tidak adanya tindakan tegas mengenai hal tersebut menjadikan citra PNS bertambah buruk di mata publik.
Selain motivasi yang rendah, permasalahan kompensasi juga dianggap sebagai faktor utama dari rendahnya kinerja PNS. Selam ini PNS kurang dianggap memperoleh kesejahteraan yang layak, sehingga banyak hal lain yang dilakukan entah itu legal atau taidak demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Hal lain yang patut disoroti adalah mengenai manajemen kenaikan pangkat PNS . Karena kenaikan pangkat PNS ditentukan oleh metode “level of schooling signal”, maka yang terjadi mereka berlomba-lomba meraih gelar kesarjanaan, master, bahkan doktoral dengan cara apa saja, beli, atau kuliah di kampus yang kredibilitas akademiknya tak jelas. Setelah lulus diberikan tanggung jawab yang lebih berat, paralel dengan pendidikannya. Disinilah muncul masalah keterbatasan personil “lack of personel” dalam hal kualitas sumber daya manusia dari PNS.
Lalu bagaimana pemerintah membenahi hal tersebut?
Insentif menjadi PNS yang dianggap “enak, santai, dan terjamin “ harus segara dirubah menjadi profesi yang super berat dan menuntut kemampuan tinggi dan kesiapan melayani, bukan dilayani serta mampu melakukan tuga-tugas berat dengan target maksimalisasi kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dan kondusifitas dalam semua dimensi kehidupan. Dengan begitu orang-orang yang menjadi PNS benar-benar orang-orang dengan kualitas mumpuni. Hal ini bisa dijadiakan solusi bagi masalah kurangnya motivasi “lack of motivation“ dan keterbatasan personal.
Tak kalah penting dalam upaya meningkatkan kinerja PNS adalah dengan meningkatkan kesejahteraan mereka. Banyak cara yang bisa dilakukan diantaranya pemberian gaji ke-13 yang sekarang ini sudah direalisasikan, pemberian tambahan kompensasi berupa tunjangan atau pemberian reward bagi yang berprestasi.
Yang terpenting dalam hal ini adalah harus ada solusi nyata dari sistem pengendalian manajemen pemerintah untuk terus mendorong Kinerja PNS dalam ramgka memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat dan negara.
October 4th, 2007 at 9:13 am
LEMAHNYA KONTROL MANAJEMEN ARTIS
Masalah kontrol terjadi dalam berbagai sektor dalam kehidupan. Tulisan ini akan menyoroti tentang kegagalan kontrol di dunia hiburan. Dewasa ini dunia hiburan berkembang dengan pesat. Fenomena ini menyebabkan banyak orang yang berfikir bahwa dunia hiburan akan memberikan prospek yang bagus bagi masa depan. Oleh sebab itu, tidak sedikit dari kaum remaja yang tergiur dan berusaha untuk masuk dan terlibat dalam komunitas dunia hiburan. Hal ini didukung dengan maraknya pemilihan – pemilihan bintang baru yang diselenggarakan oleh berbagai pihak, baik yang disiarkan melalui media elektronik (on air) atau pun yang off air. Animo masyarakat yang begitu membludak menyebabkan kebutuhan akan seorang manajer atau tim manajemen meningkat. Peran manajemen bagi seorang artis sangat penting dalam menunjang karier artis tersebut, terlebih kalau ia masih pendatang baru. Seorang manajer harus dipilih secara tepat karena akan menentukan karier artis tersebut, selain diri artis itu sendiri. Masalahnya, hanya segelintir orang yang memikirkan hal itu. Tidak jarang seorang manajer yang dipilih merupakan orang – orang yang belum dikenal secara pribadi dan tidak ada surat perjanjian kerja secara resmi (sesuai dengan ketentuan hukum). Hal tersebut akan menimbulkan masalah yang rumit di kemudian hari.
Salah satu masalah yang marak terjadi adalah terjadi penipuan oleh manajer artis. Bentuk penipuannya seperti penggelapan penghasilan atau adanya ketidakterbukaan tentang penghasilan. Ketidakterbukaan penghasilan menyebabkan banyak sekali konflik yang terjadi antara kedua belah pihak. Contoh kasusnya adalah kasus yang menimpa penyanyi sekaligus aktris, Shanty. Ia kehilangan penghasilannya sebesar Rp. 191.500.000 oleh manajer yang telah enam tahun bekerja sama dengannya. Hal tersebut terungkap ketika ia mengetahui bahwa saldo tabungannya hanya sebesar Rp. 20.000.000 padahal ia merasa tidak pernah menggunakannya. Hal tersebut menandakan bahwa ada ketidakterbukaan tentang penggunaan penghasilan yang telah didapat oleh sang manajer. Kemana saja alokasi dana tersebut digunakan juga tidak jelas. Padahal dalam dunia kerja segala sesuatunya harus jelas dan menggunakan bukti otentik.
Tidak hanya dalam dunia hiburan, dalam dunia olah raga pun terjadi hal yang sama. Seperti kasus yang menimpa petinju Indonesia, Chrisjon. Ia merasa ditipu oleh manajernya sendiri, Sultan Rambing karena pembagian penghasilan yang dinilai merugikan. Adanya ketidakjelasan pembagian penghasilan ini membuktikan bahwa komunikasi tidak berjalan dengan baik. Selain itu perjanjian yang tidak jelas antara kedua belah pihak juga menyebabkan hal tersebut.
Terdapat tiga hal yang menyebabkan kegagalan kontrol, yaitu lack of motivation, lack of direction, dan personal limitation. Dari contoh – contoh diatas dapat memberikan gambaran adanya kegagalan control yang lebih menekankan pada lack of direction dan personal limitation sebagai penyebabnya.
Lack of direction
Kurang adanya pengarahan yang jelas dari artis biasanya membuat manajer melakukan segala sesuatu sesuai dengan pendapatnya sendiri. Artis biasanya terlampau mempercayai manajernya dan menganggap bahwa manajer lebih mengetahui dan mengerti atas segala sesuatunya. Selain itu padatnya jadwal juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan artis tidak dapat selalu membaca dan memahami kontrak kerja yang telah disepakati oleh manajer dengan pihak ketiga.
Personal limitation
Selain kurangnya pengarahan, kadang – kadang baik si artis dan manajernya tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang manajemen atau akuntansi sehingga dalam praktiknya banyak terjadi penyimpangan. Terlebih jika yang dijadikan manajer masih mempunyai hubungan darah dengan si artis. Hal ini dikarenakan adanya belief system yang tertanam kuat dalam benak si artis. Selain itu jika terjadi penyimpangan, si artis akan sulit mengambil tindakan tegas terhadap sang manajer.
Oleh karena itu, penting bagi si artis dan manajernya untuk lebih mengetahui lingkup kerjanya secara jelas sehingga tercipta sistem pengendalian yang baik. Selain itu dibutuhkan adanya keterbukaan, baik kontrak kerja maupun pengelolaan keuangan, diantara kedua belah pihak. Manajer juga harus memiliki latar belakang pendidikan yang menunjang bagi profesinya agar dapat memanage karier si artis.
October 4th, 2007 at 9:19 am
Insentif sebagai Alat Motivasi Bekerja
Pada saat sekarang, menumbuhkan motivasi karyawan untuk berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi adalah hal yang sangat sulit. Tidak semua manajer dapat melakukan hal tersebut. Banyak perusahaan yang kinerja karyawannya buruk disebabkan karena kurangnya motivasi dari manajer ke bawahan ( lack of motivation). Padahal jika hal tesebut terjadi, maka tujuan perusahaan atau organisasi menjadi sangat susah untuk diwujudkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa memotivasi karyawan adalah tugas yang lumayan berat bagi manajemen perusahaan.
Ada salah satu cara yang bisa ditempuh oleh manajemen suatu organisasi untuk mengatasi masalah lack of motivation tersebut yaitu pemberian insentif pada karyawan.Dengan adanya insentif tersebut diharapkan para karyawan organisasi tersebut terpacu untuk meningkatkan kinerjanya, karena pada dasarnya insentif ini berkaitan dengan harapan-harapan seseorang.
Insentif di sini ada dua yaitu, insentif positif atau yang biasa disebut reward dan insentf negatif atau disebut punishment. Insentif positif artinya hasil yang mengakibatkan peningkatan kepuasan akan kebutuhan. Contohnya adalah kenaikan gaji, bonus kinerja tahunan, promosi jabatan, dan masih banyak lagi yang lain. Sedangkan yang dimaksud insentif negatif adalah suatu hal yang dapat mengurangi pemuasan kebutuhan seseorang. Contohnya adalah pemotongan gaji, skorsing, penurunan pangkat, dan bahkan pemecatan. Tetapi yang paling sering terjadi adalah hukuman dalam bentuk tidak menerima imbalan daripada bentuk hukuman yang jelas sepeti penurunan pangkat seseorang.
Dalam pemberian insentif ini diperlukan keahlian dari pihak manajemen utnuk melihat keadaan kejiwaan dari para bawahannya. Keadaan kejiwaaan ini tergantung pada apa yang ada dalam pikiran seseorang saat dia bekerja. Seorang manajer harus sadar akan tanggapan seorang karyawan terhadap insentif di saat-saat yang berlainan, dan mencoba menyesuaikan dengan sistem pengendalian manajemen jika memang hal tersebut dibutuhkan.
Contoh nyata memotivasi karyawan dengan pemberian insentif adalah sebagai berikut :
Saya pernah bertanya pada seorang pegawai telkom, di situ dia menjelaskan arti pemberian insentif yang diberikan PT Telkom pada karyawan-karyawannya. Hakekat sebenarnya pemberian insentif tersebut adalah karena laba atau profit yang diperoleh oleh PT Telkom tersebut, jadi ketika para karyawan dapat bekerja dengan baik dan dapat meningkatkan laba atau profit PT Telkom maka pihak manajemen akan memberikan insentif pada para karyawannya tersebut sehingga bisa dikatakan insentif tersebut merupakan hak bagi para karyawan yang telah bekerja dengan baik selama ini. Atau dengan kata lain dengan adanya pemberian insentif tersebut, para karyawan terpacu untuk memperbaiki kerjanya.
Seperti sekarang, kita pun bisa melihat adanya peningkatan kinerja dari PT Telkom tersebut yang bisa juga dikatakan hasil kerja keras para pihak manajemen serta karyawan-karyawannya. Konkritnya adalah adanya peningkatan laba dari PT Telkom beberapa tahun terakhir ini.
Dari uraian di atas, yang dapat saya simpulkan adalah pemberian motivasi pihak manajemen pada para karyawan adalah hal yang sangat penting. Karena jika sampai terjadi lack of motivation maka tujuan dari organisasi akan menjadi sangat susah diwujudkan dan membutuhkan waktu yang amat sangat lama. Baik pihak manajemen ataupun karyawan harus saling mendukung, karena keduanya tidak dapat terpisahkan, dan terdapat hubungan timbal balik. Manajemen suatu organisasi membutuhkan karyawan untuk bekerja, begitu pun sebaliknya karyawan membutukan pihak manajemen berkaitan dengan pekerjaan dan pemuasan kebutuhan karyawan.
October 4th, 2007 at 9:25 am
Peningkatan Kinerja PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Setiap institusi, baik itu sektor swasta atau pemerintah tentunya berharap tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Tujuan dan rencana yang telah dicanangkan bisa dicapai salah satunya adalah dengan adanya kinerja yang baik dari orang-orang yang terlibat dalam institusi yang bersangkutan. Untuk bisa memastikan hal ini maka diperlukan sistem pengendalian manajemen yang baik pula. Pada dasarnya sistem pengendalian manajemen dalam kasus ini ditujukan untuk memastikan bahwa karyawan mampu melakukan apa yang kita inginkan.
Yang akan kita soroti kali ini adalah efektifitas dan efisiensi dari kinerja PNS yang menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang merupakan salah satu tujuan utama dari sektor pemerintahan. Lalu bagaimana yang terjadi kali ini ? Sudahkan PNS bekerja dengan efektif dan efisien? Bagaimana SPM pemerintah bisa mengatasi hal ini?
Pemerintah melaporkan, 55 persen dari total PNS yang mencapai sekitar 3,6 juta orang berkinerja buruk (kompas, 12/01/07). Para pamong praja ini hanya mengambil gajimya tanpa berkontribusi berarti terhadap pekerjaanya. Dirumahkan sulit, kalau tidak dirumahkan akan mengganggu 45 persen yang berkinerja sedang dan baik. Belum lagi beban pegawai honorer yang menurut menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mencapai 900.000 orang dan rata-rata berkualitas rendah. Walaupaun ada pernyataan yang menyatakan bahwa PNS adalah pelayan masyarakat namun pada kenyataannya jarang sekali ada masyarakat yang puas dan senang berhubungan dengan pelayanan yang dilakukan oleh PNS atau lembaga seperti kepolisian, jaksa, dan peradilan.
Melihat kenyataan diatas, apa sebenarnya yang menjadi masalah dalm sistem pengendalian manajemen yang dilakukan pemerintah?
Pemerintah bukannya tidak berusaha memberikan kontrol aksi yang baik atas kinerja PNS. Berbagai aturan dan UU sudah ditetapkan untuk mengatur hal tersebut, namun hal tersebut belumlah cukup untuk mencapai kinerja PNS yang dianggap baik. Kurangnya motivasi dan kompensasi menjadi alasan utama dari rendahnya kinerja PNS.
Selama ini pemerintah menerapkan “action control” yang bertujuan agar karyawan benar-benar melakukan pekerjaannya tanpa menekankan hasilnya baik atau tidak. Hal ini menjadi salah satu faktor rendahnya kinerja PNS. Disadari atau tidak “action control” telah memaksa karyawan untuk melakukan rutinitas pekerjaan yang membosankan dan membunuh inovasi serta kreataifitas karyawan. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya motivasi PNS untuk bekerja yang berdampak pada rendahnya kinerja PNS.
Walaupaun pemerintah menerapkan “action control” namun kurangnya komitmen dan ketegasan untuk benar-benar menerapkannya menjadi batu sandungan bagi terciptanya kinerja PNS yang lebih baik. Fenomena banyaknya PNS yang berkeliaran di luar kantor ketika jam kerja atau datang ke kantor hanya untuk membaca koran tanpa melakukan suatu pekerjaan seringkali kita dengar. Namun tidak adanya tindakan tegas mengenai hal tersebut menjadikan citra PNS bertambah buruk di mata publik.
Selain motivasi yang rendah, permasalahan kompensasi juga dianggap sebagai faktor utama dari rendahnya kinerja PNS. Selam ini PNS kurang dianggap memperoleh kesejahteraan yang layak, sehingga banyak hal lain yang dilakukan entah itu legal atau taidak demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Hal lain yang patut disoroti adalah mengenai manajemen kenaikan pangkat PNS . Karena kenaikan pangkat PNS ditentukan oleh metode “level of schooling signal”, maka yang terjadi mereka berlomba-lomba meraih gelar kesarjanaan, master, bahkan doktoral dengan cara apa saja, beli, atau kuliah di kampus yang kredibilitas akademiknya tak jelas. Setelah lulus diberikan tanggung jawab yang lebih berat, paralel dengan pendidikannya. Disinilah muncul masalah keterbatasan personil “lack of personel” dalam hal kualitas sumber daya manusia dari PNS.
Lalu bagaimana pemerintah membenahi hal tersebut?
Insentif menjadi PNS yang dianggap “enak, santai, dan terjamin “ harus segara dirubah menjadi profesi yang super berat dan menuntut kemampuan tinggi dan kesiapan melayani, bukan dilayani serta mampu melakukan tuga-tugas berat dengan target maksimalisasi kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dan kondusifitas dalam semua dimensi kehidupan. Dengan begitu orang-orang yang menjadi PNS benar-benar orang-orang dengan kualitas mumpuni. Hal ini bisa dijadiakan solusi bagi masalah kurangnya motivasi “lack of motivation“ dan keterbatasan personal.
Tak kalah penting dalam upaya meningkatkan kinerja PNS adalah dengan meningkatkan kesejahteraan mereka. Banyak cara yang bisa dilakukan diantaranya pemberian gaji ke-13 yang sekarang ini sudah direalisasikan, pemberian tambahan kompensasi berupa tunjangan atau pemberian reward bagi yang berprestasi.
Yang terpenting dalam hal ini adalah harus ada solusi nyata dari sistem pengendalian manajemen pemerintah untuk terus mendorong Kinerja PNS dalam ramgka memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat dan negara.
October 4th, 2007 at 9:38 am
Maraknya Korupsi Pasca Otonomi Daerah
Program nasional desentralisasi, atas dasar Undang-Undang (UU) 22/1999 dan UU 25/1999, yang berlaku sejak Januari 2001, telah menumbuhkan harapan kepada masyarakat daerah, tetapi sekaligus juga memabawa banyak masalah. Harapan bahwa desentralisasi mengarahkan pada (memastikan akan) penyelenggaraan otonomi daerah secara nyata terlihat di hampir semua daerah yang tersebar di nusantara ini. Ini bisa jadi merupakan ekspresi terbebasnya masyarakat daerah dari kungkungan dan operasi pemerintah pusat (negara) yang berlangsung begitu lama di masa lalu. Ia juga bisa berarti respon positif masyarakat yang tidak ingin melihat program desentralisasi sekarang ini hanya mengulangi lagi kegagalan program-program serupa di masa lalu.
Bila dicermati dengan seksama, program desentralisasi yang berlangsung sejak Januari 2001 telah menguras banyak pikiran, tenaga dan biaya untuk persoalan-persoalan pengelolaan wewenang pemerintahan, baik masing-masing tingkatan pemerintahan maupun juga antar tingkatan pemerintahan. Dalam batas-batas pengalihan wewenang pusat ke daerah, program desentralisasi Indonesia memang sangat progresif karena mengalihkan seluruh kewenangan pusat kepada daerah, kecuali kewenangan dalam bidang luar negeri, pertahanan, keuangan, peradilan dan agama. Masalahnya adalah bahwa program yang progresif ini tidak diikuti secara serta merta dengan program demokratisasi yang membuka peluang keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pemerintahan di daerah. Keadaan seperti ini mengandung bahaya dominasi kekuasaan elit local. Dengan kata lain, desentralisasi wewenang pemerintahan ini membuka akses kepada sumber-sumber daerah hanya kepada elit dan atau politisi lokal yang rawan terhadap korupsi ataupun penyalahgunaan wewenang.
Korupsi sudah tentu menimbulkan banyak akibat negatif. Misalnya, menggagalkan pembangunan, menciptakan “ekonomi biaya tinggi” sehingga memerosotkan pendapatan negara, merusak moral bangsa, menimbulkan sinisme terhadap pemerintah, dsb. Tetapi dari segi politik yang paling menarik adalah akibat korupsi terhadap distribusi kekuasaan, terhadap penyelewengan tujuan resmi kebijakan pemerintah, dan terhadap sifat dan komposisi elit politik. Dalam hal yang terakhir ini, korupsi menimbulkan konsekuensi yang konservatif, yaitu timbulnya koalisi konservatif yang mencegah masuknya atau membatalkan tuntutan kolektif warga negara. Koalisi antara pejabat dan pengusaha di negara seperti Indonesia menunjukkan konservatif anti-reformasi.
Menurut Ali Maschan, dari pengalaman banyak negara kita bisa menemukan generalisasi bahwa dalam setiap masyarakat terdapat desakan untuk timbulnya korupsi, yang bersifat kultural maupun struktural.
Dalam masyarakat seperti Indonesia atau Thailand, faktor kultural yang umumnya mendorong timbulnya korupsi, misalnya, adanya nilai atau kebiasaan sebagai berikut:
a. Adanya tradisi pemberian hadiah, oleh-oleh atau semacam itu kepada pejabat pemerintah. Tindakan seperti itu di Eropa atau Amerika Utara bisa dianggap korupsi, tetapi bagi masyarakat Asia tidak.
b. Sangat pentingnya ikatan keluarga dan kesetiaan parochial lainnya. Dalam masyarakat seperti Indonesia, kewajiban seseorang pertama-tama adalah memperhatikan saudara terdekatnya, kemudian trah atau sesama etniknya. Sehingga seorang saudara yang mendatangi seorang pejabat untuk minta perlakuan khusus sulit untuk ditolak. Penolakan bisa berarti sebagai pengingkaran terhadap kewajiban tradisional. Tetapi menuruti permintaan berarti mengingkari norma-norma hukum formal yang berlaku, yaitu hukum Barat. Sehingga selalu terjadi konflik nilai, yaitu antara pertimbangan kepentingan keluarga atau kepentingan negara.
Sementara itu, ada dua faktor struktural yang berperan dalam mendorong terjadinya korupsi, yaitu:
a. Posisi dominan birokrasi dan elit partai politik sebagai sumber utama barang, jasa dan lapangan kerja dan sebagai pengatur kegiatan ekonomi,
b. Dominasi negara yang mengerdilkan kekuatan lain dalam masyarakat.
Sebenarnya tekad memberantas korupsi telah jelas dituangkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kesungguhan ini kemudian diwujudkan dalam Undang-undang No. 28/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Undang-undang No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi kedua undang-undang yang diterbitkan oleh rezim Habibie ini tampaknya memiliki karakter konservatif/elitis, sehingga tidak cukup responsif terhadap tuntutan rasa keadilan masyarakat. Sejumlah koruptor ‘kelas kakap’ dan birokrat yang membantu terjadinya tindak pidana korupsi masih bebas berkeliaran atau setidaknya tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Kondisi tersebut mencerminkan masih lemahnya sistem yang ada dalam menangani tidak pidana korupsi. Hal itu baik dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan yang ada masih mengandung kelemahan, maupun institusi penegak hukum yang belum bebas dan mandiri serta masih kurangnya profesionalisme dan moralitas dari aparat penegak hukum.
Dalam laporan Daniel Kaufmann tahun 1998 mengenai Bureaucratic and Judicial Bribery dinyatakan bahwa penyuapan di peradilan Indonesia adalah yang paling tinggi di antara negara-negara seperti Ukraina, Venezula, Rusia, Kolumbia, Mesir, Yordania dan Turki. Laporan survei PERC dalam bulan Maret 2001 menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara kedua terkorup di Asia setelah Vietnam. Dalam kurun waktu 4 tahun ini Indonesia menunjukkan indikasi adanya usaha perbaikan yang mendasar dalam menangani persoalan korupsi. Sementara itu, indeks persepsi korupsi tahun 2001 oleh Transparency International yang merangking 91 negara, ternyata dari posisi ke-85 tahun 2000. Peringkat Indonesia ini hanya lebih baik dari dua negara berkembang, yaitu Nigeria dan Bangladesh.
Ada dua terobosan baru yang sedang dilakukan untuk merubah karakter UU yang berkaitan dengan penanganan korupsi agar menjadi lebih responsive sesuai dengan tuntutan masyarakat. Pertama, berupa pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR. KPK menurut konsep RUU tersebut bertugas untuk melakukan penyelidikan pidana korupsi. Dengan demikian ke depan yang bertugas menangani korupsi tidak hanya kepolisian dan kejaksaan, tetapi juga KPK. Malahan KPK berwenang mengambil alih perkara korupsi pada tahap penyelidikan, penyidikan atau tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Tindakan pengambilalihan tersebut dilakukan apabila KPK memperoleh petunjuk adanya ketidakinginan atau ketidakmampuan penyelidikan, penyidik atau penuntut umum dalam menuntaskan perkara korupsi yang ditanganinya.
Terobosan kedua, adalah pembahasan RUU Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang juga sedang dilakukan di DPR. Di dalam RUU ini diatur mengenai asas pembuktian terbalik. Berdasarkan asas ini maka pembuktian yang semula terletak pada penuntut umum beralih kepada terdakwa. Biasanya penuntut umum harus membuktikan tuntutan-tuntutan yang diselamatkan kepada tersangka. Berdasarkan asas pembuktian terbalik itu, maka terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas tuntutan korupsi yang dialamatkan Jaksa kepadanya. Dengan demikian dalam perkara korupsi, hakim tidak bisa hanya menggunakan sudut pandang yang lama, bahwa apabila penuntut umum tidak bisa membuktikan terdakwa bersalah harus dibebaskan demi hukum. Berdasarkan sudut pandang asas pembuktian terbalik, apabila terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya tidak bersalah, maka hakim dapat memutuskan bahwa terdakwa bersalah. Diharapkan kedua terobosan ini akan merubah karakter UU Anti Korupsi menjadi lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat.
October 4th, 2007 at 9:47 am
Sri Rahayu Wulandani C1C005112 Says:
October 4th, 2007 at 9:25 am
Peningkatan Kinerja PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Setiap institusi, baik itu sektor swasta atau pemerintah tentunya berharap tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Tujuan dan rencana yang telah dicanangkan bisa dicapai salah satunya adalah dengan adanya kinerja yang baik dari orang-orang yang terlibat dalam institusi yang bersangkutan. Untuk bisa memastikan hal ini maka diperlukan sistem pengendalian manajemen yang baik pula. Pada dasarnya sistem pengendalian manajemen dalam kasus ini ditujukan untuk memastikan bahwa karyawan mampu melakukan apa yang kita inginkan.
Yang akan kita soroti kali ini adalah efektifitas dan efisiensi dari kinerja PNS yang menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang merupakan salah satu tujuan utama dari sektor pemerintahan. Lalu bagaimana yang terjadi kali ini ? Sudahkan PNS bekerja dengan efektif dan efisien? Bagaimana SPM pemerintah bisa mengatasi hal ini?
Pemerintah melaporkan, 55 persen dari total PNS yang mencapai sekitar 3,6 juta orang berkinerja buruk (kompas, 12/01/07). Para pamong praja ini hanya mengambil gajimya tanpa berkontribusi berarti terhadap pekerjaanya. Dirumahkan sulit, kalau tidak dirumahkan akan mengganggu 45 persen yang berkinerja sedang dan baik. Belum lagi beban pegawai honorer yang menurut menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mencapai 900.000 orang dan rata-rata berkualitas rendah. Walaupaun ada pernyataan yang menyatakan bahwa PNS adalah pelayan masyarakat namun pada kenyataannya jarang sekali ada masyarakat yang puas dan senang berhubungan dengan pelayanan yang dilakukan oleh PNS atau lembaga seperti kepolisian, jaksa, dan peradilan.
Melihat kenyataan diatas, apa sebenarnya yang menjadi masalah dalm sistem pengendalian manajemen yang dilakukan pemerintah?
Pemerintah bukannya tidak berusaha memberikan kontrol aksi yang baik atas kinerja PNS. Berbagai aturan dan UU sudah ditetapkan untuk mengatur hal tersebut, namun hal tersebut belumlah cukup untuk mencapai kinerja PNS yang dianggap baik. Kurangnya motivasi dan kompensasi menjadi alasan utama dari rendahnya kinerja PNS.
Selama ini pemerintah menerapkan “action control” yang bertujuan agar karyawan benar-benar melakukan pekerjaannya tanpa menekankan hasilnya baik atau tidak. Hal ini menjadi salah satu faktor rendahnya kinerja PNS. Disadari atau tidak “action control” telah memaksa karyawan untuk melakukan rutinitas pekerjaan yang membosankan dan membunuh inovasi serta kreataifitas karyawan. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya motivasi PNS untuk bekerja yang berdampak pada rendahnya kinerja PNS.
Walaupaun pemerintah menerapkan “action control” namun kurangnya komitmen dan ketegasan untuk benar-benar menerapkannya menjadi batu sandungan bagi terciptanya kinerja PNS yang lebih baik. Fenomena banyaknya PNS yang berkeliaran di luar kantor ketika jam kerja atau datang ke kantor hanya untuk membaca koran tanpa melakukan suatu pekerjaan seringkali kita dengar. Namun tidak adanya tindakan tegas mengenai hal tersebut menjadikan citra PNS bertambah buruk di mata publik.
Selain motivasi yang rendah, permasalahan kompensasi juga dianggap sebagai faktor utama dari rendahnya kinerja PNS. Selam ini PNS kurang dianggap memperoleh kesejahteraan yang layak, sehingga banyak hal lain yang dilakukan entah itu legal atau taidak demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Hal lain yang patut disoroti adalah mengenai manajemen kenaikan pangkat PNS . Karena kenaikan pangkat PNS ditentukan oleh metode “level of schooling signal”, maka yang terjadi mereka berlomba-lomba meraih gelar kesarjanaan, master, bahkan doktoral dengan cara apa saja, beli, atau kuliah di kampus yang kredibilitas akademiknya tak jelas. Setelah lulus diberikan tanggung jawab yang lebih berat, paralel dengan pendidikannya. Disinilah muncul masalah keterbatasan personil “lack of personel” dalam hal kualitas sumber daya manusia dari PNS.
Lalu bagaimana pemerintah membenahi hal tersebut?
Insentif menjadi PNS yang dianggap “enak, santai, dan terjamin “ harus segara dirubah menjadi profesi yang super berat dan menuntut kemampuan tinggi dan kesiapan melayani, bukan dilayani serta mampu melakukan tuga-tugas berat dengan target maksimalisasi kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dan kondusifitas dalam semua dimensi kehidupan. Dengan begitu orang-orang yang menjadi PNS benar-benar orang-orang dengan kualitas mumpuni. Hal ini bisa dijadiakan solusi bagi masalah kurangnya motivasi “lack of motivation“ dan keterbatasan personal.
Tak kalah penting dalam upaya meningkatkan kinerja PNS adalah dengan meningkatkan kesejahteraan mereka. Banyak cara yang bisa dilakukan diantaranya pemberian gaji ke-13 yang sekarang ini sudah direalisasikan, pemberian tambahan kompensasi berupa tunjangan atau pemberian reward bagi yang berprestasi.
Yang terpenting dalam hal ini adalah harus ada solusi nyata dari sistem pengendalian manajemen pemerintah untuk terus mendorong Kinerja PNS dalam ramgka memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat dan negara.
October 4th, 2007 at 11:14 am
KECEROBOHAN BADAN POM
Banyaknya produk dipasaran yang tidak sesuai dengan prosedur maupun perizinan yang berlaku semakin mengkhawatirkan pemerintah dan masyarakat. Produk-produk mengalir secara bebas seolah tidak ada pengawasan dari pemerintah terutama badan POM. Hal tersebut terjadi baik untuk produk lokal maupun impor. Banyak produk yang telah beredar, tetapi akhirnya ditarik kembali. Sejumlah produk dinyatakan berbahaya karena mengandung unsur-unsur yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Diantaranya produk impor baik legal maupun ilegal yang sedang marak diperbincangkan yaitu produk Chino yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin dan diethylene glycol pada beberapa permen dan pasta gigi. Selain itu ditemukan juga pada kosmetik (hydroquinone dan merkuri). Serta mainan anak-anak yang jika digunakan secara terus menerus dapat mengganggu kesehatan dan merusak kecerdasan anak. Penarikan juga dilakukan untuk produk lokal seperti jamu dengan campuran semen yang berbahaya, beras yang mengandung pemutih. Kasus yang pernah mencuat mengenai penyedap “Ajinomoto” yang ternyata mengandung minyak babi serta kasus obat nyamuk HIT yang lolos dari BPOM. Setelah sekian lama dikenal oleh masyarakat luas dan dikonsumsi ternyata baru dapat diketahui bahwa produk tersebut berbahaya. Tugas BPOM adalah mengawasi setiap produk baik obat maupun makanan sebelum beredar ke masyarakat luas. Akan tetapi anomaly terjadi ketika BPOM mengalami kebobolan dalam pengawasan sehingga cukup banyak produk yang terdeteksi dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia. Dari kasus tersebut maka perlu dilakukan perubahan tentang manajemen di dalam tubuh BPOM.
Menurut pendapat saya, BPOM belum sepenuhnya menerapkan management system yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya produk yang di klaim berbahaya tetapi masih terjual bebas di pasaran. Management control meliputi action result dan people control.
Dilihat dari action controlnya BPOM kurang melakukan pengawasan yang ketat terhadap segala produk yang masuk. Mungkin karena terbatasnya dana yang dikucurkan oleh pemerintah. Akan tetapi sebenarnya hal tersebut tidak boleh menjadi halangan BPOM dalam meningkatkan kinerjanya. Seharusnya dengan keterbatasan dana yang ada, BPOM dapat memanfaatkannya seoptimal mungkin agar tercipta keselarasan antara kualitas kerja dengan tujuan yang ingin di capai diantaranya adalah pelayanan dan perlindungan konsumen. Menurut saya, BPOM harus memperbaiki regulasi yang telah ada dengan memperketat setiap aliran barang yang masuk dalam pengawasan baik impor maupun lokal. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung lebih menitikberatkan pada aspek penelitian dan pengembangan produk yang akan beredar dengan tujuan keamanan. Pengawasan secara tidak langsung dapat dilakukan oleh BPOM dengan memberikan penyuluhan maupun bimbingan secara rutin kepada masyarakat tentang unsur-unsur berbahaya yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia karena dapat mengganggu kesehatan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengetahui lebih dini setiap unsur produk. Dengan penyuluhan diharapkan masyarakat lebih jeli dan waspada terhadap segala produk karena BPOM tidak mungkin melakukan tugasnya 100 %, apalagi hanya dengan 30 BPOM yang tersebar di Indonesia. BPOM harus mengembangkan pusat penelitian terpadu di dalam organisasi dengan tujuan supaya mudah terdeteksinya unsur-unsur, sehingga produk yang beredar di jamin aman dan tidak akan ditarik dari peredaran karena ada unsur yang belum teridentifikasi.
Di pandang dari segi people controlnya, selama ini BPOM kurang melibatkan dimensi koordinasi atau adanya “miscommunication” antar bagan dalam organisasi maupun antara BPOM yang satu dengan BPOM yang lain. Sehingga seolah-olah tidak terjalin kerja sama antara BPOM yang ada di daerah. Hal ini menyebabkan sulitnya BPOM melaksanakan tugasnya dalam pengawasan. People control mungkin dapat di perbaiki dengan usaha BPOM dalam mengevaluasi setiap pegawai, memberikan keahlian khusus kepada karyawan agar dapat mengantisipasi kebobolan.
Jika dilihat dari result controlnya, selama ini BPOM hanya melakukan evaluasi setiap 3 bulan untuk obat generic dan 6 bulan untuk obat yang baru masuk pasar. Mungkin hal inilah yang menyebabkan BPOM mengalami kebobolan. Seharusnya evaluasi tidak dilakukan dalam rentang waktu yang cukup lam. Komitmen yang ada harusnya dapat membuat BPOM lebih tanggap terhadap setiap produk karena sangat dimungkinkan dalam waktu kurang dari 3 bulan banyak produk baru yang sudah beredar, apalagi jika produk tersebut ilegal, tanpa melalui pemeriksaan BPOM terlebih dahulu.
Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa BPOM kurang memperhatikan management control system dalam organisasinya. Dilihat dari sisi action, people dan result control masih ada tumpang tindih bisa dikatakan “mismanagement”. Sebenarnya kesalahan tersebut bukan sepenuhnya menjadi tanggungan BPOM. Karena peredaran suatu barang juga merupakan kewenangan Bea Cukai, Menteri perdagangan dan perindustrian.
Seharusnya setiap organisasi yang terkait dapat menjalin kerja sama secara lebih intent agar pengawasan lebih mudah dilakukan. Selain itu, semestinya pemerintah memberikan perhatian yang khusus kepada BPOM dengan mencadangkan anggaran dari APBN untuk peningkatan kinerja BPOM. Mengingat BPOM merupakan badan yang sangat penting dan dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat umum.
October 4th, 2007 at 11:25 am
Kontrol Kran Air
Coba kita perhatikan kalau pergi ke suatu tempat usaha atau perusahaan. Tempat usaha atau perusahaan bisa dari restoran, mini-market, hypermarket, tempat foto copy, bank, pabrik, kantor pelayanan publik atau apa pun juga. Baik dan buruknya kontrol manajemen dari tempat yang bersangkutan akan kelihatan dari hal-hal yang kecil dimana manajemen yang baik akan memiliki kontrol hingga hal-hal yang terkecil dan banyak orang tidak pedulikan. Terkadang menjadi sebuah hal yang lazim saat kita lihat kondisi gedung-gedung mulai lusuh, pelayanan dari petugas yang tampak loyo daan tidak bersemangat, toiletnya tidak bersih serta kran air tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ya memang secara garis besar hal remeh yang sering dilupakan dalam kontrol manajemen adalah masalah kebersihan.. Salah satu hal yang patut kita lihat amati adalah Kran Air. Kalau kita ketahui secara global bahwa dari seluruh air yanga ada di bumi, 97% adalah air laut. Dimana 3% sisanya adalah air tawar dan hanya 1% saja yang tersedia untuk digunakan seluruh manusia. Tetapi memang hal ini harus selalu diingatkan karena kita selalu lupa kalau belum ada bencana. Kelihatannya memang sangat mudah untuk mendapatkan air. Dimana-mana dibuat sumur air yang memompa air terus-menerus tanpa adanya resapan air yang menggantikan. Apa kita peduli untuk hal itu.? Surat kabar “Suara Pembaruan” pernah memuat “Cilacap mulai krisis air” dan “Air Bendungan di Pemalang Jawa Tengah hampir kering.” Untuk anda yang ada di daerah lain, apalagi kota besar, apa peduli dengan air? Anda memang harus merasakan dan melihat sendiri keadaan tempat yang benar-benar kesulitan air. Bagaimana masyarakat harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk seember air. Jangan pun untuk mandi, air untuk minum dan makan juga susah. Sementara itu kita yang tinggal di kota besar dengan seenaknya saja memakai air dan membiarkan air tersebut bocor. Jangan kira air yang bocor itu akan terserap lagi ke tanah. Tapi air yang sudah ke pipa air akan akhirnya ke got, yang akhirnya terbuang ke sungai dan tidak terserap oleh tanah. Banyak dari kita yang begitu tidak peduli dengan air yang bocor. Jangankan karyawan yang pikir itu hanya duit perusahaan yang hilang, tetapi pemilik perusahaan pun banyak yang pikir itu hanya uang kecil jadi tidak perlu banyak pusing. Tetapi intinya bukan pada uang, tetapi lingkungan. Bayangkan bila rata-rata bocor tersebut adalah satu tetes per detik, maka hasilnya adalah pemborosan 25 Liter air per hari dan akhirnya adalah 10.000 Liter per tahun. Sesuatu yang fantastis bukan? Kalau setiap kantor atau restauran seperti itu, anggap ada 1000 tempat saja yang bocor sudah menjadi 10 juta liter terbuang percuma. Dalam keadaan ini pihak manajemen harus melakukan sebuah konterol dengan lebih mengoptimalkan kinerja karyawan maupun pekerja pada bagian kebersihan untuk bekerja secara lebih baik dan teliti, segera melaporkan bila terjadi kebocoran kran agar bisa diperbaiki. Serta memberikan semacam tulisan yang tertera di dinding sebagai cara untuk menggugah kesadaran diri para pengguna agar tidak boros. Pada akhirnya bukan masalah manajemen. Itu hanya sebagai tolak ukur dimana manajemen yang baik akan berpikir panjang dan tidak egois sehingga akan memikirkan kepentingan banyak orang. Sekarang perusahaan diharuskan untuk membuat program Corporate Social Responsibility (CSR). Itu seperti menjadi satu jargon yang hebat. Memang pada hakikatnya suatu kontrol dimulai dari hal yang simple,sederhana dan terlihat remeh-temah. Namun dari kontrol yang kecil seperti ini maka akan tercipta suatu perubahan. Perubahan pada dasarnya bukanlah menerapkan teknologi, metode, struktur atau manajer-mnajer baru. Perubahan pada dasarnya adalah mengubah cara manusia dalam berpikir dan berperilaku. Tidak usah jauh-jauh menyelamatkan lingkungan, coba dari hal-hal yang kecil dulu. Kalau kita adalah karyawan suatu perusahaan, bantu perusahaan kita dan laporkan semua kran yang bocor. Kalau kita pemilik perusahaan, kita harus mulai mengkontrol semua bagian dengan lebih teliti. Menghilangkan kebocoran air di perusahaan tidak akan membuat kita dipandang hebat,. Tetapi kita harus sadar bahwa kita sudah membantu lingkungan, dan kita boleh bangga.
October 4th, 2007 at 12:36 pm
REFORMASI PENDIDIKAN MELALUI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Beberapa tahun lalu, generasi muda Indonesia mampu merebut juara di pentas dunia dalam bidang ilmu pengetahuan. Mereka menjuarai perlombaan Olimpiade Sains yang diikuti 181 peserta dari 30 negara. Prestasi yang diraih itu, buah hasil dari kerja keras mereka, yang menjadi barometer keberhasilan proses pendidikan di Indonesia. Proses pendidikan yang mengarah pada kemajuan global dapat diraih melalui pendidikan yang efektif, bermutu, dan merata.
Saat ini, sistem pendidikan di Indonesia secara keseluruhan berada pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, banyak lembaga pendidikan yang menjalankan praktik komersialisasi, namun di sisi lain pendidikan diharapkan mampu merambahi warga kurang mampu.
Krisis ekonomi sudah berlangsung lama yang membebani kehidupan masyarakat, tampaknya tak segera kunjung pulih karena kemandekan kinerja pemerintahan khususnya di bidang pendidikan. Salah satu penyebabnya, masalah birokrasi. Birokrasi pendidikan dipandang sebagai mesin pengaturan siswa di sekolah serta mahasiswa di perguruan tinggi.
Apa yang diatur dan bagaimana mengaturnya, bergantung pada keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah. Berbagai kebijakan yang beragam menjadi penyebab kemandekan sistem pendidikan nasional, seiring pasang rombak pergantian pejabat pemerintah yang menaungi departemen pendidikan dalam membuat kebijakan pendidikan baru, dan usaha merekonstruksi serta menyelaraskan kebijakan yang lama.
Birokrasi pada institusi pendidikan memengaruhi kondisi sosial masyarakat, untuk terbebas dari jurang kemiskinan. Situasi ini sudah mulai terasa pada kenyataan masyarakat kini, di mana pendidikan dirasakan mahal karena sebagian besar masyarakat berada dalam kondisi kurang mampu secara ekonomis. Jika pendidikan hanya dapat dijangkau kalangan masyarakat atas, besar kemungkinan akan terjadi kesenjangan sosial di antara warga negara.
Kecenderungan privatisasi institusi pendidikan sebagai komoditas, karena kurangnya perhatian akan kesejahteraan para tenaga pengajar. Pendidikan sejati merupakan wujud pelayanan publik, sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar. Berkenaan dengan hak asasi belajar dan mengajar guna menunjang terlaksananya pendidikan yang berkualitas, diperlukan guru dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta terwujudnya hak guru untuk mengajar dan hak murid untuk belajar.
Karena itu, pemerintah hendaknya memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai serta sarana proses belajar-mengajar yang efektif, sehingga guru dapat melaksanakan tugas mengajar dan murid dapat belajar dalam situasi kondusif guna mencapai pendidikan efektif. Pendidikan efektif juga harus dibarengi dukungan infrastruktur yang memadai, seperti pengalokasian pungutan biaya untuk perbaikan sekolah rusak, membangun fasilitas olah raga, perpustakaan dan laboratorium penelitian.
Pendidikan harus bebas dari segala pungutan biaya, terutama untuk pendidikan dasar anak-anak berusia dini. Konvensi PBB mengenai hak-hak anak yang mensyaratkan, kepentingan terbaik anak perlu memperoleh perhatian utama dalam setiap perkara yang menyangkut kebutuhan dasarnya terutama dalam hak memperoleh pendidikan. Untuk lebih merangsang proses kognitif siswa, program beasiswa juga harus terus diberikan pemerintah kepada siswa-siswi kreatif dan berprestasi.
Pendidikan kini makin terbuka seiring pesatnya perkembangan sistem informasi dan komunikasi, serta didukung oleh kekuatan Iptek dan globalisasi. Ketertinggalan di bidang pendidikan tidak dapat dielakkan lagi, yang menuntut kegiatan pendidikan formal, non-formal maupun informal yang perlu ditangani secara profesional.
Untuk mewujudkan program pendidikan nasional lewat kebijakannya, pemerintah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk mendorong kemandirian sekolah, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai standar nasional dan internasional. Masalah yang mendesak dipecahkan, mencakup rendahnya pemerataan pendidikan, rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan dan lemahnya manajemen pendidikan.
Pemerintah harusnya lebih tegas mengatur maraknya bangku yang ditawarkan perguruan tinggi negeri (PTN) melalui program mandiri, yang sumbangan uang masukannya mencapai belasan bahkan puluhan juta rupiah. Ini mencerminkan PTN mengejar setoran bukannya mengejar perbaikan kualitas pendidikan.
Sekarang pun, pemerintah hanya melakukan rencana jangka pendek yang bersifat reaktif, tanpa kebijakan atau sistem yang mengikat untuk jangka waktu lama. Padahal, melalui kebijakan manusia Indonesia menjadi manusia yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, dipadukan latar belakang kompleksitas ragam budaya. Pendidikan juga diibaratkan lilin yang bersinar terang, yang mampu menerangi gelap malam. Pendidikan jalan keluar dari segala dekadensi moral yang dialami setiap bangsa.
Di masa depan, dunia pendidikan kita menghadapi tantangan besar, pertama untuk mempertahankan hasil prestasi yang telah dicapai. Kedua, bagaimana institusi pendidikan menghadapi era globalisasi, dan ketiga melakukan perubahan dan penyesuaian sistem, yang mendukung proses pendidikan yang lebih demokratis.
Saatnya kita memikirkan nasib pendidikan jauh ke depan, dan menciptakan sejarah sendiri secara sadar dan pasti. Meski dengan segala kesulitan, pendidikan memiliki harapan menjadi pilar utama sebagai tolak ukur keberhasilan suatu negara.
Pembenahan komprehensif pada taraf pendidikan nasional dan segera akan kita raih sistem pendidikan yang akuntabel pada upaya pembenahan pendidikan bangsa, sebagai infrastruktur pengembangan SDM. Sehingga para generasi muda bisa melanjutkan tongkat estafet prestasi di berbagai bidang yang mengharumkan nama bangsa.
October 4th, 2007 at 2:54 pm
PEMBOBOLAN BANK
Beberapa tahun belakangan marak sekali kasus yang terjadi mengenai pembobolan Bank, kasus yang dapat merusak kepercayaan masyarakat pada Bank dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi yang kita capai saat ini. Lalu bagaimana kasus ini dapat terjadi dan mengapa kasus ini selalu berulang, apakah pihak Bank tidak menerapkan management control system yang baik ataukah tindakan hukum yang dijatuhkan dalam kasus ini tidak membuat jera pengusaha???
Kasus yang baru saja terjadi adalah kasus pembobolan yang terjadi di Bank BRI, belum juga tuntas kasus penanganan kasus Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun, perbankan Indonesia kembali dihebohkan dengan kasus serupa yang terjadi di Bank BRI. Bank yang baru saja masuk lantai bursa itu kebobolan Rp 294 milyar pada September 2003.
Agak berbeda dengan kasus di Bank BNI yang menggunakan modus letter of credit (L/C) fiktif, apa yang terjadi di BRI merupakan kasus pelanggran prosedur yang terkait dengan pemberian pinjaman dengan jaminan deposito dan pencairan dana yang diterima BRI melalui Real Time Gross Settiement (RTGS)
Kasus pembobolan tersebut tersebut terjadi di Kantor Cabang BRI Senen, Kantor Cabang Pembantu Tanah Abang, dan Kantor Cabang Pembantu Surya Kencana, Bogor. Kantor Cabang BRI Senen terkait dengan pemberian pinjaman dengan jaminan deposito dan pencairan dana yang diterima BRI melalui RTGS.
Kasus di Kantor Cabang Pembantu Tanah Abang adalah pelanggaran prosedur pencairan dana yang diterima melalui RTGS dan di Kantor Cabang Pembantu Surya Kencana Bogor berkaitan dengan pemberian pinjaman dengan jaminan deposito.
Memang kasus pembobolan BRI lebih cepat diketahui dan dilaporkan ke otoritas pengawasan, ketimbang kasus di Bank BNI. Malah dalam prospektus yang diumumkan ke publik dalam rangka penawaran saham perdana BRI, manajemen BRI telah memaparkan mengenai risiko operasional tersebut sekaligus langkah-langkah litigasinya.
Selain menggunakan modus pemberian pinjaman dengan menggunakan jaminan deposito dan pencairan dana yang diterima BRI melalui Real Time Gross Settlemennt ( RTGS), ada pula modus lain yang digunakan para pembobol bank yakni dengan cara mengajukan kredit dengan agunan dokumen palsu. Dokumen yang dipalsukan anatara lain akta pendirian perusahaan, akta pemberian hak tanggumgan, dan surat kuasa memberikan hak tanggungan Biasanya para pembobol mengajukan kredit dengan dokumen agunan palsu milik orang lain yang kebetulan berutang uang padanya
Kasus pembobolan Bank memang bukan hanya kali ini terjadi. Dulu sebelum krisis, kasus serupa seringkali terjadi. Ironisnya, setelah program rekapitalisasi dan penyehatan perbankan berjalan selama lima tahun terakhir ini, kasus pembobolan Bank masih saja terulang tindakan tercela tersebut sulit terjadi tanpa kerja sama dengan orang dalam.. Ini menunjukkan perbankan Indonesia masih dihuni oleh oknum-oknum yang memiliki moral rendah . Jika oknum perbankan tersebut dibiarkan, kasus pembobolan Bank bukan tidak mungkin masih akan terjadi di kemudian hari sehingga bisa mengganggu perekonomian nasional.
Menurut mentri keuangan salah satu cara yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini agar tidak berulang adalah agar para pengelola bank untuk segera membenahi dan meningkatkan sistem pengawasan internal bank, serta lebih selektif dalam menerima nasabah bank dan mengutamakan nasabah yang memiliki reputasi yang baik. Namun dalam hal ini sulit bagi BI untuk mencegah terjadinya kasus pembobolan Bank apabila ada keterlibatan orang dalam. Jika aturan main dari BI dilaksanakan manajemen bank, kasus pembobolan Bank itu sebenarnya tidak akan terjadi. efek pembobolan Bank terhadap kepercayaan masyarakat atas bank memang masih kecil karena program penjaminan masih berlaku. Tetapi jika nanti program penjaminan perlahan dikurangi, bisa menimbulkan rush yang besar. Bank Indonesia (BI) perlu membuat regulasi yang lebih ketat bagi pengelola Bank untuk menghindari kasus serupa muncul kembali. Demikian juga internal perbankan sendiri, harus membuat mekanisme uji kepatutan dan kelayakan bagi pejabat-pejabat Bank minimal untuk yang setingkat kepala cabang.
Kunci pengungkapan kasus pembobolan uang negara di Bank, selain mengungkap kasus secara terbuka dan menyeluruh serta melakukan penindakan hukum secara tak pandang bulu.
Faktor lainnya adalah pengungkapan aliran dana dari para pihak yang mendapatkan kucuran dana dari pembobolan uang negara melalui L/C palsu itu Kalau aliran dana itu bisa dibeberkan, maka publik bisa mengetahui siapa saja yang ikut terlibat, sehingga aparat Kejaksaan Agung dan kepolisian tidak bisa mengelak untuk menjerat para pelaku dan pihak-pihak lainnya.
October 4th, 2007 at 4:18 pm
Hindari Korupsi Lewat Pengendalian Internal
Tidak berjalannya fungsi dan proses pengendalian internal dalam suatu organisasi baik swasta maupun pemerintahan, merupakan penyebab utama terjadinya berbagai macam penyimpangan dan penyelewengan harta dan kekayaan negara. Hal ini pula yang telah menyebabkan korupsi menyebar dan mengakar di negara ini. Tidak heran, gaung korupsi pun telah menempatkan Indonesia, sebagai negara terkorup no. 4 di dunia.
“Pengendalian Intern organisasi yang buruk penyebab utama Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di dunia,” maraknya korupsi di institusi ini disebabkan fungsi pengendalian intern (internal control), tidak berlangsung sesuai yang seharusnya dilaksanakan. Padahal, pengendalian internal suatu proses dari aktivitas operasional organisasi, dan merupakan bagian integral dari proses manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.
“Buruknya lingkungan pengendalian intern (control environment) organisasi, tidak dipatuhinya hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini berakibat tidak efektifnya birokrasi, serta inefisiensi”
Dengan begitu, ketidakpatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta lingkungan pengendalian intern yang buruk dapat disebut sebagai kontributor utama terhadap maraknya kasus korupsi di Indonesia. “Korupsi, kolusi, telah menjalar di semua sendi-sendi kehidupan di Indonesia ini, dengan pelaku antara lain di jajaran eksekutif, legislatif, penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan), konglomerat, serta berbagai lembaga,”
Pernyataan pengendalian
Karena itu, untuk mengeliminasi tindak korupsi di negara ini, maka disarankan, semua pejabat publik wajib membuat pernyataan untuk melaksanakan pengendalian intern dalam organisasinya. Para penegak hukum pun harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan para pimpinan organisasi selaku pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengendalian intern organisasi harus memberikan keteladanan kepada para anak buah mereka dan pejabat publik wajib membuat pernyataan untuk melaksanakan dan menjaga dengan baik, mengenai pengendalian intern dalam organisasi atau membuat kontrak politik.
Pengendalian internal merupakan salah satu perwujudan dari sistem tata kelola perusahaan (good corporate governance), yang memang sudah seharusnya segera diimplementasikan sepenuhnya pada kalangan perusahaan, NGO (Organisasi Nonpemerintah), organisasi nirlaba, dan institusi lainnya.
Ada lima prinsip good corporate governance (GCG) yang harus dipenuhi guna mengeliminasi praktik korupsi di negara ini. Yakni, pertama, transparansi, yang berarti adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan, dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai organisasi.
Kedua, kemandirian, yang terkait dengan kondisi di mana organisasi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.
Ketiga, akuntabilitas, yang diartikan adanya kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban, sehingga pengelolaan organisasi terlaksana secara efektif. Keempat, pertanggungjawaban, yang dalam hal ini kesesuaian di dalam pengelolaan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Terakhir adalah kewajaran, yaitu keadaan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders, yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.
October 4th, 2007 at 4:27 pm
Sistem Pengendalian Intern pada Bank Niaga
Sistem pengendalian intern menilai dan menangani risiko-risiko penting berdasarkan proses yang sedang berjalan yang bertujuan untuk mencapai perbaikan yang berkesinambungan di berbagai aspek dari sistem pengendalian intern tersebut. Akan tetapi, ada batasan-batasan yang melekat pada setiap sistem pengendalian internal, dan sistem tersebut dibentuk untuk mengelola dan mengawasi risiko secara wajar, bukan menghapuskannya. Jadi sistem-sistem ini hanya dapat menyediakan jaminan yang wajar, bukan jaminan yang pasti, terhadap kesalahan pernyataan, kerugian, atau kejadian tak terduga.
Elemen-elemen utama yang digunakan untuk mencapai tujuan pengendalian intern Bank:
• Operasional yang efektif dan efisien
• Laporan keuangan yang dapat dipercaya
• Ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
• Melindungi aktiva
Pengendalian Lingkungan
Pengendalian lingkungan mempengaruhi sejarah dan budaya Bank Niaga, pembentukan organisasinya, dan membangun kesadaran akan pengendalian terhadap para karyawan. Dapat dibuktikan dengan kode etika yang telah dibuat dan dilaksanakan serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan praktek usaha, konflik kepentingan dan pemisahantugas.
Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dikembangkan dan digunakan untuk memastikan dilaksanakannya arahan manajemen.
Penilaian Risiko/Manajemen Risiko
Salah satu tujuan utama manajemen risiko adalah untuk memastikan tercapainya tujuan bank secara keseluruhan dengan risiko yang kecil. Untuk meningkatkan sistem manajemen risiko, kegiatan dan proses berikut ini telah dilaksanakan:
• Penyusunan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.
• Penyusunan Manual sebagai petunjuk pelaksanaan semua kegiatan dan produk.
• Pengembangan batasan-batasan untuk memastikan agar kegiatan yang berisiko tetap berada dalam batas-batas yang dapat diterima sementara kegiatan usaha berjalan terus.
• Pembentukan Komite Risiko di tingkat Dewan (6 komite).
Pembentukan Grup Manajemen Risiko sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan manajemen risiko, untuk mensosialisasikan manajemen risiko di kantor pusat dan kantor cabang serta mengembangkan metode dan alat manajemen risiko. Pengembangan metode merupakan suatu kegiatan proaktif untuk mengantisipasi potensi kerugian yang dihadapi oleh Bank.
Informasi dan Komunikasi
Mekanisme pengumpulan informasi yang berhubungan dengan kegiatan operasional, laporan keuangan dan informasi yang berhubungan dengan kepatuhan memungkinkan Bank menjalankan dan mengontrol usahanya yang dibentuk oleh manajemen. Pertemuan-pertemuan rutin juga dilaksanakan untuk meningkatkan penyebaran informasi dan komunikasi.
Pemantauan
Sistem pengendalian intern dipantau terus-menerus untuk mengevaluasi kinerja sistem tersebut. Kualitas pemantauan intern yang rendah diidentifikasi melalui kaji ulang secara terus-menerus dan pada saat proses audit terhadap kegiatan-kegiatan manajemen dan pengawasan. Kekurangan yang mempengaruhi tercapainya tujuan perseroan dilaporkan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi.
Secara berkala, Grup Manajemen Risiko mempublikasikan profil risiko bank secara menyeluruh dan melaporkannya langsung kepada Dewan.
Audit Internal
Fungsi Audit Internal mengacu pada rencana audit tahunan yang telah disetujui oleh Komite Audit. Audit Internal secara independen menilai kecukupan kontrol internal, keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola di dalam grup dan bertanggung jawab langsung kepada Komite Audit dan Direksi.
October 4th, 2007 at 4:45 pm
MENGENAL ISO 14001 SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
Ketika perusahaan beroperasi, maka proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut berpotensi untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Pada prinsipnya dampak yang timbul dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu dampak bio-kimia-fisik dan dampak sosial. Contoh dari dampak bio-fisik-kimia misalnya pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan keanekaragaman hayati, atau pengurangan cadangan air tanah. Semua jenis dampak ini akan memberikan resiko yang mempengaruhi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Misalnya pencemaran air yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan, akan memberikan resiko pertanggungjawaban dalam bentuk tuntutan pidana dan tuntutan perdata, apakah tuntutan tersebut dari pemerintah, masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Ketika perusahaan berupaya untuk menerapkan ISO 14001, maka perusahaan tersebut telah memiliki komitmen untuk memperbaiki secara menerus kinerja lingkungannya. Namun, satu hal perlu dingat bahwa ISO 14001 merupakan standar yang memadukan dan menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan lingkungan hidup. Sehingga, upaya perbaikan kinerja yang dilakukan oleh perusahaan akan disesuaikan dengan sumberdaya perusahaan, apakah itu sumberdaya manusia, teknis, atau finansial.
Adakalanya, perbaikan kinerja lingkungan tidak dapat dicapai dalam waktu singkat karena keterbatasan finansial. Misalnya, sebuah perusahaan yang proses bisnisnya menimbulkan limbah cair yang mencemari lingkungan berupaya untuk menerapkan ISO 14001 di perusahaannya. Setelah kajian dilakukan, ternyata keterbatasan finansial membuat perusahaan tersebut sukar untuk mengelola limbahnya sehingga mencapai baku mutu limbah cair yang disyaratkan oleh pemerintah. Berdasarkan analisis finansial, ternyata perusahaan tersebut baru akan mampu membangun sistem pengolahan limbah yang memadai kira-kira beberapa tahun ke depan. Sehingga sebelum masa tersebut terlampaui, perusahaan tidak akan pernah memenuhi baku mutu lingkungan. Namun, bila perusahaan tersebut mengembangkan sistem manajemen lingkungan yang memenuhi persyaratan ISO, maka perusahaan tersbut bisa saja memperoleh sertifikat ISO 14001. Perusahaan lain, yang kinerja lingkungannya telah memenuhi baku mutu namun EMS-nya tidak memenuhi persyaratan tidak akan memperoleh sertifikat ISO 14001.
Uraian di atas menunjukkan bahwa pada prinsipnya, penerapan ISO 14001 tidak berarti tercapainya kinerja lingkungan dalam waktu dekat. Sertifikat EMS dapat saja diberikan kepada perusahaan yang masih mengotori lingkungan. Namun, dalam EMS terdapat persyaratan bahwa perusahaan memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan secara menerus (continual improvement). Dengan perbaikan secara menerus inilah kinerja lingkungan akan sedikit demi sedikit diperbaiki. Dengan kata lain ISO 14001 bersifat conformance (kesesuaian), bukan performance (kinerja)
ISO 14001 merupakan standar lingkungan yang bersifat sukarela (voluntary). Standar ini dapat dipergunakan oleh oleh organisasi/perusahaan yang ingin:
· menerapkan, mempertahankan, dan menyempurnakan sistem manajemen lingkungannya
· membuktikan kepada pihak lain atas kesesuaian sistem manajemen lingkungannya dengan standar
· memperoleh sertifikat
Beberapa manfaat penerapan ISO adalah:
· menurunkan potensi dampak terhadap lingkungan
· meningkatkan kinerja lingkungan
· memperbaiki tingkat pemenuhan (compliance) peraturan
· menurunkan resiko pertanggungjawaban lingkungan
· sebagai alat promosi untuk menaikkan citra perusahaan
Selain manfaat di atas, perusahaan yang berupaya untuk menerapkan ISO 14001 juga perlu mempersiapkan biaya-biaya yang akan timbul, diantaranya:
· waktu staf atau karyawan
· penggunaan konsultan
· pelatihan
Standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan telah diterbitkan pada bulan September 1996, yaitu ISO 14001 dan ISO 14004. Standar ini telah diadopsi oleh pemerintah RI ke dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi SNI-19-14001-1997 dan SNI-19-14001-1997.
ISO 14001 adalah Sistem manajemen lingkungan yang berisi tentang spesifikasi persyaratan dan panduan untuk penggunaannya. Sedangkan ISO 14004 adalah Sistem manajemen lingklungan yang berisi Panduan-panduan umum mengenai prinsip, sistem dan teknik-teknik pendukung.
Elemen ISO 14001
ISO 14001 dikembangkan dari konsep Total Quality Management (TQM) yang berprinsip pada aktivitas PDCA (Plan - Do - Check - Action), sehingga elemen-elemen utama EMS akan mengikuti prinsip PDCA ini, yang dikembangkan menjadi enam prinsip dasar EMS, yaitu:
· Kebijakan (dan komitmen) lingkungan
· Perencanaan
· Penerapan dan Operasi
· Pemeriksaan dan tindakan koreksi
· Tinjauan manajemen
· Penyempurnaan menerus
Pada prinsipnya, keenam prinsip ISO 14001 - Environmental Management System diatas dapat dibagi menjadi 17 elemen, yaitu:
· Environmental policy (kebijakan lingkungan): Pengembangan sebuah pernyataan komitmen lingkungan dari suatu organisasi. Kebijakan ini akan dipergunakan sebagai kerangka bagi penyusunan rencana lingkungan.
· Environmental aspects (aspek lingkungan): Identifikasi aspek lingkungan dari produk, kegiatan, dan jasa suatu perusahaan, untuk kemudian menentukan dampak-dampak penting yang timbul terhadap lingkungan.
· Legal and other requirements (persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lain): Mengidentifikasi dan mengakses berbagai peraturan dan perundangan yang terkait dengan kegiatan perusahaan.
· Objectives and targets (tujuan dan sasaran): Menetapkan tujuan dan sasaran lingkungan, yang terkait dengan kebijakan yang telah dibuat, dampak lingkungan, stakeholders, dan faktor lainnya.
· Environmental management program (program manajemen lingkungan): rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran
· Structure and responsibility (struktur dan tanggung jawab): Menetapkan peran dan tanggung jawab serta menyediakan sumber daya yang diperlukan
· Training awareness and competence (pelatihan, kepedulian, dan kompetensi): Memberikan pelatihan kepada karyawan agar mampu mengemban tanggung jawab lingkungan.
· Communication (komunikasi): Menetapkan proses komunikasi internal dan eksternal berkaitan dengan isu lingkungan
· EMS Documentation (dokumentasi SML): Memelihara informasi EMS dan sistem dokumentasi lain
· Document Control (pengendalian dokumen): Menjamin kefektifan pengelolaan dokumen prosedur dan dokumen lain.
· Operational Control (pengendalian operasional): Mengidentifikasi, merencanakan dan mengelola operasi dan kegiatan perusahaan agar sejalan dengan kebijakan, tujuan, dan saasaran.
· Emergency Preparedness and response (kesiagaan dan tanggap darurat): mengidentifikasi potensi emergency dan mengembangkan prosedur untuk mencegah dan menanggapinya.
· Monitoring and measurement (pemantauan dan pengukuran): memantau aktivitas kunci dan melacak kinerjanya
· Nonconformance and corrective and preventive action (ketidaksesuaian dan tindakan koreksi dan pencegahan): Mengidentifikasi dan melakukan tindakan koreksi terhadap permasalahan dan mencegah terulang kejadiannya.
· Records (rekaman): Memelihara rekaman kinerja SML
· EMS audits (audit SML): Melakukan verifikasi secara periodik bahwa SML berjalan dengan baik
· Management Review (pengkajian manajemen): Mengkaji SML secara periodik untuk melihat kemungkinan-kemungkinan peyempurnaan berkelanjutan
October 4th, 2007 at 5:04 pm
Rini Ismayani Warapsari C (NIM C1C005011)
SISTEM e-GP, MENEKAN KORUPSI 10 – 15 %
Pemerintah Indonesia setiap tahun kehilangan rata-rata Rp 63 triliun akibat korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Proses tender barang dan jasa selama ini sangat rentan korupsi dan kolusi antara panitia dan peserta lelang, serta tertutupnya akses bagi peserta dari daerah untuk mengikuti proses tender. Hal ini perlu dikendalikan melalui penerapan sistem yang transparan.
Untuk mengatasi korupsi proses pengadaan barang dan jasa, Pemerintah memasuki babak baru dengan mulai menerapkan sistem elektronik atau electronic government procurement (e-GP) di daerah. Untuk tahap awal, sistem ini diterapkan di Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, dan Jawa Timur. Sistem elektronik ini akan diuji coba pada akhir tahun ini, sebelum diterapkan awal 2008. Sistem ini akan menggantikan sistem Pemerintah yang semula masih manual.
Dalam proses e-GP, seluruh kalangan secara terbuka dapat mengakses proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga dapat menekan korupsi. Aturan pelaksanaan e-GP menunggu proses revisi Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selama belum ada payung hukum dan aturan multimedia (cyber law), tender masih diselenggarakan dengan memadukan proses elektronik dan manual. Tahap manual sebatas pengiriman dokumen melalui pos.
Penerapan e-GP sebenarnya sudah mulai diuji coba di Indonesia sejak 2006 pada 17 institusi di pemerintah pusat. Penerapan sistem tersebut mampu menghemat kerugian hingga Rp 9 triliun. Untuk itu, pemerintah optimis pelaksanaan sistem e-GP secara luas akan dapat semakin menekan biaya pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.
Penerapan sistem e-GP ini mampu menekan potensi korupsi dan hemat hingga 10 – 15 persen. Pada tahun 2006 pun, provinsi Sumatera Barat sudah menerapkan proses serupa untuk tujuh jenis tender.
Anggaran belanja barang pemerintah cenderung meningkat. Dengan alasan penghematan dan mengalihkan potensi anggaran ke belanja modal, anggaran belanja barang diturunkan dari Rp 62,52 triliun tahun 2007 menjadi hanya Rp 52,397 triliun tahun depan.
October 4th, 2007 at 5:07 pm
Tugas Terstruktur
Sistem Pengendalian Manajemen
Eva Oktaviani C1A005077
Sistem Pengendalian Manajemen adalah sebuah proses yang menjamin orang-orang dalam satu organisasi untuk menjalankan tujuan dan strategi organisasi. Setelah organisasi menentukan tujuan dan strategi yang akan dijalankan, maka dibutuhkan sebuah sistem yang dapat dijadikan alat kontrol dan alat ukur sejauh mana organisasi tersebut berjalan pada arah yang benar. Berikut ini adalah salah satu contoh di mana sebuah organisasi (dalam hal ini perusahaan) berhasil menerapkan Sistem Pengendalian Manajemen hingga berhasil tumbuh dan terus berkembang.
Pada tahun 1984, Zhang Ruimin mengambil alih Haier Group di Qingdao Cina, sebuah perusahaan alat pendingin (kulkas dan AC) yang nyaris bangkrut. Pada saat diambil alih, Haier Goroup memiliki total hanya aset sebesar 300.000 dolar AS, rugi bersih mencapai 178.000 dolar AS, total penjualan hanya 421.000 dolar AS, dan hanya 600 pegawai. Setelah 19 tahun, Haier Group meraksasa dengan aset 2 miliar dolar AS, laba bersih lebih dari 100 juta dolar AS, lebih dari 30.000 pegawai dan penjualan mencapai 9,2 miliar dolar AS di tahun 2003.
Segera setelah menguasai Haier Group, Zhang Ruimin (yang kenudian menjabat sebagai CEO) menentukan strategi utama jangka panjangnya yang dibagi menjadi tiga tahap. Pengembangan Merek, Ekspansi/Diversifikasi, dan Globalisasi. Untuk menjamin keberhasilan strategi tersebut, ia menerapkan sebuah sistem pengendalian manajemen yang disingkat OEC. Direktur HRD Haier Wang Yingmin menjelaskan kepanjangan OEC:
“O stands for Overall; E stands for Everyone, Everything, and Everyday; C stands for Control and Clear. OEC means that every employee has to accomplish the target work every day. The OEC management-control system aims at overall control of everything that every employee finishes on his or her job every day with a 1% increase over what was done the previous day.”
“O berarti Overall; E berarti Everyone, Everything and Everyday (setiap hari); dan C berarti Control dan Clear. OEC berarti bahwa semua pegawai harus menyelesaikan target pekerjaan setiap hari. Sistem pengendalian manajemen OEC ditujukan pada kontrol menyeluruh dari segala hal di mana semua pegawai menyelesaikan pekerjaannya setiap hari dengan peningkatan 1% dari apa yang telah dilakukan hari sebelumnya.”
Haier membentuk sebuah departemen yang bertugas membangun budaya perusahaan dengan mempromosikan dan mendidik para pegawai secara aktif. Sebuah buku pegangan setebal 80 halaman yang dicetak tentang Budaya Perusahaan Haier memasukkan 10 prinsip ini:
1.Semangat Haier : kami bekerja dengan rajin untuk melayani negara dan mengejar kesempurnaan melalui inovasi.
2.Gaya Kerja Haier : kami mengejar efisiensi operasional, merespon pasar dengan cepat, dan mengambil langkah segera demi memenuhi kebutuhan konsumen.
3.Prinsip Kepegawaian : setiap pegawai diberikan kesempatan untuk mengajukan diri untuk posisi yang tersedia.
4.Fokus Kualitas : Karyawan yang baik memproduksi prodak kualitas tinggi.
5.Motto Penjualan : kami membangun kredibilitas sebelum menjual produk.
6.Konsep Kompetisi Pasar : kami berkompetisi dengan nilai, bukan harga.
7.Konsep Layanan : pelanggan selalu benar.
8.Prinsip akuntabilitas manajemen 80/20 : manajemen bertanggung jawab 80% atas kesalahan bawahan.
9.Prinsip semangat Tim 10/10 : 10% orang dengan kinerja paling baik mesti membantu 10% orang dengan kinerja paling rendah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan.
10.Haier harus menjadi seperti laut : kami menerima semua orang berbakat dari seluruh dunia. Pegawai Haier harus berkualitas karena mereka adalah tulang punggung dan jaminan untuk pengembangan Haier di masa depan. Haier berkontribusi bagi kemanusiaan dan menjadi bagian dari keseluruhan masyarakat.
Demi penyempurnaan kontrol atas kualitas produk, Haier merancang sistem yang menjamin kualitas. Pada bulan April 1985, CEO Zhang Ruimin mengumpulkan seluruh pegawai Haier, lalu di depan mereka ia menghancurkan satu dari 76 kulkas yang tak lolos quality control dengan sebuah martil, diikuti oleh 76 orang pegawai yang bertanggung jawab atas buruknya kualitas kulkas-kulkas tersebut. Aksi simbolik ini membuat para pegawai menyadari betapa pentingnya kualitas produksi dan terbangunlah konsep bahwa produk berkualitas dibuat oleh pegawai yang berkualitas.
Sistem pengendalian manajemen OEC dan budaya perusahaan Haier memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut :
1.Fokus dan pemahaman pada nilai-nilai pelanggan, kualitas produk, efisiensi operasional, inovasi dan kecepatan merespon pasar.
2.Komitmen manajemen dan kepemimpinan untuk menciptakan sebuah “manajemen gaya baru” dan budaya kinerja.
3.Melibatkan manajemen dan para pegawai dalam membentuk sistem pengendalian manajemen OEC. Membiasakan mereka dengan OEC sehingga mereka merasa sebagai bagian darinya dan merasa memiliki sistem tersebut.
4.Mendidik manajemen dan para pegawai. Menggunakan seminar-seminar dan buletin mingguan perusahaan untuk menjelaskan strategi perusahaan, nilai pelanggan, manajemen OEC, dan menyebarkan gagasan bahwa setiap pegawai adalah unit bisnis strategis, agar para pegawai mengerti konsep-konsepnya dan memahami keuntungannya.
5.Menciptakan insentif-insentif yang menarik, dan meyakinkan para pegawai bahwa mereka akan dievaluasi dengan cermat sesuai dengan kinerjanya.
Sistem pengendalian manajemen OEC memiliki 3 subsistem yaitu:
1. Target Setting
Setiap bulan Desember, kantor pusat Haier menetapkan panduan dan tujuan yang hendak diraih tahun depan bagi tiap divisi dengan mempertimbangkan kinerja tahun lalu, ramalan permintaan pasar, tujuan jangka panjang, dan masukan dari tiap divisi.
2. Control, Checking dan Clearance
Tata kerja proses produksi, pengawasan dan pelaporan berjenjang dari tingkat paling bawah hingga tingkat paling atas dari mulai pembagian tugas hingga pengecekan terakhir di mana setiap pegawai bertugas, bertanggung jawab dan mengevaluasi sesuai porsinya.
3. Incentive Mechanism
Mekanisme pemberian insentif, di mana setiap pegawai diberi kompensasi (upah dan bonus) sesuai dengan kinerjanya. Untuk posisi lowong, para pegawai pada tingkat di bawahnya dipersilahkan mengajukan diri. Manajemen kemudian mempertimbangkan pegawai mana yang paling layak untuk mengisi posisi yang lowong berdasarkan kualitas dan kinerjanya.
Merchant dan Van der Stede dalam Management Control System (2003) menulis bahwa pengendalian (Controls) dapat berfokus pada Action Controls, Results Controls dan People Controls. Pertumbuhan dan perkembangan Haeier dapat dijadikan contoh kasus di mana pengendalian manajemen terutama dititikberatkan pada people (and cultural) controls. Pengandalian terlebih dulu dilakukan dengan membentuk budaya perusahaan yang kemudian diiringi dengan action controls dan results controls. Konsistensi pelaksanaan sistem pengendalian manajemen yang terencana dan terimplementasikan dengan baik telah membawa Haier menjadi perusahaan yang tumbuh dan berkembang dengan pesat.
October 4th, 2007 at 5:09 pm
Kontrol Pemerintah Terhadap Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara
“Kewajiban Maskapai Penerbangan Sipil dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia Terkait dengan Upaya Pemenuhan Keselamatan dan Keamanan Penumpang”
Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tujuan terselenggaranya penerbangan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat dengan mengutamakan dan melindungi penerbangan nasional, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pembangunan nasional serta mempererat hubungan antar bangsa.
Keselamatan merupakan prioritas utama dalam dunia penerbangan, tidak ada kompromi dan toleransi. Pemerintah berkomitmen bahwa “Safety is Number One” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992.Penyelenggaraan transportasi udara tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi masyarakat pengguna jasa transportasi udara yang dilayani dan juga kecenderungan perkembangan ekonomi global. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin membaik, peran Pemerintah yang semula sebagai penyedia jasa dan pelaku kegiatan ekonomi, akan berubah peran menjadi sebagai regulator.
Sebagai regulator, Pemerintah hanya bertugas menerbitkan berbagai aturan, melaksanakan sertifikasi dan pengawasan guna menjamin terselenggaranya transportasi udara yang memenuhi standar keselamatan penerbangan.Pemerintah telah mempunyai Program Nasional Keamanan Penerbangan Sipil (National Civil Aviation Security Programme) yang bertujuan untuk keamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan dan keberlanjutan penerbangan sipil di Indonesia dengan memberikan perlindungan terhadap penumpang, awak pesawat udara, pesawat udara, para petugas di darat dan masyarakat, dan instalasi di kawasan bandar udara dari tindakan melawan hukum.
Pemerintah memandang perlunya paradigma baru bahwa keselamatan penerbangan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Perusahaan Penerbangan dan Masyarakat pengguna jasa.Terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;
b. PP Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Civil Aviation Safety Regulation (CASR) part 135;
d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Civil Aviation Safety Regulation (CASR) part 121;
e. Peraturan Menteri Perhubungan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan penerbangan;
f. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan penerbangan.
Sebagai langkah konkrit ke depan sesuai dengan ketentuan ICAO yang baru, Pemerintah telah memberlakukan Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System/ SMS) di bidang penerbangan.
Sistem Manajemen Keselamatan (SMS) adalah suatu sistem monitoring yang berupa tim atau organisasi di dalam suatu perusahaan penerbangan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang memonitor kinerja keselamatan dari perawatan dan pengoperasian serta memprediksi suatu bahaya, menganalisa resiko dan melakukan tindakan pengurangan resiko tersebut dengan membahas perihal keselamatan secara berkala yang dipimpin oleh Presiden Direktur Perusahaan Penerbangan sebagai pemegang komitmen safety.
Pemerintah melakukan revisi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Keselamatan Penerbangan/CASR untuk memasukkan persyaratan Sistem Manajemen Keselamatan berupa tanggung jawab keselamatan oleh Presiden Direktur, sistem mengidentifikasi bahaya, menganalisa resiko dan tindaklanjut mengurangi resiko, kewajiban melakukan evaluasi keselamatan secara berkala, indikator keselamatan, internal evaluasi, emergency response plan yang dituangkan dalam safety manual airline.
Perusahaan penerbangan menyiapkan safety manual sesuai dengan persyaratan CASR dan dilaksanakan secara konsisten serta menentukan komitmen keselamatan (safety) kepada Pemerintah dengan menetapkan safety target yang dapat diterima (acceptable safety).
Kewajiban Maskapai Penerbangan
Di dalam amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001, Menteri Perhubungan telah menetapkan Program Pengamanan Penerbangan Sipil yang terdiri dari Program Pengamanan Bandar Udara dan Program Pengamanan Perusahaan Angkutan Udara.
Berdasarkan Program Pengamanan Perusahaan Angkutan Udara, dalam pengoperasiannya setiap maskapai diwajibkan membuat Airline Security Programme (ASP) dan Airline Manual (AM) yang memuat antara lain:
a. Prosedur pengoperasian pesawat udara
b. Personil pesawat udara
c. Fasiltas peralatan pesawat udara
d. Airline Contingency Plan (untuk ASP)
e. Airline Emergency Plan (untuk Airline Manual)
Bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan penumpang di udara antara lain:
a. Menjamin bahwa sarana transportasi yang disediakan memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan secara konsisten dan terus menerus
b. Secara konsisten dan terus menerus melakukan pengawasan dengan melakukan pengecekan terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan dan peraturan keselamatan penerbangan yang berlaku;
c. Penegakan hukum secara konsisten terhadap pelanggaran pemenuhan regulasi secara admnisistrsi berupa pencabutan sertifikat.
Sedangkan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain :
a. Monitoring secara kontinyu terhadap pelaksanaan kegiatan usaha jasa angkutan udara. Berdasarkan hasil monitoring tersebut dilakukan analisa dan evaluasi agar dapat diketahui apakah terdapat penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemui adanya penyimpangan atau pelanggaran, akan diberikan peringatan untuk tindakan korektif sampai dengan 3 kali, untuk selanjutnya diambil tindakan administratif sampai dengan memberikan sanksi (pencabutan izin rute, pencabutan izin usaha), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Terkait dengan operasional pesawat udara, bagi perusahaan yang armadanya tidak memenuhi syarat kelaikan terbang maka akan di grounded dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
b. Pemerintah melakukan pengawasan dengan tahapan :
Tahap I
Melaksanakan proses sertifikasi sesuai dengan persyaratan keselamatan penerbangan terhadap organisasi operator, organisasi perawatan pesawat udara, organisasi pabrikan, organisasi pendidikan kecakapan, personil penerbangan (pilot, teknisi, awak kabin, petugas pemberangkatan/dispatcher) dan produk aeronautika (pesawat udara, mesin, baling-baling), yang dikeluarkan berupa sertifikat.
Tahap II
Melakukan pengawasan untuk memastikan pemegang sertifikat (certificate holder) tetap konsisten sesuai dengan persyaratan keselamatan penerbangan sama dengan pada waktu sertifikasi, melalui pelaksanaan antara lain:
- audit secara berkala;
- surveillance;
- ramp check;
- en-route check;
- proficiency check.
October 4th, 2007 at 5:20 pm
Pak kemarin saya lupa masukin NIM.
Ini nim saya C1C005055 atas nama Fandi Achmad
judul “PENGENDALIAN INTERNAL BIROKRASI PEMERINTAHAN DALAM
DOMAIN CETAK BIRU MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KORUPSI”
klo d kirim ulang gak bisa,,,
Terima kasih.
October 4th, 2007 at 5:22 pm
Tugas Terstruktur
Sistem Pengendalian Manajemen
Eva Oktaviani C1C005077
Sistem Pengendalian Manajemen adalah sebuah proses yang menjamin orang-orang dalam satu organisasi untuk menjalankan tujuan dan strategi organisasi. Setelah organisasi menentukan tujuan dan strategi yang akan dijalankan, maka dibutuhkan sebuah sistem yang dapat dijadikan alat kontrol dan alat ukur sejauh mana organisasi tersebut berjalan pada arah yang benar. Berikut ini adalah salah satu contoh di mana sebuah organisasi (dalam hal ini perusahaan) berhasil menerapkan Sistem Pengendalian Manajemen hingga berhasil tumbuh dan terus berkembang.
Pada tahun 1984, Zhang Ruimin mengambil alih Haier Group di Qingdao Cina, sebuah perusahaan alat pendingin (kulkas dan AC) yang nyaris bangkrut. Pada saat diambil alih, Haier Goroup memiliki total hanya aset sebesar 300.000 dolar AS, rugi bersih mencapai 178.000 dolar AS, total penjualan hanya 421.000 dolar AS, dan hanya 600 pegawai. Setelah 19 tahun, Haier Group meraksasa dengan aset 2 miliar dolar AS, laba bersih lebih dari 100 juta dolar AS, lebih dari 30.000 pegawai dan penjualan mencapai 9,2 miliar dolar AS di tahun 2003.
Segera setelah menguasai Haier Group, Zhang Ruimin (yang kenudian menjabat sebagai CEO) menentukan strategi utama jangka panjangnya yang dibagi menjadi tiga tahap. Pengembangan Merek, Ekspansi/Diversifikasi, dan Globalisasi. Untuk menjamin keberhasilan strategi tersebut, ia menerapkan sebuah sistem pengendalian manajemen yang disingkat OEC. Direktur HRD Haier Wang Yingmin menjelaskan kepanjangan OEC:
“O stands for Overall; E stands for Everyone, Everything, and Everyday; C stands for Control and Clear. OEC means that every employee has to accomplish the target work every day. The OEC management-control system aims at overall control of everything that every employee finishes on his or her job every day with a 1% increase over what was done the previous day.”
“O berarti Overall; E berarti Everyone, Everything and Everyday (setiap hari); dan C berarti Control dan Clear. OEC berarti bahwa semua pegawai harus menyelesaikan target pekerjaan setiap hari. Sistem pengendalian manajemen OEC ditujukan pada kontrol menyeluruh dari segala hal di mana semua pegawai menyelesaikan pekerjaannya setiap hari dengan peningkatan 1% dari apa yang telah dilakukan hari sebelumnya.”
Haier membentuk sebuah departemen yang bertugas membangun budaya perusahaan dengan mempromosikan dan mendidik para pegawai secara aktif. Sebuah buku pegangan setebal 80 halaman yang dicetak tentang Budaya Perusahaan Haier memasukkan 10 prinsip ini:
1.Semangat Haier : kami bekerja dengan rajin untuk melayani negara dan mengejar kesempurnaan melalui inovasi.
2.Gaya Kerja Haier : kami mengejar efisiensi operasional, merespon pasar dengan cepat, dan mengambil langkah segera demi memenuhi kebutuhan konsumen.
3.Prinsip Kepegawaian : setiap pegawai diberikan kesempatan untuk mengajukan diri untuk posisi yang tersedia.
4.Fokus Kualitas : Karyawan yang baik memproduksi prodak kualitas tinggi.
5.Motto Penjualan : kami membangun kredibilitas sebelum menjual produk.
6.Konsep Kompetisi Pasar : kami berkompetisi dengan nilai, bukan harga.
7.Konsep Layanan : pelanggan selalu benar.
8.Prinsip akuntabilitas manajemen 80/20 : manajemen bertanggung jawab 80% atas kesalahan bawahan.
9.Prinsip semangat Tim 10/10 : 10% orang dengan kinerja paling baik mesti membantu 10% orang dengan kinerja paling rendah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan.
10.Haier harus menjadi seperti laut : kami menerima semua orang berbakat dari seluruh dunia. Pegawai Haier harus berkualitas karena mereka adalah tulang punggung dan jaminan untuk pengembangan Haier di masa depan. Haier berkontribusi bagi kemanusiaan dan menjadi bagian dari keseluruhan masyarakat.
Demi penyempurnaan kontrol atas kualitas produk, Haier merancang sistem yang menjamin kualitas. Pada bulan April 1985, CEO Zhang Ruimin mengumpulkan seluruh pegawai Haier, lalu di depan mereka ia menghancurkan satu dari 76 kulkas yang tak lolos quality control dengan sebuah martil, diikuti oleh 76 orang pegawai yang bertanggung jawab atas buruknya kualitas kulkas-kulkas tersebut. Aksi simbolik ini membuat para pegawai menyadari betapa pentingnya kualitas produksi dan terbangunlah konsep bahwa produk berkualitas dibuat oleh pegawai yang berkualitas.
Sistem pengendalian manajemen OEC dan budaya perusahaan Haier memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut :
1.Fokus dan pemahaman pada nilai-nilai pelanggan, kualitas produk, efisiensi operasional, inovasi dan kecepatan merespon pasar.
2.Komitmen manajemen dan kepemimpinan untuk menciptakan sebuah “manajemen gaya baru” dan budaya kinerja.
3.Melibatkan manajemen dan para pegawai dalam membentuk sistem pengendalian manajemen OEC. Membiasakan mereka dengan OEC sehingga mereka merasa sebagai bagian darinya dan merasa memiliki sistem tersebut.
4.Mendidik manajemen dan para pegawai. Menggunakan seminar-seminar dan buletin mingguan perusahaan untuk menjelaskan strategi perusahaan, nilai pelanggan, manajemen OEC, dan menyebarkan gagasan bahwa setiap pegawai adalah unit bisnis strategis, agar para pegawai mengerti konsep-konsepnya dan memahami keuntungannya.
5.Menciptakan insentif-insentif yang menarik, dan meyakinkan para pegawai bahwa mereka akan dievaluasi dengan cermat sesuai dengan kinerjanya.
Sistem pengendalian manajemen OEC memiliki 3 subsistem yaitu:
1. Target Setting
Setiap bulan Desember, kantor pusat Haier menetapkan panduan dan tujuan yang hendak diraih tahun depan bagi tiap divisi dengan mempertimbangkan kinerja tahun lalu, ramalan permintaan pasar, tujuan jangka panjang, dan masukan dari tiap divisi.
2. Control, Checking dan Clearance
Tata kerja proses produksi, pengawasan dan pelaporan berjenjang dari tingkat paling bawah hingga tingkat paling atas dari mulai pembagian tugas hingga pengecekan terakhir di mana setiap pegawai bertugas, bertanggung jawab dan mengevaluasi sesuai porsinya.
3. Incentive Mechanism
Mekanisme pemberian insentif, di mana setiap pegawai diberi kompensasi (upah dan bonus) sesuai dengan kinerjanya. Untuk posisi lowong, para pegawai pada tingkat di bawahnya dipersilahkan mengajukan diri. Manajemen kemudian mempertimbangkan pegawai mana yang paling layak untuk mengisi posisi yang lowong berdasarkan kualitas dan kinerjanya.
Merchant dan Van der Stede dalam Management Control System (2003) menulis bahwa pengendalian (Controls) dapat berfokus pada Action Controls, Results Controls dan People Controls. Pertumbuhan dan perkembangan Haeier dapat dijadikan contoh kasus di mana pengendalian manajemen terutama dititikberatkan pada people (and cultural) controls. Pengandalian terlebih dulu dilakukan dengan membentuk budaya perusahaan yang kemudian diiringi dengan action controls dan results controls. Konsistensi pelaksanaan sistem pengendalian manajemen yang terencana dan terimplementasikan dengan baik telah membawa Haier menjadi perusahaan yang tumbuh dan berkembang dengan pesat.
October 4th, 2007 at 5:27 pm
Rendahnya Kontrol Badan POM Atas Bahan Makanan Berbahaya
Bagi Anak-anak
MASALAH keracunan makanan tampaknya sudah langganan di Indonesia. Hampir setiap tahun kasus keracunan selalu ada dan angka kejadiannya pun cukup tinggi, dan dari seluruh kasus keracunan makanan yang ada, semua bersumber pada pengolahan makanan tidak higienis. Ironisnya makanan tidak higienis ini banyak dijual di kantin sekolah.
Menurut http://www.kimianet.lipi.go.id jumlah industri rumah tangga di bidang pangan (IRTP) yang tersebar di seluruh Indonesia menunjukan angka 500 ribu unit. Namun, pada saat yang sama IRTP juga mempunyai potensi kerawanan keamanan pangan terutama dalam kebersihan sarana, pemilihan bahan, proses pengolahan, dan monitoring mutu produk di peredaran.
Adanya fenomena penggunaan bahan-bahan kimia yang dilarang dalam makanan. Perlu dilakukan pembinaan yang lebih intensif kepada IRTP dan pembuat makanan jajanan terhadap pemasok bahan kimia.Sumber terbesar keracunan makanan yang terjadi di Indonesia berada pada usaha jasa boga atau katering untuk karyawan maupun jajanan anak sekolah. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium Badan POM sebagian besar kasus keracunan makanan akibat makanan telah terkontaminasi mikroba patogen
Hal ini mengindikasikan adanya masalah kebersihan dan proses memasak makanan yang tidak higienis. Sedangkan dari uji sampling jajanan sekolah dari Banda Aceh sampai Jayapura ditemukan makanan mengandung formalin dan boraks pada bakso dan mie untuk pengenyal dan pengawet serta Rhodamin B pada sirup es mambo atau pewarna merah pada es.
Sementara itu belum semua sekolah mendapat penyuluhan dari Dinas Kesehatan setempat. Sebab, sekolah-sekolah belum pernah didatangi petugas kesehatan untuk mendapatkan penyuluhan tentang makanan yang aman untuk anak-anak.Bahkan, beberapa kantin sekolah yang menyediakan jajanan anak sekolah sama sekali tidak layak dan tidak aman untuk dikonsumsi anak-anak.
Pihak sekolah pun harus ikut bertanggung jawab dalam pengadaan jajanan anak sekolah. Karena sekolah yang mengizinkan penjual itu berjualan di sekitar sekolah.
Seperti diketahui, Rhodamin B biasa digunakan untuk pewarna tekstil dan masuk ke dalam golongan pewarna yang dilarang digunakan untuk makanan. Demikian juga produk jajanan mengandung mikroba salmonela yang menyebabkan tifus.
Menurut Saya, penanganan makanan jajanan anak sekolah ini harus melibatkan pihak sekolah untuk melakukan pembinaan kepada para penjaja makanan yang ada di sekitar sekolah maupun kantin.
Pihak sekolah harus mewaspadai donasi dan promosi makanan yang dilakukan di sekolah-sekolah. Makanan yang didonasikan ke sekolah bila tidak diatur dan dilakukan pengawasan dengan baik dapat menimbulkan masalah dan risiko pada anak-anak sekolah.
Sehubungan dengan hal itu Badan POM telah menyampaikan pedoman pemberian pangan untuk konsumsi anak sekolah kepada gubernur di seluruh Indonesia.
Sedangkan industri makanan di dalam negeri dengan teknologi modern juga tumbuh pesat dengan dukungan basis sumber daya nasional. Untuk bersaing di pasar ekspor, aspek mutu dan keamanan produk harus dijaga konsisten untuk selalu memenuhi standar internasional terkini.
Program pengawasan keamanan pangan Badan POM pada tahun mendatang akan difokuskan untuk menyelesaikan dan menyusun berbagai standar bekerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Terutama menyangkut bahan tambahan pangan pengemulsi, pemantap, pengatur keasaman, pengental, antioksidan, pemutih, pematang tepung dan sebagainya.
Demikian pula berbagai peraturan pangan yang saat ini sudah dalam proses perlu diselesaikan segera. Misalnya, peraturan persyaratan penggunaan pengawet dalam produk pangan, persyaratan penggunaan pewarna, persyaratan penggunaan bahan baku, persyaratan penggunaan cemaran logam, dan batas maksimum aflatoksin dalam produk pangan.
Sering kali anak-anak tertarik dengan jajanan sekolah karena warnanya yang menarik, rasanya yang menggugah selera, dan harganya terjangkau. Makanan ringan, sirup, bakso, mie ayam dan sebagainya menjadi makanan jajanan sehari-hari di sekolah. Bahkan tak terbendung lagi berapa uang jajan dihabiskan untuk membeli makanan yang kurang memenuhi standar gizi ini.
Produsen makanan rumah tangga akan berusaha menampilkan makanan semenarik mungkin baik dari penampakan, aroma, dan tekstur. Akan tetapi, acap kali faktor gizi, higienis dan keamanan pangan justru diabaikan. Faktanya produksi pangan olahan untuk tujuan komersial penggunaan bahan tambahan kimia sebagai bahan pengawet tidak mungkin dihindari, terutama industri makanan rumah tangga.
Tujuan penggunaan bahan pengawet ini adalah untuk menghambat atau menghentikan aktivitas mikroba, misalnya bakteri sehingga dapat meningkatkan daya simpan suatu produk olahan, meningkatkan cita rasa, warna, menstabilkan, memperbaiki tekstur, sebagai zat pengental/penstabil, antilengket, mencegah perubahan warna, memperkaya vitamin, mineral, dan sebagainya.
Penggunaan zat pengawet sebaiknya dengan dosis di bawah ambang batas yang telah ditentukan. Jenis zat pengawet ada dua, yaitu GRAS (Generally Recognized as Safe), zat ini aman dan tidak berefek toksik, misalnya garam, gula, lada, dan asam cuka. Sedangkan jenis lainnya yaitu ADI (Acceptable Daily Intake), jenis pengawet yang diizinkan dalam buah-buahan olahan demi menjaga kesehatan konsumen.
Demikian juga dengan pemanis buatan, seperti aspartam jauh lebih disukai produsen karena hanya satu tetes saja, sudah cukup manis dibandingkan gula asli dari tebu.
Sedangkan penguat rasa MSG, kalau di luar negeri dipakai penguat rasa dari tumbuhan. Harganya memang mahal dibandingkan MSG hasil fermentasi, seperti yang dipakai di Indonesia. Tentu saja masyarakat harus hati-hati mengonsumsi makanan dan minuman yang masih rendah keamanannya. Jangankan jajanan sekolah, pembuatan tempe saja sekarang ini masih kurang higienis, khususnya sanitasinya.
Masalah diatas membukakan mata kita bahwa usaha Badan POM dalam mengawasi makanan – makanan bermasalah ini belum dapat dikatakan serius. Kita memang seringkali mendengar berbagai razia yang dilakukan Badan POM atas bahan makanan berbahaya tetapi nyatanya bahan makanan berbahaya tersebut masih saja beredar bebas di kalangan masyarakta kita.
Untuk mengantisipasi dampak keracunan dan meningkatkan keamanan pangan, menurut artikel dari http://www.kimianet.lipi.go.id yang saya baca Badan POM ke depan akan membentuk Pusat Kewaspadaan dan Penanggulangan Keamanan Pangan di Indonesia (National Center Food Safety Alert and Respons). Pada 2005 nanti Badan POM akan menerapkan sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) pada industri pangan dan system food star pada industri rumah tangga pangan.
Rencana ke depan Badan POM akan melaksanakan sistem standardisasi produk pangan dan bahan berbahaya, membangun networking dengan berbagai instansi berkaitan dengan mutu dan keamanan jajanan anak sekolah.
October 4th, 2007 at 7:26 pm
Pentingnya Sistem Kontrol di Kejaksaan Agung
Sistem Pengendalian Manajemen atau sistem kontrol dalam mengatur kehidupan yang terealisasi dalam : a) Action control , yakni pengendalian terhadap tindakan b) Result control, yakni pengendalian terhadap hasil dan c) People control, yakni pengendalian terhadap orang/pelaku, sangat berperan penting dalam kehidupan. Manusia tidak akan terlepas dari pengaturan/kontrol baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan sosialnya, termasuk dalam kehidupan bernegara. Berikut ini ada sebuah kasus di Indonesia yang sekarang ini sedang marak dibicarakan seputar kasus “Dugaan Korupsi tentang uang pengganti atas perkara pidana korupsi, yang ditetapkan pengadilan senilai Rp 6,67 triliun selama tahun anggaran 2004 yang dikelola oleh Kejaksaan Agung”.
Dalam kasus tersebut Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan, eksekusi terhadap hukuman uang pengganti atas kerugian negara dalam perkara pidana korupsi, yang ditetapkan pengadilan senilai Rp 6,67 triliun selama tahun anggaran 2004 dan dikelola oleh Kejaksaan Agung, hingga kini belum berhasil ditagih. Oleh sebab itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit-investigasi untuk menelusuri pengelolaan dana tersebut. Fokus audit yang akan dilakukan meliputi berapa total dana yang dikelola, berapa bunganya, dan ke mana larinya bunga tersebut.
Padahal, kasus korupsi yang telah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap di pengadilan sudah banyak terjadi dan sejak puluhan tahun lalu. Selain dana pengganti atau denda, selama ini ada juga dana-dana hasil korupsi yang sudah dikembalikan para tersangka ke Kejaksaan Agung. Akibat hal itu, Kejaksaan Agung dinilai tidak mematuhi Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 270 tentang pelaksanaan putusan pengadilan dan UU No 16/2004 tentang Kejaksaan guna melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Komentar saya :
Kejaksaan Agung merupakan Lembaga Tinggi negara yang mempunyai wewenang mengajukan gugatan ke pengadilan harus mempunyai transparansi dalam pelaporan keuangan yang dikelolanya, salah satunya adalah uang pengganti atas perkara pidana korupsi, sebab apabila pihak Kejaksaan Agung kurang transparan dalam pelaporan dana tersebut, hal ini sangat rentan terhadap dugaan adanya korupsi didalamnya. Sebab apabila dugaan tersebut benar, akan sangat ironi dan memprihatinkan kondisi hukum di negara kita ini. Selain masih banyaknya kasus korupsi yang sudah jelas terbukti namun belum ada realisasi hukumannya(terutama bila melibatkan pihak-pihak pejabat pemerintah), Lembaga Tinggi yang menangani hukumpun termasuk didalamnya menangani kasus korupsi diduga korupsi, betapa hal ini akan semakin menambah citra buruk “Lemahnya Birokrasi Hukum di Indonesia”.
Agar dugaan korupsi segera tertepis, menurut saya pihak Kejaksaan Agung harus menerapkan Sistem Pengendalian Manajemen secara intern dan ekstern dengan baik. Sistem Pengendalian Manajemen secara intern diantaranya :
1. Dalam penerapan action control, setiap ada uang pengganti atas kerugian negara dalam perkara pidana korupsi harus segera diserahkan langsung ke kantor kas negara.
2. Dalam penerapan result kontrol, adanya transparansi dalam pelaporan hasil pengelolaan keuangan di dalam Kejaksaan Agung termasuk pengelolaan keuangan kasus-kasus korupsi , sehingga walaupun pihak BPK akan mengaudit keuangan Kejaksaan Agung, hal ini tidak akan menimbulkan permasalahan.
3. Dalam penerapan people control, mulai dari Ketua Kejaksaan Agung sampai pegawai-pegawainya harus dapat menunjukkan moral yang baik, sehingga dapat memberikan contoh yang baik terhadap semua Lembaga Tinggi Negara di Indonesia khususnya pada lembaga-lembaga tinggi hukum di Indonesia.
Sementara Pengendalian Manajemen secara ekstern diantaranya :
1. Dalam penerapan action control, bila pihak BPK berniat melakukan auditing terhadap keuangan di Kejaksaan Agung, pihak Kejaksaan Agung harus mau koordinasi dengan pihak BPK agar tidak terjadi kesalahpahaman.
2. Dalam penerapan result control, transparansi keuangan Kejaksaan Agung harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan negara dan masyarakat.
3. Dalam penerapan people control, pihak Kejaksaan Agung harus dapat memperlihatkan sikap yang transparan terhadap publik termasuk BPK dan masyarakat.
Apabila Sistem Pengendalian Manajemen atau sistem kontrol yang saya paparkan sedikit diatas dilaksanakan secara baik oleh Kejaksaan Agung, maka tidak akan terjadi korupsi (terdapat transparansi besarnya uang pengganti atas kerugian negara dalam perkara pidana korupsi), sebab pemberantasan korupsi harus dimulai dari pihak penegak hukumnya sendiri, salah satunya Kejaksaan Agung.
October 4th, 2007 at 7:32 pm
MENGAPA KINERJA KARYAWAN MENURUN?
Banyak kasus terjadi pada banyak perusahaan kineja karyawan menurun. Hal ini dapat disebabkan beberapa hal. Menurut studi yang dilakukan pada beberapa ribu pria dan wanita dari ratusan perusahaan selama 20 tahun menunjukkan terdapat 6 faktor utama yang menyebabkan menurunnya moral dan motivasi karyawan (Michael P. Leiter dan L. Robichand, “Relationships of Occupational Hazards with Burnout : An Assessment of Measures and Models,” Journal of Occupational Health Psychology 2, 1997; Maslach dan Leiter, The Truth About Burnout dalam Isywara Mahendratto).
6 faktor yang dimaksud di atas adalah :
1.Beban kerja berlebihan
Terlalu banyak pekerjaan, sedikit waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan tidak adanya dukungan sistem, akan menghabiskan sumber daya dan berdampak pada menurunnya kualitas kerja.
2.Kurangnya wewenang
Tanggung jawab yang harus dipikul oleh karyawan, namun tidak disertai wewenang dalam mengambil keputusan
3.Imbalan yang tidak memadai
Kecilnya upah dibandingkan dengan volume pekerjaan, tidak menariknya skema insentif dari target yang ingin dicapai, terjadinya perubahan kebijakan yang lebih buruk dari kebijakan sebelumnya.
4.Hilangnya sambung rasa
Terjadinya pengkotak-kotakan penugasan yang berdampak pada meningkatnya isolasi sosial dalam lingkungan kerja.
5.Perlakuan yang tidak adil
Perlakuan yang tidak sama antara 1 karyawan dengan karyawan yang lain yang tidak berdasarkan “kompetensi” melainkan “like or dislike”.
6.Terjadinya konflik nilai
Ketidaksesuaian antara prinsip pribadi karyawan yang bersangkutan dengan tuntutan pekerjaan.
Hal-hal di ataslah yang dapat menyebabakan timbulnya sinisme, menurunnya motivasi dan kinerja, hingga kelelahan mental pada karyawan.
Selain hal-hal di atas, ada penyebab menurunnya kinerja karyawan, antara lain tidak jelasnya sasaran fungsi/departemen yang berpotensi mengakibatkan karyawan kehilangan orientasi pekerjaan, apalagi apabila sasaran tersebut tidak ditetapkan. Apalagi jika secara pribadi karyawan tersebut tidak memiliki misi pribadi tentang mengapa ia harus bekerja. Demikian pula apabila seorang karyawan berada terlalu lama dalam zona nyaman akibat telah tercapainya suatu tugas atau target, dapat menimbulkan kebosanan.
Hal-hal di atas dapat dicegah dengan cara menetapkan sasaran dan sistem kerja yang jelas serta berusaha membangun semangat dan inisiatif karyawan terus tumbuh. Di samping itu seorang pemimpin yang bijak juga dapat menggerakkan karyawan untuk menemukan kembali motivasi dirinya dalam bekerja melalui hasrat berprestasi, rasa memiliki serta pengendalian diri karyawan yang bersangkutan.
Nama : Dita Kusumawardani
NIM : C1C005100
October 4th, 2007 at 7:46 pm
SUARA PEMBARUAN DAILY
Direksi Baru Semen Padang Dituntut Benahi Manajemen
JAKARTA - Serikat Pekerja Reformasi (SPR) PT Semen Padang minta jajaran direksi baru BUMN itu segera bekerja dan membenahi manajemen perusahaan.
“Langkah itu perlu dilakukan agar fungsi yang diemban PT Semen Padang sebagai industri strategis negara dapat dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab,” kata Ketua SPR PT Semen Padang, Bukhari, dalam siaran persnya secara tertulis, di Jakarta, Kamis (5/6).
SPR Semen Padang, menurut Bukhari, adalah organisasi pekerja PT Semen Padang yang didirikan oleh karyawan PT Semen Padang.
Menanggapi kondisi manajemen PT Semen Padang saat ini, lanjutnya, pihaknya menilai bahwa industri strategis milik negara itu dalam kondisi tidak menentu. ”Bahkan telah berada pada tingkat membahayakan bagi eksistensi industri semen nasional,” katanya.
Untuk itu, para karyawan PT Semen Padang yang tergabung dalam SPR Semen Padang, secara sadar dan penuh rasa tanggung jawab menuntut Direksi PT Semen Padang dan pihak-pihak terkait lainnya untuk segera memperbaiki kondisi tersebut
Selain itu, SPR Semen Padang juga menuntut agar jajaran Direksi segera mengagendakan rencana spin off (pemisahan) dan membuat tahapan-tahapan yang sistematis agar tujuan dari spin off dapat secepatnya terwujud.
Bukhari menekankan pula, permintaan pihaknya agar jajaran direksi baru meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan memenuhi aspirasi dan tuntutan karyawan. ”Kami meminta direksi melakukan penyesuaian dan peningkatan tunjangan transportasi bagi pejabat atau pegawai semua golongan. Selama ini, tunjangan hanya dinikmati oleh kalangan Eselon I saja,” katanya.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 12 Mei 2003, direksi lama PT SP pimpinan Ikhdan Nizar menolak diturunkan dengan alasan cacat hukum meski rapat memutuskan adanya manajemen baru yang dipimpin Dwi Soetjipto. (M-6)
Last modified: 6/6/03
Pada permasalahan di atas, adanya pengendalian intern perusahaan sangat diperlukan. Pengendalian intern tersebut di maksudkan untuk menjamin kondisi manajemen PT Semen Padang yang saat ini dinilai tidak menentu bahkan telah berada pada tingkat membahayakan bagi eksistensi Industri semen nasional. Tujuan pengendalian intern adalah agar tujuan perusahaan secara umum dapat dicapai, laporan keuangan perusahaan dapat dipercaya dan kegiatan perusahaan tidak menyimpang dari hukum dan peraturan yang berlaku.
Pengendalian intern dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai pedoman dalam perencanaan kelangsungan hidup perusahaan. Unsur yang termasuk dalam pengendalian intern ada 5, yaitu:
1.Lingkungan Pengendalian
Manajer dan karyawan adalah lingkungan yang penting dalam suatu organisasi. Dalam hal ini direksi dan karyawan PT Semen Padang adalah lingkungan pengendalian intern. Faktor yang berpengaruh adalah penerapan sistem manajemen pada PT Semen Padang, yaitu manajemen bersama yang menjadi tanggung jawab bersama oleh para top manajer. Gaya operasi yang dilaksanakan juga berpengaruh karena sebagai industri milik negara yang strategis, PT Semen Padang perlu melakukan manajemen yang progresif. Selain itu, struktur organisasi yang terdesentralisasi dan pengabdian karyawan yang termasuk dalam praktik kepersonalisasian PT Semen Padang, merupakan faktor yang menjadi dasar keefektifan unsur-unsur pengendalian intern yang lain.
2.Penilaian Resiko (Risk Assesment)
Suatu resiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis dan evaluasi sehingga dapat dilakukan perencanaan dan tindakan yang dapat meminimalkan resiko yang akan terjadi.
3.Prosedur Pengendalian (control procedure)
Prosedur pengendalian meliputi hal-hal sebagai berikut:
Personil yang kompeten, mutasi tugas dan cuti wajib
Pelimpahan tanggung jawab
Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait
Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan opersional
Permasalahan yang dihadapi PT Semen Padang adalah tuntutan karyawan kepada direksi dalam pemisahan tanggung jawab dan fungsi. Direksi dianggap kurang baik dan bertanggung jawab dalam menanggapi kondisi manajemen yang tidak menentu. Selain itu, direksi diminta agar dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan memenuhi aspirasi dan tuntutan mereka. Pemisahan tanggung jawab yang ada pada PT Semen Padang mungkin hanya sekedar tercantum dalam struktur organisasi tanpa adanya sekat yang jelas antar masing-masing bagian dan praktik kepersonaliaan yang kurang baik di dalamnya oleh para manajer. Misalnya, Manajer Lini Pertama yang menjadi tingkat paling rendah dalam organisasi sebagai pemimpin dan pengawas tenaga-tenaga operasional, manajer menengah yang membawahi dan mengerahkan kegiatan-kegiatan para manajer lain termasuk manajer operasional dan manajer puncak yang terdiri dari sekelompok kecil eksekutif. Manajemen puncak bertanggungjawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Disinilah kedudukan direksi PT Semen Padang yang seharusnya dapat bertanggungjawab pada keseluruhan manajemen organisasi. Inilah faktor yang mungkin menjadi tanda tanya besar bagi karyawan PT Semen Padang mengenai tanggung jawab yang di emban oleh para manajer. Direksi seharusnya segera menyusun formulasi strategis yaitu proses pengambilan keputusan strategi baru dan pengendalian manajemen yang baik untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan asset dan operasional juga seharusnya di sekat dengan jelas agar Laporan Keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya.
4.Pemantauan (monitoring)
Pengendalian intern dapat di monitor dengan baik sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku karyawan atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi. Pada perusahaan besar, auditor internal adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan sistem pengendalian intern.
5.Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)
Informasi dan komunikasi merupakan unsur-unsur yang penting. Informasi tersebut dapat menjadi pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan.
Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal sehingga dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal.
Komunikasi yang baik dalam perusahaan oleh manajer dan karyawan merupakan hal yang penting karena suatu usaha memerlukan komunikasi dua arah. Suatu usaha tidak akan dapat berjalan dengan baik jika hanya dilakukan komunikasi satu arah yaitu perintah atasan kepada bawahan. Karena bagaimanapun juga, atasan perlu memonitor kegiatan yang terjadi dalam perusahaan. Inilah yang seharusnya terjadi pada PT Semen Padang karena karyawan bukanlah sebuah robot yang menjadi alat bagi perusahaan. Karyawan juga menginginkan kesejahteraan bagi kelangsungan hidup mereka.
October 4th, 2007 at 9:17 pm
Yulia Ema F (C1C005071)
PERANAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PROSES PEMBERIAN KREDIT
Dengan adanya perkembangan di sektor industri menyebabkan peningkatan akan kebutuhan dana. Pemenuhan akan kebutuhan dana tersebut seringkali tidak dapat terpenuhi oleh masyarakat maupun perusahaan sebagai pelaku kegiatan usaha. Oleh karena itu diperlukan bantuan dari lembaga keuangan bank. Dengan demikian PT. Bank Central Asia berupaya turut serta dalam pemenuhan kebutuhan dana tersebut dengan memberikan fasilitas pemberian kredit.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan dalam proses pemberian kredit, untuk mengetahui dan mempelajari proses pemberian kredit di PT Bank Central Asia dan untuk mengetahui dan mempelajari peranan Sistem Informasi Akuntansi dalam menujang efektivitas proses pemberian kredit di PT Bank Central Asia.
Data yang diperlukan diperoleh dengan cara melakukan wawancara yaitu dilakukan tehadap pejabat dan karyawan bank yang berkepentingan dan berhubungan dengan pelaksana pemberian kredit, Kuesioner yaitu dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan yang harus dijawab untuk mempermudah pengumpulan data dan efisiensi waktu dan Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung masalah yang diteliti
Dalam menganalisis data, model penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan verifikatif yang merupakan variabel independen dan variabel dependen. Analisis yang dilakukan adalah membandingkan secara kuantitatif antara praktek dalam perusahaan dengan landasan teoritis, serta pengamatan yang dilakukan terhadap penerapan sistem informasi akuntansi yang memadai, berperan dalam menunjang efektivitas proses pemberian kredit pada PT.Bank Central Asia cabang Ahmad Yani Bandung. Hasil jawaban dari kuesioner yang diberikan kepada 9 orang responden adalah sebagai berikut: Hasil jawaban kuesioner untuk mengetahui kememadaian Sistem Informasi Akuntansi dilihat dari independent variable (variabel bebas), hasil jawaban kuesioner untuk mengetahui efektivitas pemberian kredit dilihat dari independent variable (variabel bebas),dan hasil jawaban untuk mengetahui peranan Sistem Infomasi Akuntansi dilihat dari dependent variable (variabel terikat).
Dari hasil penelitian yang diperoleh dari jawaban kuesioner dengan menggunakan rumus Champion, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan pada PT.Bank Central Asia berperan dalam menunjang efektivitas proses pemberian kredit.
October 4th, 2007 at 9:24 pm
Niken Ayuningrum (C1C005089)
PERANAN PENERAPAN BIAYA STANDAR SEBAGAI ALAT BANTU MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI
Biaya Standar merupakan biaya per unit yang ditetapkan terlebih dahulu
sebelum proses produksi dilakukan yang menggambarkan biaya seharusnya
terjadi pada operasi perusahaan. Proses pengendalian perusahaan malalui
beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan umpan baik. Pada
tahap perencanaan, Biaya Standar digunakan sebagai tolak ukur yang akan
dituangkan dalam bentuk anggaran. Tahap pelaksanaan, manajemen akan
membandingkan anatara anggaran yang ditetapkan berdasarkan standar yang hasil
sesungguhnya terjadi untuk menentukan adanya penyimpangan yang mungkin
terjadi pada operasi perusahaan. Kemudian dari penyimpangan tersebut,
perusahaan akan menindaklanjuti agar penyimpangan tersebut tidak merugikan
perusahaan. Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis mengadakan penelitian pada
PT Royal Abadi Sejahtera, dimana penulisan skripsi ini pada dasarnya mencoba
mengkaji dan membahas apakah terdapat Peranan Penerapan Biaya Standar
Dalam Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Biaya Produksi yang diterapkan
perusahaan tersebut.
Kerangka kerja yang penulis lakukan adalah berdasarkan studi kasus serta
metode yang digunakan adalah metode statistik dengan menggunakan analisis
korelasi pearson. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa Standar Biaya produksi
spring bed yang ditetapkan oleh perusahaan telah diterapkan dengan efektif.
Sehingga manajeman dapat segera merencanakan tindakan yang harus diambil
untuk mengatasi inefesiensi biaya produksi. Guna memastikan apakah terdapat
Peranan Biaya Standar Dalam Meningkatkan Efektifitas Pengendalaian Biaya
Produksi, penulis mengadakan uji hipotesis dengan menetapkan dua variabel,
Biaya Standar sebagai variabel independent (X) dan Efektifitas pengendalian
Biaya Produksi sebagai variabel dependent (Y).
Uji penelitian yang dilakukan dengan menggunkaan analis korelasi pearson
dengan r = 0,949 berarti menunjukkan adanya hubungan korelasi yang sangat erat
dan bersifat positif antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).
Artinya semakin efesien nilai Biaya Standar Produksi (variabel X), maka semakin
Efektif Pengendalian Biaya Produksinya (variabel Y). Besarnya konstribusi
peranan Biaya Standar Produksi Dalam Meningkatkan Efektifitas Pengendalian
Biaya Produksi sebesar 90,00 %. Sedangkan sisanya 1,00 % (100% - 90,00 %)
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, yaitu faktor manusia dan keadaan
perekonomian yang selalu mengalami perubahan.
Pada akhirnya penulis memberikan saran-saran kepada perusahaan, yakni
dalam menetapkan biaya standar manajemen harus memperhatikan kondisi
ekonomi yang selalu berubah dan juga menyarankan agar penetapan biaya standar
tetap diteruskan, karena terbukti sangat berperan sekali dalam meningkatkan
efektifitas pengendalian biaya produksi.
October 4th, 2007 at 10:56 pm
Jalan Tol JORR Macet, Apa Kata Dunia ?
Tarif jalan tol baru saja dinaikkan dengan kenaikan paling nyata terjadi pada jalan tol Jakarta Outer Ring Road atau disingkat JORR, Tarif JORR kini diberlakukan sama untuk jarak jauh maupun jarak dekat. Hal ini terjadi karena pembayaran dengan sistem terbuka dengan tarif flat sebesar Rp 6.000 mulai berlaku 29 Agustus 2007. Sejak itu, pengguna jalan tol JORR berteriak karena kemacetan yang luar biasa. Pada pagi hari semua ruas jalan tol JORR macet dan mengakibatkan anak sekolah serta pegawai kantor terlambat sampai lebih dari satu jam. Kemacetan ini sangat mengganggu, apalagi mewarnai di jalan nontol yang letaknya berdekatan dengan semua pintu masuk JORR seperti Jatiwarna, Lenteng Agung, Cilandak Fatmawati, Pondok Indah, dan sebagainya. Jika kita amati, pemberlakuan tarif yang sama untuk jarak dekat dan jarak jauh sangat tidak adil. Dengan kenaikan tarif ini, pengguna jalan jarak dekat dirugikan. Ini sama saja, pengguna jarak dekat menyubsidi pengguna jarak jauh. Seharusnya, masing-masing pengguna jalan diperlakukan adil. Sekuarang-kurangnya untuk jarak sekitar 2 - 3 km, pengguna jalan harus tetap membayar sama.
Tanggung jawab Pemerintah sebagai asas keadilan kepada semua pengguna jalan raya. Pada dasarnya, pengendara mobil memilih melewati jalan tol atau bebas hambatan karena cepat, aman dan nyaman. Tujuan jalan tol adalah juga untuk mengurangi kepadatan nontol. Dengan kenaikan harga ini, sudah pasti pengguna jarak dekat jalan tol malah ‘terpaksa’ ikut memadati jalan tol yang sudah demikian macet. Bisa kita bayangkan bahwa dengan kemacetan ini timbul berbagai macam pemborosan dan polusi, berapa banyak BBM yang terbakar sia-sia, berapa banyak polusi yang ditimbulkan? Hal tersebut bertentangan dengan isu global warning yang marak saat ini. Kemacetan bukanlah satu-satunya masalah. Banyak hal yang perlu dibenahi, antara lain pada malam hari lampu jalan sering mati, aspal jalan yang tidak memuaskan dan petugas yang tidak membuka pintu tol walaupun terjadi antrean panjang untuk membayar tol. Hal ini sangat mengecewakan konsumen. Bukannya mencari kambing hitam, namun manajemen PT (Persero) Jasa Marga selaku pengelola jalan tol hendaknya berpikir lebih jernih sebelum mengambil keputusan, karena kenaikan tarif yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas service adalah sesuatu yang sia-sia belaka.
Dari kasus ini, kita bisa mengambil langkah-langkah solusi sebagai alternatif control antara lain :
1.Kembali ke setting awal yaitu diberlakukan sistem tertutup proporsional seperti dulu. Cara ini cukup adil, yang menempuh jarak jauh membayar lebih daripada yang menempuh jarak pendek.
2.Perbanyak jumlah pintu masuk dan keluar untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan.
3.Sistem pengambilan tiket hanya satu kali di setiap pintu masuk dan pembayaran di setiap pintu keluar. Jadi pengguna tol tidak dibendung seperti di pintu Pondok Gede Timur, Halim, Kebon Jeruk, Cibubur, dan lain-lain. Gunakan sistem on line di setiap pintu masuk dan keluar seperti tiket parkir.
4.Batasi kepadatan jumlah kendaraan yang berjalan di bawah standar kecepatan minimum dengan cara jalan tol hanya untuk kendaraan yang umurnya maximal 10 tahun.
5.Apabila tetap memakai sistem terbuka, seharusnya PT (Persero) Jasa Marga menutup seluruh pintu tol sepanjang jarak antara Ulujami, Jakarta Selatan sampai Cilincing, Jakarta Utara. Dengan begitu, pengguna jalan tol JORR dapat menikmati jarak dari Ulujami sampai Cilincing dukup dengan Rp 6.000.
Terlepas dari permasalahn ini, ada hikmahnya bagi kita semua untuk sama-sama berbenah. Jangan sampai kepercayaan investor luntur bahkan hilang untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Melihat, bergerak, dan menyelesaikan itu kuncinya. Semoga kehadiran jalan tol bukannya menambah masalah, namun dapat memberikan banyak kontribusi dan manfaat bagi kita semua.
Dirangkum dari Surat Pembaca
Kompas, Minggu 30 September 2007, halaman 12.
October 5th, 2007 at 8:57 am
EKONOMI PASAR SOSIAL
Konsep Social market Economy (ekonomi pasar sosial) mengacu pada suatu konsep system ekonomi yang dibangun sejak tahun 1942. Hal menarik didalam konsep ini adalah bergabungnya dimensi material (komersial), sebagai konsekuensi ekonomi pasar dan dimensi social atau kemanusiaan.
Konsep pasar menjadi penting karena bertujuan memungkinkan berbagai kekuatan bermain secara bebas didalam pasar dengan meningkatkan konsumen, memotivasi produsen untuk melakukan inovasi dan kemajuan tehnik, dan pembagian pendapatan dan keuntungan berdasarkan pencapaian masing-masing individu. Diatas semua itu, terdapat pembatasan akumulasi yang berlebihan dari kekuatan pasar . Tugas Negara adalah menciptakan mekanisme bagi berfungsinya kompetisi. Pada saat yang sama Negara harus mempromosikan kesiapan dan kemampuan masyarakat untuk memiliki tanggungjawab dan leih independent.
Hak-hak kebebasan dari setiap individu dan kebebasan ekonomi dapat dilihat sebagai kerangka dimana keadilan social dan solidaritas diterapkan. Ekonomi pasar social bertujuan menyeimbangkan prinsip-prinsip pasar dan prinsip-prinsip social, tujuan lain yang ingin dicapai adalah menciptakan dan membangun tatanan ekonomi yang dapat diterima oleh berbagai ideology sehingga berbagai kekuatan didalam masyarakat dapat terfokus pada tugas bersama menjamin kondisi kehidupan pasar dan membangun kembali perekonomian. Inilah sebabnya kita dapat melihat bahwa ekonomi pasar social merupakan kompromi permintaan dan penawaran selain itu juga sebagai konsep moral yang kuat
Dalam perkembangannya dapat dijelaskan sebagai kombinsi antara Keynes dan Friedman. Dicontohkan dalam tahun perkembangannya di jerman seperti perusahaan Negara perusahaan antara lain Pos Jerman dan Telkom Jerman diswastanisasi dan ukuran-ukuran socialpun diturunkan lebih ramping. Kemajuan ekonomi pada periode tersebut dapat dilihat sebagai hasil dari kombinasi kebijakan itu namun juga disebabkan oleh situasi positif ekonomi dunia serta keberhasilan dari integrasi Eropa. Masa ini diakhiri oleh reunifikasi Jerman. Moment tersebut terjadi pada situasi pertumbuhan ekonomi dan angka utang Negara yang rendah. Pada permulaannya, situasi diwarnai oleh euphoria unifikasi secara umum dan terbukanya pasar baru di jerman bagian timur dan eropa.
Dari pengalaman yang terjadi dijerman, seperti yang disarikan dimuka, yang penting untuk dicermati adalah bagaimana ide liberalisme diterima ditengah-tengah masyarakat modern dan bagaimana prinsip-prinsip yan ada dalam philosopinya dapat diterapkan pada berbagai perubahan yang dihadap oleh Negara-negara berkembang. Menjawab pertanyaan ini tidaklah mudah. Ide mengenai Ekonomi pasar dan keberadaannya didalam mekanisme liberal demokrasi harus dapat dipahami dan diberikan arti. Salah satu kuncinya adalah melihat bahwa kompetisi yang ada dalam ekonomi pasar harus dapat tersedia dan berguna bagi semua pihak
October 5th, 2007 at 9:22 am
Keharusan menerapkan Pengendalian Manajemen Risiko dalam Perbankan
Harus diakui bahwa, industri perbankan adalah suatu industri yang sarat dengan risiko, terutama karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai investasi, seperti pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga dan penanaman dana lainnya sehingga dalam pengelolaannya sangat diperlukan suatu pengendalian manajemen. Oleh sebab itu, Bank Indonesia mengharuskan bank-bank untuk menerapkan suatu Pengendalian Manajemen Risiko sejalan dengan kerangka penerapan standar Basel II di seluruh dunia, meskipun pengelolaan manajemen risiko pada perusahaan-perusahaan di Indonesia boleh dikatakan masih rendah, namun tingkat kesadaran manjemen risiko yang paling maju ada di sektor perbankan. Dengan begitu dapat dikatakan, bahwa semua kegiatan bank, baik yang berasal dari aktiva maupun pasiva mengandung berbagai jenis risiko, baik risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas maupun risiko-risiko lainnya. Risiko terbesar ada disektor kredit, baru kemudian risiko pasar dan operasional. Besar kecilnya risiko sangat tergantung pada berbagai faktor yang terkait, misalnya pengendalian, kemampuan dan kejelian manajemen dalam mengelola hal itu. Karenanya, untuk meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi, maka manajemen bank harus memiliki pengendalian, keahlian dan kompetensi yang memadai, sehingga berbagai risiko yang berpotensi muncul dapat diantisipasi dari awal dan dicari cara penanganannya secara lebih baik. Diharapkan, risiko yang muncul dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga potensi kerugian yang akan diderita dapat ditekan seminimal mungkin. Ada tiga hal yang penting dalam hal pengendalian manajemen risiko bank yang seharusnya menjadi perhatian kalangan pengelola dan pemilik bank, yakni prosedur yang lengkap, kontrol internal dan faktor sumber daya manusianya.
Sebagai contoh, dalam masalah pengendalian sistem keamanan Online dan transaksi nasabah bank. Keamanan Online belakangan ini, terutama dengan semakin meningkatnya berbagai transaksi perbankan yang didukung teknologi informasi (TI), baik berupa ATM, Internet Banking, SMS Banking, Online Banking dan sejenisnya, maka membuat semakin meningkatnya pula tingkat kebutuhan nasabah untuk mendapatkan tingkat keamanan yang lebih baik. Masalah risiko atau tingkat keamanan di bank, memang tak hanya terkait langsung dengan pelayanan yang dimiliki bank, yang langsung digunakan untuk melakukan transaksi oleh nasabah, misalnya saja seperti penggunaan ATM. Melainkan, pada berbagai masalah yang muncul yang berkaitan dengan sistem teknologi informasi dan masalah manajemennya. Tingkat keamanan lainnya yang menjadi masalah yang menuntut perlunya dukungan sistem keamanaan lebih pada risiko transaksi dan bukannya keputusan manajemen seperti pada pemberian kredit yang tidak memenuhi syarat adalah risiko transaksi nasabah. Risiko transaksi nasabah, lebih dilihat bagaimana kegiatan itu didukung oleh sistem keamanan yang cukup baik hardware maupun software agar tidak terjadi fraund. Karenanya, tak heran jika terhadap manajemen risiko ini, Bank Indonesia terlihat cukup keras menganjurkan bank-bank agar segera menerapkan sistem ini. Penerapan manajemen risiko yang dimaksud dengan memasukkan perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
Pemecahan masalah untuk mengatasi masalah yang kerap timbul diatas adalah Bank Indonesia saat ini harus mulai menerapkan peraturan baru, dimana bank yang belum melaksanakan ATMR sesuai batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi berupa denda dan pembatasan kegiatan usaha bank yang bersangkutan. Bank-bank juga harus mulai menggunakan metode dan pengendalian untuk meningkatkan sistem keamanan dengan menciptakan kode-kode guna memastikan transaksi online. Selain itu, perbankan juga harus menerapkan penerapan standar Basel II untuk meminimalkan risiko-risiko penyalahgunaan identitas nasabah. Di sisi lain, seperti dinyatakan oleh Gubernur BI, bahwa penerapan Basel II akan memberi manfaat yang sangat besar, yaitu meningkatkan pengawasan risiko dan disiplin pasar dan juga lebih memperkuat ketahanan, stabilitas sistem perbankan nasional, serta pengendalian dalam manajemen risiko.
October 5th, 2007 at 9:27 am
Nama : Joni Arifin
NIM : C1C005216
PENGENDALIAN MANAJEMEN
PADA UNIT USAHA ANNA RIAS
Anna Rias merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa weeding party. Anna Rias beralamat di Jl. Anyar No. 104 Kec. Kaliwungu Kab, Kendal JATENG. Pelayanan jasa yang ditawarkan meliputi jasa tata rias pengantin, wisuda, khitanan, jasa penyedia perlengkapan dan peralatan pesta pernikahan, chatering, fotoghafer, shooting, dan lain-lain.
Sistem pengendalian manajemen internal yang diterapkan oleh pemilik usaha yaitu sistem pengendalian manajemen campuran (result control dan action control). Pekerja diberi kebebasan untuk berkreasi dalam menjalankan pekerjaannya, tapi ada hal-hal pokok yang harus dikerjakan sesuai perintah pemilik usaha. Pemilik usaha langsung terjun ke lapangan untuk mengontrol pekerjaan pekerjanya.
Masalah yang sering muncul dalam internal unit usaha adalah kinerja pekerja yang tidak selamanya bagus. Oleh karena itu pemilik usaha harus mencari cara untuk meningkatkan kinerja pekerjanya. Beberapa cara yang diterapkan pemilik usaha antara lain pemberian reward bagi mereka yang kinerjanya bagus, adanya THR dan hadiah bagi pekerja, dan program liburan.
Dalam menjalankan usahanya tersebut, pemilik usaha bekerja sama dengan beberapa unit usaha lainnya seperti Linda Shooting, Yahya Studio, Aldila Chatering. Konsekuensi yang harus dihadapi karena bekerja sama dengan partner adalah masalah pengendalian tenaga kerja, pengiriman barang, dan lain-lain.
Masalah pengendalian tenaga kerja dan pengiriman barang sulit untuk dikendalikan karena kendala-kendala sebagai berikut :
1. Pekerja bekerja tidak di bawah komando
2. Pengawasan yang sulit karena tidak dalam satu unit usaha
3. Partner bekerja sama pada beberapa unit usaha.
Kendala-kendala tersebut harus dihadapi oleh pemilik usaha untuk menjaga kualitas pelayanan yang baik. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut pemilik usaha melakukan pengendalian preventif, pengendalian action dan pengendalian appraisal.
Pengendalian preventif yaitu pengendalian pencegahan dengan cara melakukan pemilihan pihak-pihak yang berkualitas dalam kinerjanya, loyalitas dan komitmen tinggi. Dengan pencegahan preventif tersebut diharapkan pihak-pihak tersebut bisa bekerja secara optimal, sehingga masalah pengendalian tenaga kerja dan pengiriman barang dapat diatasi.
Untuk mengatasi masalah pengendalian tenaga kerja, maka pemilik usaha melakukan pengendalian action dengan langsung terjun ke lapangan melakukan pendekatan secara personal dan melakukan pengawasan secara langsung kepada tenaga kerja tersebut. Jika pengendalian preventif telah dilakukan dengan baik, maka pengendalian action hanya sebatas pemberian daftar dan jadwal pekerjaan yang harus dilakukan. Hal yang tetap pemilik lakukan adalah mengkontak/menelepon partner dan mengecek apakah partner sudah siap/belum untuk melakukan pekerjaan.
Tahap terakhir yang dilakukan pemilik usaha adalah melakukan penilaian atas kinerja partner. Jika kinerja partner bagus kemungkinan pemilik akan bekerja sama lagi. Disamping itu juga akan diberikan reward atas keberhasilanya dalam menjalankan pekerjannya.
(kasus pada unit usaha keluarga penulis, bukan fiktif)
October 5th, 2007 at 4:47 pm
TEKNOLOGI JARINGAN SARAF TIRUAN
Oleh: Gde Wisnaya Wisna
Dalam sebuah karya bersama antara peneliti LSDE (Laboratorium Sumber Daya Energi) BPPT dengan peneliti dari PT. Krakatau Steel, telah berhasil dipatenkan sebuah produk yang mereka namai Neuro Furnace Controller (NFC). Alat ini merupakan sebuah sistem kontrol yang berbasiskan Artificial Neural Network (Jaringan Saraf Tiruan) untuk mengontrol kerja 3 elektroda pada tungku peleburan baja.
Neuro Furnace Controller
Sebagaimana yang dilakukan dalam pembuatan baja cair, bongkahan-bongkahan besi bekas ( scrap) yang besar dicampur dengan butiran baja murni (pellet) dimasukkan ke dalam sebuah tungku. Tungku ini dikenal dengan sebutan electric arc furnace (EAF), karena memang peleburan bongkahan baja tersebut dilakukan oleh busur listrik tegangan tinggi (electric arc). Busur-busur api listrik tersebut dipancarkan oleh 3 buah elektroda yang dimasukkan kedalam tungku, dan bergerak naik turun secara bebas serta tidak beraturan dalam hitungan millidetik. Daya listrik yang diperlukan untuk proses peleburan baja mencapai 100 MW dipasok dari sebuah trafo besar. Agar terjadi proses peleburan yang sempurna, jarak elektroda ke bahan baja harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu dekat maupun terlalu jauh. Jika terlalu dekat akan menimbulkan hubung singkat, sementara kalau terlalu jauh tidak akan tercipta sebuah busur listrik. Sistem kontrol mempunyai peranan mengatur sekaligus menjaga jarak antara elektroda dan bahan baku agar optimal. Jarak yang tepat tersebut pada akhirnya akan menentukan pemakaian energi dan waktu peleburan,pemakaian elektroda serta kualitas baja yang dihasilkan.
Basis teknologi yang digunakan untuk sistem kontrol proses peleburan baja sejalan dengan perkembangan teknologi kontrol. Perkembangan paling awal, kontrol elektroda masih dilakukan secara manual, kemudian berkembang menggunakan sistem kontrol analog, dan akhirnya menggunakan sistem kontrol digital, yang memanfaatkan kecanggihan komputasi menggunakan komputer. Sistem kontrol digital berbasis komputer yang banyak dikenal ialah dengan PLC (Programmable Logic Controller), dimana PLC ini adalah perangkat ‘otak’ yang kedalamnya dimasukkan suatu program untuk mengatur seluruh pekerjaan kontrol yang diperlukan. Sekarang ini , salah satu sistem kontrol digital yang paling berkembang dan diminati adalah dengan artificial neural network (jaringan saraf tiruan), guna mengatasi beberapa kelemahan PLC.
Mengingat bahwa gerakan elektroda yang turun naik secara tidak beraturan dan tidak terduga, maka asumsi-asumsi linier tidak dapat diterapkan dalam pembuatan sistem kontrol elektroda EAF ini. Sementara PLC tidak mampu merespon kondisi tidak terduga yang terjadi selama proses peleburan, karena PLC semata-mata bekerja berdasarkan program yang telah dibuat sebelumnya. Maka dalam format Riset Unggulan Kemitraan, dibuatlah sistem kontrol elektroda berbasiskan jaringan saraf tiruan. Sistem kontrol ini benar-benar merevolusi konsep yang selama ini ada, karena kemampuannya belajar (learning) terhadap berbagai kemungkinan kondisi tak terduga yang akan dihadapi. Jadi persis seperti otak manusia yang memiliki kemampuan belajar. Sistem kontrol elektroda ini kemudian dinamai NFC. Aplikasi NFC menunjukkan penurunan pemakaian energi listrik atau penghematan untuk peleburan, penurunan pemakaian elektroda, pengurangan waktu peleburan dan memperbaiki kualitas baja yang dihasilkan. Berkat pencapaian ini, tim pembuat NFC mendapat apresiasi positif dari Direktur Utama PT. Krakatau Steel dan Menristek (waktu itu Prof. Dr. Zuhal ). Dari luar negeri diperoleh penghargaan ketika di seminarkan di Vietnam dan terakhir di Brunei memperoleh penghargaan ASEAN Engineering Award sebagai produk paling inovatif. Saat ini, NFC diaplikasikan pada operasi rutin di ketiga tungku peleburan baja milik PT Krakatau Steel dengan nilai penghematan pemakaian energi listrik serta elektroda yang cukup signifikan, yaitu US$ 1 per ton baja cair. Sebagai gambaran, total kapasitas produksi dari tiga tungku tersebut sebesar 1,1 juta ton per tahun. Dengan demikian, penghematan yang diperoleh perusahaan mencapai US$ 1,1 juta pertahun.
Bidang Aplikasi Jaringan Saraf Tiruan (JST)
Sekitar tahun 50′an Hodgkin dan Huxley mengembangkan model pertama dan mencatat sinyal-sinyal listrik otak manusia yang dipancarkan oleh sel-sel otak. Karya ini selain mengantarkan mereka memperoleh hadiah nobel, tetapi sekaligus menjadi dasar bagi suatu gagasan bahwa fungsi-fungsi otak semestinya dapat disimulasikan oleh fungsi-fungsi elektronik dari suatu komputer. Teknologi komputer yang berkembang pesat semakin membuka jalan bagi simulasi sistem pengolahan informasi otak manusia.
Begitu banyak ilmuwan yang mengkhususkan diri meneliti carakerja otak berminat membuat model cara kerja otak manusia. Minat ini didukung oleh kecanggihan komputasi komputer. Model cara kerja otak manusia ini terutama ditekankan kepada bagaimana sesungguhnya proses belajar yang dilakukan oleh otak. Berbagai model JST berhasil dikembangkan dan sampai sekarang kemampuan model tersebut hampir mendekati kemampuan otak manusia.
Dibandingkan dengan teknologi lainnya, JST untuk beberapa bidang aplikasi jauh lebih baik. Kekuatan JST ini bisa digunakan untuk aplikasi seperti: 1) optimasi, 2) kontrol, 3) pengolahan gambar (image processing) ,4) sintesa dan pengenalan suara, 5) pengolahan bahasa alami dan 6) memodelkan kemampuan kognisi manusia. Biasanya JST dipilih bila menghadapi situasi dimana teknologi lain tidak bisa diterapkan karena data yang tidak lengkap, toleransi kesalahan yang rendah, serta rancu dan tidak beraturannya situasi. Jadi untuk situasi-situasi yang membutuhkan proses belajar, penilaian atau intelegensi dalam menghadapi keadaan yang rancu serta dinamis merupakan hal yang sangat cocok bagi penerapan teknologi JST.
Sebagai gambaran dimana teknologi JST sudah diterapkan adalah sbb: Pengenalan huruf secara optis yang diterapkan di Kantor Pos Amerika Serikat untuk membaca tulisan tangan, sementara untuk membaca huruf Kanji diterapkan oleh Sharp dan Mitsubishi, untuk kontrol sebuah proses misalkan banyak digunakan di pabrik baja yaitu untuk kontrol EAF. Perusahaan mobil Ford menggunakan JST untuk sistem anti lock brakes , Citibank dan American Express memakainya untuk mendeteksi pemalsuan kartu kredit VISA, Perusahan penerbangan Amerika Serikat dan Kanada menggunakannya untuk memprediksi respon pelanggan, dan masih banyak lagi bidang yang dirambah oleh JST termasuk dalam dunia forensik, astronomi, musik dan persenjataan perang.
Kemungkinan Penerapan JST di Pariwisata
Melihat kekuatan JST terutama dalam kemampuannya belajar dan beradaptasi terhadap kondisi yang tidak beraturan, dan kemampuannya mengolah data yang sangat minim, serta sudah demikian luas penerapannya diberbagai bidang, maka bukan tidak mungkin JST dapat diterapkan dalam dunia kepariwisataan.
Dunia pariwisata Bali sekarang ini sedang menghadapi kelesuan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Jenis faktor yang berpengaruh pada dunia pariwisata sangat banyak, baik itu faktor dominan dan signifikan maupun yang sedikit dominan. Faktor-faktor tersebut mungkin bisa disebut antara lain krisis ekonomi, kenaikan BBM dan telepon sampai peristiwa WTC 11 September. Sejauh ini, kita tidak mengetahui secara pasti korelasi atau hubungan antara faktor-faktor tersebut, sehingga secara matematis akan sulit membuat model yang dapat menggambarkan korelasi semua faktor diatas. Disinilah tugas JST, yaitu membuat model tersebut dan memetakan persoalan yang ada semata-mata berdasarkan masukan data yang kita berikan.
Salah satu kemampuan dari JST adalah membuat prediksi berdasarkan data yang telah dipelajari sebelumnya. Oleh karena itu, persoalan yang bisa digarap oleh JST antara lain: prediksi kedatangan wisatawan mancanegara maupun wisatawan dalam negeri, prediksi devisa yang akan diperoleh melalui pariwisata, dan prediksi situasi ekonomi Bali.
Jika Bali sudah memiliki tool ini dalam melakukan prediksi, maka beberapa hal bisa diantisipasi, antara lain: kita tidak akan terkaget-kaget dengan situasi pariwisata yang akan dihadapi dalam setahun kedepan. Selanjutnya kita dapat merespon hasil prediksi dengan langkah-langkah antisipatif. Misalkan kalau hasil prediksi memperlihatkan, bahwa kedatangan wisatawan mancanegara akan menurun, maka misalkan kita dapat segera melakukan promosi yang gencar, mengalihkan sasaran ke pasar domestik dll.
October 5th, 2007 at 4:57 pm
Mengurai Kusutnya Angkutan Umum di Jakarta
Oleh:Irwan Margono Staf Pengajar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia
SUDAH banyak upaya pemerintah untuk pembangunan dan pembenahan angkutan umum, termasuk rencana pengoperasian busway yang mendapat sorotan pro dan kontra di media masa. Sebenarnya, sudah banyak yang membahas tentang permasalahan serta usulan mengenai pembenahan angkutan umum. Bahkan, ada beberapa yang membandingkan dengan sistem angkutan umum di luar negeri. Kebanyakan komentarnya adalah, “Bila saja angkutan umum bisa tertib, terjadwal dengan baik, dan tepat waktu seperti di luar negeri, tentunya banyak pemakai kendaraan pribadi yang pindah untuk memilih angkutan umum karena jauh lebih ekonomis”.
Kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya ada perbedaan yang sangat mendasar antara sistem pengoperasian angkutan umum di Indonesia dengan di negara maju, yaitu “sistem setoran” yang berlaku di Indonesia. Di negara maju, pengoperasian angkutan umum menerapkan sistem gaji (biasanya dihitung per jam kerja). Implikasi dari perbedaan ini adalah tertibnya angkutan umum di negara maju dibandingkan dengan kusutnya angkutan umum di Indonesia.
Dengan sistem setoran, pengemudi secara otomatis akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan jumlah penumpang sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak penumpangnya berarti semakin banyak uang yang dapat dikumpulkan (setelah dikurangi setoran) karena besarnya jumlah setoran adalah tetap. Akibatnya, segala macam cara dilakukan untuk mendapatkan jumlah penumpang sebanyak mungkin. Cara-cara yang ditempuh di antaranya adalah mengabaikan aturan lalu lintas, ngetem di persimpangan jalan, berhenti di sembarang tempat, menaikkan/menurunkan penumpang di jalan tol, dan masih banyak lagi. Akibat lain di antaranya adalah sesama angkutan saling berkejaran, jadwal kedatangan/keberangkatan di terminal dan halte tidak dapat dipastikan, bahkan saat ini kondisi lalu lintas sudah semakin parah akibat ulah para awak angkutan umum.
Banyak titik kemacetan lalu lintas adalah akibat dari kendaraan umum yang memenuhi jalan di persimpangan jalan, berhenti di mulut gang, atau dengan sengaja jalan perlahan sambil menunggu penumpang sehingga kendaraan dibelakangnya membentuk antrean panjang.
Sebenarnya, penerapan sistem setoran ini diawali dari para pemilik/pengelola kendaraan umum yang menghendaki kepastian pengembalian modal serta kepastian keuntungan karena besarnya setoran mudah dihitung. Di samping itu, sistem setoran merupakan mekanisme yang sangat sederhana karena pemilik angkutan tidak perlu melakukan pengawasan terhadap berapa jumlah pendapatan di lapangan. Akan tetapi pada kondisi sekarang, sistem setoran justru menjadi dilema bagi para pemilik angkutan umum. Sebab, awak angkutan menghendaki setoran tidak naik karena takut pendapatannya justru akan menurun bila tarif dinaikkan. Sedangkan setoran yang sekarang berlaku sudah sangat tidak memungkinkan untuk pengoperasian angkutan yang layak karena selain harga kendaraan semakin mahal, biaya perawatannya juga sangat tinggi.
BAGAIMANA jika sistem setoran diganti menjadi sistem gaji? Pertama, para pengemudi tidak perlu lagi kejar-kejaran karena sudah ada kepastian pendapatan. Kedua, kalau pengemudi melakukan pelanggaran lalu lintas, mereka sendiri yang harus menanggung risiko karena perusahaan menerima klaim ganti rugi tilang yang diakibatkan ulah pengemudi. Ketiga, umur kendaraan akan lebih lama karena pengemudi tidak lagi ugal-ugalan. Keempat, jadwal kedatangan/keberangkatan dapat diatur dengan baik sehingga para penumpang dapat mengatur waktu perjalanan. Kelima, dengan jadwal yang pasti para penumpang tidak memaksakan untuk berjejalan di satu kendaraan karena kendaraan berikut sudah dijadwalkan.
Konsekuensi diterapkannya sistem gaji adalah perombakan sistem. Banyak hal yang perlu dipersiapkan karena perubahan ini akan mengakibatkan manajemen pengoperasian yang sangat berbeda dengan sekarang.
Pertama, perlunya perangkat hukum yang mengatur bahwa semua awak angkutan umum harus digaji atas dasar jam kerja. Aturan ini tentunya berlaku bagi operator/pemilik angkutan umum. Agar aturan ini dapat diberlakukan, perlu ditentukan standar gaji yang wajar bagi awak angkutan. Kedua, diperlukan perangkat kontrol pendapatan oleh pengelola. Misalnya, sistem tiket yang dikombinasikan dengan dukungan aparat pengawas/keamanan seperti yang diterapkan di luar negeri. Sistem tiket bisa menggunakan peralatan semacam cash register dengan kemampuan mencatat setiap pengeluaran tiket dengan akurat dan tidak dapat dimanipulasi.
Diperlukan juga perangkat hukum untuk mengenakan sanksi pada penumpang yang tidak membayar. Bilamana ada penumpang yang tidak dapat menunjukkan tiket sebagai bukti pembayaran yang sah harus dikenakan sanksi (denda/hukuman) yang cukup berat.
Di Inggris, setiap pengemudi dilengkapi alat semacam cash register untuk pengeluaran tiket sebagai bukti pembayaran. Setiap tiket/karcis dengan nilai uang yang dikeluarkan akan tercatat di mesin tersebut dan pada akhir pengoperasian, alat tersebut dibawa pengemudi ke kantor. Rincian catatan pengoperasian tersebut akan dikeluarkan untuk dipertanggungjawabkan. Jumlah uang yang diserahkan kepada pengelola harus sesuai dengan hasil penerbitan karcis.
Bila sistem gaji diterapkan, barulah hal-hal lain yang diperlukan guna meningkatkan layanan angkutan umum akan lebih mudah ditata. Yang pertama adalah sistem rutenya. Sistem rute yang sekarang diterapkan masih menganut trayek end-to-end atau dari satu titik ke titik lain. Contohnya dari Blok M-Kota, Ciputat-Blok M, Grogol-Rawamangun. Artinya, angkutan tersebut bolak-balik dari satu terminal tertentu ke terminal tujuan. Akibatnya, banyak sekali tumpang tindih antara satu rute dengan rute lainnya. Untuk memperbaiki, perlu diterapkan kombinasi antara sistem corridor dan circulator. Sistem corridor merupakan rute utama yang bersifat end-to-end atau bisa juga rute melingkar tetapi di jalur utama. Sedangkan rute circulator adalah rute memutar yang diperlukan sebagai feeder (pengaman) sistem corridor. Sistem pengumpan (feeder) ini akan menjaring penumpang sampai ke tingkat kompleks perumahan.
Setelah sistem rute dibenahi, baru sistem-sistem lain secara bertahap dapat ditingkatkan lagi seperti penjadwalan kedatangan/keberangkatan, perencanaan penempatan halte, tempat antrean penumpang, dan penambahan jumlah jembatan penyeberangan/terowongan penyeberangan (di tempat di mana jembatan penyeberangan tidak memungkinkan untuk dibangun) seperti di bawah jalan tol Cawang-Priok. Bila masih diperlukan, subsidi bagi para pelajar, suatu mekanisme khusus dapat diterapkan di mana pengelola angkutan umum dapat melakukan klaim terhadap karcis yang dikeluarkan untuk pelajar dengan tarif khusus tersebut.
Sebagai sistem kontrol terhadap pengeluaran karcis pelajar dapat digunakan kartu pelajar. Bila karcis yang ditunjukkan adalah karcis dengan tarif pelajar, maka penumpang tersebut harus dapat menunjukkan kartu pelajarnya. Dengan mekanisme tersebut, yang memberikan subsidi kepada pelajar bukan lagi awak angkutan, melainkan pemerintah atau pengelola angkutan.
Agar penerapan sistem gaji ini dapat berjalan dengan baik, penerapannya harus bersifat menyeluruh untuk semua jenis angkutan umum massal. Karena bila diterapkan sebagian-sebagian, para awak angkutan pasti akan berbondong-bondong pindah ke angkutan yang masih menerapkan sistem setoran. Akibatnya, angkutan yang masih menerapkan sistem setoran akan mengacaukan sistem secara keseluruhan. Hal semacam ini yang dapat kita lihat pada bus Patas yang dioperasikan PPD dengan sistem gaji yang dikacaukan oleh bus Patas lainnya dengan sistem setoran.
Bila sistem setoran tidak dihapus dalam pengelolaan angkutan umum massal, sampai kapan pun angkutan umum akan tetap kusut seperti sekarang.
Mengingat sistem setoran dan sistem gaji merupakan dua hal yang bertolak belakang, untuk berlakunya sistem diperlukan perencanaan dan persiapan yang sangat matang, termasuk pencarian kata sepakat sistem gaji yang akan diterapkan, penataan kembali sistem rute, penjadwalan perjalanan dan infrastruktur sistem pengoperasiannya. Pengelola dengan sendirinya juga perlu mempersiapkan diri dengan peralatan kontrol pendapatan di samping dukungan aturan pemerintah. Secara singkat, perencanaan dan persiapan penerapan sistem gaji merupakan pekerjaan yang sangat rumit, melibatkan banyak instansi dan pasti akan memakan biaya cukup besar serta waktu cukup lama. Hanya saja, segala upaya pembenahan sistem angkutan umum akan sia-sia jika sistem setoran masih berlaku.
October 5th, 2007 at 8:05 pm
Manajement Control dari sudut pandang kasus BLBI
Membicarakan manajement control, berarti kita membicarakan mengenai bagaimana mengendalikan strategi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Namun dalam penerapannya, hal tersebut tidaklah semudah seperti membalikkan telapak tangan, karena jika ingin melakukan manajement control yang baik, manajer harus dapat mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam organisasi tersebut dan harus mampu memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil.
Tetapi apakah mereka (orang-orang yang terlibat di dalamnya) mengerti apa yang sebenarnya diinginkan oleh organisasi tersebut darinya? apakah mereka mempunyai keinginan memperoleh sebuah keberhasilan dalam menjalankan tugasnya ataukah hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan dirinya sendiri? dan apakah mereka berkompeten di bidangnya?
Jika melihat suatu control problem dari sudut pandang kasus BLBI yang terjadi tahun 1998 silam, dapat diketahui bahwa terdapat manajement control yang buruk didalamnya. Terjadinya penyimpangan dana oleh bank penerima BLBI sebesar Rp.84.842.164.000.000 berasal dari penyalahgunaan dana oleh bank penerima yang tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Dari temuan penyimpangan penyaluran maupun penggunaan BLBI baik di BI, bank Pemerintah dan bank swasta ataupun pihak yang terkait baik yang ditemukan oleh BPK maupun BPKP pada saat itu tidak tertutup kemungkinan bahwa kasus-kasus yang terjadi disebabkan karena adanya mismanajemen. Selain itu unsur kesengajaan dari manajemen atau pihak-pihak lainnya yang bertangguang jawab atas transaksi yang berkaitan dengan penggunaan BLBI yang menyimpang tersebut, juga disebabkan adanya peran dari pihak Bank Indonesia yang juga memungkinkan terjadinya penyimpangan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka yang terlibat kasus didalamnya masih belum mengerti bahwa betapa sebuah BLBI begitu berarti bagi sebagian besar kalangan nasabah yang pada saat itu tidak yakin akan kemampuan bank dalam membayar kewajibannya secara penuh, sehingga mereka menarik uangnya secara besar-besaran dan membuat pihak bank kewalahan karena tidak adanya mekanisme penjaminan dana nasabah saat itu.
Orang-orang yang terlibat kasus tersebut didalamnya seolah tidak menginginkan sebuah prestice yang akan mereka dapatkan setelahnya. Mereka tidak memiliki keinginan untuk membantu memperbaiki perekonomian Indonesia yang dilanda krisis saat itu. Mereka justru mencoba mengambil keuntungan dari perekonomian Indonesia yang terpuruk akibat krisis mata uang. Orang-orang semacam itu jelas tidak dapat diandalkan dalam sebuah organisasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak hanya itu, kemampuan seseorang dalam memanage dan mengawasi suatu rencana kerja juga perlu dipertimbangkan, karena minimalnya pengetahuan akan bidang yang digelutinya saat itu mempengaruhi seberapa jauh organisasi tersebut mampu bertahan.
Dalam prosedur penyaluran dana BLBI seharusnya dilakukan dengan diawasi secara ketat baik di BI, bank Pemerintah maupun bank swasta mulai dari proses penyaluran dana hingga penerimaan dana bagi bank-bank terkait. Selain itu manajemen sepertinya perlu melakukan reformasi prosedur pengawasan dan lebih menekankan prisip kehati-hatian serta pelatihan untuk pengawasan personil sehingga hal serupa tidak akan pernah lagi terjadi.
October 5th, 2007 at 8:52 pm
Sistem Manajemen Mutu Antara Kebutuhan dan Keharusan.
Manajemen Mutu
Beberapa tahun lalu, dari hasil riset sebuah lembaga di Amerika Serikat diketahui bahwa lebih dari 50% produk dan komponen yang dihasilkan oleh perusahaan mempunyai cacat atau kerusakan, dan untuk perusahaan yang bergerak di bidang teknologi tinggi, otomotif, dan aerospace angkanya lebih mencengangkan lagi yaitu mencapai lebih dari 75%. Komisi Keselamatan Produk Konsumen Amerika bahkan memperkirakan bahwa kematian, kecelakaan, dan kerusakan yang ditimbulkan akibat pemakaian produk konsumen yang tidak sempurna telah membebani negara lebih dari 700 miliar dolar per tahunnya.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tidak mengherankan jika perusahaan-perusahaan saat ini berusaha keras untuk menerapkan sistem manajemen mutu yang diharapkan akan membantu mereka dalam meningkatkan mutu produk/layanan yang dihasilkan, mengontrol biaya-biaya, mengurangi kerusakan dan cacat pada produk, meningkatkan kepuasan konsumen, dan pada akhirnya adalah meningkatkan keuntungan perusahaan.
Mutu
Setidaknya ada tiga hal mendasar yang sangat mempengaruhi tingkat kesuksesan suatu produk atau layanan di pasaran, yaitu harga, ketersediaan, dan mutu/kualitas. Konsumen sangat membutuhkan produk atau layanan yang bermutu tinggi dan tersedia pada waktu yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan manfaat yang akan diperoleh. Organisasi atau perusahaan akan dapat sukses dan mampu bersaing di pasaran jika tingkat kepuasan pelanggan terhadap pemakaian produk dan layanannya cukup tinggi. Faktor harga dan ketersediaan adalah fitur transient saja, dalam arti pengaruhnya tidak berlangsung lama setelah terjadi transaksi. Lain halnya dengan mutu, yang mempunyai pengaruh dan implikasi yang cukup panjang, karena mutu suatu produk atau layanan ditentukan dari tingkat kesuksesan kegunaan produk atau layanan tersebut selama pemakaiannya (tidak terbatas pada point of sales saja).
Makna mutu atau kualitas suatu produk atau layanan sendiri erat kaitannya dengan: tingkat kesempurnaan, kesesuaian dengan kebutuhan, bebas dari cacat, ketidaksempurnaan, atau kontaminasi, serta kemampuan dalam memuaskan konsumen. Konsumen adalah pihak yang paling tepat dan adil dalam menilai masalah mutu dari produk atau layanan yang kita sediakan. Sebuah produk atau layanan yang memiliki fitur atau manfaat yang memuaskan kebutuhan konsumen dapat disebut sebagai produk atau layanan yang bermutu, demikian pula sebaliknya, produk atau layanan yang memiliki fitur atau manfaat yang tidak memuaskan kebutuhan konsumen dapat disebut sebagai produk atau layanan yang tidak bermutu. Anda akan dapat menilai tingkat kepuasan konsumen terhadap produk Anda melalui melalui berbagai cara, seperti feedback langsung dari konsumen, atau juga bisa dilihat dari tingkat kerugian penjualan, turunnya market share, dan pada akhirnya adalah kerugian bisnis. Pada pasar dengan tingkat persaingan usaha yang sangat ketat, mutu dari suatu produk atau layanan yang ditawarkan akan memiliki peranan yang sangat strategis terhadap perkembangan bisnis.
Sistem Manajemen Mutu
Adalah sesuatu yang tidak mungkin suatu perusahaan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dan mempertahankan suatu produk yang bermutu tanpa disertai adanya manajemen proses yang matang dan rapi di dalamnya. Mutu yang baik tidak akan dapat diraih hanya dengan mengandalkan keberuntungan semata, tapi mutlak harus dengan cara penerapan manajemen bisnis yang baik.
Sistem manajemen mutu akan memberikan kemampuan kepada perusahaan atau organisasi dalam melakukan kontrol, menciptakan stabilitas, prediktabilitas, dan kapabilitas bisnis Anda. Dengan adanya sistem mutu diharapkan perusahaan Anda akan lebih terbantu dalam mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan mutu produk atau layanan yang Anda sediakan secara ekonomis. Sistem manajemen mutu akan sangat membantu Anda untuk dapat bertindak dengan lebih baik dibanding sebelumnya.
Standarisasi Sistem Mutu
Ketika Anda membeli suatu produk atau layanan dari suatu perusahaan, Anda tentunya berharap akan mendapatkan produk atau layanan dengan kualitas atau mutu yang persis sama seperti yang mereka janjikan. Jaminan bahwa Anda akan mendapatkan kualitas barang atau layanan yang sesuai dengan harapan Anda tersebut hanya dapat diberikan oleh perusahaan yang telah memiliki sertifikasi suatu standar sistem mutu.
Mengapa standarisasi itu penting? Sebagai pembeli atau pengguna suatu produk tentunya kita akan merasa sangat terganggu dan kecewa ketika produk yang telah dibeli tersebut ternyata memiliki kualitas yang sangat buruk, tidak layak pakai, tidak cocok dengan peralatan yang telah kita miliki sebelumnya, mudah rusak, atau berbahaya jika digunakan. Sebaliknya ketika produk yang dibeli atau digunakan telah memenuhi keinginan dan harapan kita dan tidak menimbulkan masalah selama pemakaiannya, kita kadang merasakan kenyamanan tersebut sebagai hal yang biasa saja. Itulah sebagian gambaran dimana kita terkadang kurang peduli terhadap peran dari suatu standar sistem mutu dalam meningkatkan level kualitas/mutu, keamanan, ketahanan, efisiensi, dan interchangeability dari suatu produk yang kita gunakan. Suatu standar mutu memberikan kontribusi yang sangat besar pada segenap aspek kehidupan kita, walaupun kadang kontribusinya sering tidak kita sadari.
October 5th, 2007 at 9:06 pm
Kontrol Stress, Prestasi Kerja Meningkat…
Perkembangan ekonomi yang cepat, perampingan perusahaan, PHK, merger dan bangkrutnya beberapa perusahaan sebagai akibat dari krisis yang berkepanjangan telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi ribuan bahkan jutaan tenaga kerja. Mereka harus rela dipindahkan kebagian yang sangat tidak mereka kuasai dan tidak tahu berapa lama lagi mereka akan dapat bertahan atau dipekerjakan. Selain itu mereka harus menghadapi boss baru, pengawasan yang ketat, tunjangan kesejahteraan berkurang dari sebelumnya, dan harus bekerja lebih lama dan lebih giat demi mempertahankan status sosial ekonomi keluarga. Para pekerja di setiap level mengalami tekanan dan ketidakpastian. Situasi inilah yang seringkali memicu terjadinya stress kerja.
Menurut penelitian Baker dkk (1987), stress yang dialami oleh seseorang akan merubah cara kerja sistem kekebalan tubuh. Para peneliti ini juga menyimpulkan bahwa stress akan menurunkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit dengan cara menurunkan jumlah fighting desease cells. Akibatnya, orang tersebut cenderung sering dan mudah terserang penyakit yang cenderung lama masa penyembuhannya karena tubuh tidak banyak memproduksi sel-sel kekebalan tubuh, ataupun sel-sel antibodi banyak yang kalah.
Dua orang peneliti yaitu Plaut dan Friedman (1981) berhasil menemukan hubungan antara stress dengan kesehatan. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa stress sangat berpotensi mempertinggi peluang seseorang untuk terinfeksi penyakit, terkena alergi serta menurunkan sistem autoimmune-nya. Selain itu ditemukan pula bukti penurunan respon antibodi tubuh di saat mood seseorang sedang negatif, dan akan meningkat naik pada saat mood seseorang sedang positif.
Peneliti yang lain yaitu Dantzer dan Kelley (1989) berpendapat tentang stress dihubungkan dengan daya tahan tubuh. Katanya, pengaruh stress terhadap daya tahan tubuh ditentukan pula oleh jenis, lamanya, dan frekuensi stress yang dialami seseorang.
Peneliti lain juga mengungkapkan, jika stress yang dialami seseorang itu sudah berjalan sangat lama, akan membuat letih health promoting response dan akhirnya melemahkan penyediaan hormon adrenalin dan daya tahan tubuh.
Banyak sudah penelitian yang menemukan adanya kaitan sebab-akibat antara stress dengan penyakit, seperti jantung, gangguan pencernaan, darah tinggi, maag, alergi, dan beberapa penyakit lainnya. Oleh karenanya, perlu kesadaran penuh setiap orang untuk mempertahankan tidak hanya kesehatan dan keseimbangan fisik saja, tetapi juga psikisnya.
Secara umum orang berpendapat bahwa jika seseorang dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang melampaui kemampuan individu tersebut, maka dikatakan bahwa individu itu mengalami stress kerja. Namun apakah sebenarnya yang dikategorikan sebagai stress kerja? Menurut Phillip L. Rice, Penulis buku Stress and Health, seseorang dapat dikategorikan mengalami stress kerja jika :
Urusan stress yang dialami melibatkan juga pihak organisasi atau perusahaan tempat individu bekerja. Namun penyebabnya tidak hanya di dalam perusahaan, karena masalah rumah tangga yang terbawa ke pekerjaan dan masalah pekerjaan yang terbawa ke rumah dapat juga menjadi penyebab stress kerja
Mengakibatkan dampak negatif bagi perusahaan dan juga individu
Oleh karenanya diperlukan kerja sama antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan stress tersebut.
Menurut Terry Beehr dan John Newman (1978) gejala stress kerja dapat di bagi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu gejala psikologis, gejala psikis dan perilaku.
Gunakanlah metode analisa yang cukup ilmiah dan rasional dalam melihat atau menganalisa masalah stress kerja Anda.
Banyak langkah yang dapat dipraktikkan dalam menangani stress ditempat kerja diantaranya meningkatkan sokongan sosial ditempat kerja melalui jalinan tali persahabatan sesama rekan kerja. Dengan jalinan tersebut, sikap saling mempercayai akan terbina dengan harapan agar segala permasalahan dapat dipecahkan bersama.
Selain itu, senantiasa mempraktikkan pemikiran yang rasional dan positif. Pemikiran, kepercayaan atau perasaan yang negatif dan tidak rasional acapkali menyebabkan salah paham. Justru, jangan biarkan salah paham menjejali perasaan dan tindakan kita. Pastikan tapsiran kita tentang sesuatu situasi sepadan dengan fakta.
Komunikasi secara baik juga penting dalam mengatasi masalah stress. Jadilah pendengar yang baik dan berkomunikasi secara asertif dengan senantiasa menghormati pandangan yang diberikan oleh orang lain walaupun kita kurang setuju dengannya. Kita harus bijak mengeluarkan pendapat secara jelas, tepat dan tegas dengan menggunakan fakta yang tidak disulami dengan perasaan.
Kritikan dapat memotivasi dan mematikan semangat seseorang pekerja. Walaupun begitu, kritikan yang diterima jika dapat ditangani dengan baik mampu memotivasi kita. Apabila dikritik, kita diharapkan tenang. Sekiranya kritikan berbentuk membina dan benar, terimalah kritikan itu seadanya beserta dengan langkah-langkah yang sewajarnya dalam menangani kritikan tersebut. Namun, sekiranya kritikan itu mengandung hal yang tidak benar dan menyinggung perasaan kita, kita dapat menanyakan hal tersebut diperoleh darimana dan kita bertanggungjawab membetulkan tanggapan yang salah tersebut daripada terus membelenggu prestasi kerja kita.
Apabila stress, seseorang itu berkecenderungan untuk merasa marah. Kita perlu mengetahui cara menangani kemarahan kita. Akui bahawa kita sedang berada di dalam keadaan marah dan cobalah berhenti. Cobalah untuk tenang dan tarik nafas panjang.
Selain daripada langkah-langkah di atas, cara hidup sehat dapat membantu mengurangi stress. Cara hidup sehat seperti tidak merokok dan minum minuman beralkohol bukan saja dapat menghindarkan diri daripada penyakit tapi juga menghindari dari hal-hal yang dilarang agama. Penuhi hidup anda dengan aktivitas bermakna seperti berjumpa dan bercanda dengan teman-teman, beriadah dan lain-lain.
Akhir kata “Hidup lebih ceria jika kita mampu mengendalikan stress, prestasi kerja pun dapat meningkat”.
October 5th, 2007 at 9:31 pm
KORUPSI DI TUBUH PT. ASABA SEBAGAI KONSEKUENSI LOGIS LEMAHHNYA MANAGEMEN CONTROL
Korupsi tidak lagi menjadi kata yang terdengar asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini korupsi menjadi sesuatu hal yang sangat biasa bahkan cenderung permisif. Banyak kasus korupsi diungkap tetapi dalam waktu bersamaan kasus korupsi baru lainnya muncul dengan pesat bagai jamur dimusim hujan. Tidak hanya dikalangan pemerintahan saja, tetapi korupsi juga mulai merajalela di lingkungan swasta. Beberapa perusahaan besar tumbang setelah ditemukannya praktek keuangan yang tidak sehat diantaranya korupsi. Namun dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi, rasanya bukanlah hal yang berlebihan jika saya mengatakan bahwa kasus korupsi yang paling fenomenal di lingkungan swasta, beberapa tahun terakhir ini adalah kasus korupsi di dalam tubuh PT. Aneka Sakti Bakti (PT. Asaba) yang bergerak di bidang penyedia alat-alat kantor.
Kasus korupsi di PT. Asaba ini cenderung unik. Pelaku korupsi yaitu Gunawan Santoso merupakan orang dekat Boedyharto Angsono yang tidak lain adalah bos PT. Asaba sendiri. Celah penyelewenagn aset itu mulai terbuka lebar saat Gunawan Santoso menikah dengan Alice Angsono (putri Boedyharto Angsono) dan karirnya di perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan alat kantor itu terus meningkat. Puncaknya adalah ketika Gunawan Santoso menjabat sebagai direktur pelaksana di PT. Asaba Line yang bergerak di bidang perumahan. Gunawan berhasil menilep uang sejumlah kurang lebih 45 Miliyar rupiah. Uang hasil penjualan rumah tersebut, menurut Alice, tidak pernah disetorkan kepada ayahnya. Bahkan belakangn diketahui bahwa uang tersebut dibelanjakan oleh Gunawan untuk membeli vila mewah seluas 25 hektar di daerah Cidahu. Kasus korupsi itu berujung tragis dengan di penjarakannya Gunawan untuk pertama kalinya di Lembaga Pemasyarakatan Kuningan, Jawa Barat selama 18 bulan tetapi ia berhasil kabur dengan cara menjebol atap ruang tahanan LP tersebut. Setelah berhasil kabur Gunawan ditangkap kembali untuk yang kedua kalinya dan dijatuhi hukuman mati karena ternyata Gunawan tidak hanya korupsi tetapi juga menjadi otak pembunuhan sadis bos PT. Asaba itu. Untuk yang kedua kalinya Gunawan harus mendekam di jeruji besi LP Narkotika Cipinang. Namun lagi-lagi di LP yang terkenal ketat itupun Gunawan masih berhasil lolos dari jeruji besi setelah berhasil menyuap penjaga pintu tahanan. Setelah menyandang status buron cukup lama, akhirnya gunawan berhasil ditangkap kembali di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Kali ini pihak berwajib tidak ingin salah langkah lagi. Setelah resmi dijatuhi hukuman, ia langsung dipindahkan ke LP paling angker yang sering disebut Alcatras-nya Indonesia yaitu LP. Nusakambangan di Cilacap Jawa Tengah.
Korupsi berdarah yang berujung pada tindakan keji pembunuhan seperti yang dilakukan oleh Gunawan Santoso tersebut tentu saja sangat disayangkan oleh berbagai pihak. Banyak kalangan berspekulasi mengenai penyebab tindak korupsi Gunawan Santoso di perusahaan milik mantan ayah mertuanya itu. Tetapi dalam tulisan ini saya akan menyoroti penyebab tindak penyelewenagn aset PT. Asaba oleh Gunawan Santoso dari sudut sistem pengendalian managemen perusahaan.
Vijay Govindarajan dalam bukunya Management Control System mengatakan bahwa management control is the proces by which management ensure organizational objectives and strategies are implemented. Atas dasar itulah saya berpendapat bahwa pengendalian managemen merupakan suatu keharusan terutama dalam perusahaan besar yang mempraktikan desentralisasi seperti PT. Asaba. Saya melihat bahwa sebagian alasan dari adanya celah yang memungkinkan terjadinya paktik korupsi oleh Gunawan Santoso adalah kelalaian dalam pengendalian managemen perusahaan.
Setidaknya ada tiga hal yang menjadi indikator bahwa proses pengendalian managemen di suatu perusahaan dikatakan bermasalah. Indikator tersebut adalah: (1) kurangnya pengarahan dari atasan ke bawahan (lack of direction), (2) kuranya motivasi untuk bersama-sama memajukan perusahaan tersebut (lack of motivation), dan (3) kewenangan seseorang yang tidak terbatas (lack of personal limitation). Dalam kasus PT. Asaba ini saya melihat bahwa korupsi yang dilakukan oleh Gunawan santoso adalah akibat dari kegagalan implementasi sistem pengendalian managemen dalam perusahaan yang dikombinasi oleh ketiga sebab tersebut.
LACK OF DIRECTION
Perusahaan, dalam hal ini bisa jadi adalah managemen puncak atau bahkan Boedyharto Angsono sendiri (yang secara langsung menunjuk Gunawan Santosa untuk bekerja pada perusahaannya)bisa saja kurang memberikan arahan kerja dan strategi perusahaan yang seharusnya dilakukan Gunawan. Hubungan istimewa Gunawan dan bos PT. Asaba serta gelar sarjana di bidang Ekonomi dan bisnis yang diperoleh Gunawan di Amerika juga seringkali menyilaukan penilaian para petinggi yang duduk di deretan manajemen puncak PT. Asaba terhadap Gunawan. Dua hal tersebut sering dijadikan alasan bahwa Gunawan telah cukup mengerti apa yang harus dilakukannya demi kemajuan PT. Asaba tanpa perlu diberi awalan dengan pengarahan yang panjang lebar dari managemen, sehingga perilaku Gunawan cenderung menyimpang dari apa yang telah digariskan perusahaan. Hal ini menyebabkan tujuan perusahaan tidak tercapai.
LACK OF PERSONAL LIMITATIOAN
Kewenangan seseorang yang tak terbatas merupakan alasan paling umum dalam hampir setiap celah kasus korupsi yang pernah terjadi. Demikian pula kasus korupsi PT. Asaba. Niat dan keberanian Gunawan untuk menyelewengkan dana Miliaran rupiah milik PT. Asaba muncul ketika ia mulai dpercaya untuk duduk di kursi direktur pelaksana di PT. Asaba Line yang bergerak di bidang perumahan. Ketika menduduki kursi jabatan tersebut, Gunawan mulai mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang lebih atas aset-aset PT. Asaba. Dan untuk kesekian kalinya Gunawan tidak saja memanfaatkan posisinya yang strategis tetapi juga memanfaatkan kepercayaan seluruh keluarga besar dan karyawan Boedyharto Angsono dan PT. Asaba.
LACK OF MOTIVATION
Kurangnya motivasi dalam diri Gunawan untuk membangun perusahaan menjadi lebih baik, maju dan lebih kompeten di pasaran dunia serta mempertahankan prinsip going concern tampaknya memperlengkap alasan penyelewengan sejumlah dana PT. Asaba. Tanpa bermaksud untuk ber-negative thingking, tetapi penulis menangkap adanya sinyalemen bahwa Gunawan dengan sengaja meraup sejumlah dana perusahaan untuk dimasukkan dalam kantong pribadinya dan bukan diserahkan kepada mantan ayah mertuanya itu. Apalagi belakangan ini memang terbukti bahwa uang hasil jarahan tersebut dibelanjakan Gunawan untuk kesenangan pribadinya termasuk membeli sebuah vila mewah di kawasan Cidahu.
Dari uraian diatas penulis ingin menekankan sekali lagi bahwa sistem pengendalian managemen dalam perusahaan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan krusial sehingga tidak dapat dipandang sebelah mata. Sedikit kecerobohan saja dalam pengendalian managemen dapat berakibat sangat fatal bagi perusahaan. Namun sebaliknya, sistem penegndalian managemen yang jeli dalam perusahaan akan mendukung sukses dan tercapainya tujuan perusahaan yang bersangkutan.
October 5th, 2007 at 10:46 pm
PERENCANAAN SISTEM PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN
Dalam era globalisasi sekarang ini banyak masalah-masalah yang di dalam penanganannya kurang optimal, dalam hal ini tentang pengendalian sumber daya kelautan yang walaupun sudah diatur dalam perundangan belum bisa menciptakan situasi kondusif untuk terlaksanakannya sisitem pengendalian sumberdaya kelautan ecara terkoordinasi.Maka dari itu pemerintah dan mentri kelautan akan menyusun rencana integrasi system ngendalian pengelolaansumberdaya kelautan, dalam bentuk matrikulasi aktivitas kelautan terhadap tugas pokok dan fungsi institusi di pemerintah pusat dan daerah secara terpadu.Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah:
(1)Pengumpulan data primer dansekunder dengan didukung analisis kualitatif dan deskriptif;
(2)Diskusi panel dan seminar dengan para pemangku kepentingan;
(3)Analisis pengambilan keputusan dengan metodeStrengh, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT). Dari kajian ini ditarik kesimpulan sebagai berikut, pertama, pengendalian sumber dayakelautan di Indonesia masih terfokus pada aspek keamanan, sementara aspek ekonomi danlingkungan belum mendapat perhatian memadai.
Dan aspek keamanan yang parsial itu pun belum dilakukan secara optimal. Kedua, peraturan perundangan yang ada belum bisa menciptakan situasi kondusif untuk terlaksananya sistem pengendalian sumber daya kelautan secara menyeluruh dan terkoordinasi. Menghadapi masalah di atas, disampaikan rekomendasi berupa dijalankannya sistem pengendalian pengelolaan sumberdaya kelautan “Satu Komando Satu Organisasi”, yang merupakan sistem pengendalian paling ideal. Tetapi penerapan sistem ini perlu kesabaran, ketekunan, dan keuletan, karena akan membutuhkan waktu cukup lama untuk merancang dan menyusun undang-undang baru, serta membentuk satu organisasi baru, sampai organisasi tersebut benar-benar mampu menjalankan fungsinya; Di samping itu dalam rangka penerapan sistem “Satu Komando” ini mesti memperhatikan ancaman-ancaman dari dalam, baik yang berkaitan dengan aspek ekonomi,lingkungan, maupun keamanan yang bisa mengganggu diberlakukannya sistem ini..
Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam aktivitas kelautan di wilayah masing-masing. Dengan diberlakukannya UU No.22/1999, kewenangan Pemerintah Daerah di wilayah laut meliputi:
1.Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di kawasan wilayah laut.
2. Pengaturan kepentingan administrasi.
3. Pengaturan tata ruang.
Aspek keterpaduan yang perlu dipertimbangkan adalah: 1.Keterpaduan antar sektor pembangunan terkait. 2.Keterpaduan antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
3.Keterpaduan wilayah garapan.
4.Keterpaduan multi-disiplin ilmu.
5.Keterpaduan produk dan teknologi.
6.Keterpaduan hukum dan penegakkannya.
7.Keterpaduan pelaksanaan dan kewenangan.
TUJUAN Perencanaan sistem pengendalian pengelolaan sumberdaya kelautan ditujukan untuk menyusun rencana integrasi sistem pengendalian pengelolaan sumberdaya kelautan, dalambentuk matrikulasi aktivitas kelautan, terhadap tugas pokok dan fungsi institusi padapemerintah pusat dan daerah secara terpadu. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan beberapa kegiatan, yaitu:
1. Identifikasi dan pemetaan aktivitas kelautan yang telah dan sedang dilakukan PemerintahPusat dan Daerah, serta masalah yang dihadapi tatkala mengendalikan dan mengelola sumber daya kelautan.
2. Identifikasi tugas pokok, fungsi, serta program kerja masing-masing institusi, sehubungandengan pengendalian dan pengelolaan sumber daya kelautan.
3. Analisis keterkaitan aktivitas pokok, fungsi, serta program kerja masing-masing institusi sehubungan dengan pengendalian dan pengelolaan sumber daya kelautan.
4. Pemetaan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta analisis kebutuhanperundangan yang dibutuhkan untuk pengembangannya.
5. Perencanaan rekomendasi dan diseminasi atas pelaksanaan konsepsi pengendalian danpengelolaan sumber daya kelautan
October 5th, 2007 at 11:32 pm
Mc Donald?? fast food yang sukses..
Seperti yang sudah kita ketahui bersama, perkembangan jaman yang semakin pesat seperti sekarang ini menuntut kita untuk menggunakan waktu dengan seefisien mungkin. Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan sesuatu yang serba instan. Terlebih pada segi makanan, sekarang ini telah banyak para produsen yang menawarkan makanan siap saji (fast food). Mc Donald, adalah salah satu produsen makanan yang merlayani penjuala siap saji. Dalam melakukan aktivitasnya, perusahaan ini telah berhasil merebut pasaran yang sebelumya telah dikuasai oleh KFC, TEXAS, WENDY’s, dll. Tetapi dalam waktu yang singkat mereka dengan cepat dapat merebut pangsa pasar dan merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Padahal untuk membuka satu outlate diperlukan investasi yang begitu besar yaitu sekitar 2 M dan juga peralatan karyawan yang intensif dan bermutu, supply bahan baku yang standart, pelayanan yang standart.
Dalam pencaian keberhasilan tersebut, diperlukan suatu sistem pengendalian yang tentu saja tidak mudah bagi Mc Donald. Menurut saya, mungkin sistem pengendalian manajemen yang telah dilakukan oleh Mc Donald dilajankan dengan tepat dan seefektif mungkin. Pada dasarnya Mc Donald mempunyai kunci sukses tersendiri dari pada perusahaan yang lainnya, yang tentu saja ditunjang dengan sistem pengendalian yang baik. Salah satu kunci sukses yang penting disini adalah dalam ekspansinya ke berbagai daerah-daerah yang memiliki tingkat kemajuan menengah keatas karena penduduknya lebih konsumtif, hal ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, karena apabila Mc Donald melakukan ekspansi ke daerah-daerah yang kurang maju maka sangat kecil kemungkinan menarik minat konsumen, karena konsumen cenderung lebih memilih makanan yang relatif murah, selain itu makanan yang siap saji belum terlalu dibutuhkan di daerah-daerah yang kurang maju.
Dalam melakukan kegiatannya dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan siap saji, Mc Donald lebih menitik beratkan pada produk yang dihasilkannya dan bukan pada harga, karena harga dari produk Mc Donald relatif sama dengan perusahaan siap saji yang lainnya, bahkan lebih mahal. Mc Donald memusatkan perhatiannya pada produk-produk yang dihasilkannya untuk menarik minat para konsumen, seperti contoh, Mc Donald selalu melakukan inovasi pada makanan yang diproduksinya dengan mengeluarkan produk-produk baru yang belum diproduksi oleh perusahaan makanan siap saji yang lain, seperti es cream cone adalah produk yang sekarang ini telah menjamur diberbagai segi pasaran yang mengeluarkannya pertama kali adalah Mc Donald, dan sekarang ini telah banyak ditiru oleh perusahaan makanan siap saji yang lainya. Selain melakukan inovasi pada produk-produknya, Mc Donald juga melakukan inovasi pada hal-hal lain di luar produk makanannya, hal ini bertujuan untuk lebih menarik minat konsumen. Seperti contoh, Mc Donald memproduksi maenan anak-anak, tas Mc Donald, boneka, dll, yang ditawarkan setiap pembelian Mc Donald produk tertentu, konsumen akan mendapatkan mainan-mainan tersebut, hal ini tentu saja akan menjaring konsumen lebih banyak.
Di samping itu Mc Donald juga memiliki suatu manajerial style dan corporate culture yang berpengaruh pada penyusunan suatu sistem pengendalian dalam perusahaan. Manajerial style yang dimiliki oleh Mc Donald telah terstuktur sedemikian rupa sehingga terdapat suatu kesinergisan dalam kinerjanya. Sedangkan bentuk coorperate culture Mc Donald adalah dengan mengadakan kontrak kerja sama dengan usaha peternakan ayam yang merupakan obyek bahan baku dari produksinya. Jadi intinya, untuk mencapai kesuksesan pemasaran yang maksimal serta kepercayaan dari masyarakat indonesia, Mc Donald memiliki suatu sistem pengendalian manajemen yang terdiri dari model sistem pengendalian ( control sistem design), sistem pengendalian manajemen (manajement control sistem), sistem pengendalian formal (formal control sistem), dan sistem pengendalian informal (informal control sistem), interaksi informal meliputi antara manajer dengan manajer lain atau antara seorang manajer dengan bawahannya. Interaksi informal menjadi bagian dari suatu sistem perencanaan dan pengendalian formal. Sistem semacan ini meliputi aktivitas, pertama, perencanaan strategik yaitu langkah awal dalam pengendalian manajemen. kedua, persiapan anggaran. ketiga,pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah evaluasi kerja. Dengan adanya sistem pengendalian manajemen yang mantap dan terorganisir maka akan sangat mudah bagi perusaan Mc Donald untuk merebut pangsa pasar yang luas di indonesia karena pada basic-nya indonesia adalah negara yang konsumtif. Dan terlebih lagi, masalah-masalah dalam perusahaan seperti lack of direction, lack of motivation, people limitation akan terselesaikan dengan cepat bahkan sedini mungkin dapat dihindari. Mungkin hal-hal inilah yang membuat Mc Donald sukses di Indonesia seperti sekarang ini.
October 5th, 2007 at 11:36 pm
Lemahnya Kontrol Internal Bank pada Penggunaan Kartu Kredit
Salah satu complain-dari berbagai keluhan yang sering terjadi-yang coba dibahas tentang masalah proses penggunaan kartu kredit. Mungkin penggunaannya sudah tidak asing di sebagian kalangan msayarakat. Sebuah produk yang dikeluarkan oleh bank untuk memberikan kemudahan nasabah dalam hal bertransaksi. Produk bank yang seharusnya memudahkan justru menyusahkan.
Sebagai contoh, kasus ini terjadi mengenai kartu kredit (credit card) yang dikeluarkan oleh salah satu bank swasta di Indonesia. Langsung saja menyebut nama, yaitu Bank Danamon. Tentang keluhan yang timbul dari nasabah bank tersebut sejak mendapat telepon pertengahan Mei 2007 dari bagian collection kartu kredit Bank Danamon. Myetakan bahwa nasabah tersebut telah menunggak pembayaran kartu kredit sebesar nominal Rp 10 juta (lumayan besar). Sungguh aneh, padahal nasabah tersebut tidak pernah mengajukan penggunaan kartu kredir Bank Danamon.
Setelah coba dikonfirmasi, ternyata biodata yang digunakan oleh bank tersebut terhadap nasabah tersebut terdapat beberapa point yang tidak sesuai. Ironis, data penting yang seharusnya sangat diperhatikan sebagai proses awal nasabah untuk mengajukan kartu kredit justru tidak diperhatikan. Sampai akhirnya dituduh telah menerima kartu kredit tersebut dengan berbagai alasan. Masalah ini terus berlanjut selama 4 bulan yang berujung pada penagihan pembayaran.
Melihat kasus di atas yang terjadi, sekilas seperti terlihat lemahnya pengawasan atau kontrol di dalamnya. Di awali dengan isi biodata nasabah yang tidak valid karena ada data yang tidak sesuai dengan aslinya. Sebenarnya seberapa jauh proses verifikasi tentang kebenaran biodata tersebut. Dalam hal ini saya mencoba mendeteksi awal masalah yang timbul. Pertama, kebenaran data, data yang digunakan Bank Danamon tidak sesuai (alamat nasabah). Data sebagai tahap awal dalam sistem informasi tidak bias diandalkan. Kedua, ketidakjelasan prosedur, belum ada kejelasan prosedur hingga kartu kredit tersebut dikeluarkan . Nasabah sendiri tidak mengetahui hingga dikabarkan telah memiliki tunggakan yang cukup besar. Ketiga, public service, ketika terjadi kesalahan Bank Danamon sendiri tidak secara tanggap melakukan penyelesaian atas keluhan yang diajukan dalam kasus diatas, melainkan mengulur-ulur waktu sampai menuduh nasabah telah menerima bukti penggunaan kartu kredit.
Masalah di atas bisa diminimalisir bahkan tidak terjadi jika system pengawasan (control system) bank tersebut bisa dijalankan dengan benar. Dimulai dari kebenaran data yang digunakan, berarti memperhatikan pentingnya input dalam sistem informasi. Hingga otoritas dan prosedur untuk mengeluarkan sebuah produk yang bernama Kartu Kredit (credit card). –Ridwan–
October 5th, 2007 at 11:36 pm
Rendahnya standar mutu pelayanan
Lenbaga Kesejahteraan Sosial
Masih rendahnya kompetisi profesional diantara panti disebabkan hampir semua program pelayanan panti pemerintah lebih bersandar saja pada perencanaan anggaran tetap yang bersifat top down bukan pada hasil pelelangan program 9program action) yang bersifat bottom up, kompetitif dan transparan oleh karena itu dalam papper ini akan dibahas bagaimana cara mengontrol dan meningkatkan kualitas pelayanan panti.
Total Quality Management
dalam menghadapi persaingan global perlu diadakan peningkatan kualitas. Untuk tujuan tersebut, organisasi laba maupun nir-laba, termasuk lembaga pelayanan sosial, sering menerapkan pendekatan Manajemen Kualitas Total yang dikenal dengan istilah Total Quality Management (TQM) yang dikembangkan oleh W. Edwards Deming tahun 1986. Omachonu dan Ross (1994) mendefinisikan TQM sebagai:
Integrasi segenap fungsi-fungsi dan proses-proses dalam sebuah organisasi untuk mencapai peningkatan kualitas barang dan pelayanan secara berkelanjutan. Tujuannya adalah kepuasan pelanggan atau klien.
Mengkaji Kualitas Pelayanan Panti
Secara lebih operasional, mengkaji kualitas pelayanan sebuah panti tidak dapat dipisahkan dari penilaian terhadap sistem kelembagaan secara keseluruhan. Pendekatan penilaian ini dapat dinamakan sebagai Model Sistem Keseluruhan. model ini dapat pula dinamakan sebagai Model MPK (Masukan-Proses-Keluaran).
. Masukan adalah karakteristik kelembagaan, termasuk sumber-sumber atau sarana dan prasarana yang dimiliki oleh panti, yang mendukung efektifitas lembaga dalam memberikan pelayanan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi.tediri dari
Availability: apakah stakeholders atau pihak-pihak yang berkepentingan (sponsor, konstituen, klien) menilai bahwa jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan lembaga sudah cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan klien dan masyarakat sekitar? Apakah jumlah dan kriteria sarana dan staf panti sudah sesuai dengan jenis panti (panti asuhan, TPA)?
Accessibility: apakah lokasi, biaya, dan waktu pelayanan mudah dijangkau oleh klien dan kelompok sasaran? Adakah kelompok-kelompok lain yang potensial menjadi klien lembaga yang tidak dapat memperoleh pelayanan?
Responsiveness: apakah prosedur lembaga dan pelayanannya dapat merespon kebutuhan masyarakat dan isu-isu publik?
Relevance: apakah jenis dan teknologi pelayanan lembaga sudah sesuai dengan kebutuhan klien?
2. Proses adalah segenap prosedur yang diterapkan lembaga dalam memberikan pelayanan terhadap klien. Dua faktor di bawah ini bisa dijadikan pedoman dalam menilai proses pelayanan lembaga.
Productivity: apakah sumber-sumber yang dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan lembaga telah sejalan dengan prinsip efisiensi?
Performance: apakah perilaku-perilaku kerja para pegawai lembaga telah sesuai dengan standar profesional?
3. Keluaran adalah karakteristik klien pada saat kasus ditutup atau pada saat lembaga selesai memberikan pelayanan terhadap klien. Kata kunci untuk menilai keluaran lembaga adalah efektifitas pelayanan.
§ Service Effectiveness: apakah pelayanan yang diberikan lembaga terhadap klien secara kausal berkaitan dengan pencapaian tujuan-tujuan pelayanan?
Alat Ukur
Dalam makalah ini, pengukuran hanya akan difokuskan pada 4 alat ukur (instrumen). Stakeholders review (reviu dari pihak-pihak yang berkepentingan) disajikan untuk menelaah aspek masukan. Untuk menilai aspek proses, dua instrumen yang dapat digunakan adalah peer review (reviu sejawat) dan job satisfaction (kepuasan kerja pegawai). Client satisfaction atau kepuasan klien dapat dipakai untuk menelaah keluaran (lihat lampiran). Teknik pengumpulan data yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan panti, seperti wawancara atau Focus Group Discussion (FGD).
Tugas-Tugas Manajemen: Standar Kerja Manajemen Panti?
Berdasrkan penelitiannya di Amerika, Patti menemukan bahwa ada 13 tugas yang sebaiknya dilakukan oleh kepala panti, yaitu:
Perencanaan,Pemrosesan informasi, Pengontrolan, Pengkoordinasian,Pengevaluasian Negosiasi, Pewakilan, Pengaturan staf, Supervisi, Penyediaan, Kegiatan ekstrakurikuler, Pelayanan langsung, Pendanaan
Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan lembaga adalah dengan:
Lakukan analisis SWOPA untuk menghimpun gagasan dan kreatifitas pengembangan lembaga. SWOPA adalah kepanjangan dari:
Strengths (kekuatan): identifikasi pelayanan, program dan kegiatan-kegiatan yang diberikan lembaga pada saat ini yang dipandang memenuhi standar profesional.
Weaknesses (kelemahan): identifikasi pelayanan, program dan kegiatan-kegiatan yang diberikan lembaga yang berada di bawah kualitas atau kuantitas sebagaimana telah ditetapkan dalam tujuan.
Opportunities (kesempatan): identifikasi pelayanan, program dan kegiatan-kegiatan yang diberikan lembaga yang memiliki potensi atau peluang untuk dikembangkan.
Problems (masalah): identifikasi bidang-bidang pelayanan atau kinerja lembaga yang selama ini masih mengecewakan.
Actions (tindakan): identifikasi kegiatan-kegiatan atau perubahan-perubahan yang dapat dijadikan dasar dalam membangun kekuatan, memanfaatkan peluang, merespon kelemahan dan memenej masalah-masalah yang muncul.
Lakukan Competition Analysis (Analisis Kompetisi). Kegiatan ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan terhadap para partisipan yang terlibat dalam proses perencanaan dan perumusan kegiatan-kegiatan lembaga.
Lakukan Stakeholders Analysis (Analisis Pihak-Pihak yang Berkepentingan). Stakeholders adalah individu, kelompok atau organisasi-organisasi yang memiliki kepentingan terhadap lembaga kita.
Kesimpulan
di dalam pencapaian kepuasan maka dibutuhkan integrasi segenap fungsi-fungsi dan proses dalam semua organisasi.
Dalam pemrosesan digunakan prinsip efisiensi untuk mencapai tujuan
memberikan pelayanan yang berkualitas. Perilaku pekerja pegawai harus sesuai dengan standart profesional untuk menilai kinerja lembaga dapat dilakukan pengukuran sebagai berikut
1.stakeholder review sebagai pengukur aspek masukan
2.preview ( review sejawat) dan jobsatification sebagai aspek proses
3.cliensatification untuk mengukur aspek keluaran.
October 6th, 2007 at 5:34 am
APA ITU HONEYPOTS ?
Ketika pertama kali saya membaca artikel mengenai honeypots, dalam benak saya langsung bertanya “apa itu honeypots?” Tetapi ketika saya membaca lebih detail saya sedikit paham dan tahu tentang Honeypots. Honeypots merupakan sebuah teknologi keamanan sistem jaringan atau deception mechanism.
Beberapa tahun terakhir, sistem jaringan komputer dan internet telah berkembang pesat pada skala ukuran, kompleksitas, dan kerentanan terhadap serangan (attack). Pada saat yang sama, pengetahuan, peralatan, dan teknik yang tersedia bagi penyerang (attacker) juga telah berkembang secara proporsional. Sayangnya teknik pertahanan terhadap serangan tidak berkembang cukup cepat.
Kita sering mendengar tentang perusakkan sebuah situs web atau sebuah sistem keamanan jaringan pada bank yang di-hack, tetapi kebanyakan dari kita tidak mengetahui bagaimana si penyerang masuk dan apa yang sesungguhnya terjadi. Salah satu hal yang bisa didapat dengan honeypots adalah informasi bagaimana seorang penyerang dapat menerobos dan apa yang sudah dilakukannya.
Pada dasarnya honeypots adalah suatu alat untuk mendapatkan informasi tentang penyerang. Selanjutnya administrator jaringan dapat mempelajari aktifitas-aktifitas yang dapat merugikan dan melihat kecenderungan dari aktifitas tersebut. Honeypots adalah sebuah sistem yang dirancang untuk diperiksa dan diserang.
Honeypots dibedakan menjadi dua kategori: (1)Production Honeypots. Production honeypots digunakan untuk mengurangi resiko serangan pada sistem keamanan jaringan informasi dalam sebuah organisasi. (2) Research Honeypots. Research honeypots digunakan untuk medapatkan informasi sebanyak mungkin tentang penyerang sehingga seorang administrator dapat mempelajari informasi tersebut.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih atau ketika suatu perusahaan akan mengimplementasikan honeypots dalam sistem komputer perusahaan. Yang pertama, pertimbangan sifat serta biaya containment dan kontrol. Setiap sistem yang diterapkan pada jaringan akan mengandung risiko. Harus dilakukan perhitungan untuk mengurangi risiko tersebut. Yang kedua yaitu apakah honeypots dapat menyediakan sumber data yang sangat baik. Ada beberpa kelebihan yang dimiliki oleh honeypots, antara lain:
•Nilai Data. Honeypots dapat memberikan informasi yang akurat dalam format yang cepat dan mudah dimengerti. Hal ini akan membuat analisis menjadi lebih mudah dan lebih cepat.
•Resources. Tantangan lain yang dihadapi oleh komunitas sistem keamanan jaringan adalah keterbatasan resource, atau bahkan kehabisan resource. Kehabisan resource adalah ketika security resource tidak dapat lagi berfungsi karena resource-nya sudah kelebihan data. Keuntungan dari penggunaan resource yang terbatas dari honeypots adalah tidak diperlukannya investasi yang besar pada hardware untuk honeypots. Honeypots tidak memerlukan RAM berukuran besar, chip berkecepatan tinggi, atau pun ukuran storage yang besar.
•Simplicity. Perhatikan kesederhanaan (simplicity) dibandingkan dengan keuntungan yang terbesar suatu honeypots. Tidak diperlukan algoritma yang rumit untuk mengembangkannya, tidak ada signature database yang perlu dirawat, tidak ada rule yang tidak terkonfigurasi. Terapkan honeypots, letakkan di suatu tempat di perusahaan, kemudian kembali duduk sambil menunggu.
•Return on Investment. Setiap kali terkena serangan, orang akan mengetahui bahwa orang jahat ada di luar sana. Dengan menangkap aktifitas yang tidak bersahabat, honeypots dapat digunakan untuk mempertegas bukan hanya nilainya sendiri tetapi juga pada investasi resource keamanan. Ketika pihak manajemen merasa tidak ada lagi tantangan, honeypots secara efektif membuktikan bahwa ada resiko yang besar di luar sana.
Selain memiliki honeypots juga memiliki beberapa kelemahan seperti; (1)Kelemahan terbesar dari honeypots adalah keterbatasan ruang pandang (narrow field of view). (2)Yang kedua fingerprinting. Fingerprinting adalah ketika seorang penyerang dapat mengidentifikasi identitas yang sebenarnya dari honeypots karena memiliki karakteristik atau perilaku tertentu. Sebagai contoh, honeypots dapat mengemulasikan webserver.
Ada sejumlah honeypots yang kini tersedia, baik yang gratis maupun yang komersil ada di pasaran saat ini antara lain: ManTrap, Specter, Deception Toolkit, Home Grown Honeypots.
October 6th, 2007 at 6:37 am
CONTROL MANAGEMENT UNTUK SI “MUTIARA HATI”
Indah sekali namanya. Mutiara Hati. Sebuah nama yang memang pantas untuk menjadi branding bagi sebuah lembaga yagn concern dalam menangani pendidikan anak. Pendidikan Anak Usia Dini ” Mutiara Hati ” resmi berdiri kurang lebih dua tahun yang lalu dan berlokasi di sebuah desa di Purbalingga. Jika dilihat dari sudut pandang saya pribadi, kinerja PAUD MH ini belum sepenuhnya optimal. Bagaimana bisa para peserta didik yang notabene anak-anak usia Balita dan Batita mampu membekali dirinya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang SD manakala para pengelolanya sendiri belum bisa memberikan input yang baik untuk mereka. Dan yang menjadi permasalahan selama ini adalah kondisi internal manajemen PAUD itu sendiri.
Pendidikan memang mau tidak mau akan menjadi pusat perhatian seluruh elemen bangsa utnu dikaji kembali baik perencanaannya, pelaksanaannya, maupun pengawasannya. Pengelolaan lembaga pendidikan tidak bisa dikelola dengan waktu sisa, manajemen tukang cukur, dan kemampuan minim. Pemberdayaan SDM merupakan kunci utama dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan. Pengelolaan pendidikan bukanlah mengolola sebuah tempat usaha barang, melainkan mengelola SDM dengan peradaban di masa mendatang. Sautu bencana besar ketika manusia mengelola pendidikan hanya dilihat dari kacamata pribadi. Orang yang demikian akan melemahkan generasi mendatang. Dibutuhkan formula yang tepat dalam mengatur segala permasalahan manajemen PAUD.
1. Pengelolaan PAUD selama ini terlalu banyak seninya dibanding ilmunya, sehingga gaya manajemen yang dilkaukan lebih bersifat try and error
2. Penerapan manajemen “gotong royong” artinya semua orang melakukan semua pekerjaan. Tidak ada pembagian kerja yang tegas dan jelas sehingga proses manajemen tidak berlangsung secara efektif dan efisisen. Dalam hal ini yang terjadi adalah sama-sama bekerja, bukan bekerja sama.
3. Gaya manajemen “tukang cukur” , yaitu satu orang melakukan semua pekerjaan, mulai dari membuka kios, menyapu, memotong rambut, menutup kios, dan mengelola keuangan sekaligus. Dalam organisasi, banyak orang yang merasa dirinya mampu dalam segala hal dan tidak memberikan porsi pekerjaan kepada orang lain. Akibatnya organisasi yang semestinya dapat menjalankan beban pekerjaan lebih banyak justru tidak dapat melakukan pekerjaan karena tersentralisasi di tangan beberapa orang saja, sedangkan yang lain justru kurang pekerjaan.
4. Manajemen “sungkanismi” yaitu suatu manajemen yang tidak asertif. Budaya sungkan atau segan menegur kesalahan teman dan budaya marah kalau ditegur teman akan membuat organisasi berjalan kesana kemari tak tentu arah sehingga tidak bisa mencapai tujuan yang dikehendaki.
Salah satu pendekatan baru dalam perencanaan publik yang sedang digalakkan adalah perencanaan partisipatif, yakni dengan melibatkan semua pihak yang untuk terlibat dalam kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sampai pemanfaatan program yang direncanakan. Hal ini dilatari oleh asumsi bahwa orang yang merasa terlibat dalam proses sejak perencanaan sampai tahap akhir akan merasa ikut memiliki dan ikut bertanggungjawab ( sense of responsibility & sense of belonging ) terhadap keberhasilan program.
Apabila tahap perencanaan telah dilaksanakan, maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian. Selama ini kelemahan yang terlihat dalam mengorganisir PAUD diantaranya :
1. menentukan orangnya terlebih dahulu baru kemudian organisasinya, padahal tahap pengorganisasian yang benar adalah sebaliknya. Dalam menempatkan personal hendaknya diingat prinsip menempatkan orang pada tempat yang tepat sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pada waktunya ( the right man on the right place and right time ).
2. mekanisme hubungan interaksi antar segenap pihak dalam lembaga kurang jelas
3. ukuran keberhasilan kerja yang tidak jelas. Seringnya “just do it”, yang penting sudah melakukan
4. tiadanya norma tertulis
Sebuah masukan untuk pengelolaan PAUD Mutiara Hati:
1. ciptakan iklim kebersamaan yang sehat. Kerjasama antar dua orang atau lebih sehingga keberhasilan lembaga adalah berkat kerjasama beberapa orang dan bukan atas hasil kerja seseorang atau sekelompok orang yang mengaku-aku paling berjasa.
2. keadilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Seseorang yang merasa diperlakukan tidak adil akan turun kinerjanya. Rasa tidak adil ini bisa muncul dalam berbagai peluang, antara lain dalam pengangkatan jabatan yang tidak terbuka, atau perbedaan dalam pemberian reward dan punishment.
3. Penghargaan terhadap kinerja pendidik. Penghargaan disini tidak hanya berupa materi melainkan juga penghargaan yang berupa immaterial, seperti pujian dan peningkatan status.
Semoga bermanfaat untuk Mutiara Hati
October 6th, 2007 at 6:39 am
CONTROL MANAGEMENT UNTUK SI “MUTIARA HATI”
Indah sekali namanya. Mutiara Hati. Sebuah nama yang memang pantas untuk menjadi branding bagi sebuah lembaga yagn concern dalam menangani pendidikan anak. Pendidikan Anak Usia Dini ” Mutiara Hati ” resmi berdiri kurang lebih dua tahun yang lalu dan berlokasi di sebuah desa di Purbalingga. Jika dilihat dari sudut pandang saya pribadi, kinerja PAUD MH ini belum sepenuhnya optimal. Bagaimana bisa para peserta didik yang notabene anak-anak usia Balita dan Batita mampu membekali dirinya untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang SD manakala para pengelolanya sendiri belum bisa memberikan input yang baik untuk mereka. Dan yang menjadi permasalahan selama ini adalah kondisi internal manajemen PAUD itu sendiri.
Pendidikan memang mau tidak mau akan menjadi pusat perhatian seluruh elemen bangsa utnu dikaji kembali baik perencanaannya, pelaksanaannya, maupun pengawasannya. Pengelolaan lembaga pendidikan tidak bisa dikelola dengan waktu sisa, manajemen tukang cukur, dan kemampuan minim. Pemberdayaan SDM merupakan kunci utama dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan. Pengelolaan pendidikan bukanlah mengolola sebuah tempat usaha barang, melainkan mengelola SDM dengan peradaban di masa mendatang. Sautu bencana besar ketika manusia mengelola pendidikan hanya dilihat dari kacamata pribadi. Orang yang demikian akan melemahkan generasi mendatang. Dibutuhkan formula yang tepat dalam mengatur segala permasalahan manajemen PAUD.
1. Pengelolaan PAUD selama ini terlalu banyak seninya dibanding ilmunya, sehingga gaya manajemen yang dilkaukan lebih bersifat try and error
2. Penerapan manajemen “gotong royong” artinya semua orang melakukan semua pekerjaan. Tidak ada pembagian kerja yang tegas dan jelas sehingga proses manajemen tidak berlangsung secara efektif dan efisisen. Dalam hal ini yang terjadi adalah sama-sama bekerja, bukan bekerja sama.
3. Gaya manajemen “tukang cukur” , yaitu satu orang melakukan semua pekerjaan, mulai dari membuka kios, menyapu, memotong rambut, menutup kios, dan mengelola keuangan sekaligus. Dalam organisasi, banyak orang yang merasa dirinya mampu dalam segala hal dan tidak memberikan porsi pekerjaan kepada orang lain. Akibatnya organisasi yang semestinya dapat menjalankan beban pekerjaan lebih banyak justru tidak dapat melakukan pekerjaan karena tersentralisasi di tangan beberapa orang saja, sedangkan yang lain justru kurang pekerjaan.
4. Manajemen “sungkanisme” yaitu suatu manajemen yang tidak asertif. Budaya sungkan atau segan menegur kesalahan teman dan budaya marah kalau ditegur teman akan membuat organisasi berjalan kesana kemari tak tentu arah sehingga tidak bisa mencapai tujuan yang dikehendaki.
Salah satu pendekatan baru dalam perencanaan publik yang sedang digalakkan adalah perencanaan partisipatif, yakni dengan melibatkan semua pihak yang untuk terlibat dalam kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sampai pemanfaatan program yang direncanakan. Hal ini dilatari oleh asumsi bahwa orang yang merasa terlibat dalam proses sejak perencanaan sampai tahap akhir akan merasa ikut memiliki dan ikut bertanggungjawab ( sense of responsibility & sense of belonging ) terhadap keberhasilan program.
Apabila tahap perencanaan telah dilaksanakan, maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian. Selama ini kelemahan yang terlihat dalam mengorganisir PAUD diantaranya :
1. menentukan orangnya terlebih dahulu baru kemudian organisasinya, padahal tahap pengorganisasian yang benar adalah sebaliknya. Dalam menempatkan personal hendaknya diingat prinsip menempatkan orang pada tempat yang tepat sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pada waktunya ( the right man on the right place and right time ).
2. mekanisme hubungan interaksi antar segenap pihak dalam lembaga kurang jelas
3. ukuran keberhasilan kerja yang tidak jelas. Seringnya “just do it”, yang penting sudah melakukan
4. tiadanya norma tertulis
Sebuah masukan untuk pengelolaan PAUD Mutiara Hati:
1. ciptakan iklim kebersamaan yang sehat. Kerjasama antar dua orang atau lebih sehingga keberhasilan lembaga adalah berkat kerjasama beberapa orang dan bukan atas hasil kerja seseorang atau sekelompok orang yang mengaku-aku paling berjasa.
2. keadilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Seseorang yang merasa diperlakukan tidak adil akan turun kinerjanya. Rasa tidak adil ini bisa muncul dalam berbagai peluang, antara lain dalam pengangkatan jabatan yang tidak terbuka, atau perbedaan dalam pemberian reward dan punishment.
3. Penghargaan terhadap kinerja pendidik. Penghargaan disini tidak hanya berupa materi melainkan juga penghargaan yang berupa immaterial, seperti pujian dan peningkatan status.
Semoga bermanfaat untuk Mutiara Hati
October 6th, 2007 at 7:14 am
Perlunya kontrol dari pemerintah
Sebuah pengendalian manajemen sangatlah penting dan dibutuhkan oleh semua pihak termasuk pemerintah. Pemerintah Indonesia haruslah bisa mengontrol dan mengendalikan semua departemen dan pihak-pihak yang ada di wilayah kekuasaan dan wewenangnya.
Kasus yang sudah lama menjadi “PR” bangsa Indonesia adalah masalah illegal logging, pembakaran hutan, dll. Masalah tersebut sampai sekarang masih belum tuntas dan sulit diusut, tetapi dampaknya sudah sangat kita rasakan. Antara lain kerusakan hutan Indonesia tercepat yaitu mencapai 2,8 juta hektar setahun. Bahkan mungkin saat ini sudah lebih. 72 persen hutan asli Indonesia sudah hilang. Apalagi penyebabnya kalau bukan pembalakan liar, pembukaan lahan dengan membakar hutan, dll. Ada banyak kendala untuk dapat mencegah pembalakan liar, selain tidak didukung sarana dan prasarana, banyak aksi para pejabat pemerintahan yang terlibat dan bermain di dalamnya. Ada banyak pelanggaran yang terjadi di hutan. Ketika perusahaan menebang pohon-pohon di hutan tanpa ijin dan dibiarkan begitu saja. Sampai mereka mempunyai ijin tapi melakukan penebangan di luar blok, di sepadan sungai, dll. Banyak oknum yang tahu tentang kegiatan tersebut tapi mereka tutup mata dan pura-pura tidak tahu tentang kegiatan tersebut.
Di Indonesia penebangan kayu secara legal mempengaruhi 700.000-850.000 hektar setiap tahunnya. Menteri Lingkungan Hidup mengatakan 75 persen penebangan hutan di Indonesia adalah ilegal. Meskipun ada larangan resmi untuk mengekspor kayu dari Indonesia, kayu tersebut biasanya diselundupkan ke Malaysia, Singapura, dan negara Asia lainnya. Diperkirakan Indonesia kehilangan 1milyar USD per tahun dari pajak akibat perdagangan ini. Selain pembalakan liar, penebangan hutan untuk membuka lahan baru juga sangat memprihatinkan. Penggundulan hutan diijinkan asalkan prosesnya dinyatakan sebagai langkah awal untuk mendirikan perkebunan. Yang menyedihkan cara tercepat dan termurah untuk mengosongkan lahan adalah dengan membakarnya. Perkebunan kelapa sawit kerap menggantikan hutan alami untuk memenuhi kebutuhan bio-fuel. Hal tersebut dikarenakan penandatanganan perjanjian investasi baru untuk mengembangkan bio-fuel. Bio-fuel sebetulnya baik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, tapi permasalahannya banyak hutan yang dibunuh. Apakah itu jalan keluar yang terbaik? Seharusnya pemerintah lebih berhati-hati. Ketika hutan Indonesia gundul, banyak bencana datang. Misalnya banjir, tanah longsaor, kemarau, tumbangnya sektor ekonomi serta punahnya hewan yang endemik.
Bahkan kasus illegal logging di Riau menyeret Menteri Kehutanan, sehingga direncanakan untuk memeriksa Menhut yang tergolong murni kasus pidana. Selain Menhut, banyak pula pejabat dari Dephut yang terlibat.
Kontrol dapat difokuskan menjadi 3 yaitu action controls, result controls dan people controls. Dalam kasus di atas yang perlu ditekankan adalah action dan people controls, jangan hanya result controls yang hanya mementingkan hasil akhir atau hasil kerja mereka yang bagus. Tapi pemerintah juga harus mengawasi dan memperhatikan kinerja para menteri dan departemennya. Selain itu juga people controls juga penting karena dapat membangun kecenderungan yang alami untuk mengontrol diri mereka sendiri. Sehingga mereka mendapatkan kepuasan batin jika kerja mereka bagus dan mempunyai kata batin yang membimbing untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap mereka itu benar. Bukan hanya ketika sedang diatas mereka dapat mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya, tapi pemerintah harus dapat me-mainset mereka dalam mengerjakan tugasnya mereka dapat menghasilkan apa.
October 6th, 2007 at 7:24 am
SUATU BENTUK KEHARUSAN UNTUK EVALUASI TOTAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PT K.A
Mau apa kata dunia..ke, kata mamih..ke, kata kakek ke, ya apa boleh dikata apa itu perkataannya memang benar jika di negara kita untuk masalah transportasi terburuk dan pantas ditempatkan pada peringkat awal yang tertinggi dikelasnya untuk masalah transportasi kereta api. Mengapa saya ingin mengambil tentang ini , karena saya perihatin dengan kondisi bangsa ini yang selalu dilanda cobaan terutama pada transpotasi kereta api. PERKERETAAPIAN kita kembali mendapat sorotan dan kecaman dari berbagai kalangan. Kecelakaan yang menimpa KA Kertajaya dan KA Sembrani dan KRL Pakuan dan masih banyak lagi telah menambah deretan angka kecelekaan yang terjadi pada kereta api yang dikelola (di monopoli) oleh PT K.A.
Sebagaimana layaknya perusahaan yang melayani kepentingan publik(rakyat banyak), PT K.A pasti memiliki standar system manajemen perusahaan. Selain system manajemen yang mengatur jalannya operasional perusahaan PT K.A secara menyeluruh, dalam pengoperasian Kereta Api sudah tentu diterapkan standar system manajemen keselamatan dalam pengoperasiannya. System manajemen keselamatan sudah mencakup system inventorry, maintenance (perawatan) dan operasional.
Untuk Kategori perusahaan sekelas PT KA sudah seharusnya mengembangkan dan menerapkan Sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)(Permenaker No. 5 tahun 1996 dan UU No. 1 tahun 1970). Pada prisipnya SMK3 adalah sebuah upaya mencegah insiden agar tidak menimbulkan accident/kecelakaan.
Dalam standar OSHAS 18001:1999, perusahaan harus membuat kebijakan sesuai dengan sifat dan skala resiko OH&S (Occupational Health & Safety) perusahaan, di dalamnya meliputi komitmen untuk melakukan continue improvement, komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan OH&S serta persyaratan lainnya. Kebijakan harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dipelihara. Ini semua dimaksudkan agar semua karyawan mengetahui tanggung jawab mereka secara individu. Dan terpenting untuk menunjang keberlangsung jalanya system manajemen keselamatan yang diterapkan. Semua kebijakan harus di-review secara periodik untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dan sesuai untuk perusahaan. ‘Top management’ harus secara berkala mengkaji system manajemen keselamatan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektifitasnya. Dalam artian top management mempunyai tanggung jawab terhadap efektifitas system dan feasibilitas system keselamatan perusahaan secara menyeluruh.
BENTUK EVALUASI :
Untuk menjamin terimplementasinya kebijakan perusahaan. Perusahaan diharuskan membuat “planning for hazard identification, risk assessment and risk control”. Planning ini semacam metodologi perusahaan dalam melakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Sehingga perusahaan harus mendefenisikan bahaya dan resiko sesuai dengan ruang lingkup, skala dan waktu untuk memastikan perusahaan lebih proaktif dari pada reaktif.
Sudah seharusnya perusahaan melakukan audit manajemen keselamatan, sebisa mungkin audit harus dilaksanakan oleh personal yang independen. Audit ini harus didasarkan pada job hazard analysis dan job safety analysis, yang diturunkan dalam daftar pertanyaan/checklist seputar standar manejemen keselamatan perusahaan. Hasil audit ini nantinya akan menghasilkan nilai/audit value yang dijadikan dasar predikat perusahaan dalam kategori keberhasilan implementasi manejemen keselamatan.
Tanpa mengesampingkan hasil analisis di atas, tentunya PT KA harus terus berbenah dan mengevaluasi diri. Model evaluasi apa yang bisa diterapkan? adalah dengan pendekatan Risk Assesment Kwadrant Methode. Metode ini menarik korelasi dari variable Bagaimana kemungkinan terjadi kecelakaan/Probability dengan Bagaimana tingkat keparahan kecelakaan/Accident. Probability memenuhi unsur-unsur frekuensi kejadian, ketersediaan fasilitas emergency/system proteksi dan maintenance, sedang Accident merujuk pada tingkat cedera dan pengaruh pada pengguna jasa kereta api serta kerugian ekonomis.
Dengan demikian jika evaluasi dari standar system manajemen keselamatan di atas diterapkan dengan baik atau PT KA menerapkan SMK3 sesuai dengan standar yang ada, maka tentu kasus-kasus kecelakaan yang sering terjadi berulang kali pada system perkeretaapian kita mestinya dapat diprediksi. Bukannya didiamkan dan tak terkendali sehingga menimbulkan kerugian jiwa dan ekonomis yang tak terhitung jumlahnya,- ice bag economis.
Sehingga seharusnya para pengambil kebijakan di PT KA tidak selalu menyalahkan operator atau masisnis tersebut dengan istilah-istilah “humman error”. Padahal terjadinya humman error bukanlah suatu variable bebas, artinya humman error adalah bagian kecil dari system error, dan bagian terbesarnya adalah management error. Dalam kajian resiko/risk analysis, human error adalah penyebab langsung, sedang penyebab dasar adalah management control. Karena sangat tidak mungkin jika resiko perusahaan menyangkut keselamatan dalam operasi kereta api selalu dialamatkan pada operator, pada hal peran orang dibelakang lokomotif hanya 10% peranannya dalam mencegah terjadinya insiden bila dibandingkan dengan orang dibelakang meja direktur.
Oleh karena itu, tanpa bermaksud menyudutkan posisi PT KA yang sudah semakin terpuruk dan dililit oleh persoalan yang ngalor ngidul ga jelas, seharusnya PT KA segera melakukan pembenahan manajemen yang menyeluruh. Upaya evaluasi total terhadap manajemen keselamatan penting untuk dilakukan, hal ini harus dilakukan karena pihak swasta yang ingin masuk ke sektor ini terkendala oleh infrastruktur yang memerlukan biaya yang tinggi.
Sudah saatnya pemerintah saat ini mempertimbangkan untuk melibatkan swasta dalam pengelolaan system perkeretaapian nasional kita tanpa harus membangun sendiri infrastruktur pendukungnya (contohnya jalur rel).
Masukan dari :
(Tim Analisis Safety and Risk Assesment pada Indonesian Transportation Development Center/TraDC ( Ir. Jailani &Ir. Suwardi (www.google.com)
October 6th, 2007 at 8:25 am
SISTEM PENGENDALIAN PADA PABRIK KIMIA
Suatu pabrik dirancang dan dibangun dengan tujuan untuk menigkatkan nilai guna barang. Bahan baku yang awalnya memiliki nilai guna rendah, jika diolah dalam pabrik akan menghasilkan suatu produk yang nilai gunanya lebih tinggi. Nilai guna yang tinggi diharapkan pula nilai jualnya tinggi. Nilai jual tinggi diharapkan perusahaan dapat memperoleh laba.
Agar laba yang diperoleh besar, maka barang yang dihasilkan tentu harus punya kualitas yang bagus. Kondisi selama proses produksi sangat mempengaruhi kualitas produk. Peran sistem pengendalian pada proses produksi sangat penting, karena dengan adanya sistem ini kesalahan dapat diperkecil.
Dalam melaksanakan sistem pengendalian dibutuhkan alat pengendali (controller). Jenis controller dalam proses produksi ada beberapa macam, diantaranya :
1.Proportional Controller
Apabila nilai konstanta proporsional kecil, proportional controller hanya mampu melakukan koreksi kesalahan yang kecil sehingga akan menghasilkan respon sisitem yang lambat, tapi jika nilai konstanta proporsional terlau beasar akan mengakibatkan sistem bekerja tidak stabil.
Proportional controler biasanya digunakan untuk mengendalikan ketiggian cairan dalam tangki.
2.Integral Controller
Integral controller berfungsi menghasilkan respon sistem yang memiliki kesalahan keadaan tunaknya. Biasanya integral controller dalam pengunaannya digabungkan dengan proportional controller menjadi proportional intergral controller (PI). Controller ini digunakan untuk mengendalikan tekanan.
3.Differential Controller
Perubahan yang mendadak pada masukan controller akan mengakibatkan perubahan yang sangat besar dan cepat. Ketika masukannya tidak mengalami perubahan, keluaran controller juga tidak mengalami perubahan. Controller ini umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak memperkeecil kesalahan pada tunak. Different controler tidak pernah digunakan tanpa ada controller lain dalam sebuah sistem.
Kekurangan dan kelebihan dari ketiga controller dapat saling menutupi dengan mengabungkan ketiganya secra paralel menjadi Proportional Integral Differential Controller (Controller PID). Elemen-elemen ketiganya secara keseluruha bertujuan untuk mempercepat reaksi sebuah sistem, menghilangkan offset dan menghasilkan perubahan awal yang besar. PID biasanya digunakan untuk mengendalikan suhu dan laju air dalam sebuah reaktor.
October 6th, 2007 at 9:02 am
Lumpur Lapindo, butuh keputusan cepat
Semburan lumpur panas Lapindo Brantas tak jua berhenti, bahkan semakin meresahkan masyarakat. Kondisi terakhir, jalan tol Surabaya-Gempol terancam hilang sama sekali, bukan hanya terganggu fungsinya seperti beberapa waktu lalu. Padahal, itu adalah urat nadi perekonomian di Jawa Timur. Sudah triliunan rupiah kerugian material yang diderita karena bencana tersebut. Sedikitnya 20 pabrik tidak beroperasi sehingga ribuan karyawan kehilangan pekerjaan. Belum lagi kerusakan perumahan penduduk dan masih banyak lagi. Sekarang masalahnya sudah lebih dari urusan Lapindo Brantas meski mereka tetap dituntut bertanggung jawab.
Dalam hal ini pemerintahlah yang harus cepat mengambil alih semua persoalan. Pemerintah Pusat harus segera mengambil keputusan yang tepat. Presiden dan jajaran kabinet telah membahas masalah ini, antara lain memutuskan membuang lumpur ke laut dengan segala risikonya. Namun, hal tersebut jelas bukan pilihan yang bisa diterima dari segala sisi. Kerusakan alam yang ditimbulkan tidaklah kecil. Nelayan juga akan dirugikan karena diperkirakan kerugian akibat banyaknya ikan yang mati bias mencapai Rp 1,6 triliun. Namun apabila keputusan politik sudah dikeluarkan, semua harus mendukung dan menanggung akibatnya, karena kondisi yang makin sulit dikendalikan.
Ini adalah kejadian luar biasa, jauh dari yang pernah diduga sebelumnya. Dari hari ke hari, situasinya tidak kunjung membaik tetapi justru semakin memburuk. Tanggul sementara dibuat tetapi akhirnya tak mampu membendung semburan yang makin besar. Jalan tol diuruk pun tak bisa bertahan lama. Semula yang terancam hanya beberapa kilometer dan itu pun sudah mengganggu. Keterlambatan dalam pengambilan keputusan hanya akan memperburuk keadaan dan makin menyulitkan pengendalian. Apakah pemerintah mampu berpikir dan bertindak cepat sekaligus tepat pada masa kritis. Pada situasi sulit seperti ini pemerintahan membutuhkan ketangguhan terutama dalam manajemen krisis yang membutuhkan pengalaman dan kematangan berpikir di samping ketepatan intuisi. Segenap potensi dan sumber daya harus dikerahkan. Mulai dari dana sampai ahli-ahli yang diminta memberikan alternatif pemecahan. Membuang lumpur ke laut misalnya, bukan saja sulit dan membutuhkan biaya besar dan berisiko lingkungan. Semua pihak termasuk para politikus harus senantiasa mendukung langkah-langkah pemerintah. Tidak perlu ada politisasi atau sekadar mencerca tanpa memberikan alternative. Semua masih bingung menghadapi keadaan yang makin tak terkendali. Penyelamatan warga masyarakat merupakan prioritas di samping pengamanan sarana-sarana vital termasuk jalan tol. Baru setelah itu, berpikir tentang relokasi dan sebagainya. Masalahnya, situasi masih serba tidak pasti karena sampai sekarang pun belum dapat diketahui apakah secara teknis semburan lumpur panas itu bisa segera dihentikan ataukah masih akan berlanjut. Ini akan menjadi pelajaran berharga bagi ita semua. Manusia tak boleh bermain-main dengan alam, dengan keandalan teknologi, juga tak boleh meninggalkan prinsip kehati-hatian. Kita tidak tahu apakah sebenarnya yang salah, atau mungkin ada hal yang dilanggar. Mungkin semuanya sudah benar sehingga kejadian ini adalah murni sebuah kecelakaan, bencana yang datang dari tuhan untuk mengingatkan kita semua. Yang penting sekarang, kita bantu pemerintah mengatasi keadaan agar tidak membawa kerugian material semakin besar. Siapa pun pemerintahnya akan cukup kesulitan karena persoalan yang dihadapi sangat kompleks dan membutuhkan perhatian ekstra. Ini adalah test case sekaligus pengalaman sangat berharga untuk kita semua.
Menurut saya, pengendalian yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini adalah people control dan result control. Bagaimanapun caranya, masalah ini harus segera diatasi. Meskipun pilihan yang ada adalah merupakan pilihan yang sangat sulit, keputusan harus diambil secara cepat dan tepat. Dan untuk mendukung semuanya itu, juga dibutuhkan sistem pengendalian yang tepat dalam diri masing-masing, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat lainnya (kita semua).
October 6th, 2007 at 9:23 am
KONTROL PEMERINTAH TERHADAP BUMN SEMAKIN BERKURANG
BUMN—BUMN yang sebelum Kabinet Pembangunan VII sudah diidentifikasi yakni PT Indosat, PT Telkom, PT Jasa Marga, PT Aneka Tambang, PT Tambang Timah, PT Tambang Batu Bara Bukit Asam, PT Krakatau Steel, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Semen Gresik, PT Angkasa Pura II, PT Pelabuhan Indonesia II dan PT Pelabuhan Indonesia III. Apa yang kami lakukan adalah mengkaji layak atau tidak untuk diprivatisasi. Dari 12 itu, lima sudah go public. Pertanyaan sekarang, apakah privatisasi ini terlalu cepat? Persoalannya, penjualan saham melalui public offering melalui pasar modal hampir tak mungkin dilakukan saat ini, karena kondisi pasar yang kurang bagus. Karena kondisi pasar yang kurang bagus. Karena itu, strateginya mencari partner strategis.
Secara khusus BUMN perlu diberdayakan untuk:
1. Mendayagunakan aset negara yang dikuasai guna mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, melalui konsep restrukturisasi dan privatisasi dalam arti seluas-luasnya. Mampu berperan sebagai pendukung perekonomian yang dapat memberikan kontribusi kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik dalam bentuk pajak dan deviden.
2. Berperan sebagai sarana dan prasarana untuk membangun sumber daya manusia Indonesia, kepemimpinan dunia usaha nasional.
3. Berperan sebagai kekuatan penyeimbang kekuatan ekonomi (counterveiling power) melalui peranannya dalam melakukan berbagai aliansi, baik pada tingkat global maupun nasional, termasuk menciptakan kemitraan dengan pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
Peranan Pemerintah:
Kontrol pemerintah terhadap kinerja BUMN sepenuhnya diubah dari praktek yang berlaku sebelumnya yaitu pengontrolan secara langsung melalui berbagai izin, petunjuk dan berbagai formalitas aturan atau yang sering dikenal control by process ke arah kontrol berdasarkan hasil atau control by result. Ini berarti pemerintah selaku pemegang saham nantinya hanya akan menentukan target-target kuatitatif yang harus dicapai oleh manajemen. Misalnya return on equity tertentu. Besarnya angka return on equity yang diharapkan ini didasarkan pada benchmark tertentu yaitu kinerja yang dicapai oleh perusahaan yang terbaik sesuai bidang usaha masing-masing BUMN.
Dengan berkurangnya kontrol pemerintah secara langsung, maka diperlakukan mekanisme lain yang efektif untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuatan yang dimiliki oleh manajemen BUMN. Untuk itu kami telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor: 23/M-BUMN/1998 tanggal 7 Juli 1998 yang mewajibkan transparansi dikalangan manajemen BUMN. Yang berisi kewajiban disclosure bagi pejabat BUMN anggota direksi, komisaris, dan pejabat setingkat di bawah direksi pada perusahaan perseroan / persero) wajib melaporkan kepada Menneg Pendayagunaan BUMN / Kepala Badan Pengelola BUMN tentang kegiatan yang dilakukannya atau dilakukan keluarganya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest) dengan Perusahaan Perseroan / Persero tempat yang bersangkutan bekerja. Transaksi bisnis antara BUMN dengan perusahaan, yang baik secara langsung ataupun tidak langsung, dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan atau keluarganya (baik dalam garis lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping) harus didisclose kepada menteri.
Dokumen disclosure tersebut akan tersedia kepada umum. Dengan adanya disclosure ini diharapkan pengelolaan BUMN oleh manajemen menjadi wajar, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain memperkuat posisi manajemen, upaya restrukturisasi juga ditempuh melalui konsolidasi usaha, merger, dan jika terpaksa juga mencangkup likuidasi BUMN yang memang tidak mungkin diselamatkan. Langkah-langkah restrukturisasi tersebut diusahakan agar mengarah kepada langkah privatisasi.
Sasaran dan Tujuan Privatisasi :
Privatisasi adalah upaya unuk meningkatkan nilai dari perusahaan (value creation) baik dengan meningkatkan leverage asset yang dimiliki dan / atau dengan melibatkan pihak swasta dalam pemilikan BUMN. Strategi privatisasi adalah melalui berbagai cara : Initial Public Offering (IPO), private placement oleh strategic investor dan / atau private placement oleh lembaga keuangan. Privatisasi yang ideal adalah melalui IPO. Namun jika kondisi tidak memungkinkan, misalnya karena adanya pasar modal yang sangat lesu ataupun dari sisi perusahaan belum siap, maka alternatif lain yang dipilih. Strategic investor dimaksudkan selain mendatangkan dana segar (terutama valuta asing) yang sangat dibutuhkan pemerintah dan modal segar untuk BUMN, juga agar terjadinya peningkatan kemampuan dan transfer of technoloy, meluaskan akses ke pasar global dan meningkatkan efisiensi dan nilai perusahaan secara keseluruhan.
Lembaga yang dilibatkan dalam program restrukturisasi dan privatisasi agar bisa berjalan sukses:
Dalam rangka program restrukturisasi dan privatisasi jangka menengah dan panjang pihak Kantor Meneg Pendayagunaan BUMN akan melibatkan pihak universitas di berbagai daerah, terutama lembaga manajemen universitas yang bersangkutan. Juga dibentuk Komite Kebijakan Public (KKP) yang beranggotakan wakil-wakil kelompok masyarakat yang bertujuan untuk dapat memberikan masukan terhadap kebijakan dan keputusan Kantor Meneg Pendayagunaan BUMN dalam rangka privatisasi dan restrukturisasi BUMN.
Pola kerja sama yang telah dilakukan dengan LMUI juga akan diikuti lembaga manajemen dari berbagai universitas di Indonesia. Dengan dilakukan kerja sama demikian akan memberi peluang kepada tenaga-tenaga akademis, khususnya jurusan manajemen untuk berhadapan langsung dengan persoalan bisnis di dunia praktek sehingga menambah pemahaman dan memperluas cakrawala serta dapat mengembangkan berbagai kasus bisnis nyata (real cases) tentang bisnis yang sukses, bermasalah atau gagal. Dengan demikian diharapkan akan menambah tersedianya kader tenaga manager profesional yang memang sangat kita butuhkan.
Coment :
Namun saya berpendapat, satu-satunya jalan agar BUMN dapat menjadi besar dan menjadi aset negara yang handal, ia harus diperlakukan sebagai entitas bisnis. BUMN harus dibersihkan dari kepentingan-kepentingan lain. BUMN harus menjadi Badan Usaha yang kompetitif secara global.
Itulah sebabnya, transparansi dalam pengelolaan, disclosure para pejabat untuk menghindari konflik kepentingan dan profesionalisme merupakan prasyarat mutlak. BUMN adalah entitas bisnis dan layanan publik. Jangan pernah dijadikan instrumen politik!
October 6th, 2007 at 9:27 am
Lemahnya Penerapan Sistem Akuntansi Sebagai Alat Kontrol Pada BP Migas
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) merupakan badan yang seharusnya bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Akan tetapi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai BP Migas gagal menjalankan fungsi tugas dan wewenangnya sebagai pengawas. Auditor Utama BPK Widodo Hariyo Mumpuni mengungkapkan, pihaknya menemukan 13 ketidakpatuhan atas perundangan yang dilakukan BP Migas.Laporan keuangan BP Migas tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dia menjelaskan, ketidakwajaran itu terlihat dari laporan yang tidak disajikan secara utuh dan bentuknya tidak sesuai standar akuntansi keuangan. Selain itu laporan realisasi anggaran tidak menggambarkan posisi yang wajar karena tidak jelasnya standar pelaporan yang digunakan. Ketidakpatuhan BP Migas terbukti dari tak disajikannya laporan arus kas. Selain itu, catatan atas laporan keuangan tak disajikan secara memadai.Laporan Keuangannya tidak menggambarkan kepastian posisi keuangan karena belum disajikannya saldo kas di bank pada perwakilan-perwakilan. BP Migas, juga tidak mengungkapkan adanya saldo dana sebesar US$ 19,1 juta pada lima KKKS per 31 Desember 2006. Ini berarti BP Migas tidak melaksanakan salah satu bentuk pertanggungjawabannya atas pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Comment:
Lemahnya sistem pengendalian intern BP Migas mengakibatkan terjadinya berbagai ketidakpatuhan, terutama karena tidak diterapkannya sistem akuntansi yang baik.. Buruknya sistem akuntansi pada BP Migas menyebabkan prosedur administrasi dan pembuatan laporan keuangan tidak terkontrol. Akibatnya informasi-informasi yang dihasilkan pun tidak valid.
Kesimpulannya, salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan BP Migas adalah tidak memadainya sistem akuntansi. Jadi, tidak ada sistem yang mengontrol prosedur kegiatan serta pembuatan laporan keuangan. Akibatnya terjadi berbagai ketidakpatuhan, diantaranya Laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi/ tidak wajar BP Migas harus segera memperbaiki sistem akuntansinya untuk mengawasi kinerjanya serta membuat laporan keuangan yang disclosure, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
October 6th, 2007 at 3:12 pm
Kasus ini tentang kepindahan Group Band DEWA yang digawangi oleh Ahmad Dhani yang sekaligus juga pemilik Republik Cinta Artist Management.
Jakarta, Masih ingat tuntutan US$ 1 juta sebuah perusahaan musik pada pentolan Dewa 19, Ahmad Dhani? Kasus yang cukup lama tenggelam itu kini memanas lagi. Dhani gerah dan tak terima karena diminta membayar uang yang jumlahnya cukup besar tersebut.
Kasus tersebut bermula saat perusahaan musik Aquarius Musikindo melaporkan Dhani dan EMI Music ke KPPU (Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha). Pada EMI, Aquarius menuduh melakukan pembajakan.
Album Republik Cinta ini dijadikan Dewa19 sebagai ajang Go-Internasional atau mungkin lebih tepat Go-Asia. Untuk lebih mendukung obesesinya, Dewa19 akhirnya lepas dari Aquarius Musikondo, label yang selama ini menjadi tempat bernaung Dewa19 dalam memproduksi album-albumnya dan bergabung dengan EMI Music Internasional yang berkedudukan di Hongkong dengan kontrak selama 3 album yang rencananya akan dipasarkan di kawasan Asia.
Sedangkan Dhani dituduh lalai menyerahkan empat buah lagu yang sebenarnya menjadi syarat kalau Dewa 19 keluar dari Aquarius dan pindah ke EMI. Gara-gara kelalaian suami Maia Ahmad itu, Aquarius merasa dirugikan. Mereka pun mengancam Dhani membayar US$ 1 juta jika tidak menyerahkan empat buah lagu ciptaannya itu.
Kamis (4/10/2007) setelah sekian lama kasus tersebut berlalu, Dhani buka suara. Ia merasa perlu memperbaiki namanya dengan bertandang ke kantor KPPU di Jl. Ir. Juanda No. 36, Jakarta Pusat.
“Kami diduga perpindahan itu melalui persekongkolan. Kedatangan kami di sini untuk membuktikan bahwa kita tidak ada persekongkolan pindah label ke EMI,” jelasnya.
Kedatangannya ke kantor KPPU, ditambahkan Dhani juga untuk memberikan pandangan umum soal aksi pindah label sebuah grup atau penyanyi. “Di dunia entertainment pindah dari label ke label yang lain itu udah biasa. Kita sih profesional aja,” tegasnya.
Soal utang lagu yang dituduhkan pihak Aquarius, pelantun Sedang Ingin Bercinta itu mengakui tuduhan tersebut. Namun ia menolak membayar US$ 1 juta seperti yang diminta Aquarius.
“Dewa memang punya utang lagu, tapi itu sudah selesai dibuat, udah jadi kalau memang mau diambil, bakal saya kasih kok,” tukasnya.
Sementara itu kuasa hukum Dhani, Andi F. Simangunsong menegaskan, kliennya tak terima dengan tuduhan Aquarius. Jika memang Dhani dan Dewa 19 tak bersalah, mereka akan membawa kasus perseteruan tersebut ke pengadilan.
“Kita punya bukti. Dewa itu pindah sendiri kok. Nggak ada persekongkolan atau apa,” pungkasnya.
Menurut saya hal ini terjadi akibat dualisme fungsi dari seorang Ahmad Dani yang menjabat sebagai leader band di dewa,dan juga pemimpin di manajemn artis (republik cinta),sehingga dia lebih leluasa untuk mengambil keputusan.Saya pikir ini tidak mungkin terjadi jika ada kontrol manajemen yang baik dan pebatasan kekuasaan dari Ahmad Dani. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen memiliki fungsi-fungsi Perencanaan, Pelaksanaan (yang melibatkan fungsi-fungsi Organizing, Staffing, Directing), dan Pengendalian (Monitoring dan Control) tidak dijalankan.Jika kita nalar bagaimana mungkin manajemen yang sudah profesional sesperti Republik Cinta Artist Management biasa melakukan kesalahan yang bisa dikatakan cukup fatal dengan berpindah segara sepihak dengan tidak menepati perjanjian yang sudah ada di kontrak,dalam hal ini pun pihak EMI Music malakukan kelalaian karena pihak Group Band DEWA masih terikat kontrak dengan Aquarius Musikindo. Itu semua terjadi akibat lemahnya kontrol manajeman.
Kabar terakhir menyebutkan Ahmad Dani selaku leader DEWA yang didampingai kuasa hukumnya Hotman Sitompul S.H mengakui masih berhutang 4 lagu kepada pihak Aquarius Musikindo. Tetapi membantah terjadi persejongkolan denagan salah satu manajemen dari EMI Music.
maaf kalau ada yang kembar tapi saya bener-bener ngerjain sendiri
October 6th, 2007 at 8:02 pm
Sri Mulyani
C1C005185
Sistem Pengendalian di Komnas HAM
Hasil Pemeriksaan KOMNASHAM oleh BPK atas laporan keuangan tahun 2004 mennghasilkan beberapa temuan yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen. Masalah utama yang ditenuakn berkaitan dengan pelaporan keuangan. Beberapa bagian yang mendapat perhatian BPK antara lain:
Pelaksanaan anggaran tidak sesuai skala prioritas
Prosedur penyusunan laporan keuangan yang dikelola oleh bagian keuangan dan bagian umum di lingkungan Komas HAM belum sepenuhnya disusun melalui Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Akuntansi Aktiva Tetap.
Tidak ada pemisahan fungsi verifikasi dan fungsi pembukuan pada Komnas HAM
Pencatatan belum dilkasanakan secara optimal dan akurat
Sosialisasi dan pelatihan karyawan masih kurang
Hasil pemeriksaan laporan keuangan Komnas HAM tidak dilakukan oleh aparat pengawasan intern secara memadai, karena Komnas HAM belum punya inspektorat.
Berbagai masalah yang ditemukan oleh BPK di atas menunjukkan masih lemahnya sistem pengendalian manajemen Komnas HAM. Pengendalian ini khususnya menyangkut perilaku karyawan yang kurang memahami proses penyusunan anggaran dan proses pelaporan keuangan sektor publik. Padahal Komnas HAM merupakan salah satu lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya.
Dari berbaga penemuan BPK maka penyelasaian yang dapat diambil antara lain:
Pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai rencana awal, kalaupun ada perubahan maka harus didasarkan pada skala prioritas.
Untuk periode selanjutnya, laporan keuangan dilaksanakan sesuai standar dan peraturan yang berlaku di lingkungan Komnas HAM. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tambahan pelatihan kepada karyawannya, terutama bagian keuangan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar sesuai standar.
Adanya pemisahan tugas antara bagian verifikasi dan pembukuan agar lebih mudah dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Hal ini sesuai dengan SK Sesjen Komnas HAM No. 42/SES/III/2003 dan SK Sesjen No. 239/SES/III/2003.
Peningkatan pengawasan intern oleh Tim Internal Audit karena Komnas HAM memang belum memiliki inspektorat.
Dengan berbagai solusi yang dikemukakan, maka diharapkan proses pelaporan keuangan Komnas HAM dapat dilakukan sesuai prosedur. Hal ini akan menciptakan iklim good governance di Indonesia.
October 7th, 2007 at 12:59 pm
Pengendalian manajemen terutama adalah proses untuk memotivasi dan memberi semangat orang-orang yang melaksanakan kegiatan-kegiatan demi mencapai tujuan organisasi.Hal ini juga merupakan proses untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan-kesalahan untuk kerja yang tidak disengaja serta ketidak-beresan yang disengaja, seperti pencurian ataupu penyalahgunaan sumberdaya.
Pengendalian manajemen adalah alat bagi para manajer, yang menggunakannya dalam interaksi diantara mereka dan dengan bawahan. Ini adalah proses yang berorientasi kepada manusia dan implementasi rencana, pengendalian manajemen membutuhkan pertimbangan-pertimbangan psikologis yang kuat. Kegiatan-kegiatan seperti komunikasi, membujuk, menasehati, memberikan semangat, dan mengkritik merupakan bagian yang penting dari proses ini.
Sebagai contoh, dalam artikel “Green Belt PT SG, Jalan Tengah setelah Reboisasi Konvensional Gagal”. PT Semen Gresik Tbk di Tuban yang merupakan salah satu produsen semen terbesar di Indonesia., berkaca dari kegagalan melakukan pola reboisasi konvensional sejak 1994, maka pada tahun 2003 menggagas pengelolaan lahan pertanian didekat lokasi tambang batu kapur dan tanah milik perusahaan itu sebagai lahan green belt. Tujuannya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekologis, yaitu terwujudnya keseimbangan lingkungan di lokasi bekas tambang tetapi juga menciptakan keamanan sosial dan harmoni antara perusahaan dan lingkungan. Program green belt ini juga merupakan manifestasi program bersifat bottom up dengan melibatkan secara langsung komunitas lokal di kawasan ring pertama pabrik PT SG di Tuban. Secara keseluruhan lahan green belt ini mencapai 40 hektar dan dalam proses penggarapannya melibatkan 248 petani. Bukan hal mudah untuk melaksanakan program green belt ini mengingat karakteristik lahan adalah tanah pertanian yang kurang subur dan membutukan kesabaran dan ketelatenan yang tinggi dalam pengelolaannya, manajemen PT SG perlu membuka wawasan dan pengetahuan petani penggarap lahan. Caranya yaitu dengan melakuakan studi banding ke lahan pertanian serupa di daerah lain yang telah berhasil dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian. Studi banding ke Kelompok Tani Sumber Rejeki kota Wonogiri ini tak sekedar bertujuan untuk meggali wawasan dan pengetahuan petani tentang teknis pertanian di lahan kering dan berbatu, tetapi ada hal strategis yang ingi ditanamkan dalam hati dan pikiran petani penggarap, yaitu sikap mental berjuang untuk tidak cepat putus asa menggarap lahan pertanian yang tidak subur. Manajemen PT SG juga menggandeng Kantor Informasi Pelayanan Pertanian dan Kehutanan(KIPPK) Tuban sebagai lembaga yang memberikan bimbingan dan advokasi teknis penggarapan lahan.
Program aksi green belt ini pada hakekatnya merupakan penjabaran program corporate social responsibility(CSR) perseroan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen PT SG terhadap lingkungan sekitarnya, terutama kepada warga dan lingkungan fisik yang berada di ring pertama operasional perseroan tersebut. Masalah pengelolaan lingkungan ini telah diintegrasikan ke dalam Sistem Manajemen Semen Gresik(SMSG) yang berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku dan persyaratan lingkungan yang lain , khususnya terhadap ketentuan tertulis pada dokumen-dokumen yang mendapat rekomendasi dari komisi amdal pusat dan daerah.
Dalam perkembangannya , sejak 2005 perseroan memanfaatkan lahan green belt sebagai lahan pengembangan dan pemberdayaan penanaman jarak kepyar sebagai energi alternatif dan tanaman sela yang lain, sebagaimana pada pemberdayaan keramba ikan yang hasilnya secara rutin dinikmati masyarakat penggarap. Dana mitra binaan yang diberikan manajemen PT SG di sector pertanian paling kecil dibandingkan sektor lainnya, yaitu sampai tahun 2005 dana yang dikeluarkan sebesar 37,56 miliardengan penyaluran 39% untuk sector industri, 41% sektor perdagangan, 10% sektor jasa, 9% sektor peternakan, dan 1% sektor pertanian.
Jadi berdasar artikel di atas pengendalian yang dilakukan PT SG meliputi baik tindakan-tindakan untuk menuntun dan memotivasi usaha guna mencapai tujuan perusahaan maupun tindakan-tindakan untuk mengoreksi unjuk kerja yang tidak efektif dan tidak efisien
October 7th, 2007 at 3:31 pm
MBS Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan
Saya tertarik untuk menanggapi masalah tentang pendidikan di Indonesia. Bagaimana manajemen pendidikan di Indonesia saat ini?Apakah sudah sesuai dengan harapan kita?
Salah satu masalah pendidikan yang dihadapi saat ini adalah rendahnya mutu pendidikan. Berbagai usaha telah dilakukan, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana pendidikan serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun belum menunjukkkan peningkatan yang merata.
Ada tiga faktor yang menyebabkan peningkatan mutu pendidikan yang tidak merata yaitu, pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan educational production function yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipilih semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik, sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan selama ini tergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Ketiga, peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, perlu diadakan perbaikan sistem yang baru. Salah satunya dengan reorientasi penyelenggaraan pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management).
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat didefinisikan sebagai penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional. Dengan pola MBS, sekolah memiliki kewenangan (kemandirian) yang lebih besar dalam mengelola manajemennya sendiri. Dengan MBS ini, sekolah akan mengalami peningkatan manajemen. Manajemen sekolah akan lebih menggunakan pemberdayaan dan struktur organisasi akan lebih datar sehingga akan lebih sederhana dan efisien.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan kemandirian yang tinggi, sekolah akan lebih bertanggung jawab terhadap input manajemen dan sumber dayanya serta memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja. Dilihat dari SDM nya, akan lebih bertanggung jawab dan mengetahui posisi dirinya serta memiliki kontrol terhadap pekerjaannya.
Sistem manajemen pendidikan yang sentralistik terbukti tidak membawa kemajuan yang berarti bagi peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya. Untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia diperlukan adanya paradigma baru di bidang pendidikan. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, telah dikeluarkan kebijakan mengenai otonomi pendidikan melalui strategi pemberlakuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengan MBS ini diyakini akan muncul kemandirian sekolah.
Untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan suatu kerja sama yang baik antara pihak-pihak yang terkait dengan dunia pendidikan. Melalui penerapan MBS, kepedulian masyarakat untuk ikut serta mengontrol dan menjaga kualitas layanan pendidikan akan lebih terbuka untuk dibangkitkan. Kemandirian sekolah akan diikuti oleh daya kompetisi yang tinggi akan akuntabilitas publik yang memadai. Dengan manajemen sekolah yang baik diharapkan akan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
October 7th, 2007 at 3:33 pm
Taksi, amankah??
Belum lama ini, jajaran Polda Metro Jaya dan Pemprop DKI kompak melarang praktik sopir tembak yang nyaris menjadi hal umum di kalangan pengemudi taksi. Latar belakangnya, menurut Kapolda Metro Jaya, dari sekian banyak kejahatan terhadap penumpang taksi, sebagian besar dilakukan sopir tembak yang berkomplot dengan penjahat.
Soal kehadiran sopir tembak yang meresahkan sebenarnya bukan kali ini dikeluhkan polisi. Persoalan itu nyaris rutin mengemuka setiap kali jajaran polda Metro Jaya mengadakan pertemuan dengan pengusaha taksi yang rutin diadakan setiap tahun. Tetapi follow up memang tidak pernah ada, baik dari kalangan operator (para pengusaha taksi ) maupun regulatornya (dalam hal ini Pemprop DKI sebagai pemberi ijin ). Persoalannya memang tidak melulu bertumpu pada kesalahan sopir. Pihak manajemen perusahaan taksi juga berperan penting. Terlihat dari kasus-kasus yang terungkap, umumnya pelaku adalah sopir tembak di perusahaan taksi yang menerapkan sitem setoran, Kontrol terhadap sopir tak penting asalkan jumlah setoran bisa dipenuhi. Dalam sistem semacam itulah, praktik menyewakan kepada sopir tembak dilakukan oleh sopir taksi yang sah. Akibatnya peluang kejahatan menjadi begitu terbuka karena pihak manajemen kehilangan kontrol terhadap armadanya.
Tidak mudah memang untuk mencegah kejahatan di dalam taksi. Namun ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Antara lain, membenahi manajemen pertaksian. Terus-menerus dikembangkan sistem dan mekanisme yang mencegah sedini mungkin kemungkinan taksi untuk tindak kejahatan.
Hal yang paling realistis dalam rangka menangkal kejahatan di dalam taksi, baik pengelola dan atau DLLAJR hendakanya dapat menerapkan ruang isolasi antara pengemudi dengan penumpang seperti halnya taksi-taksi di negara China dan Taiwan. Selain itu taksi tidak boleh menggunakan kaca gelap/film.
Organda DKI, sebagai pihak yang berkepentingan menyetujui usul untuk mewajibkan taksi beroperasi di Ibu kota menggunakan sistem pemonitoran posisi ( global positioning system/GPS ). Penerapan sistem ini dinilai bisa menekan tingkat kejahatan di taksi. Penerapan sistaem GPS nantinya dihubungkan dengan TMC ( Traffic Management Center ). Langkah ini diharapkan bisa mengurangi tingkat kejahatan taksi.
Perusahaan taksi sendiri diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sopir dan menjaga hubungan silaturahmi dengan sopir taksinya sehingga tidak kehilangan kontrol terhadap sopir-sopirnya. Selain dari perusahaan taksi dan pihak kepolisian, penumpang juga harus menerapkan prinsip-pinsip kehati-hatian dalam menaiki taksi. Berikut tips bagi penumpang untuk menghindarkan kejahatan oleh pengemudi taksi.
1. Saat menyetop taksi, harus langsung bisa mengenal nama taksi/nama perusahaan dan nomor pintu taksi yang ditumpangi.
2. Setelah duduk di atas taksi, harus menyebut tujuan dengan jelas.
3. Apabila dalam perjalanan, pengemudi tidak mengarah sesuai dengan tujuan yang diinginkan/berubah arah:
a. Tegur dan sebutkan ulang arah yang ingin dituju.
b. Apabila pengemudi tidak mengindahkan, langsung minta berhenti dan turun atau mencari cara yang aman untuk keluar dari taksi.
Denga adanya artikel ini, diharapkan perusahaan taksi benar-benar menerapkan sistem manajemen dan kontrol yang baik sehinggga dapat mencegah kejahatan di dalam taksi. Memang kejahatan di dalam taksi bukan semata-mata kesalahan perusahaan, tetapi sebagai penyedia jasa transportasi hendaknya bisa memberikan pelayanan yang terbaik, keamanan dan kenyamanan untuk si pemakai jasa tersebut. Bukan hanya perusahaan taksi saja yang melakukan kontrol, kita bersama juga wajib melakukannya. Karena ini adalaah tugas dan kewajiban kita.
October 7th, 2007 at 3:34 pm
Urgensi Pembenahan Management Control System Perusahaan-Perusahaan Transportasi Untuk Menghadapi Arus Mudik
Sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia untuk mudik menjelang lebaran. Sungguh budaya unik ynag tidak dimiliki semua negara berpenduduk muslim. Pemerintah pun sejak dulu paham dan memberikan kebijakan cuti bersama (libur) menjelang dan setelah lebaran. Semua dilakukan agar di hari lebaran kita dapat berkumpul dan bersilaturahim dengan keluarga dan saudara-saudara kita.
Tradisi pulang kampung beramai-ramai ini tentunya berimbas pada peningkatan kebutuhan akan transportasi. Kita sudah hafal betapa semua jalur, dan alat transportasi penuh sesak dengan orang yang bermudik-ria. Segera saja bus, kereta api, pesawat terbang dan kapal laut dipadati pemudik. Begitu pentingnya alat transportasi membuat perusahaan-perusahaan penyedia jasa tansportasi bersiap menangguk rupiah, namun juga bersiap repot menghadapi arus mudik.
Menjelang lebaran kita biasa berhadapan dengan masalah keterbatasan jumlah kendaraan, tiket yang terancam habis dan kalaupun ada didapat dari calo dengan harga yang mahal, serta keamanan dan kenyamanan yang minim selama mudik.
Dari hal tersebut, sudah seharusnya perusahaan-perusahaan penyedia jasa transportasi bersiap dan membenahi Management Control System-nya agar dapat mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin muncul. Contohnya masalah calo tiket. Masalah ini terjadi karena pegawai tidak mengerti (atau tidak peduli) bahwa kepuasan konsumen juga merupakan tujuan dari perusahaan, bukan hanya untuk mencari uang saja (lack of direction). Karena itu seringkali ada “orang dalam” yang bekerjasama dengan calo untuk menjual tiket dengan harga lebih mahal. “orang dalam” itu menjual banyak tiket kepada calo untuk memperoleh kepentingan pribadi. Mereka tidak mau mematuhi peraturan yang telah ditetapkan perusahaan mengenai tiket walaupun akan membuat reputasi perusahaan menjadi jelek (karena banyak penumpang yang terpaksa harus membeli tiket pada calo, sehingga terjadi Lack of Motivation. Bisa jadi karena terlalu ramai, petugas penjual tiket tidak telalu memperhatikan pembeli tiket sehingga menjualnya asal saja (tidak dibatasi jumlah tiket untuk tiap pengantri) sehingga terjadi personal limitation.
Masalah calo ini bisa diminimalisir dengan Action Control yang baik. Antara lain dengan jumlah tiket yang bisa dibeli oleh satu pengantri; pemberlakuan pergantian petugas tiap beberapa jam (agar tidak terlalu lelah sehingga tetap konsentrasi bekerja); pengadaan inspeksi berkala dan mendadak untuk memantau petugas piket; serta pengawasan dan penertiban para calo yang dibantu oleh petugas kepolisian.
Selain Action Control, perusahaan juga perlu menerapkan people control yang memadai. Petugas penjual tiket harus dipilih orang yang benar-benar cekatan. Cultural contol juga ikut dibenahi, antara lain dengan codes of conduct dan corporate credos yang bagus.
Untuk mengatasi keterbatasan jumlah kendaraan, perusahaan tidak boleh sembarangan menambah armada. Harus ada jaminan bahwa kendaraan tambahan itu layak dan aman dipakai. Result control juga perlu dipakai untuk memberi kenyamanan penumpang. Agar tercapai result kenyamanan, jumlah penumpang dibatasi agar tidak overload. Meskipun jumlahnya mungkin lebih banyak dari hari-hari biasa, namun harus ada pembatasan maksimal jumlah penumpang.
Sedangkan mengenai keamanan, harus ada action control yaitu disediakan pos-pos penjagaan dimana petugas polisi berjaga di daerah stasiun, terminal, bandara dan pelabuhan. Dengan demikian dapat meminimalisir tindak kejahatan seperti pencopetan, penodongan, dan pembiusan.
Yang dapat saya simpulkan dari masalah-masalah yang telah terjadi bertahun-tahun belakangan ini adalah perlunya dilakukan pembenahan Management Control System oleh perusahaan transportasi. Sungguh ironis jika tradisi mudik juga menjadi tradisi masalah transportasi. Kita harus belajar dari pengalaman dan membenahi Management Control System kita untuk mewujudkan mudik yang aman nyaman dan selamat sampai tujuan. Akhir kata, selamat bermudik ria. Semoga lebaran ini memberi banyak makna dan kebahagiaan
October 7th, 2007 at 3:36 pm
BURN OUT?
Bagaimana cara mengatasi sikap karyawan yang gampang meledak ( burn out ) menjadi salah satu masalah serius di lingkungan kerja. Karena berbagai alasan, perusahaan terpaksa harus melakukan perampingan, outsourching, dan restrukturisasi, yang menyebabkan karayawan di berbagai level merasa stress, tidak aman, disalah artikan, dan sebagainya. Kondisi ini akan menyebabkan kinerja karyawan menjadi minimalis dan asal-asalan.
Menurut hasil riset yang dilakukan oleh Dr. Christina Maslach dan Dr. Michael P.Leitter dalam Phychology Today menyatakan bahwa kinerja karyawan yang demikian bukan disebabkan sikap karyawan yang tidak kompeten atau memiliki masalah sikap. Namun lebih banyak disebabkan oleh lingkungan kerja yang kurang mendukung.
Riset menunjukkkan ada 6 area kunci yang sangat menentukan kegembiraan karyawan. Jika semua hal itu ada di perusahaan, maka karyawan akan merasa gembira dan bersemangat, efktivitas dan efisiensi perusahaan pun akan tercapai. Berikut adalah penjelasan tentang 6 area born out:
1. Beban kerja (workload)
Bagi orang yang emosinya stabil/tetap mantap, beban kerja dianggap masih bisa dikelola meskipun bagi mereka yang masih labil beban kerja dianggap terlalu berat. Waktu terlalu sedikit seolah-olah pekerjaan telah menelan kehidupan mereka. Kondisi yang tetap mantap memungkinkan mereka memenuhi tuntutan pekerjaan dan mengembangkan kemampuan menghadapi tantangan baru.
2. Perasaan terhadap kontrol (control)
Aturan yang kaku dan lingkungan kerja yang kacau sering menghambat karyawan untuk segera menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
3. Terkait imbalan (reward)
Karyawan yang mudah meledak merasa tidak pernah dihargai sehingga berpikir bahwa pekerjaannya tidaklah berharga. Akibatnya ia menjadi tidak gembira dan putus asa.
4. Terasing dari komunitas (community)
Karyawan merasa komunitas menjauh jika ia secara fisik atau sosial terisolasi dari para kolega, selain itu mereka juga merasa tidak ada semangat tim.
5. Tidak ada keadilan (fairness)
Karyawan sering merasa tidak ada keadilan dalam perusahaan, misalnya soal insentif, reward, atau salah dalam melakukan evaluasi dan promosi.
6. Sistem Nilai (value)
Sebuah pekerjaan dapat menyebabkan karyawan melakukan sesuatu yang tidak etis atau melakukan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai pribadi. Akibatnya, karyawan akan memandang buruk diri sendiri dan pekerjaan.
Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara mencegah burn out itu sendiri:
1. Mulai dengan mengontrol diri sendiri. Karyawan bisa mengubah lingkungan kerja sendirian. Caranya, karyawan harus memahami kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya dan membangun motivasi diri dalam diri karyawan. Kemudian mereka bisa memulai proses dengan mengambil peran kepemimpinan, dalam artian karyawan melakukan riset, membuat yang lain terlibat dan bekerja dengan mereka dalam bertindak. Hal ini akan menyedot banyak energi dan keberanian termasuk mengambil resiko.
2. Membuat pekerjaan menjadi sebuah proyek group.
3. Membuat pekerjaan menjadi gerakan organisasi. Tujuannya untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas dari manajemen dan seluruh pihak lainnya.
4. Membiarkan roda berputar. Memulai dengan menangani satu masalah, diharapkan dengan memecahkan satu masalah akan membantu mengatasi masalah lainnya.
5. Menekankan pada proses. Lebih memperhatikan pada action control, dimana proses pemecahan masalah jauh lebih penting daripada hanya membuat hasil akhir yang menggembirakan. Pekerjaan adalah sebuah proses yang terus berjalan. Sekali memulai prosees, momentum perubahan akan muncul dengan sendirinya.
Sebagai contoh, pada tahun 2006 PDAM di Purbalingga mulai menerpakan manajemen kontrol kinerja terhadap karyawannya. Perusahaan tidak mau mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja asal-asalan dan bermalas-malasan sehingga efisiensi dan efektivitas kinerja karyawan tidak tercapai. Sistem yang dipakai sedikit banyak mengacu pada sistem manajemen mutu ISO 9000 yang menuju profesionalitas kerja. Dalam hal ini karyawan nantinya akan mendapat rewards dan punishment. Dengan model penilaian seperti itu diharapkan kinerja semua karyawan bisa meningkat seiring denganb tuntutan masyarakat terhadap perusahaan daerah itu dan dengan demikian keuntungan perusahan juga meningkat dan kesejahteraan karyawan bisa lebih baik lagi.
Menurut saya, contoh yang dimuat di Harian Suara Merdeka edisi 20 Januari 2006 bisa sedikit menggambarkan situasi yang telah dipaparkan sebelumnya. Penerapan manajemen kontrol kinerja dapat dijadikan solusi dalam menghadapi masalah psikologi karyawan. Ternyata sudah ada perusahaan yang mulai memperhitungkan masalah psikologi karyawan terkait dengan kondisi lingkungan kerja dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.
October 7th, 2007 at 3:38 pm
Menilik Rahasia Bank Niaga
Mengangkat artikel yang saya baca, tentang sistem pengendalian intern yang digunakan oleh Bank Niaga, saya tertarik untuk membahasnya dalam kaitannya dengan Management Control System. Menurut saya, Bank Niaga telah mempunyai solusi-solusi yang patut dicontoh oleh pihak lain.
Lingkungan mempengaruhi sejarah dan budaya Bank Niaga, pembentukan organisasinya, dan membangun kesadaran akan pengendalian terhadap para karyawan. Berdasarkan penilaian itulah, maka segala aspek penting yang berhubungan dengan pengendalian lingkungan telah dilaksanakan. Ini dapat ditunjukkan dengan adanya kode etika yang telah dibuat dan dilaksanakan serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan praktek usaha, konflik kepentingan dan pemisahan tugas.
Pada Bank Niaga, kebijakan dan prosedur unit bisnis utama telah didokumentasikan dan disetujui oleh para anggota Dewan dan ditelaah secara berkala dan diperbaharui oleh Risk Management Group. Ini menunjukkan adanya aktivitas pengendalian. Pengendalian juga terwujud dalam pengkajian kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk group perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Setiap pelanggaran akan mendapatkan perhatian manajemen dan Komite Audit dan anggota Dewan terkait akan terus diberitahu mengenai penyebabnya dan tindakan-tindakan yang diambil. Menurut saya, sikap ini sangat baik untuk Management Control System, karena kita juga harus mengontrol dari sisi kinerja (action control) untuk mendapat result yang baik pula.
Manajemen telah menentukan dan menyampaikan misi, strategi dan tujuan Bank Niaga dengan sangat jelas serta indikator kinerja utama dan kriteria pengukuran untuk pencapaian tujuan bank secara keseluruhan. Salah satu tujuan utama manajemen risiko adalah untuk memastikan tercapainya tujuan bank secra keseluruhan dengan risiko yang kecil. Mekanisme dan infrastruktur yang memadai diterapkan untuk menilai rintangan dan memudahkan pencapaian tujuan. Dengan tujuan yang jelas inilah dapat mendukung people control sehingga arahan kinerja karyawan menjadi jelas.
Pengendalian juga dapat diwujudkan dalam aspek informasi dan komunikasi. Berbagai informasi yang harus diidentifikasi, dipahami dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu tertentu agar para karyawan mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan stakeholder mengetahui kondisi bank yang sesungguhnya. Mekanisme pengumpulan informasi yang berhubungan dengan kegiatan operasional, laporan keuangan dan informasi yang berhubungan dengan kepatuhan memungkinkan bank menjalankan dan mengontrol usahanya yang dibentuk oleh manajemen. Pertemuan-pertemuan rutin juga dilaksanakan untuk meningkatkan penyebaran informasi dan komunikasi. Menurut saya, langkah-langkah yang diambil dalam menyebarkan informasi cukup teratur, namun alangkah lebih baik lagi apabila didukung oleh fasilitas berupa teknologi yang dapat memperlancar komunikasi dengan lebih efisien.
Sistem pengendalian intern dipantau terus-menerus (berkesinambungan) untuk mengevaluasi kinerja sistem. Kualitas pemantauan intern yang rendah diidentifikasi melalui kaji ulang secara terus-menerus dan pada saat proses audit terhadap kegiatan-kegiatan manajemen dan pengawasan. Kekurangan yang mempengaruhi tercapainya tujuan perseroan dilaporkan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi. Peninjauan difokuskan pada kinerja nyata dibandingkan dengan anggaran. Penyebab perbedaan baik yang diharapkan maupun yang tidak, benar-benar diukur dan langkah-langkah yang tepat diambil untuk memperkecil dampak yang merugikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara berkala, Group Manajemen Risiko mempublikasikan profil risiko bank secara menyeluruh dan melaporkannya langsung kepada Dewan. Hal-hal tersebut di atas yang dilakukan oleh Bank Niaga, menurut saya adalah contoh yang bagus untuk dapat mendukung Management Contol System.
October 7th, 2007 at 8:25 pm
KONTROL MASALAH
KRISIS DALAM MANAJEMEN KAS
Artikel ini kami membahas krisis manajemen kas yang mungkin banyak dijumpai di banyak perusahaan mengingat krisis yang masih berlanjut.
ABSTRAK :
TOMMY Maramis kini telah menginjak usia 40-an. Kini ia menjabat sebagai Presiden Direktur dan mempunyai saham terbesar dalam perusahaannya yang bergerak di bidang ekspor impor. Menurut laporan neraca dan rugi/laba perusahaan, mestinya perusahaan memperoleh keuntungan yang cukup besar. Namun, setiap hari ia menderita krisis uang kas disertai selalu pusing dengan tagihan-tagihan yang telah dibayar dengan cheque dan bilyet giro yang ditolak bank karena overdraft. Ia bahkan tidak tahu ke mana larinya uang yang sudah dikeluarkan selama ini.
Ia cenderung menuduh 2 kolega perseronya yang mengelola bisnis sehari-harinya telah bersekongkol dan main curang untuk menghancurkannya karena kredit yang berhasil disedotnya dari bank sebanyak ratusan juta telah habis dan tidak terlihat dalam asset perusahaan.Yang jelas, ia telah mempercayakan sepenuhnya kepada rekannya tanpa memunyai alat kontrol yang baik. Di samping itu, ia juga tidak ambil peduli dengan masalah administratif yang selalu dianggapnya sebagai penghambat dalam tugas. Akibatnya, pengelolaan perusahaan ini lebih dikenal sebagai running the store than the business.
PENYEBAB MASALAH :
Kurangnya Pengetahuan Administrasi
Bagi seorang pengusaha atau wiraswasta, pengetahuan tentang administrasi perlu diketahui secara global, tetapi hanya ada satu hal yang lebih jelek dari pada tidak cukup mempunyai informasi tentang administrasi yaitu terlalu banyak mengetahui tentang hal tersebut di atas.
Padahal hanya ada beberapa laporan yang sangat penting dalam menjalankan bisnis (menurut Prince Waterhouse salah satu dari delapan terbesar perusahaan akunting internasional). Pernyataan dan laporan ini lebih dikenal dengan sebutan Tiga Belas Dokumen Merah, yang meliputi laporannya sebagai berikut :
1.Anggaran operasional (The operating budget)
2.Ramalan aliran kas (The cash-flow forecast)
3.Laporan singkat kegiatan harian/mingguan
4.Laporan keuangan (financial statement)
5.Laporan kerja dan order yang masih belum terlaksana
6.Laporan analisis penjualan (The sales analysis raport)
7.Laporan biaya produksi
8.Ringkasan upah dan gaji pegawai
9.Laporan keadaan dan status gudang/persediaan
10.Laporan rekening piutang
11.Laporan rekening utang;
12.Profil karyawan yang sangat menonjol
13.Ringkasan daftar harta tetap perusahaan
KONTROL MASALAH :
Cara mengatasi problem di atas adalah dengan meningkatkan pengetahuan tentang administrasi seperti mengamati dan menelaah lebih lanjut permasalahan yang dihadapi perusahaan. Hal spesifik yang perlu diamati yaitu :
1.Krisis uang tunai
Ada beberapa tanda yang harus diperhatikan untuk mengetahui apakah perusahaan dilanda krisis manajemen keuangan yaitu :
Terjadi serangkaian masalah dalam pengadaan uang tunai dalam jangka waktu yang relatif pendek.
Penjualan mengalami penurunan secara terus-menerus, walaupun telah dilakukan segala macam penghematan dan dan pengetatan ikat pinggang.
Pengeluaran yang terus menanjak ternyata tidak secara korelatif ikut meningkatkan penjualan.
Kebutuhan dana dalam jangka pendek untuk menutup pengeluaran operasional yang rutin dirasakan terus mendesak.
Rekomendasi yang perlu dilakukan sebagai langkah-langkah yang menentukan. Di antaranya adalah seperti disebutkan di bawah ini.
Mendapatkan informasi tentang data mingguan seperti piutang dan utang (receivables and past due account), ramalan kas, dan lain-lain.
Melakukan reformasi dalam prosedur penagihan (collection procedure) utang atau kredit langganan.
Melakukan pengetatan untuk memberikan penjualan secara kredit (terkecuali para langganan yang mempunyai reputasi baik dan dapat dipertanggungjawabkan) dengan menjual secara tunai atau didasarkan atas uang muka sebesar 50 %.
Mengadakan likuidasi aset atau harta perusahaan yang dirasakan tidak begitu dibutuhkan dalam waktu yang rasional.
Melakukan kebijakan slow down atau pengetatan pengeluaran uang kas.
Menjalankan negoisasi kembali dengan para penjual/supplier atau para kreditur yang meminjamkan uang untuk menunda pembayaran.
Mencari jalan untuk meningkatkan pengembangan cheque atau bilyet giro yang sudah dikeluarkan untuk tidak segera dicairkan.
Melakukan pemotongan terhadap biaya; diantaranya adalah mengurangi pembayaran pegawai dengan memperlakukan kewajiban simpanan dalam perusahaan (sistem pembayaran gaji dengan bank), mengubah binus salesman didasarkan atas profit margin dan bukannya volume penjualan.
2.Mengawasi kas
Sesudah terbayar atau krisis lewat keadaan belum tentu berjalan normal dengan sendirinya. Sebuah projek yang tidak sesuai dengan rencana, suatu produk yang tidak terbayar, insentif yang tidak berjalan seringkali menimbulkan krisis-krisis yang lain. Oleh karena itu, ada bagian penting yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kebocoran dan ketimpangan suplai darah yang vital dalam bisnis itu yaitu kas yang meliputi :
a.Perhatian terhadap kas perlu ditingkatkan, arus kas harus diawasi, ditingkatkan, dan dipantau terus.
usahakan jangka waktu pembayaran piutang para langganan yang begitu lama diperpendek, kredit pembelian yang berjangka waktu 60 hari dikurangi menjadi 30 hari;
pendekatan terhadap supplier hendaknya dilakukan sebaiknya diusahakan dengan gigih bahwa jangka waktu pelunasan transaksi atau penyelesaian utang sekira 45 hari;
projek uang tunai yang lancar diterima untuk jangka waktu 30 hari perlu terus dimonitor dan diminta laporannya setiap hari.
b.Perlu diketahui dengan jelas pengeluaran kas yang penting.
apakah pengeluaran kas itu merupakan konsumsi yang mutlak bersifat tunai atau biaya operasional yang tidak begitu penting;
carilah asset yang dapat dijual dengan ikut melibatkan para manajer dan pegawai yang menanganinya;
c.Langkah yang perlu dilakukan setelah terjadi krisis kas sebanyak 2 atau 3 kali adalah tindakan balasan dengan mengabaikan semua alasan yang menjadi keberatan.
d.Carilah nilai positif dengan setiap kali menghadapai masalah selalu memasang mata lebar-lebar untuk mencari peluang yang ada, sebab seringkali pengalaman ini merupakan modal yang penting dalam bisnis, yang penting adalah tingkatan yang dapat dijadikan uang tunai dari beberapa projek yang ada dan manfaatkan sumber dana yang ada sebaik-baiknya.
e.Buatlah suatu rencana dan jadwal sampai akhir bulan, begitu pula bulan selanjutnya sampai sekira 6 bulan sampai keadaan normal kembali, lupakan dulu masalah strategi.
f.Berupaya mencari dana kas yang baru setelah ada rencana selama 6 bulan dengan membuat rencana bisis yang realistis diperuntukkan bagi bank/kreditur maupun investor.
g.Mengembalikan kredibilitas perusahaan dengan menggunakan manajemen yang tepat antara lain dengan memenuhi kewajiban menurut jadwal dan mencoba menjelaskan kepada relasi-relasi bahwa kesulitan yang dihadapi perusahaan sudah lewat.
h.Menunjukkan keuntungan perusahaan yang sudah mulai dapat dipetik dengan memberikan suatu laporan jujur, bila ternyata anda telah berhasil ini pada periode selanjutnya.
Jika hal-hal tersebut di atas diterapkan , diharapkan permasalahan perusahaan mengenai kas dapat segera diatasi .
KESIMPULAN
Inti dari permasalahan di atas adalah kurangnya pengetahuan personal yang sering disebut dengan personal of limitation. Hal terpenting dari kesemuanya itu untuk mengatasi problem di atas yaitu meningkatkan pengetahuan personal baik direksi dan karyawan dalam menjalankan perusahaan sehinggga tidak ada lagi kesalahpahaman yang tidak berdasar pada rekan lain.
October 8th, 2007 at 6:33 am
Nama: Dian Perdana K
NIM: C1C005217
DELEGASI YANG EFEKTIF
Setiap organisasi mempunyai tujuan yang hendak dicapainya yaitu pertumbuhan dan kelangsungan organisasi dengan memanfaatkan atau mengelola sumber daya yang ada. Untuk mendukung itu diperlukan suatu sistem pengendalian manajemen guna mengarahkan agar aktifitas organisasi searah dengan tujuannya. Jika di dalam organisasi tidak ada pengendalian maka masing-masing individu dalam organisasi itu akan bekerja menurut kepentingan sendiri-sendiri tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan.
Pengendalian manajemen adalah suatu proses yang menjamin sumber daya dialokasikan secara terkendali dalam arti searah dengan tujuan yang telah ditetapkan sehingga tercapai tujuan perusahaan. Salah satu bentuk pengalokasian sumber daya dalam perusahaan yaitu melakukan delegasi yang efektif.
Delegasi adalah salah satu kemampuan manajerial yang paling penting. Namun, pada praktiknya delegasi juga merupakan masalah yang paling dikeluhkan oleh para manajer. Sering para manajer terjebak dalam pekerjaan rutin, sehingga lupa fungsi utama mereka, yaitu membuat perencanaan, koordinasi, menganalisis, memotivasi dan lain-lain. Tidak jarang manajer malas melakukan delegasi dengan berbagai alasan. Padahal, akan lebih banyak yang dapat mereka lakukan seandainya mereka mendelegasikan sebagian pekerjaan kepada anggota tim.
Ada beberapa asumsi yang membuat manajer enggan melakukan delegasi, diantaranya:
· Saya bisa melakukannya sendiri dengan baik.
· Saya tidak tahu apakah bisa mempercayai dia melakukan hal itu.
· Dia tidak cukup baik untuk melakukan itu.
· Dia tidak mau diberi tanggung jawab tambahan.
· Saya tidak punya waktu untuk menunjukkan cara melakukan ini.
· Tidak ada staf yang bisa saya tugaskan untuk pekerjaan ini.
· Saya satu-satunya orang yang bisa melakukan ini.
· Dia gagal melakukannya sebelum ini, jadi saya tidak akan memberi dia tugas apa-apa lagi.
Asumsi-asumsi diatas muncul karena manajer tidak mampu mengantisipasi masalah-masalah yang timbul dari suatu sistem pengendalian manajemen, yaitu adanya lack of direction, lack of motivation, dan personal limitation. Manajer dituntut untuk mampu menghilangkan asumsi-asumsi tersebut dengan mulai melakukan delegasi yang efektif.
Setelah semua asumsi di atas dapat dihilangkan, maka delegasikanlah pekerjaan yang bisa didelegasikan. Delegasi yang efektif diperlukan di manapun dan oleh siapapun. Mulai dari menyuruh membersihkan halaman rumah sampai meminta manajer keuangan membuat laporan tahunan.
Delegasi yang efektif berarti terbaginya beban kerja, dengan bonus tambahan sebagai motivasi mengembangkan kemampuan dan tanggung jawab kepada yang lain. Manajer dapat memaksimalkan pembelajaran dengan menyisihkan waktu untuk merefleksikan atau mengevaluasi pekerjaan begitu pekerjaan tersebut selesai. Apa yang berhasil, apa yang gagal, dan apa yang akan dilakukan selanjutnya? Manajer juga terbuka untuk menerima masukan mengenai pendelegasian tersebut.
Masalah utama dalam delegasi adalah para manajer sering terlalu detil dalam memberikan instruksi. Salah satu tips agar delegasi berjalan efektif yaitu cukup dengan menyebutkan hasil yang ingin dicapai. Tidak perlu menjelaskan panjang lebar mengenai apa saja yang harus dilakukan. Percayakan kepada karyawan sendiri untuk menentukan langkah-langkah konkret. Yang penting mereka sudah mengerti hasil seperti apa yang harus mereka capai. Cara tersebut akan memotivasi kreativitas karyawan yang bersangkutan. Lebih dari itu, jika berhasil mereka akan merasa sangat bangga dan sukses karena dapat mencapai target dengan langkah yang mereka susun sendiri. Sebaliknya, jika manajer terlalu detil dalam menjelaskan setiap hal yang harus mereka kerjakan, mereka akan merasa biasa-biasa saja, karena hal itu adalah kesuksesan manajer, bukan karyawan. Jadi, tidak ada sense of achievement pada karyawan. Dan apabila mereka gagal, mereka akan mudah menyerah dan menyalahkan manajer terhadap langkah-langkah yang diberikan.
Mengutip pendapat dari chairman DHL Indonesia, Rudi J Persik, yang dikemukakan dalam salah satu seminarnya. Dia mengungkapkan, selalu saja dalam melakukan delegasi, dia tidak pernah puas dengan apa yang dilakukan bawahanya. Tapi biar bagaimanapun, dia harus melakukan delegasi agar dapat melakukan pekerjaan lain. Dia juga menganggap, karyawan tidak akan melakukan sebaik yang dia lakukan. Karena itu, dia memiliki kriteria apabila karyawan sudah melakukan 70% saja sebaik dirinya itu sudah bagus. Daripada memusingkan 30% kekurangan itu, lebuh baik dia mencari tantangan-tantangan baru sehingga dirinya dan perusahaan lebih berkembang.
October 8th, 2007 at 12:59 pm
“MEMBANGKITKAN MOTIVASI KERJA KARYAWAN”
Dalam perusahaan yang mulai berkembang dari keterpurukan diperlukan banyak semangat dan banyak usaha untuk mengembalikannya dari keterpurukan. Pada tahun 1998 saat krisis ekonomi terjadi di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan yang merugi dan sampai ada perusahaan yang menutup usahanya dikarenakan tidak dapat memenuhi pasokan bahan baku yang berasal dari luar negeri, dimana saat itu kurs dolar sangat tinggi dibanding dengan kurs Indonesia terhadap dolar yang mengakibatkan harganya melambung sangat tinggi dari harga semula saat membeli bahan baku tersebut sebelum krisis.
Pada saat tahun- tahun berikutnya keadaan mulai membaik. Dolar kembali stabil meskipun hargannya masih terbilang tinggi. Namun, banyak perusahaan yang mulai bangun dari keterpurukan, mereka mulai membangun usahanya kembali, akan tetapi terdapat banyak masalah yang menghampiri usahanya tersebut salah satu dari sekian banyak masalah ialah masalah kurangnya motivasi dari pekerja yang bekerja dalam perusahaan. Tetapi sebagai manajer yang baik, seyogyanya hal ini jangan dijadikan alasan untuk kembali terpuruk.
Banyak cara yang dapat dilakukan unttuk memotivasi karyawan, menurut Teori Howthorne “Karyawan dapat dimotivasi dengan memberikan lebih banyak perhatian dan dengan mengijinkan karyawan untuk berpartisipasi”. Artinya disini karyawan diberikan banyak kesempatan untuk mencurahkan ide-ide kreatif mereka, misalnya saat perusahaan ingin membuat suatu produk keluaran baru terlebih dulu manajemen harus melakukan kompromi dengan para karyawan, bisa dengan melakukan kuesioner atau sebagainya yang menunjukan bahwa karyawan setuju dengan desain produk tersebut atau kalau mau melibatkan karyawan lagi, perusahaan bisa membuat semacam sayembara untuk perancangan desain produk dimana dengan cara ini karyawan dapat melatih kemampuan kreatifnya dan dapat menuangkan ide-ide briliannya. Dengan diperbolehkannya karyawan menuangkan ide-idennya dalam perusahaan, karyawan akan merasa sangat dihargai dalam perusahaan yang akibatnya karyawan akan mempunyai loyalitas pada perusahaannya dan hal ini lah yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Cara memotivasi karyawan lainya adalah dengan menggunakan Reinforcement Theory yang terdiri atas dua macam yaitu Positive reinforcement yakni memotivasi karyawan dengan memberikan imbalan penghargaan untuk kinerja yang tinggi. Imbalan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi, semangat, dan etos kerja karyawan. Dengan adanya imbalan seseorang akan merasa termotivasi untuk mendapatkannya dan merasa pekerjaannya dihargai walaupun harus melewati persyaratan tertentu karena memang ini sudah menjadi resiko jika karyawan ingin mendapatkan imbalan atau bonus tersebut, dimana syarat ini telah ditentukan oleh manajen dan sudah disesuaikan dengan target yang ingin dicapai oleh manajemen dengan perantaraan karyawan. Negative reinforcement yaitu memotivasi karyawan dengan memberikan konsekuensi atau akibat yang tidak diinginkan. Misalnya manajemen membuat peraturan bagi karyawan yang tidak bekerja akan mengurangi upah atau bayaran atau bonus yang akan diterimanya diakhir bulan nanti, dengan cara ini karyawan akan berusaha untuk selalu masuk kerja yang mengakibatkan proses produksi perusahaan akan berjalalan dengan lancar, yang akhirnya akan mengakibatkan motivasi karyawan juga akan meningkat untuk terus masuk kerja.
Demikian solusi-solusi yang dapat digunakan oleh manajemen berdasarkan teori-teori yang ada. Dalam suatu bisnis tidak mungkin hanya manajer saja yang jalan melainkan seluruh anggota perusahaan dari hierarki yang teratas sampai terbawah harus bersatu dan bergerak untuk membangun dan memajukan perusahaan dengan termotivasinya seluruh pekerja dan manajemen diharapkan akan membawa perusahaan ke arah yang lebih baik dan maju. Ingat semboyan bersatu kita maju, bercerai kita runtuh.
October 8th, 2007 at 6:52 pm
MASALAH KEAMANAN JARINGAN INTERNET PASCA BENCANA
Saat bencana pada akhir 2004, Propinsi NAD kehilangan sebagian infrastruktur telekomunikasi vital, termasuk Internet. Sebelum bencana, Internet adalah fasilitas publik yang cukup dikenal masyarakat terutama di Ibu Kota Propinsi, Banda Aceh. Namun pemanfaatannya belum berkembang luas dan baru digunakan terbatas oleh kalangan pendidikan, pemerintahan dan kaum muda.
Satu tahun pasca bencana, fasilitas Internet dan infrastrukturnya telah berkembang jauh lebih pesat dibanding masa sebelum bencana. Terdorong oleh kebutuhan dan aktifitas yang sangat tinggi dari kalangan LSM (lokal dan asing) dan pemerintahan. Masyarakat luas ikut terpengaruh dan semakin banyak memanfaatkan Internet untuk berbagai kepentingan produktif maupun hiburan.
Perkembangan pesat tersebut ternyata tidak diikuti pengetahuan yang memadai tentang bagaimana teknologi Internet bekerja. Seperti teknologi lainnya, Internet adalah pedang bermata dua, bermanfaat positif sekaligus potensial menimbulkan dampak negatif. Kemampuan pengendalian dan pemanfaatan teknologi Internet secara tepat guna dan bertanggungjawab sangat diperlukan untuk mencegah dampak negatif dan ini baru dapat dilakukan bila pengguna memiliki pengetahuan yang memadai.
Salah satu dampak negatif adalah meningkatnya ancaman dan gangguan keamanan baik dari sisi infrastruktur maupun aplikasi. Yayasan AirPutih yang menyelenggarakan layanan infrastruktur Internet pasca bencana, mencatat berbagai kejadian gangguan dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Ancaman dan gangguan keamanan tersebut cenderung semakin beragam dan meningkat kualitas dan kuantitasnya. Beberapa kasus menjadi serangan yang serius dengan sasaran individual maupun lembaga, bahkan berkembang menjadi kasus kriminal yang harus ditangani oleh penegak hukum.
Jenis gangguan yang umum terjadi adalah virus, trojan, malware, spyware dan spam. Gangguan ini tergolong ringan dan banyak aplikasi (utility dan tools) yang mampu mencegah dan memperbaiki. Bila gangguan ini diabaikan, ancaman akan cepat meningkat menjadi ancaman lebih serius. Hilangnya data dan manipulasi identitas dapat menimpa pengguna serta berakibat saturasi jaringan Internet.
Peningkatan jumlah pengguna dan keragaman aplikasi makin memperbesar peluang gangguan. Keawaman dan kurangnya pengetahuan berakibat rendahnya tingkat kewaspadaan dan kepedulian serta perilaku penggunaan yang tidak berhati-hati. Pengguna yang sudah memahami isu ini pun, juga masih kurang dalam melakukan antisipasi, jarang melakukan update atau menutup celah keamanan. Meskipun di Internet material ini tersebar luas dan mudah didapatkan.
Serangan yang lebih serius menimpa lembaga pengguna dan operator penyelenggara infrastruktur dan layanan Internet. Sepanjang tahun 2005, seluruh ISP (Internet Service Provider – Penyelenggara Jasa Internet) komersial di Banda Aceh telah berkali-kali mengalami serangan DOS (Denial Of Service) yang mengakibatkan lumpuhnya jaringan Internet secara keseluruhan. DOS adalah jenis serangan mematikan yang menimbulkan kerusakan dan kerugian besar serta sulit untuk diatasi.
Meskipun titik penyerangan berasal dari luar negeri (Korea, Jepang) namun diduga pelaku serangan adalah pengguna dari dalam jaringan ISP itu sendiri. Mereka adalah cracker pemula yang mengalami euforia Internet. Cracker adalah orang yang menyalahgunakan keterampilan penguasaan jaringan untuk tujuan merusak. Pengetahuan dan tools cracking memang banyak bertebaran di Internet dan bisa dipelajari siapa saja. Pengguna Internet pemula mudah tergoda untuk mencoba materi ini.
Sebagian lembaga pengguna, baik lokal maupun asing juga mengalami jenis serangan serupa pada tingkat domestik. Biasanya terjadi antar jaringan pengguna sendiri, dengan motif keisengan atau ketidaksengajaan. Misalnya banjir data akibat penyebaran virus yang tidak terkontrol. Serangan itu sering mengganggu stabilitas infrastruktur akses domestik yang berbasis teknologi wireless. Berbeda dengan infrastruktur kabel, infrastruktur wireless lebih rentan terhadap serangan semacam ini.
Ketidaksengajaan ini sering mengakibatkan salah paham diantara sesama pengguna serta terhadap operator (ISP). Bahkan salah paham juga terjadi antar ISP, mengingat di Banda Aceh sebagian besar ISP menggunakan infrastruktur wireless domestik yang sama. Tuduhan yang dikaitkan dengan isu persaingan bisnis memperkeruh iklim usaha layanan Internet, meskipun belum tentu benar.
Kualitas SDM penanggung jawab teknis di lingkungan lembaga pengguna yang kurang memadai, ikut memanaskan situasi. Kesalahan dalam menarik kesimpulan terhadap sebuah kasus, bisa berakibat fatal karena menimbulkan reaksi yang berlebihan. Misalnya dengan menarik permasalahan teknis ke wilayah hukum (dugaan tindak kriminal) atas dasar prasangka dan arogansi.
Aparat hukum yang ada juga masih sangat awam mengenai teknologi Internet ini. Maka korban, tersangka maupun pihak ketiga yang belum tentu bersalah akan berjatuhan, menimbulkan implikasi sosial yang luas dan tidak terkendali. Apalagi bila korban, pelapor adalah orang atau lembaga asing, nuansa politis pun ikut berperan. Sementara tidak ada lembaga formal yang kapabel untuk menjelaskan situasi secara teknis kepada aparat.
Ilustrasi 1. Sebuah lembaga asing melaporkan penurunan kualitas layanan kepada ISPnya. Setelah dilakukan pengamatan dan analisa, diketahui sumber permasalahan adalah tingginya tingkat infeksi dan penyebaran virus, trojan, malware dan spyware di lingkungan pengguna sendiri. Namun lembaga tersebut (berdasarkan argumentasi penanggung jawab teknisnya) menolak bukti hasil pengamatan dan analisa yang diajukan ISP. Akibatnya lembaga tersebut memutuskan kontrak layanan sepihak. ISP dirugikan nama baiknya, sementara lembaga asing tersebut harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan layanan baru dan second opinion serta tetap memperbaiki jaringan internalnya.
Ilustrasi 2. Dua ISP bersengketa atas dugaan terjadinya saling serang pada jaringan masing-masing. Setelah dilakukan pengamatan dan analisa, diketahui sumber serangan berasal dari pengguna akhir yang melakukan keisengan dengan memanfaatkan terminal akses publik di warnet-warnet dalam jaringan ISP. Akibatnya, salah satu ISP memutuskan tidak lagi memberikan layanan kepada warnet. ISP dirugikan karena kehilangan pangsa pasar, sementara warnet kehilangan alternatif layanan.
Ilustrasi 3. Beberapa pelanggan warnet melaporkan pembajakan account email dan penyalahgunaan identitas. Account email tersebut digunakan orang lain untuk melakukan keisengan dan fitnah kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pengguna aslinya. Akibatnya, yang bersangkutan harus menghadapi tuduhan dan tuntutan dari pihak lain (yang sebenarnya salah alamat). Para pelanggan warnet tersebut adalah korban praktek manipulasi identitas (pishing) akibat lemahnya pengamanan terminal akses publik di warnet. Sedang pihak lain yang terlanjur mengajukan tuduhan dan tuntutan tanpa merasa perlu melakukan klarifikasi, juga kurang bijaksana dan berhati-hati dalam bersikap.
Ilustrasi 4. Laporan yang lebih serius berkaitan dengan hilangnya database pengungsi di sebuah lembaga pemerintah yang ketika itu sebenarnya telah didukung sistem keamanan jaringan. Ini membuktikan, ada pihak yang mampu melakukan intrusi ke dalam sistem dan menimbulkan kerusakan. Artinya, pengamanan data digital perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Apabila diabaikan, kemungkinan lebih buruk bisa terjadi. Misalnya, data diubah dan dimanipulasi oleh penyusup, sehingga keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa salah dan berakibat fatal secara sosial maupun hukum.
Ilustrasi ini menunjukkan kurangnya pengetahuan adalah faktor utama terjadinya masalah keamanan. ISP seharusnya memiliki prosedur pengamanan baku sampai ke tingkat end user. Warnet yang menyelenggarakan terminal akses publik, harus melakukan proteksi dan audit periodik. Sehingga virus, trojan, malware, spyware dan tools cracking yang dipasang oleh para pengguna iseng dapat dieliminir atau dibersihkan, termasuk material illegal lainnya seperti pornografi.
Aneka ragam jenis orang dan kepentingan, silih berganti datang ke warnet. Sebagian diantaranya melakukan keisengan dengan memasang program jebakan, antara lain jenis keylogger (perekam aktifitas keyboard), sehingga segala karakter yang diketikkan korban dapat diketahui oleh penjebak, termasuk username, password / kata sandi, kode pin bahkan isi percakapan maya (chatting) yang bersifat sangat personal. Sehingga penjebak dengan leluasa bisa menguasai dan memanipulasi identitas orang lain di internet, termasuk email, internet banking dan sebagainya.
Bagi pengguna terminal akses publik, seperti pengunjung warnet, harus disadarkan agar lebih cermat dan berhati-hati. Biasakan memeriksa terminal yang sedang dipakai, mematikan / restart terlebih dahulu. Cek program yang sedang berjalan di memory dan sistem, apakah ada yang mencurigakan atau tidak dikenal. Selalu menghapus cache, cookies, file dan folder temporary serta tidak menyimpan informasi penting apapun di dalam media penyimpan (hard drive). Selalu memeriksa ulang dengan berbagai tools antivirus maupun antimalware kepada setiap file dan program yang tidak dikenal atau diterima dari orang lain.
Pengunjung warnet juga harus membiasakan diri memastikan semua transaksi penting berada dalam mode secure dan tidak lupa menutupnya dengan sempurna (logout). Mengubah password dan pin secara periodik dan bila menggunakan aplikasi yang sensitif, upayakan menggunakan enkripsi (penyandian) sehingga tidak mudah dibaca transparan oleh orang lain yang mencoba menyadap dan memonitor aktifitas jaringan. Demikian juga ketika mengirim email atau informasi penting, lengkapi dengan digital signature untuk membuktikan keaslian pengirim.
Penyelenggara jasa, ISP dan warnet wajib memberikan pendidikan, menyebarkan pengetahuan, membentuk etika bagaimana memanfaatkan teknologi secara tepat guna dan bertanggungjawab kepada penggunanya. ISP dan warnet juga harus tegas, tidak segan memberikan sanksi kepada siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran.
Yayasan AirPutih melakukan mediasi pihak yang bersengketa dengan cara memberikan pemahaman dan pengetahuan yang tepat agar mereka dapat saling menahan diri dan berhati-hati dalam bersikap. Semua kasus dan kesalahpahaman yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik setelah semua pihak bersedia memperdalam lagi pengetahuannya secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan pengetahuan adalah metode terbaik dalam mencegah dan melawan dampak negatif dari teknologi. Pengetahuan yang memadai dan terus berkembang akan membentuk mentalitas siapapun yang memanfaatkan teknologi ini dengan segala tujuannya secara tepat guna dan bertanggungjawab.
October 8th, 2007 at 7:39 pm
PEMILIHAN INDIKATOR TERBAIK DALAM PENGUKURAN PENGARUH IMPLEMENTASI FAKTOR KONTROL INTERN DARI SISTEM DAN PROSES MANAJEMEN
Permasalahan yang akhir-akhir ini sedang dihadapi oleh banyak organisasi baik bisnis maupun nonbisnis, baik secara internasional, regional, maupun domestik, yaitu berupa kegagalan atau kemunduran usaha atau penurunan aktivitas dan kinerja secara terus menerus. Organisasi (perusahaan) yang dapat beradaptasi dengan lingkungan, kenyataan lebih berhasil dibandingkan dengan perusahaan yang kurang dapat beradaptasi. Organisasi yang efektif akan terwujud atau tercipta apabila manajemennya efektif. Manajemen yang efektif yaitu manajemen yang dijalankan dengan benar, teratur, dan sistematis yang sesuai dengan metode, pendekatan, dan konsep yang baik dan sesuai dengan perkembangan serta dilaksanakan oleh orang-orang yang berkompetensi dan bertanggungjawab.
Maslah yang tidak kalah penting dan sangat membutuhkan perhatian para manajer organisasi dewasa ini, adalah masalah yang berhubungan dengan fungsi pengontrolan. Kegiatan pengontrolan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dan tujuan tercapai sesuai dengan rencana yang ditentukan dan risiko bisnis dapat diminimalisir. Dengan pengontrolan, manajer dapat mewaspadai sesuatu masalah sebelum permasalahan itu menjadi semakin parah dan membahayakan atau menimbulkan krisis potensial.
Permasalahan-permaslahan tersebut dapat diselesaikan apabila manejer menerapkan sistem yang efektif. Sistem yang efektif akan tereipta apabila proses manajemen dalam organisasi telah dilaksanakan dengan efektif. Proses manajemen dan organisasi dapat terlaksana dengan efektif, apabila fungsi-fungsi manajerial dilaksanakan oleh para manajer dengan efektif. Manajer efektif adalah manajer yang memiliki pengetahuan tentang perencanaan efektif, pengorganisasian efektif, pengaturan staf efektif, kepemimpinan efektif, komunikasi efektif, motivasi efektif dan pengontrolan efektif.
lnti dari permasalahan tersebut adalah perubahan lingkungan (environment change) yang menyebabkan timbulnya ketidak pastian (uncertainty), bila disertai ketiadaan atau ketidak sempurnaan informasi (not full information), akhirnya akan menimbulkan risiko (risk) di dalam keputusan-keputusan manajerial. Akibat informasi yang distorsi, keputusan yang dibuat manajer dapat keliru dan meleset, menyimpang dari rencana atau sasaran sehingga menimbulkan permasalahan baru dan risiko baru. Efektivitas organisasi (sistem) diukur dan ditentukan dengan kemampuan daya tanggap organisasi di dalam melakukan adaptasi serta penyesuaian dengan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya.
Dampak dari perubahan lingkungan yaitu paradigma kontrol intern (control interen) yang berubah, yang semula hanya fokus pada permasalahan kontrol ke atas aset finansial dan aset fhisikal (tangible asset) organisasi, sekarang telah meluas selain aspek ‘tangible asset’ juga aspek ‘intengible asset’ organisasi. Fokus permasalahan dewasa ini adalah terletak pada “perencanaan dan kontrol risiko bisnis” (business risk).
October 8th, 2007 at 7:42 pm
KEBOCORAN CONTROL SYSTEM DALAM PASAR MODERN (SELF SERVICE SYSTEM)
Perkembangan dunia usaha saat ini mulai memberikan definisi pasar dalam ekonomi menjadi semakin luas, ada pasar tradisional, pasar uang, pasar modal, dan pasar-pasar lainnya. Pasar tradisional menjadi cikal bakal transaksi ekonomi sebelum manusia jaman dulu menggunakan metode barter dalam bertransaksi. Variasi dan inovasi mulai lahir dari para pemikir dunia sehingga muncul apa yang disebut mini market, toserba, hypermart, ataupum pasar mulifungsi yang menyediakan banyak variasi barang yang dijual.
Fenomena itu menjadikan pola belanja atau konsumsi masyarakat menjadi berubah, mereka menjadi lebih senang belanja di took-toko seperti contohnya Carrefour, Giant ataupun bahkan Alfamart (penulis : tanpa bermaksud menjadikan contoh sebagai obyek). Kebiasaan belanja di pasar tradisonal pun mulai ditinggalkan masyarakat, tapi masih saja ada yang menyatakan masih pergi ke pasar tradisional dengan alasan harga yang lebih fleksibel.
Untuk generalisasi pasar multifungsi penulis menggunakan istilah Pasar modern dan para pemanfaat kebocoran sistem kita gunakan istilah pengutil. Pasar modern menggunakan sistem self service (swalayan), dimana para pembeli bebas memilih dan memilah membuat internal control harus extra ketat karena mudah sekali terjadi kebocoran akibat lemah internal control. Sebenarnya banyak perusahaan yang sudah menggunakan sensor optik yang dipasang di pintu keluar tetapi para pengutil juga pintar mencari celah sebuah sistem.
Menurut pengamatan penulis ada beberapa kelemahan dalam sistem swalayan yang bisa mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan. Paragraf demi Paragraf akan menjelaskan control problem ini
Pertama, PRODUK KEMASAN SAMA TETAPI BEDA HARGA, minggu lalu baru ditemukan sebuah produk bedak yang memiliki kemasan yang sama tetapi untuk warna yang berbeda harganya pun beda, kemungkinan apabila perusahaan tidak mengecek segelnya para pengutil akan menukar bungkus bedak itu dengan memilih kemasan yang harganya lebih murah. Untuk menghindarinya hendaknya kasir tidak menyetujui transaksi produk yang bersegel.
Kedua, PRODUK CURAH YANG TAK BERSEGEL, pada beberapa pasar modern untuk produk daging, telur, ayam, buah yang dijual secara curah dengan memberikan harga dari hasil timbangan tanpa memberikan segel khusus. Kebocoran yang dimanfatkan pengutil adalah membeli produk yang sama dengan kapasitas yang berbeda yang satu lebih ringan dan yang satu lebih berat, setelah mendapatkan stiker harga, ia bisa memindahkan isi plastik yang berat ke plastik yang ringan, dengan begitu ia akan membayar lebih muruah untuk plastik yang 1,5 kali lebih berat. Solusinya adalah memisahkan kasir umum dengan kasir bagian curah ataupun menggunakan segel yang hanya bisa dilepas oleh kasir.
Ketiga, PENEBALAN PRODUK, pernah suatu ketika sewaktu saya mengantri di kasir, si pengutil membeli dua pack pakaian dalam yang satu sebagai identifikasi barcode dan yang lebih tebal satunya tidak dicek dan berbicara pada kasir , “ini produknya sama mbak” jadi kasir dengan begitu mudahnya mengganti kapasitas produk di computer menjadi dua unit. Padahal di produk yang lebih tebal itu mungkin saja terdapat dua pakaian dalam dalam satu kemasan. Solusi sama seperti yang pertama.
Keempat, KESALAHAN PENGHITUNGAN UNIT. Unuk modus ini si pengutil hampir sama dengan jenis ketiga dan lebih nekat dalam menjalankan aksinya. Dalam pendeteksian barcode tentunya hanya digunakan satu buah produk untuk sample, tentunya pengutil bisa menggunakan trik berpura-pura membantu untuk mengelabui kasir, sehingga penhitungan unit akan menjadi kacau. Solusi untuk modus ini adalah kasir dapat mengecek kembali kuantitas agar tidak terjadi kesalahan hitung.
Kelima, KESALAHAN PENENTUAN HARGA, khusus untuk modus ini si pengutil tidak berperan langsung dala sebuah kebocoran sistem. Hal ini sering terjadi ketika kasir sedang penuh antrian untuk pembayaran pembelanjaan, biasanya ketika kasir merekam barcode, barcode tidak ikut terrekam dan harga barangmengikuti harga barang sebelumnya, tentunya akan merugikan konsumen apabila harga barang sebelumnya lebih mahal dari harga barang yang tidak terrekam, hal ini berlaku juga sebaliknya bagi perusahaan. Kasus ini membutuhkan kejujuran dari seorang konsumen.
Keenam, PENGGANTIAN LABEL BARCODE, Label barcode biasanya digunakan pada produk yang tidak memiliki barcode seperti baju dan barang-barang lainnya, untuk modus penggantian barcode si pengutil bisa memanfaatkan situasi saat kasir sedang sibuk dan antrian panjang, di saat kasir terburu-buru dan tidak memperhatikan lagi item yang dibeli oleh si pengutil.
Penulisan ini tidak dibuat untuk memberikan inspirasi bagi para pembeli untuk melakukan tindakan tersebut karena hal tersebut merupakan tindakan kriminal alias Don’t try this at anywhere. Untuk itu bagi pemilik pasar modern saya sarankan segera tutupi celah sistem ini karena apabila pengutil semakin banyak bisa saja perusahaan tersebut akan bankrupt. Pesan penulis :WASPADALAH!! WASSSSPADALAH!!!
October 9th, 2007 at 12:19 pm
MBS
Saya tertarik atas artikel yang memuat tentang salah satu Kekecewaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas buruknya kondisi salah satu Sekolah Dasar Negeri di jakarta. Dinas Pendidikan DKI Jakarta memecat kepala sekolahnya, karena dia dinilai tidak sigap dan berperhatian terhadap sekolah yang dipimpinnya, padahal di era manajemen berbasis sekolah (MBS), ia memiliki kewenangan yang besar.
Menarik dibahas bagaimana dinas pendidikan dengan argumentasi sekolah sudah otonom melalui kebijakan MBS bisa begitu saja melempar masalah kepada bawahan. Bukan bermaksud membela kepala sekolah yang dipecat, tapi patut dipertanyakan, apakah benar sekolah sudah otonom, sehingga ketika ada masalah, dinas pendidikan atau institusi di atasnya tidak bisa disalahkan.
Model penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik dianggap sebagai salah satu sebab terpuruknya pendidikan nasional. Intervensi pemerintah masuk sampai ke ruang kelas, sehingga kegiatan belajar-mengajar hanya menjadi sarana indoktrinasi untuk membuat kekal kekuasaan. Karena itu, ketika terjadi perubahan situasi politik yang ditandai mundurnya Soeharto dari jabatan presiden, sektor pendidikan pun mulai dibenahi.
Langkah terpenting adalah digulirkannya kebijakan manajemen berbasis sekolah yang merupakan antitesis atas model sentralistik yang dianggap bermasalah.
• Dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) alokasi dana kepada sekolah menjadi lebih besar dan sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan sekolah sendiri.
• Sekolah lebih bertanggung jawab terhadap perawatan, kebersihan, dan penggunaan fasilitas sekolah, termasuk pengadaan buku dan bahan belajar. Hal tersebut pada akhirnya akan meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di kelas.
• Sekolah membuat perencanaan sendiri dan mengambil inisiatif sendiri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melibatkan masyarakat sekitarnya dalam proses tersebut.
• Kepala sekolah dan guru dapat bekerja lebih profesional dalam memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak di sekolahnya.
Tujuan Program MBS adalah peningkatan mutu pembelajaran. Program ini terdiri atas tiga komponen, yaitu:
• Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
• Peran Serta Masyarakat (PSM), dan
• Peningkatan Mutu Kegiatan Belajar Mengajar melalui Penginkatan Mutu Pembelajaran yang disebut Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) di SD-MI, dan Pembelajaran Kontekstual di SLTP-MTs..
Dengan adanya MBS sekolah dan masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah dari atas. Mereka dapat mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai dengan keadaan setempat dan melaksanakan visi tersebut secara mandiri.
MBS mendorong otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan dan tidak hanya berhenti pada tingkat bupati atau wali kota, tapi sampai sekolah.
Stakeholder sekolah, seperti orang tua murid, guru, bahkan masyarakat sekitar, yang semula pasif diharapkan mengambil alih peran yang selama ini dikuasai pemerintah. Komite sekolah dan dewan pendidikan yang lahir melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 disediakan sebagai wadah untuk menjalankan peran baru tersebut. Adanya kebijakan MBS membuat kebutuhan murid dan stakeholder yang sering terabaikan akan lebih terakomodasi. Selain itu, diyakini dapat tercipta governance, sehingga penyelenggaraan sekolah bisa lebih transparan dan akuntabel.
Namun, sudah lebih dari lima tahun kebijakan MBS digulirkan, berbagai masalah yang diharapkan bisa terjawab, terutama governance, di sekolah ternyata belum banyak berubah. Stakeholder yang diharapkan bisa berperan aktif masih memainkan peran lama, yaitu sekadar pelaksana kebijakan. Komite sekolah dan dewan pendidikan yang dianggap bisa mewadahi aspirasi stakeholder ternyata tidak berfungsi. Bahkan keberadaannya menjadi masalah karena lebih mewakili kepentingan birokrasi, seperti kepala sekolah dan dinas pendidikan, yang semestinya mereka awasi.
Kebijakan MBS justru membawa masalah baru dalam penyelenggaraan sekolah, terutama bagi orang tua murid. Pungutan tidak terkontrol dan praktek korupsi makin merebak. Tidak mengherankan di tengah meningkatnya anggaran untuk sektor pendidikan, keluhan orang tua murid mengenai mahalnya biaya sekolah semakin banyak terdengar. Malah, Education for All Global Monitoring Report 2005 mencatat setidaknya 2 juta lebih anak di Indonesia putus sekolah, dan salah satu penyebabnya adalah faktor biaya.
Setidaknya ada beberapa penyebab otonomi sekolah melalui kebijakan MBS malah menjadi masalah baru. Pertama, pemberian otonomi hanya sampai pada tingkat kepala sekolah. Kondisi ini memungkinkan bagi birokrasi pendidikan untuk melakukan kontrol, karena melalui Kepmen Nomor 162/U/2003, pemberhentian dan pengangkatan kepala sekolah masih menjadi kewenangan mereka. Walau kepala sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan, secara struktural posisinya berada di atas komponen sekolah lainnya, seperti guru. Pelimpahan otonomi membuat kewenangan yang dimilikinya sangat besar. Apalagi belum ada mekanisme yang bisa memaksa kepala sekolah melibatkan orang tua murid dan guru dalam pembuatan kebijakan akademis apalagi finansial.
Adanya komite tidak banyak membantu dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di sekolah. Penentuan komite umumnya tidak atas inisiatif guru atau orang tua murid, tapi atas prakarsa kepala sekolah dengan cara mengubah BP3 atau menunjuk orang-orang yang dipercayainya. Kedua, dalam kebijakan MBS, pemerintah sepertinya lebih mendorong privatisasi dibanding partisipasi. Ketika awal memperkenalkan kebijakan MBS kepada publik melalui iklan layanan masyarakat, pemerintah mencitrakan partisipasi dalam sekolah berarti memberi sumbangan secara material. Pada prakteknya memang yang dijadikan prioritas mobilisasi dana masyarakat, bukan menguatnya partisipasi dalam pengelolaan sekolah.
Ironisnya, dana yang keluarkan oleh masyarakat tidak sepenuhnya digunakan untuk peningkatan mutu pelayanan sekolah. Ada di antaranya yang mengalir ke kantong dinas pendidikan.
Pada akhirnya, kebijakan MBS yang menghasilkan otonomi setengah hati tidak memberi perubahan dalam manajemen pengelolaan sekolah. Semua keputusan dilahirkan secara top-down oleh birokrasi pendidikan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Tapi secara finansial aliran pendanaan malah dibuat bottom-up. Masyarakat secara tidak langsung dipaksa turut membiayai birokrasi pendidikan.
Dari penjelasan tersebut, sungguh tidak adil apabila masalah yang muncul di sekolah diselesaikan dengan langsung memecat pengelola sekolah, seperti guru atau kepala sekolah. MBS yang sering dijadikan dasar masih berjalan setengah hati dan birokrasi pendidikan seperti dinas masih memainkan peran penting di sekolah. Inilah kondisi pendidikan Indonesia yang menginginkan kemajuan namun tetap saja ada orang yang tega menghancurkan generasi penerus bangsa melalui pendidikan. Karena itu, diperlukan pembenahan yang lebih serius dan tidak hanya menyangkut para pengelola sekolah, tapi juga pejabat di atasnya. Pendekatan dengan mengorbankan bawahan tidak akan membawa perubahan apa pun. Oleh karena itu diperlukan Manajemen kontrol atas sistem yang telah dilaksanakan. Selain diadakan manajemen kontrol, perlu juga kesadaran dari para koruptor pendidikan tentang arti pentingnya pendidikan demi memajukan negara ini.
Gimana mau maju, duit buat pendidikan malah dikantongin!!!
October 9th, 2007 at 12:28 pm
MBS
Saya tertarik atas artikel yang memuat tentang salah satu Kekecewaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas buruknya kondisi salah satu Sekolah Dasar Negeri di jakarta. Dinas Pendidikan DKI Jakarta memecat kepala sekolahnya, karena dia dinilai tidak sigap dan berperhatian terhadap sekolah yang dipimpinnya, padahal di era manajemen berbasis sekolah (MBS), ia memiliki kewenangan yang besar.
Menarik dibahas bagaimana dinas pendidikan dengan argumentasi sekolah sudah otonom melalui kebijakan MBS bisa begitu saja melempar masalah kepada bawahan. Bukan bermaksud membela kepala sekolah yang dipecat, tapi patut dipertanyakan, apakah benar sekolah sudah otonom, sehingga ketika ada masalah, dinas pendidikan atau institusi di atasnya tidak bisa disalahkan.
Model penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik dianggap sebagai salah satu sebab terpuruknya pendidikan nasional. Intervensi pemerintah masuk sampai ke ruang kelas, sehingga kegiatan belajar-mengajar hanya menjadi sarana indoktrinasi untuk membuat kekal kekuasaan. Karena itu, ketika terjadi perubahan situasi politik yang ditandai mundurnya Soeharto dari jabatan presiden, sektor pendidikan pun mulai dibenahi.
Langkah terpenting adalah digulirkannya kebijakan manajemen berbasis sekolah yang merupakan antitesis atas model sentralistik yang dianggap bermasalah.
• Dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) alokasi dana kepada sekolah menjadi lebih besar dan sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan sekolah sendiri.
• Sekolah lebih bertanggung jawab terhadap perawatan, kebersihan, dan penggunaan fasilitas sekolah, termasuk pengadaan buku dan bahan belajar. Hal tersebut pada akhirnya akan meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di kelas.
• Sekolah membuat perencanaan sendiri dan mengambil inisiatif sendiri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melibatkan masyarakat sekitarnya dalam proses tersebut.
• Kepala sekolah dan guru dapat bekerja lebih profesional dalam memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak di sekolahnya.
Tujuan Program MBS adalah peningkatan mutu pembelajaran. Program ini terdiri atas tiga komponen, yaitu:
• Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
• Peran Serta Masyarakat (PSM), dan
• Peningkatan Mutu Kegiatan Belajar Mengajar melalui Penginkatan Mutu Pembelajaran yang disebut Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) di SD-MI, dan Pembelajaran Kontekstual di SLTP-MTs..
Dengan adanya MBS sekolah dan masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah dari atas. Mereka dapat mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai dengan keadaan setempat dan melaksanakan visi tersebut secara mandiri. MBS juga mendorong otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan dan tidak hanya berhenti pada tingkat bupati atau wali kota, tapi sampai sekolah.
Stakeholder sekolah, seperti orang tua murid, guru, bahkan masyarakat sekitar, yang semula pasif diharapkan mengambil alih peran yang selama ini dikuasai pemerintah. Komite sekolah dan dewan pendidikan yang lahir melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 disediakan sebagai wadah untuk menjalankan peran baru tersebut. Adanya kebijakan MBS membuat kebutuhan murid dan stakeholder yang sering terabaikan akan lebih terakomodasi. Selain itu, diyakini dapat tercipta governance, sehingga penyelenggaraan sekolah bisa lebih transparan dan akuntabel.
Namun, sudah lebih dari lima tahun kebijakan MBS digulirkan, berbagai masalah yang diharapkan bisa terjawab, terutama governance, di sekolah ternyata belum banyak berubah. Stakeholder yang diharapkan bisa berperan aktif masih memainkan peran lama, yaitu sekadar pelaksana kebijakan. Komite sekolah dan dewan pendidikan yang dianggap bisa mewadahi aspirasi stakeholder ternyata tidak berfungsi. Bahkan keberadaannya menjadi masalah karena lebih mewakili kepentingan birokrasi, seperti kepala sekolah dan dinas pendidikan, yang semestinya mereka awasi.
Kebijakan MBS justru membawa masalah baru dalam penyelenggaraan sekolah, terutama bagi orang tua murid. Pungutan tidak terkontrol dan praktek korupsi makin merebak. Tidak mengherankan di tengah meningkatnya anggaran untuk sektor pendidikan, keluhan orang tua murid mengenai mahalnya biaya sekolah semakin banyak terdengar. Malah, Education for All Global Monitoring Report 2005 mencatat setidaknya 2 juta lebih anak di Indonesia putus sekolah, dan salah satu penyebabnya adalah faktor biaya.
Setidaknya ada beberapa penyebab otonomi sekolah melalui kebijakan MBS malah menjadi masalah baru. Pertama, pemberian otonomi hanya sampai pada tingkat kepala sekolah. Kondisi ini memungkinkan bagi birokrasi pendidikan untuk melakukan kontrol, karena melalui Kepmen Nomor 162/U/2003, pemberhentian dan pengangkatan kepala sekolah masih menjadi kewenangan mereka. Walau kepala sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan, secara struktural posisinya berada di atas komponen sekolah lainnya, seperti guru. Pelimpahan otonomi membuat kewenangan yang dimilikinya sangat besar. Apalagi belum ada mekanisme yang bisa memaksa kepala sekolah melibatkan orang tua murid dan guru dalam pembuatan kebijakan akademis apalagi finansial.
Adanya komite tidak banyak membantu dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di sekolah. Penentuan komite umumnya tidak atas inisiatif guru atau orang tua murid, tapi atas prakarsa kepala sekolah dengan cara mengubah BP3 atau menunjuk orang-orang yang dipercayainya. Kedua, dalam kebijakan MBS, pemerintah sepertinya lebih mendorong privatisasi dibanding partisipasi. Ketika awal memperkenalkan kebijakan MBS kepada publik melalui iklan layanan masyarakat, pemerintah mencitrakan partisipasi dalam sekolah berarti memberi sumbangan secara material. Pada prakteknya memang yang dijadikan prioritas mobilisasi dana masyarakat, bukan menguatnya partisipasi dalam pengelolaan sekolah.
Ironisnya, dana yang keluarkan oleh masyarakat tidak sepenuhnya digunakan untuk peningkatan mutu pelayanan sekolah. Ada di antaranya yang mengalir ke kantong dinas pendidikan.
Pada akhirnya, kebijakan MBS yang menghasilkan otonomi setengah hati tidak memberi perubahan dalam manajemen pengelolaan sekolah. Semua keputusan dilahirkan secara top-down oleh birokrasi pendidikan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Tapi secara finansial aliran pendanaan malah dibuat bottom-up. Masyarakat secara tidak langsung dipaksa turut membiayai birokrasi pendidikan.
Dari penjelasan tersebut, sungguh tidak adil apabila masalah yang muncul di sekolah diselesaikan dengan langsung memecat pengelola sekolah, seperti guru atau kepala sekolah. MBS yang sering dijadikan dasar masih berjalan setengah hati dan birokrasi pendidikan seperti dinas masih memainkan peran penting di sekolah. Inilah kondisi pendidikan Indonesia yang menginginkan kemajuan namun tetap saja ada orang yang tega menghancurkan generasi penerus bangsa melalui pendidikan. Karena itu, diperlukan pembenahan yang lebih serius dan tidak hanya menyangkut para pengelola sekolah, tapi juga pejabat di atasnya. Pendekatan dengan mengorbankan bawahan tidak akan membawa perubahan apa pun. Oleh karena itu diperlukan Manajemen kontrol atas sistem yang telah dilaksanakan. Selain diadakan manajemen kontrol, perlu juga kesadaran dari para koruptor pendidikan tentang arti pentingnya pendidikan demi memajukan negara ini.
Gimana mau maju, duit buat pendidikan malah dikantongin!!!
October 10th, 2007 at 6:30 am
Sistem pengendalian manajemen merupakan salah satu unsur penting dalam suatu perusahaan untuk bisa mewujudkan tujuannya. Karena tidak semua tujuan yang terdapat dalam perusahaan bisa berjalan sesuai porsinya tanpa ada sistem pengendalian yang berarti. Hal tersebut bisa dilihat dari hal kecil sebagai berikut, misalnya saja dalam suatu perusahaan tekstil yang didalamnya terdiri dari banyak bagian satuan kerja tidak memiliki suatu sistem pengendalian manajemen perusahaan. Maka perusahaan tersebut akan mengalami kekacauan dalam proses kinerjanya yang nantinya mengakibatkan kebangkrutan.
Dari gambaran diatas bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap perusahan memiliki sistem pengendalian yang berbeda - beda untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Hal itu pula yang mendorong timbulnya suatu sistem pengendalian manajemen dalam suatu perusahaan BUMN yang disebut sebagai good corporate governance. Latar belakang kebutuhan atas good corporate governance(GCG) dapat dilihat dari latar belakang praktis dan latar belakng akademis.
• Dari latar belakang praktis, dapat dilihat dari pengalaman Amerika Serikat yang harus melakukan restrukturisasi corporate gorvernance sebagai akibat market crash pada tahun 1929. Corporate governance yang buruk disinyalir sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia yang dimulai pada tahun 1997 hingga saat ini.
• Dari latar belakang akademis, kebutuhan good corporate governance timbul berkaitan dengan principal-agency theory, yaitu unruk menghindari konflik antara principal dan agentnya.
Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
PENGERTIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE Secara umum istilah good corporate governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari “nilai-nilai”yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft definition). Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari segi soft definition yang mudah dicerna, sekalipun orang awam, yaitu:
KOMITMEN, ATURAN MAIN, SERTA PRAKTIK PENYELENGGARAAN BISNIS SECARA SEHAT DAN BERETIKA
PERAN BPKP DALAM PENGEMBANGAN GCG Sesuai surat Nomor: S-359/MK.05/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Pengkajian Sistem Manajemen BUMN dengan prinsip-prinsip good corpporate governance, Menteri Keuangan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan kajian dan pengembangan sistem manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengacu pada prinsip Good Corporate Governance (GCG). Selanjutnya, BPKP telah membentuk Tim Good Corporate Governance dengan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP -06.02.00-316/K/2000 yang diperbaharui dengan KEP -06.02.00-268/K/2001. Tim GCG tersebut mempunyai tugas:
MERUMUSKAN PRINSIP-PRINSIP PEDOMAN EVALUASI, IMPLEMENTASI DAN SOSIALISASI PENERAPAN GCG, SERTA MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DALAM RANGKA PENERAPAN GCG PADA BUMN/BUMD DAN BADAN USAHA LAINNYA (BUL)
Sebagai bagian dari peningkatan governance dilingkungan Pemerintah Indonesia serta dorongan dari beberapa lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan Overseas Economic Coordination Fund (OECF), BPKP ikut mengerahkan sumber dayanya untuk mendorong penerapan good corporate governance dilingkungan BUMN/D. Dilingkungan BUMN, upaya ini juga dilakukan dalam rangka merespon surat Menteri Keuangan No. 359/MK.05/2001 tanggal 21 Juni 2001 seperti disebutkan di atas.
October 11th, 2007 at 3:15 pm
Maesayu Era Puspita (C1C005072)
Pentingnya Management Control pada Uji Sertifikasi Guru
Pengendalian manajemen (Management Control) adalah suatu proses dimana manajemen bisa yakin bahwa orang–orang yang berada dalam organisasi dapat bekerja sesuai dengan tujuan organisasi tersebut dengan efektif dan efisien. Pengendalian dalam manajemen berfungsi sebagai planning, organising, staffing dan directing yang dapat mengontrol ketidaksesuaian dan mengoreksi tindakan yang melanggar standar organisasi. Oleh karena itu, management control sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan.
Contoh kasus yang penulis angkat adalah tentang uji sertifikasi guru yang sedang marak dalam masyarakat. Uji sertifikasi guru merupakan salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan. Pengujian ini sepenuhnya menggunakan penilaian portofolio yang dikumpulkan oleh para guru. Portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen. (Kompas,2 Agustus 2007)
Sertifikasi ini berlandaskan pada Peraturan Mendiknas No.18/2007 tentang sertifikasi Guru dalam Jabatan dan guru yang disertifikasi harus berkualifikasi minimal S-1. Tetapi dibuka peluang bagi guru yang telah mengabdi selama lebih dari 20 tahun dan belum memenuhi kualifikasi untuk dapat ikut sertifikasi yang diatur dalam rancangan PP turunan dari UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen yang belum disahkan.
Peraturan Mendiknas menjabarkan empat kompetensi guru yang akan dinilai dalam portofolio (kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional) menjadi sepuluh komponen, yaitu: Kualifikasi akademik, Pendidikan dan pelatihan, Pengalaman mengajar, Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, Penilaian dari atasan dan pengawas, Prestasi akademik, Karya pengembangan profesi, Keikutsertaan dalam forum ilmiah, Pengalamn organisasi di bidang pendidikan dan social, Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan
Sayangnya, dalam hal ini diindikasikan terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para guru agar mereka lulus dalam sertifikasi karena sertifikasi bukan hanya pengakuan atas keprofesionalan guru saja tetapi menyangkut soal tunjangan yang akan diberikan oleh pemerintah jika mereka lulus sertifikasi. Misalnya di Yogyakarta diindikasikan terdapat portofolio palsu, dan pada data hasil peserta yang lulus tahap pertama terdapat perbedaan yang mencolok antara satu daerah (lulus 70%) dengan daerah lain (lulus 30%).
Menurut Y Suparya A dalam Kompas, 17 September 2007 terdapat banyak celah yang akan dijadikan ajang “permainan” dalam uji serifikasi ini, yaitu:
1) Adanya kedekatan pribadi dengan tim asesor dalam seleksi internal yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota.
2) Adanya indikasi kecurangan pada saat guru mengejar kualifikasi akademik, karena bukan rahasia lagi terdapat jual-beli gelar, karya tulis, dan ijazah.
3) Dalam memenuhi komponen portofolio pendidikan dan pelatihan. Yang bisa dilakukan adalah kegiatan pelatihan, seminar, lokakarya, rapat kerja fiktif
4) Kerjasama antara guru peserta dengan kepala sekolah dan pengawas dalam penilaian perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
5) Keikutsertaan dalam forum-forum ilmiah yang dimanipulasi dengan selembar bukti fiktif.
6) Dalam keterlibatan di organisasi sosial, adanya permainan antara guru dengan aparat desa.
7) Pada tahap akhir perhitungan skor, bila nilai kurang sedikit bisa saja terjadi suap-menyuap untuk memenuhi standar nilai, yaitu minimal 850.
Disinilah pentingnya management contol pada uji sertifikasi guru untuk menghindari atau menutup celah-celah di atas. Menurut penulis management control dapat diterapkan dengan cara-cara sbb:
a. People Control
-Memberikan sosialisasi yang lebih sering terhadap para guru peserta sertifikasi tentang makna portofolio secara jelas dan rinci.
-Memberikan penjelasan akan beban moral yang ditanggung oleh para guru jika melakukan kecurangan (mengarah pada kode etik guru).
-Adanya pendidikan dan pelatihan, serta pemberian motivasi bagi peserta yang belum lolos
b. Cultural Control
-Peningkatan kendali oleh kepala sekolah, misal jika ada guru yang melakukan kecurangan maka akan didiskualifikasi.
-Peningkatan pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penentuan kelulusan uji sertifikasi secara matang
-Peningkatan kecermatan asesor dalam menilai portofolio
-Jika terdapat guru, kepala sekolah, petugas pada dinas pendidikan, dan tim asesor yang melakukan kecurangan akan diberi punishment dan jika ada yang memberi tahu tentang adanya kecurangan akan diberi reward
c. Action control
-Adanya pengawasan dalam proses pengujian sertifikasi guru oleh lembaga independent yang memiliki kredibilitas
-Keharusan adanya keadilan dan keterbukaan dalam penentuan ranking pada dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi
-Ditingkatkan efektivitas sosialisasi dan koordinasi dinas dengan kepala sekolah dan guru tentang pengumpulan portofolio.
Dengan demikian, diharapkan proses sertifikasi guru dapat berjalan secara efektif dan efisien yang hal ini dapat meningkatkan kinerja guru lebih professional, bertanggung jawab dan produktif dalam dunia pendidikan. Bila guru saja melakukan kecurangan atau korupsi bagaimana dengan murid-muridnya karena guru adalah sosok teladan bagi murid-muridnya.
October 11th, 2007 at 3:35 pm
MANAJEMEN PERUSAHAAN KETEKNIKAN
Unit ini menetapkan syarat-syarat bagi AHLI TEKNIK untuk berperan dalam pengembangan strategi bisnis melalui pengetahuan dan pengalaman keteknikan spesialis. Elemen Kriteria Kinerja mencakup beberapa hal, seperti berperan dalam pengembangan strategi perusahaan, diantaranya melakukan analisis keteknikan untuk menyumbang pengembangan rencana strategis dan keberlanjutan (sustainabiliti), memadukan tujuan-tujuan keteknikan ke perencanaan perusahaan, mencari potensi usaha yang berkembang berdasarkan inisiatif keteknikan untuk menciptakan kesempatan, bekerja dengan pihak-pihak lain untuk mengembangan target kinerja dan perencanaan keuangan, memberikan pengarahan tentang biaya dan risiko yang terkait dengan keteknikan, melaksanakan proses pemantauan dan penyesuaian kinerja tim sesuai dengan kebijakan perbaikan organisasi secara terus menerus, melakukan penilaian risiko sesuai dengan pedoman organisasi, mengembangan perencanaan mutu untuk operasi keteknikan, menerapkan ‘whole life costing’.
Yang kedua, mengembangkan hubungan dengan pelanggan, seperti merencanakan pemenuhan persyaratan keteknikan internal dan eksternal untuk kepentingan pelanggan, memastikan penyerahan ‘quality engineering’ untuk produk dan jasa-jasa, mengusahakan umpan balik dari pelanggan atas penyerahan produk dan jasa-jasa keteknikan, memonitor, menyesuaikan dan melaporkan jasa yang telah diterimakan ke pelanggan, membantu pelanggan untuk mengenali pilihan-pilihan keberlanjutan (sustainabiliti) dan implikasi-implikasinya.
Ketiga, mengelola pelaksanaan rencana keteknikan suatu perusahaan, diantaranya menunjukkan kepemimpinan keteknikan, mengelola kinerja dan standar-standar, berperan pada pemecahan masalah-masalah keteknikan, memantau perencanaan keteknikan strategik, tujuan dan target, memantau biaya, memantau mutu, mengelola K-3, memantau risiko dan contingencies.
Mengelola sumber daya, contohnya melaksanakan rencana manajemen sumber daya, pengadaan sumber daya, mengelola pemeliharaan aset, mengelola rencana pembuangan, pengelolaan sampah dan daur ulang, memberikan arahan tentang biaya-biaya keteknikan, menyumbang pada pengelolaan sumber daya yang inovatif.
Yang kelima, mengelola orang. Melaksanakan rencana manajemen personil, kemudian memantau target kinerja tim dan perorangan, berperan serta dalam pemilihan staf, memastikan ketersediaan ketrampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk memenuhi target perusahaan, mengelola budaya baik di tempat kerja agar staf dapat bekerja dalam lingkungan pembelajaran terus menerus, memastikan keterikatan pada etika, K-3 dan standar mutu, serta memberikan umpan balik kinerja.
Keenam, mengelola informasi bisnis
a. Mengenali dan memenuhi persyaratan pelaporan yang dituntut oleh perundang-undangan
b. Mempergunakan sistem informasi manajemen yang efektif untuk menyimpan dan mengambil data untuk keperlukan pengambilan keputusan
c. Mempersiapkan dan menyajikan rencana /anggaran perusahaan sesuai dengan pedoman dan persyaratan perusahaan
Yang ketujuh, memantau kinerja perusahaan keteknikan
a. Menetapkan proses pemantauan dan sistem umpan balik untuk memastikan bahwa target yang disetujui akan dipenuhi
b. Menetapkan pemantauan dan proses pelaporan untuk memastikan bahwa persyaratan-persyaratan hukum dipenuhi.
c. Menetapkan dan memantau proses sehingga dicapai perbaikan terus menerus di semua tingkatan dalam perusahaan.
RUANG LINGKUP
• Perusahaan keteknikan berarti suatu perusahaan yang bergantung pada suatu bentuk masukan keteknikan dalam mencapai tujuan perusahaan. AHLI TEKNIK dapat menafsirkan rencana bisnis dan mengambil tanggung jawan untuk pelaksanaannya – khususnya di bidang yang memerlukan masukan keteknikan
• Informasi bisnis berarti sistem informasi manajemen perusahaan dimana tenaga teknik bertanggung-jawab.
Pertimbangan bagi AHLI TEKNIK
AHLI TEKNIK memiliki kompetensi keteknikan di bidang keahliannya untuk dapat menyumbang langsung sesuai dengan jenis usaha perusahaan. Juga harus memiliki ketrampilan manajemen perencanaan dan evaluasi. AHLI TEKNIK berperan dalam perencanaan operiasi perusahaan tergantung dengan tingkat senioritasnya. Mereka menafsirkan rencana bisnis dan mengambil tanggung jawab untuk melaksanakannya – khususnya di bidang yang memerlukan masukan dari pihak AHLI TEKNIK.
AHLI TEKNIK mengusahakan pendekatan keteknikan yang kreatif untuk kepentingan perbaikan hasil perusahaan. AHLI TEKNIK akan memberikan saran terhadap masalah persyaratan teknologi di masa depan untuk membantu pengembangan perusahaan.
Unit ini dan TE1B adalah saling melengkapi. Unit ini merupakan unit Pilihan. Lima elemen mesti dibuktikan unjuk kerjanya, dimana masing-masing memenuhi sebagian besar kriteria kinerja yang diperlukan.
PEDOMAN UNTUK MENGENALI BUKTI-BUKTI KOMPETENSI
Aspek-aspek kritis tentang bukti kompetensi, terdiri dari:
• Memberikan sumbangan pada proses perencanaan usaha
• Memberikan sumbangan pada keahlian teknik sebagai inti usaha (core-business)
• Perencanaan mutu, manajemen sumber daya, manajemen orang, Key result Areas, dan Indikator Kinerja
• Menunjukkan pengetahuan tentang peraturan dan standar-standar
• Menunjukkan pemahaman terhadap tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan
• Kemampuan membuat laporan usaha
• Kepemimpinan yang efektif dalam penilaian kinerja.
Unit ini didukung oleh pengetahuan dan ketrampilan berikut:
Pengetahuan pendukung terdiri dari:
• Penggetahuan dalam bidang keteknikan tertentu
• Pemahaman peraturan, misalnya dalam ‘penghargaan industrial’, K3; dan persyaratan-persyaratan hukum
• Penjaminan mutu dan sistem manajemen
• Pengetahuan tentang metoda-metoda pengembangan maupun strategi pengujian
• Pengukuran kinerja
• Pengetahuan terhadap teknologi terbaru
Ketrampilan pendukung terdiri dari:
• Ketrampilan berkomunikasi
• Ketrampilan pembinaan hubungan pribadi
• Pemahaman prosedur keuangan
• Ketrampilan dalam mengembangkan sumber manajemen
• Ketrampilan pembelajaran
• Ketrampilan dalam perencanaan
• Ketrampilan dalam perhitungan lingkungan
CONTOH PENERAPAN BUKTI KOMPETENSI (UNTUK MEMBANTU PENILAIAN DIRI SENDIRI/SELF ASSESMENT)
Ketrampilan dan pengetahuan keteknikan diterapkan dalam pengembangan strategi perusahaan
Situasi
Lingkungan Kerja : Kemempinan dari divisi/cabang dari perusahaan besar atau kepemimpinan perusahaan
Situasi yang harus diunjukkan : Penentuan arah perusahaan jangka menengah
Tindakan INSINYUR (Tinjauan sistem secara menyeluruh)
• Mengidentifikasi ketidak-efisienan proses keteknikan dan perusahaan saat ini.
• Meninjau dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan
• Mencari kesempatan usaha baru dan pasar
• Menyumbang reorganisasi struktur perusahaan
• Mengevaluasi biaya dan sumber-sumber daya
• Melengkapi dengan perencanaan keteknikan utama (‘lead-in’)) untuk dilakukannya perubahan yang diperlukan
• Mengembangkan laporan investigasi dan menyerahkan ke manajemen untuk memastikan tinjauan kritis yang telah dibuat
• Membina pemahaman tim terhadap masalah keteknikan, perusahaan dan implikasi finansial dari perencanaan utama (‘lead-in’ plan) tersebut
• Mengkomunikasikan kepada tim dan memantau proses untuk setiap proses perubahan
• Berperan dalam proses untuk memastikan bahwa tanggapan pelanggan dan umpan baliknya terpantau dan dikelola.
Tindakan TEKNISI UTAMA (Fokus pada Elemen tertentu dalam Sistem)
• Mengidentifikasi ketidak-efisienan pada proses-proses keteknikan tertentu
• Meninjau dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan
• Mengembangkan analisa rinci tentang kesempatan usaha yang menjadi target
• Menyumbang pemikiran tentang reorganisasi struktur perusahaan
• Mengevaluasi kesempatan pasar untuk perbaikan teknologi
• Mengevaluasi biaya dan sumber daya yang berpengaruh pada perbaikan proses dan teknologi
• Menyajikan solusi teknologi kepada pihak-pihak lain
Tindakan TEKNISI UTAMA (Fokus pada Elemen tertentu dalam Sistem)
• Melakukan pengubahan proses keteknikan tertentu
• Meninjau dan mengembangan hubungan dengan pelanggan
• Meninjau dan mempromosikan kesempatan penjualan teknikal
• Menetapkan kesempatan-kesempatan pengurangan biaya
• Berperan dalam mendiskusikan pola staffing yang fleksibel
• Melaporkan persyaratan perubahan proses lebih lanjut
October 13th, 2007 at 6:17 pm
Menuju Restrukturisasi BUMN yang Menuaikan Hasil
Menteri BUMN dalam berbagai kesempatan menyatakan untuk tidak memberikan penekanan pada kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menjadi strategi terdepan pengelolaan BUMN selama lima tahun terakhir ini. Dalam Master Plan Sebaliknya, orientasi atau fokus perhatian dari Kantor Kementerian BUMN dalam lima tahun mendatang adalah bagaimana agar setiap BUMN berupaya untuk selalu terus menerus menciptakan dan meningkatkan nilai (value creation and improving) perusahaan agar mampu meraih keuntungan (profitabilitas) yang sebesar-besarnya dan mampu meningkatkan kuantitas serta kualitas, baik produk dan layanan kepada konsumen dan masyarakat . Ini menunjukkan bahwa restrukturisasi BUMN, sebagai salah satu kebijakan pokok Kementerian BUMN , telah dipilih sebagai strategi utama untuk perbaikan kinerja perusahaan-perusahaan milik negara.
Beberapa pihak mengemukakan pesimismenya terhadap proses restrukturisasi yang dipilih pemerintah untuk mengelola BUMN. Beberapa argumen yang terangkum adalah proses restrukturisasi BUMN akan membutuhkan proses yang lama dan ongkos yang besar, karena kurangnya dukungan politik yang kuat dan berkesinambungan,. Selain itu tidak adanya keprihatinan (sense of crisis) pada pemilik saham dan manajer BUMN tentang urgennya restrukturisasi BUMN yang merupakan prasyarat penting dilakukannya restrukturisasi. Sedikitnya jumlah manajer Indonesia yang memiliki kompetensi profesional merestrukturisasi perusahaan juga dikatakan akan menyulitkan proses restrukturisasi BUMN. Restrukturisasi BUMN juga akan menumbuhkan perlawanan sengit yang kemungkinan besar akan timbul dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya restrukturisasi BUMN dan adanya pemimpin perusahaan yang memanfaatkan proses restrukturisasi untuk kepentingan sendiri [1].
Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut cukup wajar melihat bagaimana pemerintah memperlakukan BUMN selama ini, walaupun mungkin perlu dilakukan riset yang lebih komprehensif untuk mendapatkan data pendukung untuk beberapa argumen yang disampaikan. Selain itu argumen-argumen yang ada masih menyisakan pertanyaan tentang alternatif strategi yang perlu dipertimbangkan Kementerian BUMN, baik untuk memudahkan proses restrukturisasi tersebut maupun sebagai pengganti strategi restrukturisasi itu sendiri. Kemudian, dalam keadaan Kementerian BUMN sudah berbulat tekad untuk melakukan restrukturisasi BUMN, akan lebih baik jika kita memikirkan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar restrukturisasi perusahaan-perusahaan milik negara tersebut dapat dilakukan dengan baik, daripada bersikap pesimis. Karena itu tulisan ini mencoba membahas beberapa hal yang kiranya bisa dilakukan pemerintah untuk menghilangkan kekhawatiran-kekhawatiran tersebut dalam merestrukturisasi BUMN.
Menumbuhkan Sikap Sense of Crisis
Sesungguhnya keputusan Kementerian BUMN untuk memprioritaskan restrukturisasi BUMN merupakan salah satu bentuk sense of crisis yang dimiliki pemerintah sebagai pemegang saham BUMN. Kebijakan ini merupakan awal yang bagus untuk memberikan isyarat bahwa pemilik saham BUMN memiliki keprihatinan terhadap keadaan bisnis perusahaan-perusahaan yang dimilikinya. Para direksi/manajer BUMN sebagai pelaksana amanat yang diberikan pemilik saham mestinya merespon keinginan pemilik saham ini dengan cerdas, dengan mulai melakukan manuver-manuver bisnis yang tepat untuk melakukan penyehatan perusahaan yang ditanganinya. Selain itu Presiden RI sebagai atasan Menteri BUMN juga dapat memberikan dukungan yang diperlukan dengan mengkomunikasikan kebutuhan restrukturisasi BUMN ini kepada rakyat Indonesia sebagai stakeholder BUMN.
Follow-up yang baik dari Presiden dan aparat pemerintah terkait restrukturisasi BUMN sudah seharusnya bukan hanya dalam bentuk komunikasi kepada stakeholder BUMN, tetapi juga diikuti dengan pengambilan kebijakan-kebijakan yang mendukung penyehatan BUMN, karena selama ini banyak kebijakan-kebijakan dan tekanan politik pemerintah yang mengekang atau bahkan merugikan BUMN dalam mengembangkan usahanya. Contohnya ketika Pertamina tidak dibolehkan memiliki kapal LNG dan harus menyewa dari kelompok bisnis yang dekat kekuasaan, padahal bisnis transportasi LNG adalah bisnis menguntungkan, dan Petronas (BUMN Migas Malaysia) menjalankan bisnis tersebut dengan mengoperasikan beberapa kapal LNG yang memberikan kontribusi cukup baik pada performa keuangannya. Kebijakan-kebijakan seperti ini harus diperbaiki pemerintah agar niat politik pemerintah untuk menyehatkan BUMN benar-benar dirasakan secara nyata.
Ketika para pemimpin perusahaan BUMN pada tahap awal kurang memiliki sense of crisis, Kementerian BUMN harus memberikan isyarat tersebut kepada para pemimpin BUMN. Tentunya proses ini harus didahului dengan proses pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh BUMN yang ada, sehingga diketahui prioritas restrukturisasi bagaimana yang dibutuhkan setiap BUMN. Pemerintah juga mesti memberikan penghargaan yang selayaknya kepada para direksi BUMN yang telah berhasil memperbaiki kinerja perusahaannya, misalnya dengan memberikannya kesempatan untuk memimpin dan merestrukturisasi BUMN yang lebih besar dan strategis. Ini perlu dilakukan agar dapat memotivasi yang lain untuk berbuat yang sama.
Proses restrukturisasi sendiri bisa diibaratkan seperti proses pengobatan penyakit yang dilakukan dokter terhadap pasiennya. Seorang dokter melakukan pemeriksaan terhadap penyakit yang diderita pasiennya, baik secara sederhana maupun menggunakan peralatan-peralatan canggih seperti CT Scan dan kamera mikro. Setelah dilakukan pemeriksaan tentunya diketahui jenis penyakit dan tingkat keseriusan penyakit, apakah hanya sekedar masuk angin yang cukup diberi antibiotik, atau merupakan kanker stadium 3 yang memerlukan pemotongan bagian tubuh yang terkena penyakit. Setelah itu dokter akan menentukan jenis obat yang perlu dikonsumsi pasien tersebut untuk mengobati penyakitnya [5]. Hal seperti ini harus dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk mempertegas isyarat keprihatinan yang mendorong kebutuhan dilakukannya restrukturisasi BUMN kepada para pemimpin BUMN, sehingga mereka juga memiliki keprihatinan yang sama.
Mewujudkan Kisah Sukses Restrukturisasi BUMN
Pada proses selanjutnya Kementerian BUMN selayaknya memberikan prioritas untuk terwujudnya sebuah kisah sukses restrukturisasi BUMN yang dapat dijadikan contoh bagi proses restrukturisasi BUMN yang lain. Pemerintah dapat memfokuskan sumber daya yang ada untuk melaksanakan restrukturisasi sebuah BUMN yang sangat rendah prestasi bisnisnya pada jangka waktu tertentu sehingga dapat menyehatkan perusahaan tersebut dalam jangka relatif pendek. Sebetulnya di antara BUMN ada beberapa perusahaan yang dapat dijadikan obyek pembanding bagi BUMN yang lain dalam melakukan restrukturisasi, misalnya seperti Perum Pegadaian yang terus menghasilkan laba bersih yang terus meningkat selama beberapa tahun terakhir dan mengubah citranya dari perusahaan kurang bergengsi menjadi perusahaan yang patut diperhitungkan. Akumulasi kisah-kisah sukses seperti ini perlu dilakukan dan dikomunikasikan secara intensif dengan para direksi BUMN yang lain sehingga memotivasi mereka untuk memperbaiki kinerja perusahaannya.
Masalahnya kemudian seperti argumen pihak yang pesimis terhadap restrukturisasi BUMN adalah kurangnya manajer Indonesia yang memiliki pengalaman melakukan restrukturisasi perusahaan, apalagi di kalangan manajer BUMN. Jika ini yang menjadi masalah dan para pemimpin BUMN saat ini memang tidak mampu melaksanakan restrukturisasi perusahaannya, selayaknya mereka diganti dengan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan proses restrukturisasi. Pengganti mereka tidak perlu dibatasi dari kalangan manajer Indonesia saja, tetapi bisa saja oleh manajer-manajer non-Indonesia yang bisa membawa visi dan semangat baru ke BUMN.
Nissan adalah contoh perusahaan yang telah berkali-kali melakukan restrukturisasi dengan pimpinan dari internal perusahaan. Tetapi banyaknya usaha tersebut tidak memberikan hasil yang memuaskan sampai seorang manajer Perancis kelahiran Brazil, Carlos Ghosn, mengambil alih kepemimpinan di perusahaan tersebut. Manajer-manajer Jepang sebelumnya tidak mampu mengubah kinerja Nissan walaupun dengan penutupan beberapa pabriknya, tetapi Ghosn dengan program Turnaround-nya berhasil mengubah haluan Nissan menjadi sebuah perusahaan yang menghasilkan keuntungan dan kembali diperhitungkan dalam kompetisi industri mobil dunia. Jadi pemilik saham BUMN tidak usah terikat dengan hanya memikirkan manajer Indonesia untuk melakukan restrukturisasi, tetapi juga mempertimbangkan para manajer non-Indonesia untuk posisi-posisi pimpinan BUMN. Tentu saja ini dilakukan sambil mempertimbangkan manajer-manajer profesional Indonesia yang memiliki kemampuan, tetapi perlu diperhitungkan juga untuk merestrukturisasi BUMN, walaupun mungkin jumlahnya sedikit. Memasukkan manajer profesional non-Indonesia juga dapat mendorong para manajer Indonesia untuk belajar dari mereka dan menumbuhkan sikap mau bersaing yang sehat.
Pemerintah dapat membuat kontrak kerja yang stimulatif dengan para manajer profesional yang diserahi tanggung jawab restrukturisasi BUMN, sehingga mereka termotivasi untuk melakukan penyehatan perusahaan-perusahaan milik negara itu. Ini dapat mencegah terjadinya pemanfaatan proses restrukturisasi untuk kepentingan sendiri. Dalam kontrak kerja tersebut, perlu dijelaskan dengan komprehensif reward (imbalan) dan punishment (hukuman) yang akan diberikan jika para manajer profesional tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Niat politis yang baik dari Menteri BUMN untuk mencegah oknum-oknum di kementeriannya maupun di luarnya melakukan intervensi terhadap proses restrukturisasi yang akan berjalan juga merupakan kunci kesuksesan proses restrukturisasi BUMN. Tidak adanya dukungan politis yang kuat akan mengakibatkan para manajer profesional pelaksana restrukturisasi BUMN menemui benturan-benturan dalam memimpin perusahaannya.
Restrukturisasi BUMN Selanjutnya
Ke depan, pemerintah selayaknya mempertimbangkan hanya BUMN yang sehat saja yang patut dipertahankan dalam portofolio perusahaan milik pemerintah. Selama ini alasan yang sering diberikan BUMN yang rugi adalah karena mereka harus mewakili pemerintah mengurusi kepentingan umum seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 kepada pemerintah. Tetapi seharusnya itu bukan alasan yang bisa diterima, karena bagaimanapun mereka masih memiliki kesempatan untuk berusaha dengan efisien sehingga walaupun tidak bisa menghasilkan keuntungan, setidaknya dapat menjaga sumber daya yang digunakan sama dengan pemasukan yang mereka dapatkan. Untuk itu restrukturisasi BUMN merupakan proses yang mau tidak mau harus dilalui oleh pemerintah dan pemimpin BUMN untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satu yang dapat dilakukan misalnya dengan mengubah sistem pemberian penghargaan di BUMN sehingga mendorong para pegawainya untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, atau dengan melakukan penggabungan beberapa BUMN yang sejenis bidang kerjanya, untuk melakukan penghematan biaya tidak langsung. Walaupun masih ada perdebatan mengenai perlunya pemerintah memiliki perusahaan-perusahaan yang berorientasi bisnis, setidaknya restrukturisasi BUMN menunjukkan tanggung jawab pemerintah selaku pengelola kekayaan negara.
Setelah restrukturisasi BUMN dilakukan, selanjutnya Indonesia bisa mencontoh yang telah dilakukan Singapura melalui Temasek Holding-nya yang saat ini telah memperluas jaringan bisnisnya tidak saja di Asia Tenggara, tetapi juga di Asia. Temasek Holding sebagai perusahaan yang dibiayai pemerintah dan rakyat Singapura bisa menjadi contoh yang baik bagaimana pemerintah sebuah negara mengelolaj perusahaan-perusahaan miliknya. “Indonesia Inc.” sebagai holding company yang mengatur portofolio BUMN bisa dipikirkan sebagai alternatif lembaga pengelolaan BUMN Indonesia. Pengelolaan BUMN melalui sebuah holding company akan memberikan kesempatan untuk menentukan alokasi sumber daya manajemen yang diperlukan tiap perusahaan yang berada dalam pengelolaan holding company tersebut dengan baik, dan ke depan dapat digunakan sebagai basis ekspansi bisnis Indonesia ke dalam dan luar negeri
BUMN yang sehat memberikan keuntungan ganda kepada pemerintah, karena dengan untungnya perusahaan milik negara, pemerintah akan mendapatkan deviden dan pajak, sedangkan jika perusahaan swasta yang untung, maka pemerintah hanya akan mendapatkan pajak saja. Atau jika pemerintah ingin melakukan privatisasi, BUMN yang sudah direstrukturisasi dan sehat ketika dijual akan lebih memiliki daya tarik dan menghasilkan keuntungan lebih baik dibandingkan dengan menjual perusahaan yang kinerjanya rendah, karena itu sudah selayaknya pemerintah terus melakukan penyehatan BUMN melalui restrukturisasi yang dilakukan secara efektif.
Kesimpulan
Restrukturisasi BUMN dalam rangka efisiensi dan profitisasi BUMN adalah tindakan yang harus dilakukan secepatnya oleh pemerintah sebagai pengelola kekayaan negara. Memang banyak sekali hal yang harus dibenahi agar restrukturisasi BUMN benar-benar dapat berjalan, mulai dari mendapatkan dukungan politik yang kuat sampai dengan peningkatan motivasi para karyawan BUMN, termasuk juga pemberantasan korupsi dan pencegahan intervensi politik dari pihak-pihak eksternal yang ingin memanfaatkan BUMN untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Tetapi itu jangan menjadi kendala bagi Kementerian Negara BUMN untuk merestrukturisasi BUMN, sebaliknya masalah-masalah yang kemungkinan besar akan dihadapi dalam pelaksanaan restrukturisasi BUMN perlu didaftar dan penyelesaiannya dijadikan prioritas kerja tim restrukturisasi BUMN.
Komitmen dan kesungguhan penanggung jawab BUMN dalam merestrukturisasi BUMN menjadi faktor yang sangat penting dalam kesuksesan restrukturisasi dan kita berharap orang-orang yang memiliki komitmen dan kesungguhan yang diberi amanah dalam restrukturisasi BUMN, sehingga benar-benar dapat menjadi usaha yang berkontribusi kepada ekonomi Indonesia memberikan keuntungan kepada pemilik nyata BUMN, yaitu rakyat Indonesia.
October 13th, 2007 at 6:18 pm
Menuju Restrukturisasi BUMN yang Menuaikan Hasil
Menteri BUMN dalam berbagai kesempatan menyatakan untuk tidak memberikan penekanan pada kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menjadi strategi terdepan pengelolaan BUMN selama lima tahun terakhir ini. Dalam Master Plan Sebaliknya, orientasi atau fokus perhatian dari Kantor Kementerian BUMN dalam lima tahun mendatang adalah bagaimana agar setiap BUMN berupaya untuk selalu terus menerus menciptakan dan meningkatkan nilai (value creation and improving) perusahaan agar mampu meraih keuntungan (profitabilitas) yang sebesar-besarnya dan mampu meningkatkan kuantitas serta kualitas, baik produk dan layanan kepada konsumen dan masyarakat . Ini menunjukkan bahwa restrukturisasi BUMN, sebagai salah satu kebijakan pokok Kementerian BUMN , telah dipilih sebagai strategi utama untuk perbaikan kinerja perusahaan-perusahaan milik negara.
Beberapa pihak mengemukakan pesimismenya terhadap proses restrukturisasi yang dipilih pemerintah untuk mengelola BUMN. Beberapa argumen yang terangkum adalah proses restrukturisasi BUMN akan membutuhkan proses yang lama dan ongkos yang besar, karena kurangnya dukungan politik yang kuat dan berkesinambungan,. Selain itu tidak adanya keprihatinan (sense of crisis) pada pemilik saham dan manajer BUMN tentang urgennya restrukturisasi BUMN yang merupakan prasyarat penting dilakukannya restrukturisasi. Sedikitnya jumlah manajer Indonesia yang memiliki kompetensi profesional merestrukturisasi perusahaan juga dikatakan akan menyulitkan proses restrukturisasi BUMN. Restrukturisasi BUMN juga akan menumbuhkan perlawanan sengit yang kemungkinan besar akan timbul dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya restrukturisasi BUMN dan adanya pemimpin perusahaan yang memanfaatkan proses restrukturisasi untuk kepentingan sendiri [1].
Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut cukup wajar melihat bagaimana pemerintah memperlakukan BUMN selama ini, walaupun mungkin perlu dilakukan riset yang lebih komprehensif untuk mendapatkan data pendukung untuk beberapa argumen yang disampaikan. Selain itu argumen-argumen yang ada masih menyisakan pertanyaan tentang alternatif strategi yang perlu dipertimbangkan Kementerian BUMN, baik untuk memudahkan proses restrukturisasi tersebut maupun sebagai pengganti strategi restrukturisasi itu sendiri. Kemudian, dalam keadaan Kementerian BUMN sudah berbulat tekad untuk melakukan restrukturisasi BUMN, akan lebih baik jika kita memikirkan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar restrukturisasi perusahaan-perusahaan milik negara tersebut dapat dilakukan dengan baik, daripada bersikap pesimis. Karena itu tulisan ini mencoba membahas beberapa hal yang kiranya bisa dilakukan pemerintah untuk menghilangkan kekhawatiran-kekhawatiran tersebut dalam merestrukturisasi BUMN.
Menumbuhkan Sikap Sense of Crisis
Sesungguhnya keputusan Kementerian BUMN untuk memprioritaskan restrukturisasi BUMN merupakan salah satu bentuk sense of crisis yang dimiliki pemerintah sebagai pemegang saham BUMN. Kebijakan ini merupakan awal yang bagus untuk memberikan isyarat bahwa pemilik saham BUMN memiliki keprihatinan terhadap keadaan bisnis perusahaan-perusahaan yang dimilikinya. Para direksi/manajer BUMN sebagai pelaksana amanat yang diberikan pemilik saham mestinya merespon keinginan pemilik saham ini dengan cerdas, dengan mulai melakukan manuver-manuver bisnis yang tepat untuk melakukan penyehatan perusahaan yang ditanganinya. Selain itu Presiden RI sebagai atasan Menteri BUMN juga dapat memberikan dukungan yang diperlukan dengan mengkomunikasikan kebutuhan restrukturisasi BUMN ini kepada rakyat Indonesia sebagai stakeholder BUMN.
Follow-up yang baik dari Presiden dan aparat pemerintah terkait restrukturisasi BUMN sudah seharusnya bukan hanya dalam bentuk komunikasi kepada stakeholder BUMN, tetapi juga diikuti dengan pengambilan kebijakan-kebijakan yang mendukung penyehatan BUMN, karena selama ini banyak kebijakan-kebijakan dan tekanan politik pemerintah yang mengekang atau bahkan merugikan BUMN dalam mengembangkan usahanya. Contohnya ketika Pertamina tidak dibolehkan memiliki kapal LNG dan harus menyewa dari kelompok bisnis yang dekat kekuasaan, padahal bisnis transportasi LNG adalah bisnis menguntungkan, dan Petronas (BUMN Migas Malaysia) menjalankan bisnis tersebut dengan mengoperasikan beberapa kapal LNG yang memberikan kontribusi cukup baik pada performa keuangannya. Kebijakan-kebijakan seperti ini harus diperbaiki pemerintah agar niat politik pemerintah untuk menyehatkan BUMN benar-benar dirasakan secara nyata.
Ketika para pemimpin perusahaan BUMN pada tahap awal kurang memiliki sense of crisis, Kementerian BUMN harus memberikan isyarat tersebut kepada para pemimpin BUMN. Tentunya proses ini harus didahului dengan proses pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh BUMN yang ada, sehingga diketahui prioritas restrukturisasi bagaimana yang dibutuhkan setiap BUMN. Pemerintah juga mesti memberikan penghargaan yang selayaknya kepada para direksi BUMN yang telah berhasil memperbaiki kinerja perusahaannya, misalnya dengan memberikannya kesempatan untuk memimpin dan merestrukturisasi BUMN yang lebih besar dan strategis. Ini perlu dilakukan agar dapat memotivasi yang lain untuk berbuat yang sama.
Proses restrukturisasi sendiri bisa diibaratkan seperti proses pengobatan penyakit yang dilakukan dokter terhadap pasiennya. Seorang dokter melakukan pemeriksaan terhadap penyakit yang diderita pasiennya, baik secara sederhana maupun menggunakan peralatan-peralatan canggih seperti CT Scan dan kamera mikro. Setelah dilakukan pemeriksaan tentunya diketahui jenis penyakit dan tingkat keseriusan penyakit, apakah hanya sekedar masuk angin yang cukup diberi antibiotik, atau merupakan kanker stadium 3 yang memerlukan pemotongan bagian tubuh yang terkena penyakit. Setelah itu dokter akan menentukan jenis obat yang perlu dikonsumsi pasien tersebut untuk mengobati penyakitnya [5]. Hal seperti ini harus dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk mempertegas isyarat keprihatinan yang mendorong kebutuhan dilakukannya restrukturisasi BUMN kepada para pemimpin BUMN, sehingga mereka juga memiliki keprihatinan yang sama.
Mewujudkan Kisah Sukses Restrukturisasi BUMN
Pada proses selanjutnya Kementerian BUMN selayaknya memberikan prioritas untuk terwujudnya sebuah kisah sukses restrukturisasi BUMN yang dapat dijadikan contoh bagi proses restrukturisasi BUMN yang lain. Pemerintah dapat memfokuskan sumber daya yang ada untuk melaksanakan restrukturisasi sebuah BUMN yang sangat rendah prestasi bisnisnya pada jangka waktu tertentu sehingga dapat menyehatkan perusahaan tersebut dalam jangka relatif pendek. Sebetulnya di antara BUMN ada beberapa perusahaan yang dapat dijadikan obyek pembanding bagi BUMN yang lain dalam melakukan restrukturisasi, misalnya seperti Perum Pegadaian yang terus menghasilkan laba bersih yang terus meningkat selama beberapa tahun terakhir dan mengubah citranya dari perusahaan kurang bergengsi menjadi perusahaan yang patut diperhitungkan. Akumulasi kisah-kisah sukses seperti ini perlu dilakukan dan dikomunikasikan secara intensif dengan para direksi BUMN yang lain sehingga memotivasi mereka untuk memperbaiki kinerja perusahaannya.
Masalahnya kemudian seperti argumen pihak yang pesimis terhadap restrukturisasi BUMN adalah kurangnya manajer Indonesia yang memiliki pengalaman melakukan restrukturisasi perusahaan, apalagi di kalangan manajer BUMN. Jika ini yang menjadi masalah dan para pemimpin BUMN saat ini memang tidak mampu melaksanakan restrukturisasi perusahaannya, selayaknya mereka diganti dengan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan proses restrukturisasi. Pengganti mereka tidak perlu dibatasi dari kalangan manajer Indonesia saja, tetapi bisa saja oleh manajer-manajer non-Indonesia yang bisa membawa visi dan semangat baru ke BUMN.
Nissan adalah contoh perusahaan yang telah berkali-kali melakukan restrukturisasi dengan pimpinan dari internal perusahaan. Tetapi banyaknya usaha tersebut tidak memberikan hasil yang memuaskan sampai seorang manajer Perancis kelahiran Brazil, Carlos Ghosn, mengambil alih kepemimpinan di perusahaan tersebut. Manajer-manajer Jepang sebelumnya tidak mampu mengubah kinerja Nissan walaupun dengan penutupan beberapa pabriknya, tetapi Ghosn dengan program Turnaround-nya berhasil mengubah haluan Nissan menjadi sebuah perusahaan yang menghasilkan keuntungan dan kembali diperhitungkan dalam kompetisi industri mobil dunia. Jadi pemilik saham BUMN tidak usah terikat dengan hanya memikirkan manajer Indonesia untuk melakukan restrukturisasi, tetapi juga mempertimbangkan para manajer non-Indonesia untuk posisi-posisi pimpinan BUMN. Tentu saja ini dilakukan sambil mempertimbangkan manajer-manajer profesional Indonesia yang memiliki kemampuan, tetapi perlu diperhitungkan juga untuk merestrukturisasi BUMN, walaupun mungkin jumlahnya sedikit. Memasukkan manajer profesional non-Indonesia juga dapat mendorong para manajer Indonesia untuk belajar dari mereka dan menumbuhkan sikap mau bersaing yang sehat.
Pemerintah dapat membuat kontrak kerja yang stimulatif dengan para manajer profesional yang diserahi tanggung jawab restrukturisasi BUMN, sehingga mereka termotivasi untuk melakukan penyehatan perusahaan-perusahaan milik negara itu. Ini dapat mencegah terjadinya pemanfaatan proses restrukturisasi untuk kepentingan sendiri. Dalam kontrak kerja tersebut, perlu dijelaskan dengan komprehensif reward (imbalan) dan punishment (hukuman) yang akan diberikan jika para manajer profesional tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Niat politis yang baik dari Menteri BUMN untuk mencegah oknum-oknum di kementeriannya maupun di luarnya melakukan intervensi terhadap proses restrukturisasi yang akan berjalan juga merupakan kunci kesuksesan proses restrukturisasi BUMN. Tidak adanya dukungan politis yang kuat akan mengakibatkan para manajer profesional pelaksana restrukturisasi BUMN menemui benturan-benturan dalam memimpin perusahaannya.
Restrukturisasi BUMN Selanjutnya
Ke depan, pemerintah selayaknya mempertimbangkan hanya BUMN yang sehat saja yang patut dipertahankan dalam portofolio perusahaan milik pemerintah. Selama ini alasan yang sering diberikan BUMN yang rugi adalah karena mereka harus mewakili pemerintah mengurusi kepentingan umum seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 kepada pemerintah. Tetapi seharusnya itu bukan alasan yang bisa diterima, karena bagaimanapun mereka masih memiliki kesempatan untuk berusaha dengan efisien sehingga walaupun tidak bisa menghasilkan keuntungan, setidaknya dapat menjaga sumber daya yang digunakan sama dengan pemasukan yang mereka dapatkan. Untuk itu restrukturisasi BUMN merupakan proses yang mau tidak mau harus dilalui oleh pemerintah dan pemimpin BUMN untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satu yang dapat dilakukan misalnya dengan mengubah sistem pemberian penghargaan di BUMN sehingga mendorong para pegawainya untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, atau dengan melakukan penggabungan beberapa BUMN yang sejenis bidang kerjanya, untuk melakukan penghematan biaya tidak langsung. Walaupun masih ada perdebatan mengenai perlunya pemerintah memiliki perusahaan-perusahaan yang berorientasi bisnis, setidaknya restrukturisasi BUMN menunjukkan tanggung jawab pemerintah selaku pengelola kekayaan negara.
Setelah restrukturisasi BUMN dilakukan, selanjutnya Indonesia bisa mencontoh yang telah dilakukan Singapura melalui Temasek Holding-nya yang saat ini telah memperluas jaringan bisnisnya tidak saja di Asia Tenggara, tetapi juga di Asia. Temasek Holding sebagai perusahaan yang dibiayai pemerintah dan rakyat Singapura bisa menjadi contoh yang baik bagaimana pemerintah sebuah negara mengelolaj perusahaan-perusahaan miliknya. “Indonesia Inc.” sebagai holding company yang mengatur portofolio BUMN bisa dipikirkan sebagai alternatif lembaga pengelolaan BUMN Indonesia. Pengelolaan BUMN melalui sebuah holding company akan memberikan kesempatan untuk menentukan alokasi sumber daya manajemen yang diperlukan tiap perusahaan yang berada dalam pengelolaan holding company tersebut dengan baik, dan ke depan dapat digunakan sebagai basis ekspansi bisnis Indonesia ke dalam dan luar negeri
BUMN yang sehat memberikan keuntungan ganda kepada pemerintah, karena dengan untungnya perusahaan milik negara, pemerintah akan mendapatkan deviden dan pajak, sedangkan jika perusahaan swasta yang untung, maka pemerintah hanya akan mendapatkan pajak saja. Atau jika pemerintah ingin melakukan privatisasi, BUMN yang sudah direstrukturisasi dan sehat ketika dijual akan lebih memiliki daya tarik dan menghasilkan keuntungan lebih baik dibandingkan dengan menjual perusahaan yang kinerjanya rendah, karena itu sudah selayaknya pemerintah terus melakukan penyehatan BUMN melalui restrukturisasi yang dilakukan secara efektif.
Kesimpulan
Restrukturisasi BUMN dalam rangka efisiensi dan profitisasi BUMN adalah tindakan yang harus dilakukan secepatnya oleh pemerintah sebagai pengelola kekayaan negara. Memang banyak sekali hal yang harus dibenahi agar restrukturisasi BUMN benar-benar dapat berjalan, mulai dari mendapatkan dukungan politik yang kuat sampai dengan peningkatan motivasi para karyawan BUMN, termasuk juga pemberantasan korupsi dan pencegahan intervensi politik dari pihak-pihak eksternal yang ingin memanfaatkan BUMN untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Tetapi itu jangan menjadi kendala bagi Kementerian Negara BUMN untuk merestrukturisasi BUMN, sebaliknya masalah-masalah yang kemungkinan besar akan dihadapi dalam pelaksanaan restrukturisasi BUMN perlu didaftar dan penyelesaiannya dijadikan prioritas kerja tim restrukturisasi BUMN.
Komitmen dan kesungguhan penanggung jawab BUMN dalam merestrukturisasi BUMN menjadi faktor yang sangat penting dalam kesuksesan restrukturisasi dan kita berharap orang-orang yang memiliki komitmen dan kesungguhan yang diberi amanah dalam restrukturisasi BUMN, sehingga benar-benar dapat menjadi usaha yang berkontribusi kepada ekonomi Indonesia memberikan keuntungan kepada pemilik nyata BUMN, yaitu rakyat Indonesia.
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1428 H
” Mohon Maaf Lahir & Bathin “
October 15th, 2007 at 10:31 am
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
PADA PERUSAHAAN JASA KEUANGAN
Bank Komersial
Perusahaan jasa keuangan pada umumnya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
Mempunyai aset yang berwujud moneter
Periode waktu transaksi yang beraneka macam
Adanya trade-off antara risiko dan keuntungan
Peraturan-peraturan khusus yang mendasari yang berbeda dari industri lain (GAAP dan peraturan pemerintah yang berbeda)
BANK KOMERSIAL
KARAKTERISTIK UMUM
Peraturan mengenai modal
Diatur secara spesifik di masing-masing negara (mis. Ada persentase tertentu dari modal yang harus disimpan di Bank Central, persentase tertentu untuk cadangan utang jk pendek, persentase tertentu untuk investasi dsb.)
Rasio hutang terhadap modal 20 : 1 adalah standar baik, tidak seperti industri lain, yang harus 1 : 1
Produk baru/tambahan
Untuk mengatasi berkurangnya pendapatan karena selisih (spread) bunga deposit dan pinjaman, biasanya bank mengeluarkan produk baru berupa pelayanan tambahan (mis. Valas, penghitungan gaji, credit card dll.) kemudian menarik biaya jasa dari pelayanan tersebut.
Risiko
Bank sangat terbuka terhadap risiko berikut ini,
Risiko kredit macet (Credit Risk)
Risiko tingkat bunga yang berubah-ubah (Interest rate risk)
Risiko kesalahan dan penyelewengan transaksi (Transaction risk)
Otomasi
Hampir semua jasa perbankan sudah menggunakan otomasi terkomputerisasi dengan expert system.
IMPLIKASI SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
Beberapa hal yang memerlukan perhatian pada Bank Komersial adalah:
Hubungan antara bunga dan umur simpanan dengan bunga dan umur pinjaman. (tingkat bunga)
Volume deposit/simpanan.
Kerugian pinjaman (Loan Losses)
Biaya-biaya (Expenses)
Pendapatan bersama (Joint Revenue)
Harga transfer (Transfer Pricing)
Tingkat Bunga
Tingkat bunga yang tidak menentu menuntut kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan manajemen. Sistem pengendalian manajemen harus menjamin bahwa tingkat bunga yang berubah-ubah tersebut dengan cepat diinformasikan kepada manajemen dan dengan cepat pula manajemen bereaksi.
Volume Deposit
Jika volume deposit naik, bank akan dapat menaikan jumlah pinjaman, dengan demikian pendapatan bunga pinjaman akan naik juga. Sistem pengendalian manajemen harus dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan tersebut.
Kerugian Pinjaman
Hal ini mencerminkan ketidak-kompeten-an dan ketidak-etis-an manajemen dalam menilai kredit. Maka hal ini harus lebih dicermati untuk keputusan kredit berikutnya.
Biaya-biaya
Akuntansi biaya pada bank adalah penghitungan biaya-biaya ‘back office’, yaitu pencatatan dan pembuktian transaksi yang harus dilakukan segera dan biaya penyelenggaraan pelayanan yang diberikan.
Pendapatan Bersama
Hal ini terjadi pada pelayanan nasabah yang dilakukan bersama-sama dengan cabang lain atau kantor pusat. Maka jika terjadi demikian, harus ada reward untuk masing-masing cabang yang bekerja sama tersebut.
Contoh: Nasabah suatu cabang dapat menggunakan jasa cabang lain (menabung, mengajukan kredit, mengecek saldo, menarik uang dsb.)
Harga Transfer
Bank yang mempunyai banyak cabang sebagai pusat laba akan menghadapi masalah harga transfer dalam menentukan masing-masing prestasi dari cabang-cabang tersebut.
Sebagai contoh, cabang A mempunyai banyak deposit (berat deposit) dan cabang B mempunyai banyak pinjaman (berat pinjaman), kedua cabang melalui pusat tentu saja saling kerja sama. Cabang A akan mentransfer depositnya kepada B untuk dipinjamkan. Disinilah muncul harga transfer dari uang. Apabila ditentukan harga transfer yang tinggi maka profitabilitas cabang A yang berat deposit akan terlalu tinggi daripada prestasi aktualnya. Sebaliknya bila harga transfer ditentukan terlalu rendah cabang B yang berat pinjaman akan mempunyai profitabilitas yang terlalu tinggi dari kinerja aktualnya.
Hal inilah yang menjadi perdebatan antar manajemen.
PUSAT BIAYA
Pusat biaya akhirnya menjadi solusi sebagian manajemen dalam mengatasi masalah harga transfer. Jadi cabang-cabang dijadikan sebagai pusat biaya. Penilaian prestasi berdasarkan unit output dari kinerja setiap staf, dan juga perbandingan dengan anggaran yang ditetapkan oleh kantor pusat.
SISTEM AKUNTANSI
Pada umumnya sistem akuntansi perbankan sangat bagus, teliti dan tepat waktu. Sehingga memudahkan penyusunan laporan yang diperlukan manajemen dalam pengambilan keputusan.
October 15th, 2007 at 5:03 pm
MANAJEMEN KONTROL KINERJA
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI
“management control system is a process by which manager influence other members of the organization to implement the organization’s strategies. Because managers have personal as well as organizational goals, the main issue is how to induce manager to act in pursuit of their personal goals in ways that help attain the organization’s goals as well (goal congruence).”
Kinerja merupakan sesuatu yang sangat penting bagi sebuah organisasi/ perusahaan. Kinerja menentukan berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai bersama dalam sebuah perusahaan. Saat kinerja karyawan bagus, maka perusahaan dapat mencapai tujuannya, namun sebaliknya, jika kinerja dari para pegawainya kurang memuaskan, maka bukan hanya tujuan yang tidak tercapai, namun perusahaan dapat mengalami kemunduran, hingga akhirnya koleps.
Karena tidak mau mempunyai sumber daya manusia yang bermalas-malasan, mulai tahun 2006 PDAM Purbalingga menerapkan manajemen kontrol kinerja. Sistem ini sedikit banyak mengacu pada sistem manajemen mutu ISO 9000 yang bertujuan untuk menuju profesionalitas kerja. Hal ini merupakan salah satu upaya manajemen untuk memperbaiki dan sekaligus mengontrol kinerja para pegawainya.
Beberapa cara yang dilakukan dalam penerapan manajemen kontrol kinerja ini, antara lain adalah para karyawan harus mengisi pekerjaan yang dilakukannya pada hari itu, sehingga penilaian prestasi karyawan didasarkan pada kinerjanya. Selain itu, karyawan bagian lapangan harus membuat laporan mengenai apa yang dia lakukan pada hari itu, sehingga tidak ada lagi karyawan yang masuk kerja, tapi bingung akan berbuat apa. Untuk para pejabat struktural juga setiap hari harus menyerahkan program kerja yang akan dilakukannya esok hari. Hal ini akan memudahkan manajemen dalam mengontrol kinerja para karyawan dan para pejabatnya.
Hal lain yang tak kalah pentingnya dalam penerapan kebijakan ini adalah penerapan rewards and punishment. Untuk karyawan yang kerjanya bagus akan mendapatkan sebuah rewards (penghargaan) yang dapat berupa insentif, THR, kenaikan pangkat, dan jam produksi. Sedangkan untuk pegawai yang kinerjanya kurang bagus, maka tidak akan mendapatkan penghargaan, bahkan mungkin yang didapatkan adalah hukuman. Hal ini diharapkan dapat menjadi motivasi tersendiri bagi para pegawai untuk meningkatkan kinerja mereka. Kebijakan ini cukup efektif untuk diterapkan dalam sebuah manajemen, karena dalam kebijakan ini, sudah terdapat action kontrol, result control, dan juga people control, sehingga dalam mengevaluasi kinerja, manajemen tidak terlalu direpotkan, karena terdapat bukti-bukti mengenai kinerja mereka.
Penerapan manajemen kontrol kinerja ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positiv bagi kemajuan perusahaan. Karena sebuah perusahaan daerah harus mampu memberikan keuntungan yang disetor ke kas daerah. Jika keuntungan yang dihasilkan lebih, berarti kesejahteraan karyawan juga dapat lebih baik, dan faktor utama dari semua ini adalah kinerja para pegawainya, sehingga dengan adanya penerapan manajemen kontol kineja ini, kinerja para pegawai dapat diarahkan untuk selalu menjadi lebih baik.
October 17th, 2007 at 11:46 am
Belajar..Belajar&Belajar
Sebagian dari anda mungkin sudah pernah mendengar beberapa peribahasa yang menyatakan bahwa kita sebagai manusia janganlah bosan untuk terus belajar dan belajar sampai kita meninggalkan dunia ini. Pada dasarnya kita sebagai manusia selama kita masih hidup kita pasti belajar banyak tidak hanya dari bangku sekolah formal saja tetapi juga dari lingkungan sekitar.
Dalam era globalisasi sekarang ini persaingan sangatlah kuat baik persaingan antar perusahaan ataupun persaingan antar individu di dalam perusahaan. Sekarang ini banyak perusahaan ataupun instansi yang berusaha melakukan result control kepada karyawannya dengan harapan karyawan mereka dapat memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaan/instansinya.
Result control pada dasarnya menginginkan karyawannya agar bisa lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan pekerjaannya karena didalam result control manajer hanya “berorientasi” pada hasil yang akan diberikan karyawan tersebut pada perusahaan. Karyawan dituntut untuk bereksperimen dengan kemampuan yang mereka miliki. Dalam hal ini karyawan yang memiliki kemampuan yang kurang dibanding karyawan yang lain akan segera tersingkir karena adanya persaingan yang kuat di dalam perusahaan tersebut. Tentu saja karyawan yang telah bekerja pada perusahaan tidak ingin kehilangan pekerjaan mereka akibat kurangnya kemampuan mereka yang menyebabkan mereka tidak bisa memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaan. Oleh karena itu, sekarang ini banyak sekali karyawan dari perusahaan maupun dari instansi pemerintah yang melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi.
Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi membuat para karyawan tersebut belajar dan belajar lagi agar mereka lebih kompeten di bidang mereka masing-masing. Belajar lagi tidak hanya membuat mereka lebih kompeten di bidangnya tetapi juga berpengaruh positif bagi karir mereka di perusahaan atau instansi tempat mereka bekerja. Mengapa demikian? Hal ini dapat berpengaruh positif terhadap karir mereka karena dengan kemampuan mereka yang telah meningkat tentunya mereka bisa bekerja dengan lebih baik sehingga hasil yang diberikan kepada perusahaan/instansi lebih baik pula. Hasil ini tentunya bisa lebih memuaskan manajer sehingga ada kemungkinan manajer memberikan reward(ataupun promosi jabatan) atas hasil kerja kita.
Semoga saja untuk kedepannya karyawan-karyawan tersebut belajar ataupun melakukan pelatihan-pelatihan semata-mata tidak hanya untuk menghindari kehilangan pekerjaan karena persaingan yang semakin kuat ataupun demi rewards tetapi dilakukan demi dan untuk kemajuan perusahaan.
October 18th, 2007 at 5:39 pm
Sistem Peringatan Dini Pengendalian Harga Beras
Saat ini, pemerintah telah menyiapkan sistem pemberi peringatan dini dalam kebijakan pengendalian harga beras. Fungsi peringatan dini ini akan didapat jika pemerintah memiliki data dan memahami pola pergerakan atau fluktuasi stok pada musim panen raya, panen gadu, dan paceklik.
Untuk mendapatkan data dan polapergerakan stok tersebut, Departemen Perdagangan bekerja sama dengan PT Sucofindo melakukan survey ketersediaan beras nasional yang dilakukan sejak awal hingga akhir tahun 2007.
Hasil survey tersebut nantinya bisa untuk early warning system pengendalian harga beras dan menjadi pertimbangan bagi tim stabilisasi harga bahan pokok dalam mengambil suatu keputusan.
Tim stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok merupakan tim lintas departemen. Melalui survey ini, Departemen Perdagangan akan memiliki peranti dan data untuk memaparkan kondisi stok dan pasar beras.
Dengan begitu, jika terjadi kenaikan harga, pemerintah dapat mengenali apakah kenaikan harga itu terjadi secara wajar akibat kekurangan stok atau karena hambatan distribusi, seperti penimbunan barang. Pengambilan sampel dalam survey ini dilakukan secara berjenjang pada 99 kabupaten/kota di 33 provinsi. Untuk mengidentifikasikan di mana saja stok beras itu berada, obyek surveynya juga sangat beragam.
Identifikasi stok antara lain dilakukan di gudang Bulog, importir, rumah tangga petani dan nonpetani, penggilingan padi, rumah tangga khusus ( pesantren, rumah sakit, lembaga pemasyarakatan ), grosir, pedagang pengumpul, hingga pengecer.
Hotel, supermarket, rumah makan dan industri makanan berbahan baku beras juga tidak luput dari survey. Informasi yang dikumpulkan antara lain terkait pembelian dan penjualan beras, pola konsumsi, produksi beras, dan karakteristik obyek survey.
Survey yang menggambarkan kondisi musim panen raya dilakukan pada April lalu. Kondisi panen gadu didapat pada bulan Agustus. Hasil akhir akan diolah pasca survey musim paceklik November mendatang.
Dengan demikian diharapkan kekurangan stok beras akibat penimbunan beras dapat ditindaklanjuti sehingga harga beras dapat cenderung stabil, sehingga kebutuhan masyarakat akan pangan terutama beras tidak lagi mengalami berbagai masalah.
Sumber dari Harian “ KOMPAS “ Selasa, 9 Oktober 2007
October 18th, 2007 at 5:47 pm
Lemahnya Pemerintah dalam Menangani Bencana Lumpur Lapindo
Membaca penanganan kasus Lapindo Brantas adalah menyaksikan drama lemahnya pemerintah kita. Pemerintah seolah tahu apa yang harus dikerjakan, tetapi tak punya kekuatan memobilisasi sumber daya dan mengatasi masalah secara sigap, tertata, terukur, saksama, dan efektif.
Di Sidoarjo, kita menyaksikan lima tingkat kelemahan pemerintah:
(1) kelemahan dalam mengelola persilangan kepentingan internal dalam pemerintahan
(2) kegagalan mengambil kebijakan tepat secara sigap
(3) kegagalan manajemen pemerintahan
(4) kegagalan memfungsikan hukum sebagai alat pertanggungjawaban public
(5) kegagalan memprioritaskan kepentingan yang harus diselamatkan.
Kasus lumpur Lapindo Brantas mengidap dilema politik bagi pemerintah. Selain melibatkan persilangan aneka kepentingan, kasus ini mengidap pertumbukan kepentingan internal pemerintahan.
Kepentingan untuk mengambil langkah secara layak, tegas, cepat, dan menyeluruh berhadapan dengan kepentingan menyelamatkan diri dari kemungkinan dimintai tanggung jawab secara politik dan hukum. Semestinya, sejak awal pemerintah berusaha keluar dari dilema ini secara layak.
Banyak pihak menduga, akibat kelemahan mengelola persilangan kepentingan di dalam dirinya, pemerintah gagal mengambil kebijakan yang tepat secara sigap. Ketika pemerintah berusaha bertindak sigap, kebijakan yang dibelanya adalah temporer, ad hoc yang sama sekali tidak memecahkan masalah hingga ke akarnya (misalnya, membuat aneka bendungan penampung lumpur yang daya serap dan daya tahannya tak dihitung saksama).
Ketika tersedia alternatif kebijakan yang dipandang tepat (misalnya memisahkan air dan endapan lumpur panas secara sangat segera menggunakan polimer massif serta mengalirkan airnya ke laut dan mengolah endapan lumpurnya secara produktif), terbukti pemerintah tak bisa bertindak sigap memobilisasikan sumber daya untuk tujuan itu.
Sejatinya, pilihan kebijakan apa pun menuntut tanggung jawab finansial berskala amat besar dari kelompok Bakrie. Dalam kerangka ini, banyak pihak meragukan Menko Kesra akan punya ketegasan dan kekuatan untuk mengambil kebijakan yang diperlukan. Sungguh celaka jika keyakinan, ketegasan, dan keberanian Presiden dan Wakil Presiden pun diragukan.
Semburan dan luapan lumpur panas Lapindo adalah tontonan tak pantas yang dibiarkan berlangsung terlampau panjang. Sejalan gerak waktu, menjadi layak untuk menduga, di balik penanganannya yang berlarut, tersimpan bukti-bukti tentang kegagalan manajemen pemerintahan.
Dalam demokrasi, kemampuan manajemen pemerintahan biasanya diukur oleh dua hal: kemampuan mengelola dukungan politik bagi pemerintahan dan kemampuan mengelola kebijakan hingga dirasakan nikmatnya oleh orang banyak.
Penanganan lumpur Lapindo menggarisbawahi absennya dua kemampuan itu sekaligus. Setidaknya, ketidakmampuan mengelola kebijakan yang tepat-sigap berpotensi memudarkan kemampuan pemerintah mengelola dukungan politik baginya. Suka atau tidak, proses pemudaran itulah yang kini sedang berlangsung.
Celakanya, kelemahan manajemen di tingkat dasar itu diperparah ketidakpaduan langkah antarsektor dan lintas-sektor. Sejumlah pejabat publik, bahkan setingkat menteri, berkali-kali berbalas pantun dalam perkara Lapindo. Alih-alih saling melengkapi dan bersinergi, mereka saling melemahkan dan berbantahan.
Dari Sidoarjo, kita menyaksikan, sejauh ini pemerintah belum berhasil memfungsikan hukum sebagai alat desak pertanggungjawaban publik Lapindo Brantas. Benar, proses hukum sudah dan sedang berlangsung dengan menyeret sejumlah tersangka. Namun, skala kelayakan proses hukum ini patut dipertanyakan.
Peneliti dari Universitas Airlangga, Dr Suparto Wijoyo, menyebut selusin dosa hukum Lapindo Brantas. Ia menilai, semburan luapan lumpur panas merupakan pelanggaran tak tanggung-tanggung selusin undang-undang: perindustrian, konservasi, lingkungan hidup, jalan, lalu lintas, minyak dan gas, penataan ruang, pertambangan, agraria, kesehatan, sumber daya air, bahkan terorisme.
Dalam kerangka ini, proses hukum yang sekarang berlangsung adalah upaya membunuh gajah menggunakan raket pembunuh nyamuk.
Di tengah ketersediaan aturan yang bisa digunakan, mau tak mau fakta itu menggarisbawahi bahwa yang lemah bukanlah hukum, melainkan kemampuan pemerintah menegakkannya. Ini adalah fenomena pemerintah yang tak berkemauan dan berkemampuan menggunakan hukum sebagai alat pertanggungjawaban publik dan pemeliharaan kepentingan publik.
Akhirnya, semburan dan luapan lumpur panas Lapindo Brantas merefleksikan kegagalan pemerintah memprioritaskan kepentingan yang harus diselamatkan. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola persilangan kepentingan internal, melakukan manajemen pemerintahan, mengambil langkah tepat-sigap, serta memfungsikan hukum harus dibayar mahal oleh tidak terselamatkannya kepentingan paling pokok dalam kasus ini: minimalisasi korban-korban kemanusiaan.
Lebih jauh, nyaris semua kepentingan pun ikut tak terselamatkan: lahan, papan, pusat-pusat industri, infrastruktur jalan, sumber-sumber ekonomi vital, dan seterusnya. Maka, berlakulah idiom: seorang yang lemah membiarkan dirinya dikorbankan, pemerintah yang lemah mengorbankan semua orang.
Di Porong, Sidoarjo, kita menyaksikan banyak pihak atas nama pemerintah bekerja. Namun, sejatinya yang kita tonton adalah drama tentang absennya pemerintah. Secara fisik pemerintah tersedia di sana, tetapi tanpa menunaikan tuntutan fungsi-fungsinya yang asasi. Laporan demi laporan dari para pendamping dan pembela masyarakat Porong menunjukkan betapa publik semakin menggeser harapan mereka kepada pemerintah menjadi kekecewaan dan alasan perlawanan.
Porong pun menjadi arena ujian politik penting bagi pemerintah; menjadi semacam laboratorium pembuktian seberapa baik, benar, dan kuat sesungguhnya pemerintah. Jawaban sementara yang makin menguat hari-hari ini adalah betapa lemahnya pemerintah kita sekarang ini!
Belajar dari Porong adalah menggarisbawahi betapa kredibilitas pemerintah dan kepercayaan publik atas mereka sejatinya tak sedang dihancurkan oleh bencana demi bencana yang beruntun menghantam kita, tetapi oleh ketidakmampuan mengelola dirinya untuk memfungsikan pengelolaan bencana secara terpadu, efisien, cepat, sigap, dan efektif.
Pemerintah tidak sedang dikalahkan oleh alam yang rajin menghadiahi bencana, tetapi sedang dikalahkan oleh kelemahan dirinya sendiri.
October 18th, 2007 at 9:18 pm
Pentingnya Pengendalian Terhadap Masalah Tembakau di Indonesia
Hingga tahun kini, tahun 2007, Indonesia belum juga menandatangani sebuah dokumen kesehatan dunia yang bernama FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) atau Konvensi Kerangka kerja pengendalian Masalah Tembakau.
FCTC adalah suatu perjanjian internasional yang diadopsi oleh 192 negara anggota World Health Assembly (WHA)— yaitu badan tertinggi PBB yang mengatur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Setelah 40 negara mensahkan FCTC melalui proses domestik mereka, maka FCTC akan berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum internasional. FCTC, adalah perjanjian kesehatan global dan perjanjian pertanggung- jawaban industri tembakau pertama yang akan menyelamatkan berjuta-juta jiwa dan merubah cara industri tembakau beroperasi secara serentak.
Mengapa FCTC menjadi isu kritis terhadap kesehatan masyarakat dan pertanggungjawaban perusahaan?
Hampir 5 juta orang mati setiap tahun yang disebabkan oleh berbagai penyakit terkait dengan tembakau, jauh lebih besar dibandingkan dengan korban malaria yang hanya memakan korban 3 juta orang pertahunnya di dunia. Wabah penyakit yang terkait dengan tembakau tersebut disebarluaaskan oleh korporasi tembakau transnational seperti Philip Morris/Altria, BAT dan JTI. Jika tidak ada penanganan yang serius maka tembakau akan menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia pada 2030, dengan 70 persen kematian itu terjadi di Negara-negara berkembang termasuk INDONESIA. Perusahaan tembakau internasional adalah salah satu contoh dari korporasi raksasa yang paling bertanggungjawab atas melambungnya biaya kesehatan dan ancaman kematian masyarakat dunia.
FCTC penetapkan sesuatu yang dapat dijadikan teladan penting untuk peraturan korporasi internasional dan lokal yang mengambil keuntungan atas meningkatnya biaya-biaya kesehatan kita, lingkungan kita dan hak asasi manusia; seperti pada industri-industri riskan lainnya di bidang pertanian, minyak, farmasi, air dan senjata.
Mengapa Indonesia Belum Menandatangani FCTC?
Saat ini Indonesia sebagai satu-satunya Negara di Asia Tenggara bahkan Asia Pasifik yang belum menandatangai FCTC, padahal sejak awal (selama kurun waktu 2000-2003) Indonesia termasuk negara yang membidani dan menjadi kontributor yang aktif bagi lahirnya dokumen tersebut. Dalam pertemuan-pertemuan Intergovermental Negotiating Body (INB) delegasi Indonesia selalu hadir dengan timnya yang kuat dalam 6 kali pertemuan INB tersebut; namun pada detik terakhir, delegasi Indonesia tidak jadi diberangkatkan untuk menandatangi dokumen tersebut. Seharusnya ada pertanggungjawaban public tentang hal tersebut, karena berapa uang rakyat yang sudah dikeluarkan untuk pertemuan-pertemuan tersebut.
Alasan yang dikemukakan oleh pemerintah pada waktu itu adalah alasan klasik seperti: tingginya tingkat konsumsi rokok kita, Indonesia termasuk dari lima Negara produsen tembakau terbesar di dunia, cukai dari rokok mencapai 50 trilyun rupiah, dan Indonesia memiliki 2000 perusahaan indsutri rokok dengan jumlah pekerjanya mencapai ratusan ribu orang. Sehingga perdebatannya justru didikotomikan antara para petani tembakau dan kesehatan masyarakat. Padahal secara faktual, para petani dan buruh pabrik rokok juga adalah korban dari penghisapan keuntungan industri rokok kita dan internasional. Social cost yang diderita anak-anak, remaja, pemuda, kaum perempuan dan warga miskin sangat besar. Belum lagi maraknya kasus narkoba saat ini justru pintu masuknya dari kebiasaan merokok yang akut karena cirri dan modus operandinya adalah sama yaitu adiksi (kecanduan).
Sebagai bangsa saat kini kita seolah-olah bangga; padahal kita sedang dilecehkan oleh raksasa industri rokok. Untuk itulah INDONESIAN TOBACCO CONTROL NETWORK (ITCN) mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menandatangai FCTC tersebut demi menyelamatkan generasi mendatang dari wabah penyakit yang disebarluaskan oleh industri rokok.
Kapan ya indonesia bebas rokok?i hope it’s coming faster….ya gak pak Agung???
October 18th, 2007 at 9:22 pm
Pentingnya Pengendalian Terhadap Masalah Tembakau di Indonesia
Hingga tahun kini, tahun 2007, Indonesia belum juga menandatangani sebuah dokumen kesehatan dunia yang bernama FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) atau Konvensi Kerangka kerja pengendalian Masalah Tembakau.
FCTC adalah suatu perjanjian internasional yang diadopsi oleh 192 negara anggota World Health Assembly (WHA)— yaitu badan tertinggi PBB yang mengatur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Setelah 40 negara mensahkan FCTC melalui proses domestik mereka, maka FCTC akan berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum internasional. FCTC, adalah perjanjian kesehatan global dan perjanjian pertanggung- jawaban industri tembakau pertama yang akan menyelamatkan berjuta-juta jiwa dan merubah cara industri tembakau beroperasi secara serentak.
Mengapa FCTC menjadi isu kritis terhadap kesehatan masyarakat dan pertanggungjawaban perusahaan?
Hampir 5 juta orang mati setiap tahun yang disebabkan oleh berbagai penyakit terkait dengan tembakau, jauh lebih besar dibandingkan dengan korban malaria yang hanya memakan korban 3 juta orang pertahunnya di dunia. Wabah penyakit yang terkait dengan tembakau tersebut disebarluaaskan oleh korporasi tembakau transnational seperti Philip Morris/Altria, BAT dan JTI. Jika tidak ada penanganan yang serius maka tembakau akan menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia pada 2030, dengan 70 persen kematian itu terjadi di Negara-negara berkembang termasuk INDONESIA. Perusahaan tembakau internasional adalah salah satu contoh dari korporasi raksasa yang paling bertanggungjawab atas melambungnya biaya kesehatan dan ancaman kematian masyarakat dunia.
FCTC penetapkan sesuatu yang dapat dijadikan teladan penting untuk peraturan korporasi internasional dan lokal yang mengambil keuntungan atas meningkatnya biaya-biaya kesehatan kita, lingkungan kita dan hak asasi manusia; seperti pada industri-industri riskan lainnya di bidang pertanian, minyak, farmasi, air dan senjata.
Mengapa Indonesia Belum Menandatangani FCTC?
Saat ini Indonesia sebagai satu-satunya Negara di Asia Tenggara bahkan Asia Pasifik yang belum menandatangai FCTC, padahal sejak awal (selama kurun waktu 2000-2003) Indonesia termasuk negara yang membidani dan menjadi kontributor yang aktif bagi lahirnya dokumen tersebut. Dalam pertemuan-pertemuan Intergovermental Negotiating Body (INB) delegasi Indonesia selalu hadir dengan timnya yang kuat dalam 6 kali pertemuan INB tersebut; namun pada detik terakhir, delegasi Indonesia tidak jadi diberangkatkan untuk menandatangi dokumen tersebut. Seharusnya ada pertanggungjawaban public tentang hal tersebut, karena berapa uang rakyat yang sudah dikeluarkan untuk pertemuan-pertemuan tersebut.
Alasan yang dikemukakan oleh pemerintah pada waktu itu adalah alasan klasik seperti: tingginya tingkat konsumsi rokok kita, Indonesia termasuk dari lima Negara produsen tembakau terbesar di dunia, cukai dari rokok mencapai 50 trilyun rupiah, dan Indonesia memiliki 2000 perusahaan indsutri rokok dengan jumlah pekerjanya mencapai ratusan ribu orang. Sehingga perdebatannya justru didikotomikan antara para petani tembakau dan kesehatan masyarakat. Padahal secara faktual, para petani dan buruh pabrik rokok juga adalah korban dari penghisapan keuntungan industri rokok kita dan internasional. Social cost yang diderita anak-anak, remaja, pemuda, kaum perempuan dan warga miskin sangat besar. Belum lagi maraknya kasus narkoba saat ini justru pintu masuknya dari kebiasaan merokok yang akut karena cirri dan modus operandinya adalah sama yaitu adiksi (kecanduan).
Sebagai bangsa saat kini kita seolah-olah bangga; padahal kita sedang dilecehkan oleh raksasa industri rokok. Untuk itulah INDONESIAN TOBACCO CONTROL NETWORK (ITCN) mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menandatangai FCTC tersebut demi menyelamatkan generasi mendatang dari wabah penyakit yang disebarluaskan oleh industri rokok.
Kapan ya indonesia bebas rokok?i hope it’s coming faster….ya gak pak Agung???
MAAF PAK YANG ATAS SALAH NIM yang benar ANDI SUCITO C1C003042
October 19th, 2007 at 5:23 pm
Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, mengelola keamanan komputer dalam kaitannya dengan keamanan informasi menjadi sebuah tantangan. Seorang manajer keamanan informasi harus membuat dan menjalankan inisiatif keamanan informasi yang memastikan tiga hal utama, yaitu kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability) dari sistem informasi perusahaan atau organisasi.
Sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) atau information security management system (ISMS) menyediakan pendekatan yang sistemik untuk mengelola informasi yang sensitif dalam kaitannya untuk mengamankan informasi tersebut. Hal ini mencakup orang, proses dan sistem informasi.
Keamanan informasi melibatkan tidak hanya pemasangan firewall atau perjanjian kontrak dengan perusahaan keamanan, melainkan integrasi berbagai inisiatif dalam sebuah strategi corporate sehingga masing-masing elemen memberikan level yang optimal terhadap keamanan. Dalam hal ini sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berperan memastikan seluruh usaha dikoordinasikan untuk mendapatkan keamanan yang optimal.
SMKI diterapkan dengan menggunakan sebuah prinsip PDCA (Plan-Do-Check-Act) model. Berikut tahapan dalam model PDCA :
1. Plan (establish the ISMS)
Mendefinisikan ruang lingkup SMKI dan kebijakan keamanan organisasi, mengidentifikasi dan menganalisa resiko, menentukan control objectives dan control untuk mengelola resiko
2. Do (implement and operate the ISMS)
Melaksanakan dan menjalankan kebijakan SMKI, kontrol, proses dan prosedur.
3. Check (monitor and review the ISMS)
Melakukan prosedur monitoring, mereview secara periodik untuk menguji efektifitas SMKI serta melakukan audit SMKI secara internal.
4. Act (maintain and improve the ISMS)
Melakukan perbaikan dan aksi preventif berdasarkan hasil audit SMKI secara internal dan review atas informasi lain yang berkaitan untuk memenuhi kebutuhan perbaikan SMKI.
October 19th, 2007 at 10:22 pm
CONTROL PROBLEMS AT APPLE
Problem is something usual in life, it will probably always be with us. It may occur in every side of life, include the business. The company should be aware and really care to every problem which happened in the company. Problem may create maturity for the company if they can deal with it, but if they can’t problem can destroy a company’s reputation, shake investor confidence and management or I can say the impact of problems upon a company can be devastating so there should be a management control problem.
In this brief article (for my MCS assignment) I would like to highlight on the case at Apple (Macintosh Company) related to many complaints come from the users as I had found on the internet http://www.google.com, written by Jacqui Cheng and another source which relevant for the case, after that I would like to give my analysis then give the suggestion upon the matters of management control system. I try to use English in case to improve my personal ability, and this is the chance for me to published my first paper in English on the internet. I do believe there would be many mistakes, so I badly need suggestions and critics. Please send me an e-mail if readers want to give comments (therealshadows@yahoo.com)
First, I would like to review the case which was happened at Macintosh. We all know that Apple produced laptops called MacBook Pro and MacBook, compared to Microsoft Apple has serious quality control problems with their software/system updates but as the time goes by many users claimed that the product was not as good as it should be because the problem wasn’t only on the software/system updates. Users complained that MacBook Pro were emitting a faint buzzing sound from the environs of the LCD/keyboard/speaker area that could only be heard while in a quiet room, another complaint was about the heat, especially for the users who used their laptops on their laps and other nondesk surfaces, then batteries quickly became a common complaint among MacBook and MacBook Pro users. Many problems occurred directly with Apple’s MacBook and MacBook Pro. Eric Bangeman said on his article that Apple is more strongly-positioned than any other time in the last decade, they are shooting themselves in the foot by releasing products without thorough quality assurance testing.
My willingness to discuss the significance of these matters quite interesting, because I know nothing about software updates, hardware and the gang or even IT (Information Technology) as a whole, it’s all because the assignment that I have to published. As I’ve said before in this space, I realize that this paper might be my premier paper on the internet, but it might be the last paper which is collected, so I try my best to use my knowledge to see these matters on the possibility of the weaknesses of Management Control System.
A problem can manifest itself quickly or over time. Problems are often dynamic and can also appear in any degree of severity. Whether the issue is a big problem or a minor inconvenience depends on countless circumstances all of which will be unique to the particular situation. How the company respond to a problem can make a world of difference in its outcome. What’s certain is, the company will either add to the problem through poor action/inaction, or possibly lessen/resolve the problem by seeking an equitable solution. In this case planning can play a big role.
The company-wide quality approach places an emphasis on three aspects :
1.Elements such as controls, job management, adequate processes, performance and integrity criteria and identification of records
2.Competence such as knowledge, skills, experience, qualifications
3.Soft elements, such as personnel integrity, confidence, organizational culture, motivation, team spirit and quality relationships. (Wikipedia.com)
These three basic aspects should be acknowledge well by Apple, when there are many complaints, management have to take several steps to overcome it so it won’t spreading out. In my opinion the failure of Apple related to the weaknesses of Control. There are three points: Lack Of Direction, Lack of Motivation, and People Limitation. Lack of Direction and People Limitation may become the matters in this case. At the IT company, the workers/technicians have to be smart and detail, but overall they also have to be really careful when they did their job, because if I’m not mistake, the computer or laptop contain very-very small instrument/circuit. So in this point when MacBook and Macbook Pro were emitting a faint buzzing sound from the environs of the LCD/keyboard/speaker, the heat and warping batteries, the problem certainly seemed to look more and more like technician’s fault, because they’re who did this job. But we can’t blame them, why? Because the management also have to take this responsibility, they have to be able to control the job of the workers, decide the right job for the right man, etc. Lack of direction can be happened because workers though that they are controlled so they can’t be creative use their minds, they always watched by the boss, or other paranoid, moreover they think that they are smart people (hey remember they work at IT company :> ), but we can also say that it might be the fault of the management that not really smart to control workers.
Here are some ways on how smart people can control other people. The first principle of people control is not to let them know you are controlling them. If people knew, this knowledge will breed resentment and possibly rebellion, which would then require brute force and terror. One basic technique is to keep them ignorant. Educated people are not as easy to manipulate. Another technique is to keep them entertained. Charley Reese wrote that Roman emperors did not stage circuses and gladiator contests because they didn’t have television. We have television because we don’t have circuses and gladiator events. Either way, the purpose is to keep the people’s minds focused on entertainment, sports, and peripheral political issues. This way you won’t have to worry that they will ever figure out the real issues that allow you to control them.
Another focus is on the people limitation. As human being, workers sometimes feel tired, bored, angry, egoist, etc. However, the management must understand the cycle, so there’ll be tolerance. The success of company is not individual, is not only because of the big boss, but it’s the result of co-operation between the workers and the management. So, the workers and management have to realize that they have to work together if they want get triumph.
It happens to all of the company at some stage – you want to achieve change in your life, but just cannot motivate yourself and your worker to do it. To achieve the company’s goal, however, management have to know how. One of the way through Manage Agreements, In business management circles, there is a saying that you cannot manage people you can only manage agreements. Indeed, great leaders are compassionate and attempt to understand the feelings of their employees, but they do not try to manage other people’s emotions and personalities. Instead, great leaders get great results from their people by managing agreements.
So as the end of this article I may say if Apple would spent more time on Management Control System before rolling out the next MacBook and Macbook Pro to the masses, this product would be a big prize not just for Apple, but for all of their customers. LET’S TRY IT OUT!!!!!
October 19th, 2007 at 11:56 pm
CONTROL PROBLEMS AT APPLE
Problem is something usual in life, it will probably always be with us. It may occur in every side of life, include the business. The company should be aware and really care to every problem which happened in the company. Problem may create maturity for the company if they can deal with it, but if they can’t problem can destroy a company’s reputation, shake investor confidence and management or I can say the impact of problems upon a company can be devastating so there should be a management control problem.
In this brief article (for my MCS assignment) I would like to highlight on the case at Apple (Macintosh Company) related to many complaints come from the users as I had found on the internet http://www.google.com, written by Jacqui Cheng and another source which relevant for the case, after that I would like to give my analysis then give the suggestion upon the matters of management control system. I try to use English in case to improve my personal ability, and this is the chance for me to published my first paper in English on the internet. I do believe there would be many mistakes, so I badly need suggestions and critics. Please send me an e-mail if readers want to give comments (therealshadows@yahoo.com)
First, I would like to review the case which was happened at Macintosh. We all know that Apple produced laptops called MacBook Pro and MacBook, compared to Microsoft Apple has serious quality control problems with their software/system updates but as the time goes by many users claimed that the product was not as good as it should be because the problem wasn’t only on the software/system updates. Users complained that MacBook Pro were emitting a faint buzzing sound from the environs of the LCD/keyboard/speaker area that could only be heard while in a quiet room, another complaint was about the heat, especially for the users who used their laptops on their laps and other nondesk surfaces, then batteries quickly became a common complaint among MacBook and MacBook Pro users. Many problems occurred directly with Apple’s MacBook and MacBook Pro. Eric Bangeman said on his article that Apple is more strongly-positioned than any other time in the last decade, they are shooting themselves in the foot by releasing products without thorough quality assurance testing.
My willingness to discuss the significance of these matters quite interesting, because I know nothing about software updates, hardware and the gang or even IT (Information Technology) as a whole, it’s all because the assignment that I have to published. As I’ve said before in this space, I realize that this paper might be my premier paper on the internet, but it might be the last paper which is collected, so I try my best to use my knowledge to see these matters on the possibility of the weaknesses of Management Control System.
A problem can manifest itself quickly or over time. Problems are often dynamic and can also appear in any degree of severity. Whether the issue is a big problem or a minor inconvenience depends on countless circumstances all of which will be unique to the particular situation. How the company respond to a problem can make a world of difference in its outcome. What’s certain is, the company will either add to the problem through poor action/inaction, or possibly lessen/resolve the problem by seeking an equitable solution. In this case planning can play a big role.
The company-wide quality approach places an emphasis on three aspects :
1. Elements such as controls, job management, adequate processes, performance and integrity criteria and identification of records
2. Competence such as knowledge, skills, experience, qualifications
3. Soft elements, such as personnel integrity, confidence, organizational culture, motivation, team spirit and quality relationships. (Wikipedia.com)
These three basic aspects should be acknowledge well by Apple, when there are many complaints, management have to take several steps to overcome it so it won’t spreading out. In my opinion the failure of Apple related to the weaknesses of Control. There are three points: Lack Of Direction, Lack of Motivation, and People Limitation. Lack of Direction and People Limitation may become the matters in this case. At the IT company, the workers/technicians have to be smart and detail, but overall they also have to be really careful when they did their job, because if I’m not mistake, the computer or laptop contain very-very small instrument/circuit. So in this point when MacBook and Macbook Pro were emitting a faint buzzing sound from the environs of the LCD/keyboard/speaker, the heat and warping batteries, the problem certainly seemed to look more and more like technician’s fault, because they’re who did this job. But we can’t blame them, why? Because the management also have to take this responsibility, they have to be able to control the job of the workers, decide the right job for the right man, etc. Lack of direction can be happened because workers though that they are controlled so they can’t be creative use their minds, they always watched by the boss, or other paranoid, moreover they think that they are smart people (hey remember they work at IT company :> ), but we can also say that it might be the fault of the management that not really smart to control workers.
Here are some ways on how smart people can control other people. The first principle of people control is not to let them know you are controlling them. If people knew, this knowledge will breed resentment and possibly rebellion, which would then require brute force and terror. One basic technique is to keep them ignorant. Educated people are not as easy to manipulate. Another technique is to keep them entertained. Charley Reese wrote that Roman emperors did not stage circuses and gladiator contests because they didn’t have television. We have television because we don’t have circuses and gladiator events. Either way, the purpose is to keep the people’s minds focused on entertainment, sports, and peripheral political issues. This way you won’t have to worry that they will ever figure out the real issues that allow you to control them.
Another focus is on the people limitation. As human being, workers sometimes feel tired, bored, angry, egoist, etc. However, the management must understand the cycle, so there’ll be tolerance. The success of company is not individual, is not only because of the big boss, but it’s the result of co-operation between the workers and the management. So, the workers and management have to realize that they have to work together if they want get triumph.
It happens to all of the company at some stage – you want to achieve change in your life, but just cannot motivate yourself and your worker to do it. To achieve the company’s goal, however, management have to know how. One of the way through Manage Agreements, In business management circles, there is a saying that you cannot manage people you can only manage agreements. Indeed, great leaders are compassionate and attempt to understand the feelings of their employees, but they do not try to manage other people’s emotions and personalities. Instead, great leaders get great results from their people by managing agreements.
So as the end of this article I may say if Apple would spent more time on Management Control System before rolling out the next MacBook and Macbook Pro to the masses, this product would be a big prize not just for Apple, but for all of their customers. LET’S TRY IT OUT!!!!!
October 20th, 2007 at 2:25 pm
Dalam setiap perusahaan,lembaga-lembaga atau instansi selalu memerlukan yang namanya pengendalian manajemen.Baik untuk mengendalikan sistem kerja karyawan ataupun dalam segi atau aspek lainnya.Disini terdapat contoh pengendalian manajemen pada KPK.
Peran Manajemen KPK adalah Manajemen KPK yaitu pimpinan dan pejabat-pejabat pengambil keputusan, dibebani tanggung jawab atas pengendalian kegiatan dalam lingkungan KPK agar (pada kesempatan ini digunakan sebutan pimpinan KPK untuk lima orang pimpinan dan pejabat KPK untuk mewakili Deputi, Sekjen, Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Bagian):
Sumber dayanya terjaga;
Data dan informasinya terjamin kehandalannya;
Operasinya berjalan secara efisien dan efekitif dan,
Rencana dan maksud pendirian KPK terjamin pelaksanaannya.
Pengendalian adalah suatu bagian yang integral dari pengelolaan suatu kegiatan. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab pimpinan/pejabat KPK di semua tingkat agar:
Meneliti dan mengevaluasi lingkungan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
Merumuskan dan menetapkan kebijakan, standar operasi, prosedur, sistem, dan keahlian lainnya yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko yang berkaitan dengan lingkungan tersebut;
Menetapkan proses pengendalian yang praktis yang menuntut dan mendorong para karyawan melaksanakan tugasnya dengan cara-cara yang menjamin dicapainya hasil-hasil pengendalian yang positif; dan,
Menjaga agar proses pengendalian yang telah ditetapkan memadai dan efektif.
Pengendalian adalah segala tindakan yang dilakukan oleh seorang pimpinan untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan tersebut dapat bersifat preventive (untuk menghindarkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan), detective (untuk menemukan dan memperbaiki sesuatu hal yang tidak diinginkan yang telah terjadi), atau directive (untuk menimbulkan atau mendorong terjadinya sesuatu yang diinginkan).Apapun bentuk tindakan yang dilakukan, pengendalian adalah sesuatu kekuatan yang positif, dilakukan melalui orang-orang, untuk tercapainya maksud dan tujuan yang telah ditetapkan.
Empat tujuan umum pengendalian kegiatan adalah untuk:
meyakinkan terlaksananya tujuan yang telah digariskan oleh pimpinan, termasuk apa yang digariskan dalam rencana, kebijakan, prosedur, dan semuanya sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang mengikat kegiatan KPK.
meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi; dan,
meyakinkan kehandalan data dan informasi, baik yang dimanfaatkan secara intern maupun yang dilaporkan kepada pihak eksternal;
menjaga sumber daya yang menjadi tanggung jawab setiap individu manajemen, termasuk sumber daya manusia dan nama baik organisasi
Guna tercapainya proses pengendalian yang memadai dan efektif, Pimpinan/Pejabat KPK di setiap tingkatan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengendalian. Setiap sikap dan perilaku manajemen (Pimpinan/Pejabat KPK) dalam melakukan pengendalian dapat berpengaruh terhadap sikap para karyawan yang lainnya. Manajemen yang memperlihatkan standar pribadi dan etika yang tinggi, memiliki integritas, rajin, taat, dan menjaga kehormatan dapat menciptakan suatu lingkungan yang mendorong proses pengendalian yang memadai dan efektif di bawah pengaruh atau di sekelilingnya.
Teliti kemungkinan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian dan perhitungkan risiko yang timbul dari pelaksanaan kegiatan. Setiap hal yang dapat menimbulkan kerugian, apakah itu di luar atau di dalam, harus diteliti pada setiap entitas, fungsi, aktivitas, bagian,dan atau sistem dari suatu organisasi. Setiap kemungkinan kemudian dievaluasi pengaruhnya terhadap organisasi, kemungkinan terjadinya, dan dapat atau tidaknya dikendalikan dalam batasan biaya yang wajar.
Bangun suatu infrastruktur yang berlandaskan azas-azas business yang baik yang terdiri dari kebijakan, standar operasi dan performa, anggaran, rencana, sistem, prosedur, dsb., yang diarahkan pada kemungkinan-kemungkinan tersebut di atas dan menekannya sampai batas toleransi yang dapat diterima sebagai suatu risiko usaha yang wajar.
Ciptakan proses pengendalian yang praktis (selaras antara biaya dan manfaat) yang memberikan motivasi, menyalurkan dan atau mengarahkan karyawan untuk melaksanakan kegiatannya dengan cara yang menjamin tercapinya pengendalian yang positif.Cipatakan program monitoring yang berkelanjutan untuk menentukan dan sekaligus melaporkan efektivitas proses pengendalian sesuai dengan tujuannya.
Direktorat PI juga bertanggung-jawab untuk secara periodik melakukan evaluasi atas proses pengendalian operasi di seluruh KPK.
Tanggung jawab ini dilaksanakan dalam tiga tahap:
Meyakinkan bahwa proses pengendalian yang dirumuskan, sebagaimana yang ditetapkan oleh pimpinan telah memadai;
Menentukan, melalui compliance testing dan prosedur lainnya, bahwa proses tersebut memang berfungsi secara efektif dan efisien sebagaimana yang diinginkan; dan,
Melaporkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan proses pengendalian.
Jadi didalam paper ini dapat di buktikan bahwa didalam KPK setiap orang memiliki tanggung jawab dalam bertindak dan harus dikendalikan dengan baik agar pekerjaannya juga dapat terselesaikan dengan baik.
October 21st, 2007 at 9:17 am
Devi Senja Ariani
C1C005028
Sistem Nilai ”Kaizen” untuk Sampah Kita
MENCARI tempat pembuangan sampah (TPA) baru, kini bukan perkara mudah.Warga banyak yang menolak bila wilayahnya direncanakan pemerintah jadi TPA baru karena enggan daerahnya jadi kotor dan bau.
Kendala pembuangan sampah tidak saja terkait pada sulitnya mencari lahan baru, yang diperkirakan seluas 5 ha. Namun, juga terkait dengan pembengkakan biaya pengangkutan sampah. Kenaikan BBM, yang dua kali lipat, memicu mahalnya biaya pengangkutan sampah yang dibebankan pada masyarakat.
Dari persoalan yang ada, mungkin pengelolaan sampah secara swadaya bisa dijadikan alternatif. Sampah bukan masalah pemerintah sepenuhnya, tapi juga persoalan setiap orang. Alat pembakar sampah yang disebut insinerator, bisa jadi jalan keluarnya. Alat ini diklaim beberapa ahli sebagai alat pembakar sampah yang rendah kadar polusi asapnya. Selain itu, hasil pengolahan sampahnya pun bisa dijadikan media tanam unggul. Alat ini memiliki kapasitas yang cukup banyak untuk membakar sampah. Delapan jam waktu yang diperlukan untuk membakar 10 m3 sampah, setara dengan kapasitas dua truk engkel. Kelihatannya, manfaat alat ini cukup besar, jika menilik harganya yang sekira Rp 15 juta.
Dalam mengelola pengolahan sampah ini, saya teringat dengan upaya yang telah dilakukan di negara Jepang. Jepang dikenal sebagai negara, di kawasan Asia, yang sangat menjaga kebersihan. Di negeri sakura ini, banyak orang yang sangat takut akan kuman. Mereka terbiasa menjaga diri, keluarga, dan lingkungannya dari segala hal yang kotor, bau, dan menjijikkan.
Oleh larena itu, sampah amat dijauhi. Pemerintah dan rakyat Jepang berhasil membangun manajemen sampah dengan baik. Salah satu konsep manajemen, dari bangsa yang selalu mengejar kesempurnaan ini, ialah konsep Kaizen. Kaizen merupakan sebuah konsep tunggal dalam manajemen Jepang. Kaizen berarti penyempurnaan yang berkesinambungan dalam kehidupan pribadi, keluarga, lingkungan sosial, dan di tempat bekerja. Kaizen berarti penyempurnaan berkesinambungan yang melibatkan semua orang. Kaizen merupakan tanggung jawab setiap orang.
Filsafat Kaizen menganggap bahwa cara hidup kita - baik cara kerja, kehidupan sosial, dan kehidupan rumah tangga - perlu disempurnakan setiap saat. Setiap kegiatan selalu dicoba untuk dibuat lebih baik lagi, diproses menuju kesempurnaan. Gerakan Kaizen dikenal dengan gerakan 5 S (five-s). Setiap kata S di sini merupakan inisial dari lima kata Jepang, yaitu: seiri (membereskan), seiton (menata), seiso (membersihkan), seiketsu (membiasakan), dan shitsuke (disiplin). Ke-5 S, dari gerakan Kaizen ini, diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat. Menilik dari tugas sdr.Ayub Y, saya jadi terinspirasi untuk menerapkan gerakan 5 S dalam manajemen sampah kita.
Kaizen telah mengakar dalam cara berpikir orang Jepang. Mereka selalu melakukan penyempurnaan, mengupayakan hari esok selalu lebih baik dari hari ini.
Cara berpikir Kaizen ini, tampaknya, bisa dijadikan alternatif mengatasi persoalan sampah di kota kita. Pemerintah bersama masyarakat bahu-membahu menyempurnakan penyelesaian persoalan sampah, melakukan penyempurnaan terhadap apa yang telah dilakukan. Terus- menerus menyempurnakan pemberdayaan upaya penanggulangan sampah dan menyelesaikan permasalahan sampah sampai tuntas.
”Seiri”
Ini berarti pemberesan dan pemilahan lingkungan yang dilakukan secara terus-menerus. Pemisahan secara tegas tentang benda harus dibuang dan masih dapat dipakai. Sampah-sampah yang ada dipilah dengan aturan tertentu, seperti pemilahan sampah basah dan kering, atau sampah organik dan nonorganik. Sampah-sampah organik dapat diolah menjadi humus, sementara sampah nonorganik dibakar dengan insinerator atau tungku pembakaran.
Pemberesan lingkungan dari sampah, secara swadaya ini, tampaknya masih perlu digalakkan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman, mengapa mereka perlu membersihkan rumah dan lingkungannya secara tuntas dan mengolah habis semua sampah yang diproduksinya. Masyarakat perlu dipersuasi, agar dapat memilah dan membereskan rumah dan lingkungan sekitarnya dari barang-barang yang tak berguna. Pemerintah, bersama aktifis lingkungan, tidak hanya mengedukasi jargon “Jangan buang sampah sembarangan!” Tapi juga: “Olah sampah sendiri!”
”Seiton”
Kebijakan pengolahan sampah memerlukan penataan (seiton). Barang-barang, yang dianggap sampah, disimpan pada tempatnya dan dikemas dengan baik agar mudah membuangnya. Selain itu, pusat-pusat pengolahan sampah juga perlu ditata. Tempat-tempat pengolahan sampah, sebisa mungkin, terletak di kawasan yang agak jauh dari permukiman penduduk, untuk mencegah masyarakat terkena polusi. Penataan pun tetap perlu berbasis efisiensi sehingga, sedapat mungkin, mudah dijangkau warga tanpa tambahan biaya. Jika pemilahan sampah telah dilakukan, penataan bak sampah pun menjadi bagian yang tidak boleh terlewatkan. Sampah, yang telah dipilah, perlu disediakan bak yang berbeda di tempat pembuangan sampahnya. Hal ini akan memudahkan operasional pengolahannya.
”Seiso”
Untuk menjaga agar pengolahan sampah ini dapat dilakukan secara kontinu, insinerator atau tungku pembakaran dan bak sampah ini, perlu terus dipelihara dengan melakukan pemeriksaan secara berkala. Sebisa mungkin, walaupun dikatakan tempat sampah, tetap saja harus terlihat bersih. Ini bisa tercapai kalau semua sampahnya dapat diolah secara tuntas sehingga tempat sampah pun tetap terlihat rapi dan bersih. Orang Jepang menyebut semangat ini sebagai seiso yang berarti pembersihan, yang intinya pemeliharaan.
”Seiketsu”
Semangat seiketsu (pemantapan) yang besar tentang pengolahan sampah perlu ditanamkan. Upaya mengampanyekan pengolahan sampah sebagai sikap dan perilaku sehari-hari masyarakat, bersama pemerintah, akan memberi dampak yang positif. Kegiatan pengolahan sampah yang terus-menerus didengung-dengungkan, dan diteladankan secara konsisten, lambatlaun akan membiasakan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk mengolah sampah dengan cara yang benar.
Kalau saja upaya pemantapan ini dilakukan pemerintah dan masyarakat secara kooperatif, penanggulangan persoalan akan terselesaikan sejak dini. Gerakan pemberesan, pemilahan, dan penataan yang terus-menerus dimantapkan akan menjadi kebiasaan pemerintah dan warganya untuk selalu tetap bersih dan rapi. Kebiasaan itu akan memantapkan tiap individu kota untuk tergerak dari diri sendiri. Internalisasi nilai-nilai bersih dan rapi ini dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus.
”Shitsuke”
Tampaknya semua akan berjalan dengan baik apabila semangat melakukan yang terbaik, menjadikan hari ini lebih baik dari kemarin, mengejar penyempurnaan dari pemecahan masalah sampah ini terus terpelihara dalam diri setiap orang. Ini bisa terjadi jika setiap warga masyarakat disiplin (shitsuke), menaati peraturan untuk mengolah sampah secara swadaya dengan benar. Selain disiplin mengikuti prosedur, juga disiplin untuk melakukannya sepanjang waktu.
Pemerintah
Manajemen pengolahan sampah tentu tidak saja dapat ditopang dengan gerakan 5 S yang hanya ditanamkan pada masyarakat. Konsep Kaizen pun perlu ditanamkan pada pemerintah, yang juga bertanggung jawab terhadap persoalan pengolahan sampah ini.
Pemerintah perlu mengelola tempat-tempat yang menjadi TPS dan TPA, berkerja sama dengan perangkat desa yang ada. Lokalisasi TPS dan TPA perlu dipilah secara tegas dengan permukiman penduduk. Tidak ada lagi bangunan-bangunan liar di sekitar TPS dan TPA. Pastikan di dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota ada tempat khusus untuk pembuangan sampah. Mengingat, tidak semua wilayah warganya memiliki kemampuan untuk membeli perangkat pengolah sampah, maka perlu dipilih wilayah mana saja yang dapat memperoleh bantuan tungku pembakaran ataupun insinerator.
Selain itu, agar sampah pun memiliki manfaat bagi kita, perlu kiranya pemerintah membuat pusat-pusat pembuatan humus dari sampah organik yang dihasilkan oleh masyarakat. Selain bermanfaat bagi pertanian juga membuka lapangan pekerjaan baru.
Penataan TPS dan TPA harus memerhatikan aspek kesehatan masyarakat. Pastikan kadar polusi yang dihasilkan sampah masih dalam batas yang diperbolehkan. TPA - TPA baru, yang akan dibuat, lokasinya harus jauh dari permukiman penduduk, kalau perlu diberi dinding tinggi agar hanya petugas sampah saja masuk ke wilayah itu. Penataan TPS dan TPA perlu berbasis efisiensi. Apalagi dengan harga BBM yang tinggi, pengelolaan transportasi sampah pun perlu dikaji secara mendalam sehingga tidak memerlukan tambahan dana yang nantinya akan membebani masyarakat.
Perawatan alat-alat pembakaran sampah perlu dilakukan secara berkala dan kontinu. Ini menjaga agar semua alat dan fasilitas dalam keadaan siap pakai. Jika perlu disediakan petugas khusus untuk memeliharanya. Kalau tidak, latihlah warga setempat untuk bisa merawat alat-alat pengolahan sampahnya sendiri. Pembersihan tempat-tempat parkir truk sampah pun perlu dilakukan kontinu agar tidak ada sampah yang tercecer, terutama di kawasan TPA. Ini berarti mendisiplinkan para petugas sampah untuk selalu memenuhi standar prosedur kerja, demi menjaga kebersihan dan keamanan dalam bekerja.
Pemerintah, tampaknya perlu mengomunikasikan Gerakan 5 S ini. Masyarakat perlu diedukasi agar mereka mau berpartisispasi mengolah sampah secara swadaya. Membina hubungan baik dengan kalangan media massa, baik cetak maupun elektronik, sepertinya merupakan langkah awal yang perlu diambil. Dengan komunikasi, masyarakat disadarkan untuk terbiasa menjaga diri, keluarga, dan lingkungannya agar terhindar dari berbagai dampak yang ditimbulkan sampah.
October 22nd, 2007 at 7:31 am
Raharjo Wirawan C1C005198
PERILAKU DISFUNGSIONAL MANAJER PADA PERUSAHAAN BARANG KONSUMSI
Untuk meningkatkan kinerja perusahaan di era saat ini tidaklah mudah, agar bisa mengimplementasikan strategi dengan baik, manajer perlu sistem pengendaliah manajemen. Sistem pengendalian manajemen dirancang tidak hanya untuk kepentingan pengendalian formal (input, output, dan proses), melainkan juga bertujuan untuk meningkatkan pengendalian diri, budaya, sosial, dan strtategis.Berdasarkan kasus yang diteliti pada perusahaan barang konsumsi yang listing di pasar modal, ternyata diperoleh data bahwa penerapan dari sistem pengenadalian manajemen yang hanya fokus pada satu hal saja maka akan menyebabkan perilaku disfungisonal manajer perusahaan itu sendiri.
Sistem pengendalian yang berorientasi pada output pada perusahaan-perusahaan tersebut memberikan tanda-tanda kepada bawahan bahwa mereka harus mampu mencapai standar yang telah ditentuka untuk memperoleh imbalah atau promosi jabatan. Oleh karena itu, bahawah yang berusaha memaksimalisasi imbalah cenderung untuk mempengarhuhi sistem pengendalian yang berlaku dengan cara-cara, antara lain: memasang rendah input sistem pengendalian agar mudah untuk mencapainya, berfokus pada area yang memberika kontribusi keberhasilan jangka pendek, meratakan kinerja agar tidak kesulitan untik mencapainya di masa mendatang, sekaligus memberikan kesan bahwa kinerja mereka selama ini tidak terlalu bervariasi dan melakukan distorsi terhadap mekanisme pengendailan yang mengatakan bahwa kinerja mereka tidak baik seperti seharusnya.
Berdasarkan pengalaman yang telah ada maka dapat diambil pelajaran bahwa dalam menetapkan suatu sistem pengendalian pada suatu perusahaan seharusnya tidak perlu terlalu tinggi sehingga akan mengakibatkan perilaku menyimpang dari pelaku sistem tersebut. Disamping itu, penetapan sistem pengendalian manajemen sebaiknya tidak hanya menggunakan satu orientasi saja. Seharusnya menggunakan berbagai strategi dalam penetapan sistem pengendalian manajemen seperti, control system, dan operational system.
October 22nd, 2007 at 8:00 am
Sistem Pengendalian Bahan Baku Pada Perusahaan Furniture
Setiap perusahaan akan melakukan kegiatan produksi. Perusahaan mengadakan kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan sistem pengendalian bahan baku. Selain itu perusahaan, di dalam melakukan kegiatan produksi juga memiliki biaya produksi. Perncanaan dan pengendalian biaya yang ditujukan untuk menghasilkan output yang maksimal dari proses produksinya.
Pada perusahaan furniture dibutuhkan pengendalian bahan baku. Pada pengendalian bahan baku, perusahaan sebaiknya lebih mengontrol penggunaan bahan baku. Bisa juga kegagalan mendapatkan laba dikarenakan perusahaan tidak mampu mengelola pengeluaran bahan baku secara efisien, sehingga walaupun perusahaan melakukan produksi secara besar-besaran, perusahaan tetap tidak dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Perusahaan juga harus memperhatikan besarnya kompensasi karyawan. Karyawan yang melakukan kegiatan produksi, sehingga karyawan merupakan orang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Karyawan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Diaharapkan perusahaan dapat memberikan kompensasi kepada karyawan sesuai dengan keahliannya.Karyawan yang puas akan memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan.
Pentingnya pengendalian bahan baku dikarenakan dalam pelaksanaan dalam kegiatan produksi barang harus ada bahan baku. oleh karena itu dalam dunia usaha, masalah bahan baku merupakan maslaah yang sangat penting. Agar tidak terjadi keterlambatan bahan baku, maka harus diadakan penentuan persediaan bahan baku secara baik.
Penentuan persediaan oleh perusahaan sangat penting, karena persediaan mempunyai efek yang langsung terhadap keuntungan perusahan. Kesalahan dalam menentukan besarnya investasi dalam persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. Adanya persediaan bahan baku yang terlalu besar dibandingkan kebutuhan perusahaan akan menambah biaya pemeliharaan dan penyimapanan dalam gudang, serta kemungkinan terjadinya penyusutan dan kualitas yang tidak bisa dipertahankan, sehingga akan mengurangi keuntungan perusahaan. Sedangkan persediaan bahan baku yang terlalu kecil dalam perusahaan akan mengakibatkan kemacetan produksi sehingga perusahaan akan mengalami kerugian.
Cara penyelenggaraan penyediaan bahan baku berbeda-beda untuk setiap perusahaan baik dalam jumlah unit, persediaan bahan baku yang ada dalam perusahaan, waktu penggunaanny, maupun biaya untuk membeli bahan baku.
October 22nd, 2007 at 10:30 am
Pencegahan Kecurangan
Membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan baik dalam hal keuangan maupun non keuangan
Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 ( tiga ) tujuan pokok yaitu ; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku. ( COSO: 1992).
Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu suatu entitas apabila :
a. Pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif.
b. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka.
c. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan.
d. Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efsien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku..
e. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan , biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.
f. Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi kecurangan
Pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah dilakukan daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut. Berikut ini adalah cara-cara untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan:
1) Membangun struktur pengendalian intern yang baik
Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif mencegah kecurangan.
2) Mengefektifkan aktivitas pengendalian
(1) Review Kinerja
Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja priode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan; dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas seseorang manajer kredit atas laporan cabang perusahaan tentang persetujuan dan penagihan pinjaman.
(2) Pengolahan informasi
Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum ( general control ) dan pengendalian aplikasi ( application control). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemerosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk maiframe, minicomputer dan lingkungan pemakai akhir (end-user ). Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, da n diolah secara lengkap dan akurat.
(3) Pengengendalian fisik
Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files; dan perhitungan secara periodic dan pembandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.
(4) Pemisahan tugas
Pembebanan tanggungjawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.
3) Meningkatkan kultur organisasi
Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasikan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah (menurut Saifuddien Hasan, 2000) :
(1) Keadilan ( Fairness )
Melidungi kepentingan pemegang saham minoritas dan steakholders lainnnya dari rekayasa transaksi yang bertentangan dengan peraturan peraturan yang berlaku
(2) Transparansi
Keterbukaan ( disclosure ) bagi steakholder yang terkait untuk melihat dan memahami proses suatu pengambilan keputusan /pengelolaan suatu perusahaan. Dalam hal ini terkait pula kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi material kepada pemegang saham /publik dan pemerintah secara benar, akurat, teratur dan tepat waktu.
(3) Akuntabilitas ( Accountability )
Menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan antar anggota direksi, komisaris, pemegang saham dan pengawas. Di sini menyangkut pula proses pertanggungjawaban para pengurus perusahaan ataskeputusan – keputusan yang dibuat dan kinerja yang dicapai.
(4) Tanggung jawab ( Responsibility )
Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan/peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap lingkungan di mana perusahaan berada
(5) Moralitas
Manajemen dan seluruh individu dalam perusahaan wajib menjunjung tinggi moralitas, di dalam prinsip ini terkandung unsurunsur kejujuran, kepekaan sosial dan tanggug jawab individu
(6) Kehandalan ( Reliability )
Pihak manajemen/pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan
(7) Komitmen
Pihak manajemen/pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki komitmen penuh untuk selalu meningkatkan nilai perusahaan , dan bekerja untuk mengoptimalkan nilai pemegang sahamnnya ( duty of loyalty ) serta menurunkan risiko perusahaan. Dalam pedoman GCG yang disusun oleh The National Committee on Coprporate Governance (Maret 2000) telah disarankan dengan jelas bagi perusahaan untuk memenuhi 13 (tiga belas) aspek penting yang harus diperhatikan manajemen perusahaan yaitu : Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Sistem Audit, Sekretaris Perusahaan, Pihak-pihak yang berkepentingan (steakholders), Keterbukaan,Kerahasiaan, Informasi Orang Dalam, Etika Barusaha dan Anti Korupsi, Donasi, Kepatuhan pada Peraturan Perundangundangan (Proteksi Kesehatan, Keselamatan Kerja , Pelestarian Lingkungan serta Kesempatan Kerja yang sama)
4) Mengefektifkan fungsi internal audit
Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermafaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan.
5) Menciptakan struktur pengajian yang wajar dan pantas
6) Mengadakan Rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti
7) Memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi
9) Menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian-pemberian dari luar harus diinformasikan dan dijelaskan pada orang-orang yang dianggap perlu agar jelas mana yang hadiah dan mana yang berupa sogokan dan mana yang resmi
10) Menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi kecurangan karena kecurangan sulit ditemukan dalam pemeriksaan yang biasa-biasa saja
11) Menyediakan saluran saluran untuk melaporkan telah terjadinya kecurangan hendaknya diketahui oleh staf agar dapat diproses pada jalur yang benar
October 22nd, 2007 at 10:56 am
Nama : NOVITA PUSPASARI
NIM : C1C005150
Manajer klub Associazione Calcio Milano FC, Mr. X yang juga merangkap pelatih utama klub tersebut sedang mengalami dilemma. Saat Nascimento Leonardo De Araujo , salah satu pemain terbaik Milan, mengungkapkan rencananya untuk hengkang dari klub tersebut. Mr. X sebagai manajer klub merasa senang karena banyak tawaran-tawaran yang bernilai nominal tinggi dari banyak klub-klub besar di seluruh dunia. Tawaran-tawaran bernilai tinggi tersebut sabgat menggiurkan untuk menambah pundi-pundi harta klub Milan yang sedang pailit. Sang presiden klub pun, Mr.Y sangat mendukung rencana kepindahan dengan nilai transfer yang tinggi tersebut. Namun, ketika dihadapkan pada profesi Mr.X sebagai pelatih, ia merasa sangat berat untuk melepaskan pemain berbakat tersebut. Stabilitas dan performa tim pastinya akan terganggu dengan kepindahan pemain flamboyan tersebut. Mr. X tidak siap mempertaruhkan reputasi tim sebesar Milan untuk kehilangan salah satu pemain terbaiknya yang tentunya akan berpengaruh sangat signifikan terhadap intern tim, sementara di saat yang bersamaan, Mr.X dituntut membawa klub hingga ke level tertinggi di Serie-A atau jabatannya terancam melayang.
Solution and Suggestion
Sebagai seorang Manajer Klub, Mr. X memang dituntut untuk dapat menjaga stabilnya kondisi keuangan klub, namun sebagai seorang pelatih Tim, Mr. X juga dituntut untuk menjaga stabilnya performa tim. Sebenarnya posisi Manajer Klub sangat strategis diduduki oleh orang yang memang mengetahui benar kondisi tim, dalam hal ini tentunya pelatih Tim. Akan tetapi teknisnya, manajer toh tidak perlu dipegang oleh sang pelatih yang memang memiliki tanggung jawab tidak kalah besar di Tim. Pelatih sebaiknya hanya merupakan fungsi back-up yang memberikan bantuan yang diperlukan kepada manajer, namun pelatih tidak harus manajer. Jabatan rangkap seperti ini tidak akan memaksimalkan fungsi dari kedua jabatan ini, karena kita harus selalu dituntut untuk berpikir dalam dua sudut pandang.
October 22nd, 2007 at 11:07 am
Nama: Dian Pramythasari U
NIM: C1C005057
REORGANISASI dalam DJBC (Dirjen Bea dan Cukai)
Sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi,
Departemen Keuangan (Depkeu)
serta pelaksanaan peraturan Presiden
RI melalui Peraturan Presiden
(Perpres) Republik Indonesia Nomor 66
Tahun 2006 tentang perubahan keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 10
Tahun 2005 tentang Unit Organisasi
dan Tugas Eselon I Kementerian
Negara Republik Indonesia, Presiden
kembali mengeluarkan peraturan.
Beberapa ketentuan dalam Perpres
Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I
Kementerian Negara RI yang telah
beberapa kali diubah dengan Perpres
No. 15 Tahun 2005, Nomor 63 Tahun
2005 dan Nomor 80 Tahun 2005.
Dalam Pepres No.66 Tahun 2006 yang
diubah yaitu pasal 15 dan pasal 16.
Pasal 15 tentang unit eselon I
Departemen Keuangan.
Sedangkan pasal 16 mengatur tentang
tugas masing-masing unit organisasi.
Perpres tersebut secara tegas
mengisyaratkan perlunya dilakukan penyempurnaan
organisasi dan tata kerja
Depkeu. Pertimbangan penyempurnaan
yang tertuang dalam Peraturan
Presiden Nomor 66 Tahun 2006 itu
bertujuan untuk lebih menunjang
kelancaran pelaksanaan pembangunan
yang tentu saja mengacu kepada
tuntutan efisiensi dan efektifitas kerja di
semua lini dalam kaitannya dengan
tugas dan fungsi yang diembannya.
REORGANSIASI DJBC
DJBC yang mempunyai tugas merumuskan
serta melaksanakan kebijakan
dan standarisasi teknis di bidang kepabeanan
dan cukai, merupakan salah
satu unit Direktorat Jenderal yang berada
di bawah naungan Depkeu yang
mengalami reorganisasi. Dan rasanya
memang sudah tepat, jika saatnya kini
DJBC melakukan reorganisasi.
Jauh-jauh hari sebelumnya, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
sudah mewanti-wanti kepada seluruh
jajaran birokrasi agar selalu koreksi dan
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
sesuai peraturan perundangundangan
yang berlaku.
Presiden SBY memberikan salah satu penegasan
mengenai perlunya dilakukan penataan kembali
organisasi di tubuh Depkeu, agar beban
tugas yang cukup banyak di departemen
yang dipimpin Dr. Sri Mulyani Indrawati
ini dapat dikelola dengan baik.
Dengan penataan organisasi ini,
lanjut Presiden, diharapkan tidak ada
kemandekan di Depkeu dalam rangka
kelancaran tugas, baik pembuatan dan
pengelolaan APBN yang sedang
berjalan, sekaligus memikirkan isu
mendasar tentang penyelesaian hutang
melalui peningkatan kinerja sumbersumber
pendanaan negara dan lain-lain
yang berada di jajaran Depkeu.
Ditekankan Presiden SBY, penataan
organisasi ditujukan untuk memberi
peluang dan penyegaran bagi pejabat
lain dalam meningkatkan kinerja lembaga.
Hal ini menyangkut banyak hal ,
karena tidak boleh sebuah Direktorat
Jenderal menangani masalah berlebihan,
akibatnya kewalahan, tidak
tertangani, menghambat dan akhirnya
terjadi keterlambatan. Karena itu presiden
memastikan bahwa beban tugas
harus sesuai dengan kapasitas dan
kemampuan untuk melaksanakannya.
“Jika ada dirjen yang overload,
maka menteri bisa mengusulkan pada presiden untuk memisah atau menambah
fungsi. Dengan demikian semua
pekerjaan bisa dilakukan dengan tepat
waktu dan lancar,” demikian penegasan
Presiden ketika itu.
Berkaitan dengan reorganisasi
yang sedang dilakukan di tubuh DJBC,
ada beberapa hal yang menjadi
prioritas pembenahan. Penyempurnaan
struktur organisasi menjadi perhatian
pertama, disusul pembenahan
kualitas sumber daya aparat dan pembenahan
perangkat peraturan perundang-
undangan untuk menjadi dasar
pijak pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
ini melalui amandemen Undang-
Undang Kepabeanan dan Cukai.
Pembahasan mengenai
reorganisasi sudah dilakukan tim
penyusun rencana reorganisasi sejak
Januari 2005. Untuk itu Dirjen Bea dan
Cukai, ketika itu Eddy Abdurachman
mengeluarkan Keputusan Dirjen
Nomor.10 tahun 2005 tanggal 23
Januari tentang Tim Pembahas
Penyempurnaan Organisasi DJBC. Dan
tahun 2006 diperpanjang lagi dengan
Keputusan Direktur Jenderal No.13
tahun 2006 tanggal 23 Januari 2006.
Untuk reorganisasi instansi pusat
telah disahkan melalui Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/
2006, (untuk selanjutnya istilah KMK,
diganti menjadi Peraturan Menteri
Keuangan/ PMK). Seiring dengan telah
dilakukannya reorganisasi di tingkat
pusat maka Menteri Keuangan segera
melantik para pejabat eselon I dan
eselon II di jajaran Departemen
Keuangan, termasuk DJBC pada 10
November 2006. Sedangkan untuk
Tenaga Pengkaji di lingkungan DJBC
telah dikeluarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 98/PMK 01/2006.
Mengenai reorganisasi instansi
vertikal, pembahasannya telah selesai
dilakukan dan presiden telah mengeluarkan
Peraturan Presiden yang baru
untuk organisasi vertikal, melalui
Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2006,
tentang kedudukan, tugas, fungsi,
susunan organisasi di unit kerja instansi
vertikal di lingkungan Departemen Keuangan.
Menyusul segera dikeluarkannya
Peraturan Menteri Keuangan tentang
hal tersebut.
Perlunya dilakukan penggantian
Peraturan Presiden tersebut terkait
dengan rencana penambahan jumlah
Kantor Wilayah (Kanwil) Bea dan
Cukai. Dimana dalam Keppres lama
yang mengatur Keputusan Menteri
Keuangan tentang organisasi DJBC,
ditetapkan bahwa untuk Bea dan Cukai
di dalam satu atau beberapa provinsi
hanya dapat dibuat satu Kanwil. Namun
seiring perkembangan kebutuhan tugas
dan perlunya penambahan Kanwil lebih
dari satu dalam satu provinsi, maka
aturan itu sudah harus direvisi.
FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI
Dari hasil kajian yang dilakukan
oleh Tim Reorganisasi DJBC 2006,
diinventarisir masalah-masalah yang
melatarbelakangi perlu dilakukannya
reorganisasi di DJBC. Seperti diungkap
Kepala Bagian Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat DJBC, Drs.
Nofrial MA, ada berbagai faktor melatarbelakangi
perlunya reorganisasi di
DJBC.
Pertama, adalah perkembangan
praktek perdagangan internasional.
Selaku institusi pemerintah yang
menyelenggarakan fungsi trade
facilitation, DJBC senantiasa dituntut
untuk menyempurnakan sistim dan
prosedur pelayanan dan pengawasan
sesuai dengan perkembangan yang
terjadi dalam praktek perdagangan
internasional. Ketidakmampuan DJBC
dalam mengindentifikasi dan
mengantisipasi perkembangan yang
terjadi dapat mengakibatkan inefisiensi
dibidang pelayanan yang pada akhirnya
menimbulkan high cost economy dan
inefektifitas dibidang pengawasan.
Kedua, pendayagunaan teknologi
informasi. Dalam rangka mempercepat
proses penyelesaian kewajiban
pabean, meminimalkan intervensi
pejabat dalam pengambilan keputusan
serta mengoptimalkan kinerja dibidang
pengawasan, DJBC telah memanfaatkan
kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi dalam proses pelayanan
dan pengawasan dibidang kepabeanan
dan cukai. Pemanfaatan kemajuan
teknologi dibidang alat bantu pemeriksaan
fisik (scanner dan hi-co scanner)
juga dilakukan dalam rangka membantu
kecepatan dan akurasi pemeriksaan
fisik barang, baik impor maupun ekspor.
Tiga, meningkatnya tuntutan
masyarakat. Resistensi masyarakat
terhadap eksistensi DJBC dalam
mengawasi lalu lintas barang relatif
sangat tinggi sehingga banyak pihak
mengusulkan diberlakukannya kembali
sistim Pre Shipment Inspection (PSI) di
Indonesia. Resistensi masyarakat
tersebut muncul akibat masyarakat
mempunyai penilaian bahwa kinerja
DJBC, baik dibidang pelayanan
maupun pengawasan masih relatif
sangat rendah.
Dari sisi pelayanan, rendahnya
kinerja DJBC masih dianggap sebagai
salah satu faktor yang menyebabkan
timbulnya ekonomi biaya tinggi di
pelabuhan. Sementara dari sisi
pengawasan, DJBC masih dianggap
belum mampu menangkal beredarnya
barang impor illegal di dalam negeri
sehingga mengakibatkan terpuruknya
industri domestik. Lebih jauh,
rendahnya kinerja DJBC dibidang
pengawasan dinilai telah
mengakibatkan kebocoran penerimaan
negara berupa bea masuk dan PDRI
(Pajak Dalam Rangka Impor) dalam
jumlah yang relatif cukup signifikan.
Empat, perubahan kebijakan
pemerintah. Perubahan kebijakan
umum pemerintah dibidang organisasi
pemerintahan dan perubahan kebijakan
pemerintah dibidang tugas dan fungsi
Depkeu termasuk reposisi tugas dan
fungsi DJBC merupakan faktor
pendorong lain perlunya dilaksanakan
reorganisasi DJBC tahun 2006.
Kebijakan umum dibidang organisasi
pemerintahan yang mempunyai pengaruh
signifikan terhadap reorganisasi
DJBC adalah mengenai pembentukan
eselon V yang sangat diperlukan dalam
pelaksanaan tugas operasional instansi
vertikal. Secara khusus, kebijakan
pemerintah dalam mengalihkan tugas
pelayanan kemudahan ekspor dari
Bapeksta ke DJBC menyebabkan
struktur organisasi dan tupoksi (tugas
pokok organisasi) unit organisasi DJBC
yang berlaku menjadi tidak relevan.
Lima, reformasi bidang kepabeanan.
Dalam rangka optimalisasi kinerja
pelaksanaan tugas pelayanan dan
pengawasan dibidang kepabeanan,
DJBC telah melakukan reformasi
bidang kepabeanan yang meliputi peningkatan
fungsi fasilitasi perdagangan,
pemberantasan penyelundupan dan
undervaluation, peningkatan koordinasi
dengan stakeholder, dan peningkatan
integritas pegawai. Program reformasi
yang meliputi berbagai aspek dalam
pelaksanaan tugas tersebut tidak meliputi
peyempurnaan dibidang organisasi
sehingga diperlukan penyesuaian
struktur, tugas dan fungsi.
Enam, amandemen UU Nomor.10
tahun 1995 tentang Kepabeanan dan
UU Nomor.11 tahun 1995 tentang Cukai
yang sedang dalam proses penyelesaian
di DPR. (Untuk kepabeanan telah
rampung diamandemen sedang untuk
cukai masih dalam proses pembahasan).
Perubahan kedua undang-undang
tersebut perlu diantisipasi secara
organisasi sehingga pelaksanaan tugas
dibidang kepabeanan dan cukai dapat
dioptimalkan.
Tujuh, berdasarkan pemantauan
terhadap kinerja Direktorat Jenderal,
terdapat beberapa masalah organisasi
yang menimbulkan dampak negatif
yang relatif signifikan terhadap kinerja
DJBC. Secara umum, masalah tersebut
timbul karena ketidak sempurnaan
struktur organisasi yang berlaku dan
adanya perubahan sistim dan prosedur
pelaksanaan tugas yang tidak segera
diikuti dengan perubahan struktur
organisasi dan tupoksi.
Delapan, adanya reorganisasi
Departemen Keuangan yang dilakukan
dalam rangka menciptakan organisasi
yang dapat berfungsi sesuai dengan
prinsip good governance pimpinan
Departemen Keuangan mereformulasi
dan mereposisi tugas dan fungsi unitunit
kerja di lingkungan departemen.
“Yang lebih dominan lagi adalah pimpinan
DJBC ingin mempercepat program
reformasi. Itulah latar belakang
yang dapat saya sampaikan mengapa
diperlukan reorganisasi,” ujar Nofrial,
Ketua Tim Reorganisasi DJBC 2006.
KETIDAKSEMPURNAAN STRUKTUR
ORGANISASI
Mengenai masalah yang berhubungan
dengan ketidaksempurnaan struktur organisasi yang berlaku selama ini, ternyata mengakibatkan
beberapa masalah dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi organisasi ini, antara
lain;
-Struktur organisasi dan tupoksi tidak
relevan. Perkembangan sistim dan
prosedur pelayanan dan pengawasan
menyebabkan tugas dan fungsi unit
organisasi tertentu menjadi tidak
relevan, misalnya Subdit Verifikasi dan
Bidang Verifikasi pada Kantor Wilayah.
Disamping itu perkembangan sistim
dan prosedur pelayanan lain seperti
Jalur Prioritas, Registrasi Importir
belum diatur dalam tugas dan fungsi
organisasi yang berlaku. Tugas
tersebut untuk sementara dilaksanakan
oleh tim yang tidak permanen atau
dititipkan pada salah satu unit
organisasi.
-Tugas dan fungsi tidak dapat
dilaksanakan. Masalah utama tidak
terlaksananya tugas dan fungsi tertentu
adalah bahwa pada naskah Keputusan
Menteri Keuangan mengenai
Organisasi dan Tata kerja, tugas dan
fungsi tidak didefinisikan secara
sempurna atau tidak didelegasikan
kepada pejabat dibawahnya
(menyangkut masalah redaksional).
-Tugas dan fungsi tumpang tindih.
Masalah utama organisasi yang
menimbulkan dampak negatif yang
signifikan terhadap kinerja DJBC
adalah terdapat tugas dan fungsi yang
saling tumpang tindih antara unit-unit
organisasi DJBC. Secara umum
terdapat 3 kondisi yang
mengindikasikan terjadinya tumpang
tindih tugas dan fungsi pada unit
organisasi DJBC, baik pusat maupun
vertikal, yaitu:
l Tugas dan fungsi operasional, baik
dibidang pelayanan maupun
pengawasan secara umum,
diselenggarakan oleh Kantor Pusat
dan instansi vertikal
l Tugas dan fungsi yang sama
diselenggarakan oleh 2 unit
organisasi atau lebih
l Tugas dan fungsi yang mempunyai
out put yang identik dilakukan oleh
2 unit organisasi atau lebih.
Disamping itu juga ketidaksempurnaan
organisasi ini telah mengakibatkan
beban kerja tidak seimbang. Baik
pada organisasi pusat maupun vertikal,
terdapat unit organisasi yang beban
kerjanya terlalu kecil dan unit
organisasi yang beban kerjanya terlalu
besar sehingga tidak dapat ditangani
dengan baik. Ketidakseimbangan
beban kerja tidak hanya meliputi
permasalahan yang berhubungan
dengan volume pekerjaan, tetapi juga
meliputi variasi jenis pekerjaan.
Disamping itu juga pengelompokan
kerja kurang relevan. Pengelompokan
tugas dan fungsi pada struktur
organisasi tertentu kurang relevan.
Tidak relevannya pengelompokan tugas
tersebut dapat dilihat dari beberapa
aspek, antara lain; tugas tertentu tidak
sesuai dengan tugas pokok lainnya,
tugas tertentu tidak sejalan dengan
gambaran pada nomenklatur struktur,
tugas pelayanan dikelompokkan ke
dalam kelompok yang sama dengan
tugas pengawasan.
Kendala dalam organisasi yang
terdahulu bahwa organisasi tidak dapat lagi menampung
perkembangan pelaksanaan
tugas. Pertama tugas hasil reformasi,
kedua perkembangan akibat
perubahan kebijakan pemerintah,
kemudian berkembangnya tuntutan
masyarakat.
Prinsip yang digunakan dalam
penyusunan reorganisasi ini adalah
efisiensi dan efektifitas.
prinsip dilakukannya reorganisasi
adalah bagaimana membuat
organisasi ini benar-benar merupakan
jawaban daripada permasalahan
yang dihadapi Bea dan Cukai.
“Jadi DJBC membuat organisasi
yang akomodatif. Misalnya, ada yang
mengatakan di satu wilayah tugas
Bea dan Cukai tidak jelas, lho tolak
ukurnya apa ? Siapa yang pernah
melakukan evaluasi seperti semacam
itu ? Lantas pengawasannya seperti
apa sampai bisa mengatakan bea
cukai kerjaanya amburadul, nah
maka itu sekarang DJBC membuat sistim
pengawasan internal.
kebutuhan organisasi
dalam hal ini Bea dan Cukai,
akan timbul bila Bea dan Cukai akan
melakukan pengembangan atau
evaluasi sistim, untuk itu diperlukan
pengkajian terlebih dahulu. Lantas
apakah pengkajian yang dilakukan
sudah efektif dan tepat serta siapa
yang melakukan pengkajian terhadap
sistim yang telah dimplementasikan,
ternyata saat ini belum ada.
Maka itu di reorganisasi kali ini akan
dibentuk tenaga pengkaji yang akan
melakukan pengkajian terhadap apa
yang sudah diterapkan. Tenaga
pengkaji ini berbeda dengan tim
evaluasi.
Jadi bedanya, kalau mengkaji,
kita lihat apakah existing system
sudah tepat atau belum, sedangkan
evaluasi lebih banyak pada
implementasi sistem itu. Apakah
sistem ini sudah diimplementasikan
secara benar atau belum oleh pejabat.
Jadi semacam sistim pengawasan
secara internal. Dan hasil dari
reorganisasi sekarang DJBC sudah
memiliki tenaga pengkaji. Memang,
selama ini ada fungsi semacam itu
seperti tim evaluasi, tetapi secara
tegas, tupoksinya tidak jelas, akibatnya
pengawasan internal tidak berjalan
sebagaimana mestinya. Ini
dikarenakan permasalahan redaksional
di dalam tupoksi Kep Menkeu
yang lama. Maka itu dipertegas lagi.
Untuk tenaga pengkaji telah ditetapkan
dalam Peraturan Menkeu Nomor
98/PMK.01/2006.
Melalui reorganisasi, permasalahan yang selama
ini belum dapat diatasi Bea dan Cukai
secara organisasi dapat segera diatasi, organisasi DJBC tidak akan
pernah bisa berjalan utuh jika
penempatan personil di dalam tidak
tepat, maka itu bidang sekretetariat
harus sejalan antara organisasi dengan
kepegawaian.
Antara rekrutmen dan penempatan
pegawai harus sesuai. Kalau itu sudah
tepat, termasuk sistim pengawasan
yang tepat, DJBC tidak
akan lagi mudah menjadi sasaran
resistensi. kalau berbicara pengawasan yang
ngawasi itu sebenarnya siapa ? Karena
semua ikut mengawasi, tetapi kalau kita
lihat siapa yang paling bertangggung
jawab, siapa yang mengkoordinir dan
siapa yang merumuskan kebijakan itu,
pengawasanlah yang paling tepat,
Masukan juga disampaikan.
Kepada semua pegawai agar secara
konsisten melaksanakan tugas dan
fungsinya sesuai dengan apa yang
diperintahkan. “Jangan
melaksanakan sesuatu di luar batas
kewenangan, jangan merasa diri
lebih hebat dibandingkan dengan
yang lain. Laksanakanlah secara
maksimum dan optimum tugas yang
dibebankan kepada kita sesuai
dengan tupoksi masing-masing.
Boleh kita berinovatif, tetapi inovatif
tetap ada koridornya. Jangan inovatif
cawe-cawe, maksudnya tugas orang
lain kita ambil sementara tugas kita
sendiri tidak terlaksana. Konsisten
dan pahamilah dengan benar tugas
dan fungsi kita, lalu laksanakanlah
secara konsisten dan komit.
Perubahan baru pasti terjadi
dalam setiap reorganisasi. Tapi itulah
harapan-harapan dan tuntutantuntutan
yang menjadi keharusan
bahkan mutlak dilaksanakan agar
semakin pasti dalam melangkah.
Dan memang penyesuaian atau
pembaharuan semakin menjadi
tuntutan bagi organisasi atau instansi
manapun, di era globalisasi dan
liberalisasi perdagangan dewasa ini,
tidak terkecuali DJBC. Namun, itu
semua tentu berpulang kepada
integritas sumber daya manusia yang
menjalankan tugas dan fungsi yang
diemban DJBC.
TUJUAN DAN SASARAN REORGANISASI
Dari kajian yang dilakukan tim reorganisasi
maka diketahui tujuan dan sasaran
yang hendak dicapai dari reorganisasi.
Seperti diungkap Ketua Tim Reorganisasi
DJBC 2006, Nofrial, bahwa salah satu tujuan
dilakukannya reorganisasi adalah untuk
mempercepat implementasi reformasi
dan peningkatan efisiensi dan efektifitas
organisasi agar DJBC antisipatif terhadap
perkembangan pelaksanaan tugas.
Menurut Nofrial, masalah Bea
dan Cukai sekarang adalah efisiensi di bidang
pelayanan, artinya tidak menimbulkan
high cost, transparan dan sebagainya.
Untuk itu kita harus ciptakan organisasi
yang bisa mengakomodir untuk menuju
efisiensi yang tidak terlalu banyak
birokrasi, ini salah satunya.
Begitu pun jika berbicara soal
efektifitas, maka hubungannya dengan
pengawasan. Apakah pengawasan yang
dilakukan DJBC telah sesuai, atau belum.
Jangan sampai yang telah dilayani Bea
dan Cukai diawasi, sebaliknya yang
diawasi justru dilayani.
Keseimbangan antara pelayanan dan
pengawasan sangatlah penting bagi Bea
dan Cukai. Terlalu berat ke pengawasan
akan mengakibatkan biaya tinggi bagi
pelayanan, sebaliknya, kalau terlalu longgar
pada pelayanan juga menimbulkan
biaya bagi pengawasan karena
mengancam penerimaan negara. Nah
sekarang bagaimana menyeimbangkan
itu ? Maka dibuatlah sistim dan
organisasi pendukungnya
Selain yang telah diungkap Nofrial
sebelumnya, berikut secara lengkap
tujuan reorganisasi yang telah disusun
oleh tim reorganisasi. Berikut tujuan dan
penjelasannya.
l Organisasi pemerintah yang
sensitif dan akomodatif
Melalui reorganisasi ingin menciptakan
DJBC sebagai organisasi pemerintah
yang sensitif dan akomodatif terhadap
perkembangan praktek perdagangan
internasional sehingga mampu berperan
secara optimal sebagai trade facilitator.
l Struktur organisasi DJBC yang
akomodatif
Menciptakan struktur organisasi DJBC
yang akomodatif terhadap perkembangan
pelaksanaan tugas sebagai konsekuensi
dari penyempurnaan yang dilakukan
dibidang sistim dan prosedur pelayanan
dan pengawasan, baik dibidang impor,
ekspor maupun cukai.
Terkait dengan hal tersebut, untuk meningkatkan
kualitas pelayanan kepabeanan
dibidang impor, DJBC menerapkan
sistim pemeriksaan pabean secara selektif
dengan menggunakan indikator risiko
yang disusun berdasarkan performance
dan compliance level market forces.
Importir yang performance dan compliance
levelnya dinilai sangat tinggi mendapat
pelayanan melalui jalur prioritas. Untuk
importir lainnya, tergantung indikator risiko
yang ditetapkan dan dilayani, yaitu
melalui jalur hijau dan jalur merah.
Berdasarkan struktur organisasi yang
berlaku, unit organisasi yang
menyelenggarakan fungsi manajemen
pengelolaan performance dan compliance
level importir belum diatur sehingga tugas
tersebut diselenggarakan oleh unit organisasi
berbentuk tim atau ditumpangkan
pada unit organisasi tertentu.
l Menyelaraskan pendayagunaan TI
dan komunikasi dengan SDM
Menciptakan struktur organisasi DJBC
yang mampu menyelaraskan pendayagunaan
teknologi informasi (TI) dan komunikasi
dengan pendayagunaan sumber daya
manusia tanpa menimbulkan inefisiensi
dan inefektifitas organisasi juga menjadi
tujuan reorganisasi.
Tugas-tugas yang dapat diselenggarakan
melalui komputerisasi hendaknya
tidak menjadi beban sumber daya
manusia (SDM) dan sebaliknya. Dengan
demikian SDM dapat dialokasikan secara
efisien dan efektif.
l Organisasi yang akomodatif
terhadap perkembangan kebijakan
Yaitu dengan menciptakan struktur organisasi
DJBC yang akomodatif terhadap
perkembangan kebijakan pemerintah, baik
kebijakan umum pemerintah dibidang
pemerintahan maupun kebijakan khusus
dibidang tugas pokok Drektorat Jenderal.
l Efisiensi dan efektifitas organisasi
melalui pengelompokan kerja
yang harmonis
Dengan meningkatkan efisiensi dan
efektifitas organisasi melalui pengelompokan
kerja yang harmonis, maka beban
kerja seimbang, serta tidak terjadi tumpang
tindih. Pengelompokan kerja yang
diatur dalam struktur organisasi yang berlaku,
baik ditingkat pusat maupun instansi
vertikal masih belum sempurna sehingga
perlu direformulasi dan direposisi.
Disamping itu, pembagian beban kerja
dirasa masih belum seimbang. Ditingkat
pusat, terdapat unit organisasi yang beban
kerjanya relatif kecil sehingga menimbulkan
inefisiensi, baik ditinjau dari segi
organisasi maupun kinerja pelayanan.
Tidak seimbangnya beban kerja pada unit
organisasi pusat dan instansi vertikal
tersebut juga timbul sebagai konsekuensi
dari reformulasi tugas dan fungsi tertentu
seperti tugas bidang verifikasi.
Permasalahan yang relatif paling signifikan
sehubungan dengan tujuan meningkatkan
efisiensi dan efektifitas organisasi
adalah adanya tugas dan fungsi yang
tumpang tindih, baik sesama unit organisasi
pada kantor pusat, maupun antara
Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor
Pelayanan.
l Menjamin terlaksananya tugas
dan fungsi DJBC secara optimal
Berdasarkan struktur organisasi yang
berlaku, terdapat tugas dan fungsi yang
tidak dapat diselenggarakan karena beberapa
permasalahan seperti tidak terdapat
struktur organisasi yang menyelenggarakan
tugas tertentu. Tugas dan fungsi
tidak didefinisikan secara sempurna, serta
tidak terdapat pendelegasian wewenang
kepada pejabat dibawahnya.
Disamping itu, untuk menjamin kualitas
kinerja individual pejabat dan
pegawai, disamping adanya pengawasan
melekat, pengawasan aparat pengawas
fungsional serta pengawasan masyarakat,
perlu dibentuk unit pengawasan internal
tanpa harus berbenturan dengan tugas
aparat pengawas fungsi. Unit pengawasan
ini hendaknya dapat bertanggungjawab
terhadap terselenggaranya tugas dan
fungsi pengawasan kinerja seluruh unsur
dilingkungan DJBC secara optimal.
SASARAN YANG AKAN DICAPAI
Sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan
reorganisasi ini salah satunya
adalah untuk mengatasi keluhan masyarakat
terhadap ketidakmampuan DJBC dalam
mengakomodasi perkembangan baru
dalam praktek perdagangan yang pada
akhirnya menimbulkan ekonomi biaya
tinggi, terutama karena waktu penyelesaiannya
yang relatif lama dan birokratis.
Optimalisasi kinerja DJBC dalam memfasilitasi
perdagangan terutama dalam hal
memberikan pelayanan yang tepat dan
proposional sesuai performance (kinerja)
dan compliance level market forces
(tingkat kepatuhan pengguna jasa.red) ,
juga menjadi salah satu sasaran yang
hendak dicapai melalui reorganisasi.
Dalam hal ini, permasalahan utama yang
terjadi saat ini dibidang pelayanan,
khususnya pelayanan dibidang impor
adalah rendahnya kinerja DJBC dalam
menentukan dan mengimplementasikan
kriteria penetapan jalur pemeriksaan,
sehingga masyarakat yang mempunyai
performance dan compliance level (tingkat
kepatuhan) yang tinggi mendapat perlakuan
pelayanan yang kualitasnya relatif
sama dengan yang mempunyai performance
dan compliance level rendah.
Akibatnya, konsekuensi dari hal
tersebut, masyarakat yang performance
dan compliance level-nya relatif tinggi yang
umumnya adalah perusahaan industri dan
pedagang besar termasuk perwakilan
principal di Indonesia menjadi complain
(mengeluh.red) dan menyuarakan secara
terus menerus resistennya terhadap
intervensi pemerintah, khususnya Bea dan
Cukai dibidang perdagangan.
Sasaran selanjutnya adalah optimalisasi
kinerja DJBC dalam memberantas
penyelundupan dan perdagangan illegal,
baik untuk tujuan optimalisasi penerimaan
negara maupun perlindungan terhadap
industri dalam negeri.
Dampak negatif terhadap rendahnya
kinerja DJBC dalam memberikan
pelayanan yang tepat dan proposional
mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja dibidang pengawasan
sehingga illegal trader dapat beroperasi
dengan tingkat efisiensi yang sama
bahkan dalam beberapa kasus lebih baik
dibandingkan dengan legal trader.
Dibidang perdagangan hal ini menyebabkan
membanjirnya barang-barang
ilegal di dalam pasar domestik yang pada
akhirnya menghancurkan industri dalam
negeri. Sementara itu dibidang penerimaan
negara, terutama karena perilaku
bisnis illegal trader cenderung korup dan
tidak bertanggungjawab.
Optimalisasi kinerja DJBC dalam
melakukan pembinaan terhadap dunia
usaha merupakan sasaran selanjutnya.
Selama ini pelayanan DJBC yang tidak
proposional berdasarkan performance dan
compliance level stakeholder
menimbulkan dampak negatif terhadap
pembinaan dunia usaha. Akibatnya
masyarakat usaha yang tidak merasakan
adanya insentif dibidang pelayanan sesuai
performance dan compliance level-nya
cenderung pesimis terhadap kebijakan
dan fasilitas yang diterapkan dan lebih
memilih menggunakan illegal trader dalam
penyelesaian formalitas barang impornya.
Terakhir, sasaran yang hendak dicapai
adalah optimalisasi kinerja DJBC dalam
mengalokasikan sumber daya terutama
SDM. Kemampuan DJBC dalam
mengindentifikasi permasalahan yang
dihadapi dalam melaksanakan tugas
pokok dapat meningkatkan kinerja DJBC
dalam mengalokasikan sumber daya
manusia. Pemberdayaan SDM secara
optimal dapat difokuskan kepada tugas
yang beresiko tinggi sementara tugas
yang beresiko rendah cukup dilayani oleh
sistim komputerisasi atau sumber daya
yang relatif kecil.
October 22nd, 2007 at 11:30 am
INDUSTRI ALAT PENDIDIKAN DIHADANG MASALAH
Dibanding industri lain, produk peralatan sekolah dan alat pendidikan termasuk sangat prospektif. Selain jumlah pasar masih terbuka lebar, sektor inipun banyak dihasilkan produsen lokal. Karena itu, meski banyak diserbu produk Cina, peralatan sekolah dan pendidikan produk lokal tak tergoyahkan untuk tetap eksis jadi tuan rumah di negeri sendiri.
Perkembangan produksi kertas misalnya, tiap tahun rata-rata 2,7%. Jika pada 2001 produksi kertas mencapai 6,9 juta ton, pada 2005 meningkat jadi 7,7 juta ton. Kebutuhan kertas dalam negeripun meningkat 3,9% per tahun.
Meski demikian, perkembangan industri ini perlu digenjot terus. Sebab dinilai dari jumlah investasi, penyerapan tenaga kerja dan nilai ekspor relatif kecil. Selain itu, sekarang industri alat sekolah dan pendidikan sedang dirundung berbagai masalah.
Dikemukakan selama 2006 jumlah investasi di sektor ini baru mencapai Rp. 171,67 miliar dengan penyerapan tenaga kerja 6.458 orang. Dari jumlah investasi tersebut, nilai produksi Rp. 882 miliar dan volume produksi 94,8 miliar gross dengan utilitas 48,32%. Sementara nilai ekspor baru 70,3 juta dollar AS dan impor 42,18 juta dollar AS.
Pengembangan yang belum maksimal ini masih dihadang berbagai persoalan lain. Antara lain hambatan ekspor bahan baku kertas ke negara-negara produsen kertas seperti Jepang, AS, dan Korsel. Mereka menuduh perusahaan kertas di Indonesia melakukan dumping atau tidak menggunakan bahan baku yang sustainable. Tuduhan dumping itu berdampak negatif terhadap ekspor produk.
Hambatan lain adalah pengenaan bea masuk anti dumping terhadap ekspor komoditi pinsil ke Timur Tengah, khususnya Mesir. Yakni akibat penyalahgunaan surat keterangan asal (SKA) oleh beberapa perusahaan yang diduga menggunakan produk asal Cina hasil selundupan.
October 22nd, 2007 at 11:54 am
APBN BOCOR Rp. 40 TRILIUN
(AKIBAT KEBIASAAN MARK UP)
United States Agency for International Development (USAID) menengarai terjadinya penyelewengan dana APBN sebesar Rp. 36 - 40 triliun pada pos belanja barang dan jasa pemerintah baik di pusat maupun daerah.
Untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan itu, pemerintah dengan empat propinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Barat melakukan MoU penerapan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (Electronic Goverment Procurement/E-GP) dengan Kepala Bappenas Paskah Sezetta, baru-baru ini.
Direktur USAID untuk Indonesia Jason mengatakan dana sebesar Rp. 36 - 40 triliun itu hilang saat proses pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut sangat merugikan karena seharusnya dana tersebut bisa mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja.
Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan barang/jasa publik Bappenas mengakui adanya penyelewengan itu.
Pada APBN 2007, dana untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp. 240 triliun. Kebocoran Rp. 36 - 40 triliun, maka terjadi penyelewengan sekitar 15%.
Terjadinya kebocoran ini karena para pegawai instansi yang berkaitan dengan tender belanja barang/jasa itu biasa melakukan mark up. Biasanya harga barang yang dibeli itu lebih mahal dari harga di pasar, ini menyebabkan inefisiensi.
Dengan MoU ini, maka semua transaksi akan dimuat dalam on line yang diketahui oleh masyarakat. Demikian juga dengan harga barang di pasaran, sehingga bila pembelian barang harganya lebih besar maka akan ketahuan.
Secara elektronik, on line juga bisa menolak pembelian tersebut. Meski demikian, untuk menjalankan secara penuh pemerintah harus menunggu disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dulu.
Untuk sementara, selain menggunakan on line, sebagai tanda bukti pembayaran serta surat-surat yang butuh stempel dan tanda tangan dilaksanakan secara manual dengan dikirimkan melalui pos. Jika Undang-Undang Cyber Law sudah dilaksankan, transaksi pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan sepenuhnya secara on line.
Pengadaan barang/jasa dengan sistem E-GP bisa mengurangi tingkat kebocoran semaksimal mungkin. Untuk awalnya, pemerintah masih mentargetkan kebocoran dibawah 10%. Tapi setelah RUU ITE diundangkan, maka tidak boleh tidak semua instansi harus menerapkannya. Baru nanti ditargetkan lebih rendah lagi kebocorannya.
Menanggapi ini, Menko Perekonomian mengharpkan E-GP ini bisa mengoptimalkan dana anggaran belanja barang dan jasa pemerintah. Bila penggunaannya efisien, dana yang tidak terpakai bisa disisihkan untuk keperluan sektor lain.
E-GP akan menjadi pilar pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang diharapkan pemerintah adalah sistem pengadaan yang baik, sehingga dana tidak tercecer kemana-mana.
Sebagai awal pelaksanaannya USAID memberikan bantuan dana sebesar 5 juta dollar AS untuk membuat infrastruktur E-GP.
October 22nd, 2007 at 12:16 pm
Tugas SPM
LINA ERMAWATI
C1G006002
Manajemen Energi dan Krisis Listrik Nasional
Neraca minyak kita sudah sangat memprihatinkan. Apabila pada tahun 2002 selisih antara ekspor dan impor minyak mentah Indonesia masih lebih dari 2 miliar dollar AS, pada tahun 2006 surplusnya tinggal 316 juta dollar AS.
Tak tertutup kemungkinan tahun ini kita sudah mengalami defisit karena selama Januari-Agustus 2007 surplus perdagangan minyak mentah tinggal 108 juta dollar AS.
Jauh lebih parah lagi menimpa neraca perdagangan hasil minyak, yang memang selama ini selalu defisit. Namun, dalam empat tahun terakhir, defisit perdagangan hasil minyak menggelembung luar biasa, dari hanya 2 miliar dollar AS pada tahun 2003 menjadi 4,2 miliar dollar AS pada tahun 2004, dan sejak 2005 menembus 8 miliar dollar AS.
Defisit minyak
Secara keseluruhan, defisit minyak (minyak mentah dan hasil minyak) mencapai 7,9 miliar dollar AS pada tahun 2006. Jika kecenderungan selama JanuariAgustus tahun ini terus berlanjut, diperkirakan defisit minyak pada tahun ini akan mencapai 8,5 miliar dollar AS.
Alih-alih menikmati “bonanza” minyak dari kenaikan harga minyak dunia, Indonesia justru lebih banyak mengalami derita. Penyebabnya apa lagi kalau bukan karena produksi minyak mentah yang terus-menerus melorot.
Pada tahun 1997 produksi minyak mentah kita masih di atas 1,5 juta barrel per hari, sekarang tinggal sekitar 950.000 barrel per hari.
Harus dicatat pula bahwa dewasa ini Indonesia—yang notabene adalah anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC)—merupakan negara pengimpor hasil minyak terbesar di Asia.
Kapasitas kilang yang kita miliki hanya mampu menghasilkan dua pertiga dari kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) domestik. Padahal, negara-negara yang tidak memiliki kekayaan minyak bumi sama sekali pun pada umumnya memproduksi sendiri semua kebutuhan BBM di dalam negeri.
Swasembada BBM sangat penting karena tidak hanya untuk memperkokoh keamanan energi, tetapi juga untuk mendorong kemajuan industri.
Hal ini mengingat selain memproduksi BBM, pengilangan juga menghasilkan nafta sebagai produk ikutan/sampingan. Nafta inilah yang merupakan bahan baku utama bagi industri petrokimia hulu penghasil aromatik dan olefin, yang selanjutnya menjadi input bagi berbagai jenis industri, seperti detergen, ban, foam, tekstil, botol, pipa, plastik, dan serat akrilik.
Pengelolaan kekayaan gas alam tak kalah semrawut, dari hulu hingga hilir, mulai dari kontrak pengusahaan hingga program konversi minyak tanah ke elpiji. Belakangan muncul lagi masalah baru, yakni “kelangkaan” batu bara.
Pemerintah tak bergegas
Sedemikian penting manajemen energi secara langsung memengaruhi kinerja dan daya saing sektor industri, khususnya, dan hampir semua bidang kehidupan lain, tetapi tak membuat pemerintah bergegas memiliki kebijakan energi nasional yang padu.
Pembangunan kilang baru berulang kali mengalami penundaan. Pasokan gas ke industri tersendat, bahkan membuat satu pabrik pupuk terpaksa ditutup.
Banyak industri tak dapat pasokan gas secara memadai dan stabil sehingga beberapa di antaranya hengkang ke negara-negara tetangga.
Derita industri kian bertambah karena buruknya manajemen energi merambat ke penyediaan listrik.
PT PLN juga menderita karena menghadapi ketidakpastian dalam memperoleh pasokan gas dan batu bara sehingga harus meningkatkan penggunaan BBM untuk pembangkit listrik yang sebetulnya sudah didesain menggunakan gas dan batu bara.
Dengan kelancaran pasokan gas dan batu bara sekalipun, PT PLN terus mengalami tekanan dalam memenuhi permintaan yang terus meningkat karena kapasitas yang cekak.
Dengan kapasitas yang cekak, bahkan di beberapa wilayah sudah defisit, pemadaman bergilir tak terhindarkan.
Belakangan ini pemadaman kian kerap karena manajemen PT PLN sendiri tidak sigap dalam mengantisipasi kondisi terburuk. Ditambah lagi dengan posisi monopoli yang dinikmati PT PLN yang membuat mereka tak punya cukup insentif untuk melayani konsumen dengan sebaik-baiknya.
Jika kondisi demikian terus berlanjut, daya saing industri kita akan terus tergerus. Demi bertahan hidup, mungkin satu-satunya cara adalah dengan memindahkan pabrik ke negara-negara tetangga.
Negaralah yang paling bertanggung jawab atas kemerosotan daya saing dan gejala dini dari proses deindustrialisasi.
Menyadari keterbatasan kapasitas pembangkit, pemerintah telah meluncurkan program percepatan pembangunan pembangkit sebesar 10.000 megawatt.
Ternyata program ini tak berjalan mulus.Pemain lama yang sudah tak diragukan lagi kemampuannya, yakni dua anak perusahaan PT PLN yang didirikan khusus untuk usaha pembangkitan, tak didayagunakan secara optimal.
Akibatnya, perusahaan-perusahaan pembangkit listrik swasta menekan PT PLN untuk membeli listrik dengan harga yang relatif lebih mahal. Beban tersebut akhirnya dialihkan ke konsumen rumah tangga ataupun industri.
Beban biaya yang meningkat membuat PT PLN menekan konsumen. Industri dipaksa membeli dengan harga lebih mahal walau dengan kualitas yang tetap buruk.
Kesimpulannya bahwa pentingnya management control dalam suatu organisasi atau perusahaan bahkan dalam suatu negara sekalipun sehingga sumber daya yang ada dapat digunakan dengan efektif dan efisien serta didukung oleh sumber daya manusia yang profesional.
October 23rd, 2007 at 7:56 am
Sebuah perusahaan baik besar maupun kecil tidak selamanya dalam kegiatannya tidak ada penyimpangan semuanya pasti ada kasus yang terjadi, contoh di bawah ini adalah kasus yang terjadi di PT Hexindo Tbk.
Control Problem
PT Hexindo Tbk. adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang dealer alat-alat berat, Sekitar 3 bulan yang lalu telah terjadi kasus kehilangan atau pencurian barang-barang perusahaan senilai kurang lebih Rp 500.000.000, di gudang perusahaan tersebut. Karyawan yang berada pada level bawah menjadi korban karena yang banyak dicurugai oleh perusahaan sebagi tersangka adalah mereka. Tetapi setelah dilakukan penyelidikan yang menjadi tersangkan adalah justru sebaliknya, mereka yang melakukan kecurangan sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan adalah orang-orang yang berada pada level atas atau manajerial.
Bila kita melihat kasus diatas maka yang menjadi main problem adalah kurangnya pengawasan terhadap keluar masuknya kendaraan di gudang yang membawa barang-barang atau aset perusahaan. Pihak perusahaan selalu melakukan action control terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seluruh karyawan di berbagai tingkat jabatan mereka. Action control disini dilakukan tidak hanya untuk mencapai hasil yang diinginkan lalu pimpinan melakukan control terhadap cara-cara yang mereka lakukan. Tetapi juga action control dalam hal kesesuaian tindakan para karyawannya, apakah sudah sesuai dengan prosedur apa belum dan agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Setiap karyawan sudah mempunyai tugasnya masing-masing sesuai dengan pembagian tugas ynag diberikan, ketika ada penyimpangan yang terjadi maka pihak auditor internal harus mencari tahu siapa yang melakukan penyimpangan bahkan kalau bisa mereka juga mencari tahu penyebab mereka melakukan penyimpangan tersebut, setelah itu mereka bisa diberikan sanksi yang tegas yang sesuai dengan peraturan perusahaan. Selain action control, perusahaan juga harus menajalankan satu control lagi yaitu security control, yaitu pengawasan terhadap keamanan gudang unutk mengawasi keluarmasuknya barang-barang atau aset perusahaan , karena hal ini menyangktu pengawasan terhadap penggunaan aset peruasahaan.
October 23rd, 2007 at 8:14 am
Pengendalian dari suatu aktivitas merupakan suatu karakteristik dasar dari industri modern, sebab pada dasarnya pengendalian yang efektif atas manusia, bahan, mesin, dan uang merupakan aspek yang sangat penting demi kelangsungan hidup perusahaan. Sejalan dengan perkembangan suatu perusahaan maka untuk menghadapi faktor-faktor tersebut di atas haruslah dipertimbangkan suatu sistem pengendalian yang dapat menunjang seluruh aktivitas produksi sehingga dapat mencapai semua tujuan perusahaan.
Sebuah sistem pengendalian juga tidak terlepas dari kenyataan bahwa suatu organisasi melibatkan individu-individu. Aktivitas individu ini diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang sering dilupakan adalah bahwa individu sebagai makhluk pribadi juga mempunyai keinginan-keinginan atau tujuan pribadi. Tujuan pribadi seseorang bisa selaras dengan tujuan organisasi bisa juga tidak selaras. Ketidakselarasan tujuan mengakibatkan tujuan organisasi atau tujuan individu tidak tercapai. Untuk itulah diperlukan suatu pengendalian kerja sehingga tujuan individu dapat selaras dengan tujuan organisasi. Salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut adalah adanya sistem pengendalian manajemen yang baik
Dewasa ini perkembangan dunia industri semakin maju. Hal itu terbukti dari banyaknya industri-industri baru yang memproduksi berbagai macam produk. Dengan demikian kebutuhan akan faktor-faktor produksi menjadi bertambah banyak. Di lain pihak kegiatan perusahaan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kegiatan produksi. Perusahaan mengadakan kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan sistem pengendalian bahan baku sebagai bagian yang sangat vital dalam perusahaan. Pada akhirnya sistem pengendalian bahan baku ini harus diselaraskan dengan semua unsur perusahaan tanpa terkecuali.
Pentingnya pengendalian bahan baku dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan produksi barang harus ada bahan baku. Oleh karena itu di dalam dunia usaha masalah bahan baku merupakan masalah yang sangat penting. Agar jangan sampai terjadi keterlambatan ketersediaan bahan baku, maka harus diadakan penentuan persediaan bahan baku secara baik.
Hal ini sejalan dengan pendapat Yamit (1998: 216) yang menyatakan bahwa “Persediaan bahan baku sebagai kekayaan perusahaan memiliki peranan penting di dalam operasi bisnis dalam pabrik”. Bahan baku merupakan faktor utama di dalam perusahaan untuk menunjang kelancaran proses produksi, baik dalam perusahaan besar maupun perusahaan kecil.
Masalah penentuan besarnya persediaan merupakan masalah yang penting bagi perusahaan, karena persediaan mempunyai efek yang langsung terhadap keuntungan perusahaan. Kesalahan dalam menentukan besarnya investasi (modal yang tertanam) dalam persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. Adanya persediaan bahan baku yang terlalu besar dibandingkan kebutuhan perusahaan akan menambah beban bunga, biaya pemeliharaan dan penyimpanan dalam gudang, serta kemungkinan terjadinya penyusutan dan kualitas yang tidak bisa dipertahankan, sehingga semuanya ini akan mengurangi keuntungan perusahaan. Demikian pula sebaliknya, persediaan bahan baku yang terlalu kecil dalam perusahaan akan mengakibatkan kemacetan dalam produksi, sehingga perusahaan akan mengalami kerugian juga.
Cara penyelenggaraan persediaan bahan baku berbeda-beda untuk setiap perusahaan, baik dalam jumlah unit persediaan bahan baku yang ada dalam perusahaan, waktu penggunaannya, maupun jumlah biaya untuk membeli bahan baku tersebut. Paling sedikit ada tiga alasan perlunya persediaan bahan baku bagi perusahaan, yaitu :
1. Adanya unsur ketidakpastian permintaan (permintaan yang mendadak).
2. Adanya unsur ketidakpastian pasokan dari supplier.
3. Adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu.
Untuk menghadapi ketiga unsur ketidakpastian tersebut, pihak perusahaan harus mampu mengantisipasinya. Antisipasi tersebut berkaitan erat dengan tujuan diadakannya persediaan bahan baku, yaitu :
1. Untuk memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan.
2. Untuk memperlancar proses produksi.
3. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan (stock out).
4. Untuk menghadapi fluktuasi harga.
Pencapaian tujuan tersebut menimbulkan konsekuensi bagi perusahaan, yaitu harus menanggung biaya maupun risiko yang berkaitan dengan persediaan. Terjadinya kekurangan persediaan material atau tidak adanya material pada saat dibutuhkan dapat menyebabkan jalannya aktivitas produksi terhenti, sebaliknya terlampau banyaknya persediaan material akan mengakibatkan tertahannya modal secara tidak produktif, sehingga hal ini merupakan salah satu faktor kerugian bagi perusahaan.
October 23rd, 2007 at 8:41 am
Pembobolan Uang PT Taspen di Bank Mandiri Rawamangun
Kasus pembobolan ini diotaki oleh Agus Rahardjo (AR) ketika menjabat sebagai kepala cabang Bank Mandiri Rawamangun Jakarta. Dalam menjalankan aksinya AR dibantu oleh empat orang anak buahnya. Awalnya, komplotan AR membuat surat penawaran deposito ke PT Taspen (Persero) dengan bunga jangka panjang yang tinggi dibandingkan bank-bank pemerintah lain. Penawaran direspons positif PT Taspen dan langsung ditindaklanjuti dengan menanamkan uang Rp 110 M dalam bentuk deposito pada November 2006. Satu deposito dengan nilai Rp 20 miliar dan tiga deposito lain masing-masing bernilai Rp 30 miliar.
Setelah uang masuk, komplotan AR merekayasa skenario untuk menipu PT Taspen. Caranya, dari uang Rp 110 M, yang dicatatkan sebagai deposito hanya Rp 10,5 miliar (satu deposito Rp 1,5 miliar dan tiga deposito lainnya masing-masing Rp 3 miliar). Sisa uang sebesar Rp 99,5 miliar disimpan oleh komplotan AR dalam bentuk rekening giro.
Agar rekayasa itu tak diketahui PT Taspen, diterbitkanlah bilyet deposito palsu sebesar jumlah uang yang dititipkan (Rp 110 M). Untuk membuka rekening giro, komplotan AR memalsukan dokumen, tanda tangan pejabat, dan stempel milik PT Taspen. Dari rekening giro barulah uang ditransfer ke rekening pribadi AR dan rekening pribadi anggota komplotan yang lain.
Skenario jahat ini terbongkar ketika Bank Mandiri Pusat mengkonfirmasikan ke PT Taspen soal rekening giro. Merasa tak memiliki rekening giro, PT Taspen lantas menanyakan hal tersebut. Saat itulah, disimpulkan telah terjadi penyelewangan dana PT Taspen di Bank Mandiri Rawamanagun.
Polisi segera bertindak menangkap para pelaku. Dari keterangan mereka diketahui bahwa pembobolan uang milik PT Taspen dilakukan sejak Desember 2006 hingga April 2007. Polisi juga berhasil menyelamatkan barang bukti senilai Rp 50 miliar. Barang bukti tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk tiga rumah, lima sertifikat tanah, dua mobil, satu ruko, uang tunai Rp 18 juta dan USD 110 ribu, serta dana yang diblokir RP 29 miliar.
Sumber: Radar Banyumas, 4 Oktober 2007
Tanggapan:
Praktik-praktik kerusakan moral (moral hazard) kembali terulang di perbankan Indonesia. Sistem pengawasan perbankan yang masih sangat rentan begitu mudah digunakan untuk tindakan tercela semacam itu. Kasus ini tentu sangat mengejutkan, karena skenario pembobolan diotaki sendiri oleh kepala cabang Bank Mandiri.
Dari kasus ini terlihat begitu lemahnya people control di Bank Mandiri. Dalam people control ada dua bagian besar yaitu bagaimana seseorang mengontrol dirinya sendiri dan bagaimana setiap orang saling mengontrol satu sama lain. Tersangka AR telah menyalahgunakan jabatannya sebagai kepala cabang dan melakukan kolusi dengan anak buahnya. Dapat dikatakan mekanisme people control antara atasan dan bawahan tidak berjalan. Secara umum bawahan memang memiliki kecenderungan segan untuk mengontrol atasannya. Sehingga apa yang diminta atau diperintahkan atasan, harus dipatuhi.
Belajar dari kasus ini sebaiknya Bank Mandiri pusat lebih hati-hati dalam merekrut karyawannya. Apalagi yang nantinya akan ditempatkan di posisi strategis. Selain itu Bank Mandiri perlu menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif untuk mengontrol cabang-cabangnya. Menciptakan budaya atau iklim kerja yang sehat harus diterapkan Bank Mandiri.
October 23rd, 2007 at 8:55 am
Peran Pendidikan dalam Motivasi
Setiap perusahaan pasti memiliki prosedur - prosedur, ketentuan serta kebiasaan khusus yang diberlakukan dalam menjalankan usahanya. Oleh karana itu karyawan dalam sebuah perusahaan harus benar - benar mengerti tentang seluk beluk perusahaan tersebut. Pendidikan yang dilakukan perusahaan biasanya berupa pelatihan - pelatihan yang ditujukan untuk karyawan baru.
Motivasi diartikan sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan - kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi ini diperlukan manajer agar dapat mermpengaruhi karyawan untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Motivasi dapat disampaikan melalui kata - kata dan tindakan yang secara langsung dilakukan oleh manajer. Selain itu, motivasi dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan - pelatihan.
Dalam pelatihan, manajer dapat memberikan beberapa materi yaitu prosedur, ketentuan dan budaya yang berlaku di perusahaan. Selain itu dapat juga dibahas mengenai hubungan antar karyawan, undang - undang ketenagakerjaan serta manajemen waktu. Pemberian wewenang kepada setiap karyawan dapat dibahas pula dalam pelatihan, karena bila karyawan kurang mengerti tentang tugas dan tanggung jawabnya dapat bertanya langsung kepada manajer. Pada pelatihan dapat disisipkan pula hal - hal yang dapat memotivasi karyawan.
Di beberapa perusahaan, pelatihan dilakukan untuk membuat karyawan dapat menjual produk - produk yang dihasilkan perusahaan. Padahal pelatihan tidak hanya bertujuan membuat orang dapat menjual tetapi dapat digunakan juga oleh manajer untuk memotivasi karyawan agar bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan, membuat karyawan untuk menyenangi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, meningkatkan produktivitas karyawan, serta mendorong karyawan untuk berprestasi dan menjadi yang terbaik. Selain beberapa manfaat di atas pelatihan juga bertujuan untuk memperluas pengetahuan karyawan tentang berbagai hal mengenai perusahaan.
Perusahaan perlu melakukan beberapa pertimbangan sebelum mengadakan pelatihan bagi para karyawan. Pertama, analisis biaya dan manfaat jangan sampai biaya yang cukup besar untuk pengadaan pelatihan tidak diimbangi oleh manfaat yang diterima oleh perusahaan. Kedua, lama waktu pelatihan biasanya dilakukan dalam waktu satu minggu. Ketiga, penciptaan suasana pelatihan yang menyenangkan sehingga karyawan tidak cepat bosan dan lebih mudah menyerap materi yang disampaikan. Keempat, perusahaan harus memilih pelatih yang kompeten.
October 23rd, 2007 at 11:55 am
“Buruknya manajemen resiko, penyebab bobolnya L/C BNI”
Telah kita ketahui adanya kasus bobolnya Bank BNI akibat transaksi surat kredit (letter of credit) fiktif dengan variasi penyimpangan prosedur operasi bank bernilai milyaran rupiah. Para direktur Bank lokal berpendapat, bahwa kebobolan ini akibat tidak diterapkannya sistem manajemen risiko yang baik.
Manajemen risiko ini mencakup adanya pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
Jika didalami, sebetulnya penyebab masalah bobolnya L/C BNI adalah fraud risk (risiko kejahatan berupa penipuan, pencurian, aksi kriminal, korupsi, dan kolusi) yang merupakan bagian dari risiko operasional (operational risk).
Risiko operasional ini telah direkomendasikan oleh Bank for International Settlements (BIS) dalam The New Basel Accord (Basel II) untuk dimasukkan dalam kalkulasi rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) suatu bank.
Mulai awal tahun 2007, bank direkomendasikan untuk memasukkan risiko operasional ini guna mendampingi risiko kredit dan risiko pasar dalam perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
Singkatnya, Bank BNI telah mengalami kegagalan dari proses dan orang yang ditimbulkan oleh fraud (penipuan), baik secara internal ataupun eksternal.
Dapat disimpulkan, potensi kerugian yang bersumber dari luar relatif lebih gampang untuk didefinisikan daripada potensi kerugian yang muncul dari dalam, seperti kejahatan karyawan bank (employee fraud).
Mengapa fraud bisa terjadi?
Setidaknya karena ada pelaku dan adanya motivasi untuk melakukan ketidakjujuran yang bisa ditimbulkan banyak sebab musabab. Tentunya, jika tidak ada “kesempatan”, tentu tidak akan ada fraud. Kesempatan inilah yang harusnya bisa dikurangi jika saja Bank BNI memiliki sistem pengendalian terhadap risiko secara umum dan fraud risk pada tahap yang lebih spesifik. Tentunya, sistem pengendalian ini harus berfungsi dengan baik.
Kalau saja bank-bank kita telah mulai membangun sistem manajemen risiko, seperti yang direkomendasikan oleh BI, yang merupakan suatu cermin dari diterapkannya rekomendasi BIS melalui Basel Committee on Banking Supervision, kiranya bank-bank kita akan segera menemukan beberapa fraud lainnya. Karena, sebagus apa pun sistem manajemen risiko dibangun dan diterapkan, fraud risk ini tidak bisa hilang seiring dengan sifat manusia yang beragam.
Fraud risk hanyalah salah satu risiko dari seabrek risiko yang harus dihadapi suatu bank. Dalam konteks manajemen risiko bank, fraud risk bisa diartikan sebagai keterpaparan (exposure) yang dihadapi bank terhadap fraud yang bisa saja muncul secara internal dan eksternal. Penting sekali bagi bank untuk dapat mendefinisikan fraud sehingga bank memiliki respons yang bagus terhadap kasus-kasus internal yang melibatkan setiap karyawannya.
Secara garis besar, untuk membangun sistem manajemen terhadap fraud risk bisa dilakukan dengan beberapa tahapan.
Bank harus bisa memperkirakan besarnya fraud risk yang dihadapi bank secara menyeluruh.
Perlu dilakukan identifikasi area mana yang paling rentan terhadap suatu jenis dari fraud risk tersebut. Dalam hal ini, bank bisa melakukan penilaian risiko sendiri (risk-self assessment) melalui kuesioner, wawancara, bahkan sampai melakukan brainstorming secara internal. Kemudian dilakukan pemeringkatan dengan berbagai kriteria untuk menentukan area mana yang paling rentan, dan dilakukan identifikasi bentuk-bentuk fraud pada masing-masing area tersebut.
Harus diciptakan sistem pelaporan sampai ke level direksi bank.
Perlu dilakukan evaluasi terhadap besarnya fraud risk yang dihadapi sehingga akan memberikan informasi area mana yang perlu segera dilakukan tindakan pencegahan.
Melakukan langkah-langkah sebagai respons atas fraud risk yang ada. Misalnya, dengan membuat alokasi tanggung jawab terhadap fraud risk tertentu, menciptakan pengendalian internal terhadap fraud risk dengan biaya seefisien mungkin, mengembangkan pihak-pihak yang diberi tanggung jawab sehingga memiliki keahlian untuk mengelola risiko tersebut, dan secara efektif melakukan tindakan jika terjadi fraud.
Budaya anti-”fraud”
Singkatnya, penting sekali bagi bank untuk membangun budaya anti-fraud yang membumi pada semua level yang ada. Ini harus dimulai dari para petinggi bank.
Sistem pengendalian internal bank harus dapat menciptakan kondisi di mana fraud risk adalah risiko yang harus dikelola berdampingan dengan risiko-risiko lainnya.
Proses penciptaan budaya anti-fraud ini, misalnya, bisa dilakukan bank dengan membuat pernyataan yang jelas mengenai nilai-nilai etika, membuat kebijakan anti-fraud, membangun kesadaran semua karyawan terhadap fraud, dan sanksi yang tegas. Lebih jauh, bank bisa mulai dengan merekrut karyawan yang memegang tinggi nilai kejujuran dan terus memelihara moral semua karyawan secara berkesinambungan.
Kasus bobolnya L/C ini sebetulnya bisa dicegah dengan deteksi sedini mungkin jika saja bank bisa menangkapi sinyal-sinyal yang bisa diidentifikasi sebagai potensi fraud, tentunya dengan penuh kehati-hatian.
Fraud telah terjadi dan tak akan pernah hilang dalam setiap aktivitas bank sehingga perlu terus diwaspadai.
Sumber : KOMPAS
October 24th, 2007 at 8:43 am
Dalam salah satu artikel Kompas, hari Jumat 28 september 2007 terdapat judul Pegawai Pajak Dilarang Menerima Pemberian dari Wajib Pajak. Isi artikel tersebut adalah: “Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilarang menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari wajib pajak. Bahkan, pemberian dari sesama pegawai atau pihak lain, yang menyebabkan pegawai tersebut patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya. Itu merupakan salah satu butir larangan bagi pegawai pajak yang tercantum dalam kode etik pegawai Ditjen Pajak. Kode etik tersebut diatur dengan Praturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 yang berlaku mulai 23 Juli 2007. Menurut UU No 28/2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan., meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai perundang-undangan perpajakan. Kode etik yang juga memuat kewajiban pegawai pajak itu dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin pegawai, menjamin terpeliharanya tata tertib, kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif, menciptakan kondisi kerja dan perilaku professional, dan meningkatkan citra dan kinerja pegawai. “Pegawai yang melanggar kode etik dikenakan sanksi moral dan hokum disiplin. Sanksi dapat disampaikan secara terbuka maupun tertutup,” kata Kepala Biro Humas Depkeu Syamsuar Said, Kamis (27/9) di Jakarta. Kode etik itu juga memuat larangan bagi pegawai pajak bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas, menyalahgunakan kewenangan jabatan atau pekerjaaannya, menyalahgunakan data atau informasi perpajakan, dan melakukan perbuatan yang patut diduga mengakibatkan gangguan, kerusakan, atau perubahan data system informasi.”
Dalam kenyataaannya, peraturan tersebut harus diimbangi oleh system pengendalian yang benar dan berkesinambungan. Dalam pengalaman masa lalu, banyak sekali celah dalam peraturan maupun jelas-jelas melanggar peraturan yang telah dilakukan baik oleh pihak pajak maupun wajib pajak. Disini diperlukan suatu pengendalian yang efektif yang dapat mengantisipasi dan mencegah hal tersebut terjadi. Banyak system pengendalian yang sudah terbukti berhasil dan dapat diterapkan oleh perusahaan maupun lembaga sejenis yang serupa. Tetapi yang terpenting disini adalah para pegawai pajak itu sendiri, bagaimana mereka dapat secara continue dan disiplin yang tinggi mengerjakan dan terlibat dalam system pengendalian yang sudah ada sehingga secara otomatis tidak melanggar peraturan dan kode etik yang diterapkan. Pengendalian yang terpenting disini menurut saya adalah bagaimana mengontrol para pegawainya, atau bisa dikatakan bagaimana people controlnya. Untuk selanjutnya bagaimana mengontrol system pelaksanaannya sehingga wajib pajak juga tidak dapat melakukan kecurangan atau memanfaatkan celah yang ada. Dalam pelaksanaan system pengendalian juga diperlukan kerjasama banyak pihak sehingga tidak menimbulkan salah persepsi apalagi ada pihak yang merasa dirinya dirugikan.
October 24th, 2007 at 12:25 pm
OPTIMAX: BERAKHIR DI AWAL
Kebijaksanaaan pemerintah dalam bidang pendidikan yang disuarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional terkait dengan standar kelulusan Ujian Akhir Nasional bagi pelajar SD, SMP, dan SMA telah memberikan peluang bisnis bagi individu-individu yang jeli mengamati peluang usaha. Bak jamur di musim penghujan, lembaga-lembaga bimbingan belajar muncul dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan, terutama di kota-kota besar dan kota-kota yang fokus terhadap pendidikan seperti di Purwokerto. Selain itu, semakin banyak orang tua murid yang mulai menyangsikan kualitas bimbingan belajar seperti pada umumnya. Dan dengan alasan agar lebih dapat memberikan pengawasan selama proses belajar, para orang tua murid lebih menginginkan putra-putri mereka belajar dengan lebih privat dan terkntrol. Hal ini menyebabkan adanya permintaan guru les dengan sistem “jemput bola”, sehingga semakin memperkuat motivasi para pengamat peluang usaha dalam bidang pendidikan untuk mulai merintis bisnis bimbingan belajar.
Optimax adalah salah satu dari sekian banyak lembaga bimbingan belajar di Purwokerto yang mulai merintis usahanyadan menoba memenfaatkan peluang di bidang pendidikan dengan cara menyediakan tenaga-tenaga pengajar (tentor) untuk dijadiakn guru les sesuai permintaan pelanggan. Namun ironis, lembaga bimbingan belajar tersebut ternyata harus berakhir pada saat baru mengawali usahanya. Hanya “seumur jagung” memang. Lalu muncul pertanyaan: Kok bisa? Mengapa tidak? Memang lebih sulit memulai daripada melanjutkan. Tapi indikasi kegagalan memang telah terlihat pada lembaga bimbel ini, seperti:
• Ketidak sinkronan kinerja antar departemen
Dalam sebuah organisasi apapun, diharapkan setiap individu dapat bekerja sama dalam sebuah tim sehingga tujuan organisasi dapat lebih mudah dicapai. Atau dengan kata lain kinerja suatu bagian dalam organisasi tidak boleh bertentangan dan harus senantiasa sejalan dengan bagian lainnya. team haruslah seiring sejalan. Namun, hal tersebut nampaknya tidak berlaku di Optimax. Pada satu sisi Departemen Pemasaran bekerja dengan kurang optimal dalam menarik sebanyak-banyaknya pelanggan di pasar untuk menggunakan jasa bimbingan mereka. Sedangkan di sisi lain Departemen Sumber Daya Manusia-nya senantiasa merekrut dan menambah calon-alon tenaga penngajar (tentor). Kalau pengguna jasa bimbingannya saja tidak ada atau sedikit, lalu buat apa memiliki banyak tentor?
• Manajemen kurang profesional menangani bawahan
Ketidak profesionalan manajemen terlihat ketika manajemen sering memanfaatkan kerja staf/ bawahannya untuk urusan dan kepentingan pribadi. Di samping itu, mereka juga sering lalai dalam memenuhi hak-hak bawahan yang telah ditetapkan sesuai kontrak kerja.
• Penerapan pola manajemen dalam kondisi kritis pada awal perintisan usaha
Hal yang paling mendasar dari gagalnya Optimax pada awal perintisan bisnis mereka adalah penerapan pola manajemen dalam kondisi krisis oleh pihak manajemen. Secara mendasar pola manajemen seperti itu tidaklah sesuai dengan prinsip akuntansi “going conern” yang memegang teguh asumsi bahwa organisasi yang didirikan atas dasar usaha untuk selama-lamanya. Prinsip “going concern” yang tidak dianut oleh pihak manajemen tersebut membuahkan pola pembiayaan operasional perusahaan bukan berasal dari pendapatan penjualan jasa bimbingan belajar dari pelanggan, akan tetapi pembiayaaan operasional usaha sebagian besar didanai oleh perekrutan calon-calon tenaga pengajar (tentor). Untuk dapat menjadi tenaga pengajar, seseorang harus mengikuti semacam pembekalan terlebih dahulu, dan sebelum mengikuti pembekalan setiap calon tentor diwajibkan membayar sejumlah uang.
Hal ini mengindikasikan bahwa pihak Optimax sudah tidak memiliki etika bisnis yang baik.
October 24th, 2007 at 1:05 pm
MANAJEMEN KONTROL ALA JUNTA MILITER
Lebih dari 1.000 orang mahasiswa dan biksu yang ditangkap junta beberapa hari terakhir dilaporkan “dipenjarakan” di sebuah gudang tanpa jendela di kampus Institut Teknologi Pemerintah. Seorang pejabat Myanmar yang tidak bersedia disebutkan namanya, Selasa (2/10), mengakui bahwa jumlah demonstran yang ditahan di kampus tersebut diperkirakan lebih dari 1.700 orang, 200 diantaranya perempuan. Dia tidak menjelaskan bagaimana kondisi para tahanan.
Badan-badan PBB yang berada di Yangon juga telah mendengar laporan tersebut. Tony Banbury, Direktur Program Pangan Dunia untuk Kawasan Asia, mengkhawatirkan keadaan para tahanan. Pasalnya, tidak ada yang tahu kondisi mereka. Sejauh ini, lanjut Banbury, PBB menerima laporan bahwa gudang yang dijadikan tempat tahanan, tidak dilengkapi dengan fasilitas memadai. “Tidak ada fasilitas penunjang kesehatan dan lainnya”, kata Banbury. Suara demokrasi Burma memperkirakan jumlah demonstran yang ditahan mencapai 6.000 orang, termasuk 1.400 biksu dari 7 biara yang sudah dikosongkan. Mereka tidak hanya ditahan di gudang universitas melainkan juga pabrik-pabrik tua dan lintasan balapan.
Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengungkapkan, para biksu yang ditahan di institut itu saat ini menolak menerima makanan dari junta sebagai sikap boikot. Penolakan para biksu itu membuat marah para tentara, karena itu mereka mengancam akan memaksa para biksu untuk makan. Untuk meredam perlawanan biksu, Kementerian Agama Myanmar, meminta Dewan Tertinggi Agama Budha (Sangha) memecat para biksu dan menutup sekolah tinggi biksu di Yangon serta Mandalay atas perintah pemimpin junta Jenderal Senior Than Shwe. Namun, Ketua Sangha Magwe Abbot U Kumara dan wakilnya, Yenangyaung Abbot U Tayzania, menolak perintah tersebut. Penilakan itu membuat Than Shwe marag dan memerintahkan pembubaran Sangha.
Sejak senin, junta Myanmar praktis menguasai seluruh Yangon dan Mandalay. Mereka membersihkan jalan-jalan dsari unjuk rasa. Junta juga berupaya mendapatkan dukungan dari rakyat . Namun, sebagian dukungan mereka dapatkan dengan cara paksa. Rakyat yang menolak akan dikenai denda sedangkan rakyat yang bersedia mendukung junta akan diberi imbalan uang. Seorang pemimpin komite sastra dan budaya Karen di permukiman etnis Karen menambahkan, komite pemerintah etnis diperintahkan untuk mengirim sedikitnya 500 orang dari kelompok mereka untuk ikut demonstrasi mendukung junta di kantong suku Karen, Mon, dan Shan.
Para pelajar di Myitkyina dibawa dengan kendaraan pejabat dan dipaksa datang ke sebuah pertemuan di lapangan sepak bola pukul 06.30 untuk rapat umum. Seorang penduduk mengatakan, para guru menyuruh para murid datang ke pertemuan itu jika tidak mereka tidak boleh ikut ujian akhir sekolah. Junta telah merekrut orang-orang dari Serikat Sosial Dan Asosiasi Pembangunan (USDA) dan Power Mongers dengan bayaran 3.000 kyat per hari untuk membuat demonstrasi tandingan.
Menurut saya, apa yang dilakukan oleh junta militer di Myanmar itu adalah contoh dari bentuk dari Action Control dan People Control. Junta militer ingin dan berupaya untuk mengontrol rakyat Myanmar sampai pada perilaku orang-orangnya. Hal ini, menurut saya, dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kekuasaan junta militer di Myanmar yang telah menguasai pemerintahan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu.
Contoh konkret dari Action Control yang dilakukan oleh junta militer adalah pemaksaan terhadap rakyat Myanmar untuk mengikuti dan mendatangi rapat umum yang diadakan oleh pemerintah. Jika mereka (rakyat) tidak amu datang dalam rapat tersebut, mereka akan dikenakan denda yang cukup besar. Sebaliknya, jika mereka datang dalam rapat tersebut mereka akan diberi imbalan berupa uang oleh pemerintah. Contoh lainnya adalah dengan menyekap para biksu yang berdemonstrasi menentang kebijakan pemerintah yang dinilai menyengsarakan rakyat. Aksi kekerasan juga dilakukan militer Myanmar terhadap par biksu yang berdemonstrasi. Para biksu yang mogok makan dalam penyekapanpun, oleh militer diancam akan dipaksa untuk makan. Bahkan untuk menyanyikan kidung-kidung, militer malarangnya. Titik klimaksnya adalah perintah pemimpin junta militer Jenderal Senior Than Shwe melalui Kementerian Agama Myanmar, meminta Dewan Tertinggi Agama Budha (Sangha) memecat para biksu dan menutup sekolah tinggi biksu di Yangon dan Mandalay.
Contoh konkret dari People Control yang dilakukan oleh junta militer adalah dengan menetapkan peraturan-peraturan yang melarang segala bentuk protes dan kritisi terhadap pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang junta militer.
Apa yang dilakukan junta militer terhadap rakyat Myanmar dan para biksu sudah sangat keterlaluan. Walaupun tujuannya adalah untuk mengatur dan mengontrol rakyat. Dilihat dari sudut kontrol, apa yang dilakukan oleh junta militer tersebut merupakan kontrol yang sangat ketat, selain itu biaya yang dikeluarkan juga sangat banyak.
October 24th, 2007 at 1:45 pm
WIDYA HASTUTI
C1C002114
Lakukan Pembuktian Terbalik Aparat Pajak Tidak Korupsi
Pihak Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya membuktikan sendiri bahwa di dalam tubuh lembaga ini tidak terjadi penyimpangan dan korupsi atas dana pajak yang telah dihimpun dari para wajib pajak. Pembuktian itu dapat dimulai dengan menelusuri kekayaan pribadi aparat pajak dan membandingkannya dengan penghasilan resmi mereka sebagai pegawai negeri di dalam direktorat itu.
Langkah pembuktian terbalik itu dinilai sebagai terobosan yang harus dilakukan karena hanya mereka yang memiliki akses terhadap data dan informasi dana pajak yang telah dihimpun serta potensi pajak yang dapat diraih.
Pada kesempatan itu, Sudirman Said menegaskan, saat ini banyak aparat pajak yang memiliki kekayaan dalam jumlah banyak atau bergaya hidup mewah. Hal itu dapat menjadi dasar bagi Ditjen Pajak untuk menelusuri sumber pendapatan aparatnya.
“Mereka memiliki mobil dan rumah dalam jumlah banyak. Jika ditelusuri, dapat diketahui jumlah normal pendapatan mereka. Jangan meminta kami yang membuktikan karena kami tidak memiliki akses ke arah itu,” Kata Sudirman.
Menurut Sudirman, pembuktian terbalik merupakan langkah yang lebih terhormat dibandingkan dengan somasi kepada masyarakat yang mengkritik kinerja Ditjen Pajak. Somasi yang disampaikan Ditjen Pajak kepada mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie dan pakar ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, merupakan tindakan yang keliru.
“Kritik masyarakat mestinya menjadi informasi yang ditindaklanjuti oleh aparat. Somasi itu bisa ditafsirkan sebagai arogansi pejabat Ditjen Pajak,” kata Sudirman.
Dua somasi
Ditjen Pajak telah mengeluarkan dua somasi dalam sebulan terakhir ini karena keberatan atas tulisan Kwik Kian Gie dan Faisal Basri dalam media massa nasional. Kwik menyebutkan dalam tulisannya, Pajak Penghasilan dan Pertambahan Nilai Nonmigas sebesar Rp 180 triliun telah hilang. Faisal menyebutkan, dana penerimaan pajak yang menguap mencapai Rp 40 triliun.
Atas dasar somasi itu, Faisal Basri menegaskan, jika Ditjen Pajak tidak puas dengan tulisannya, sebaiknya mengikuti langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memilih hak jawab.
“Buktikan bahwa korupsi itu tidak ada. Saya sendiri bisa menunjukkan kebobrokan yang terjadi di dalam tubuh Ditjen Pajak jika diberi kesempatan presentasi di depan Presiden,” kata Faisal dengan nada datar.
Info soal kebobrokan
Faisal mengatakan, pihaknya mencium adanya gerakan perbaikan dari dalam Ditjen Pajak sendiri agar lembaga ini menjadi bersih. Mereka sudah gerah dengan keadaan yang ada dan itu dibuktikan dengan munculnya berbagai informasi mengenai penyimpangan dana pajak melalui e-mail pribadinya.
“Saya mendapatkan telepon dan puluhan e-mail dari pegawai pajak sendiri yang mengungkapkan penyimpangan di tubuh Ditjen Pajak. Mereka sudah mulai melakukan gerakan perbaikan,” ujar Faisal.
Sementara dalam surat bernomor S-297/PJ.313/2005 tertanggal 4 April 2005, Direktur Peraturan Perpajakan Ditjen Pajak Herry Sumardjito menyatakan, pihaknya akan menindak tegas aparat pajak yang tidak melaksanakan tugas mereka dengan baik sehingga menyebabkan kehilangan dana penerimaan pajak sebesar Rp 40 triliun pada tahun 2004. Namun, tindakan tegas itu hanya dapat dilakukan jika Faisal Basri dapat menyampaikan data tentang penghilangan pajak itu.
October 24th, 2007 at 2:12 pm
PENGENDALIAN
OPERASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT
Lebaran sebentar lagi. Masyarakat berbondong – bondong pulang ke kampung halaman, atau yang biasa disebut ’Mudik’. Dalam kaitannya dengan hal ini, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJ) Propinsi Jatim dan Dinas Perhubungan kab/ko se-Jatim akan menjalin kerjasama dalam melaksanakan program di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Hal itu dilakukan untuk pengendalian operasional keselamatan transportasi khususnya menjelang mudik Lebaran.
Kerjasama pengendalian operasional itu difokuskan pada dua hal, yakni persoalan pengawasan dan pemeriksaan kendaraan bermotor serta persoalan keselamatan dan kelaikan kendaraan bermotor.Kegiatan itu nantinya akan dijadikan sebagai landasan untuk mewujudkan harmonisasi pelaksanaan pengendalian operasional dan keselamatan transportasi jalan di Jatim. Hal ini diharapkan bisa menjadi momentum untuk mengaktualisasikan peningkatan pelayanan publik secara lebih nyata kepada masyarakat. Hal ini juga sebagai tindakan preventif terhadap musibah kecelakaan transportasi yang kerap terjadi.
Banyaknya kecelakaan transportasi itu diakibatkan kurangnya kepedulian kita terhadap standardisasi aturan yang ada. Kecelakaan itu kebanyakan karena human made problem (manusia yang membuat kesalahan).
Padahal kelemahan itu seharusnya bisa dikontrol, bahkan bisa diprediksi dan dicegah. Jika semua aparat yang terkait melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal, tidak ada lagi tragedi kecelakaan transportasi yang merenggut korban jiwa. Ujarnya. Contohnya kecelakaan pesawat, tenggelamnya kapal, anjloknya kereta api, tidak bisa menyalahkan faktor alam semata-mata karena umumnya faktor alam hanya sedikit dan yang paling besar faktor manusia yang membuat kesalahan. Sebagai upaya, pihak DLLAJ saat ini akan merumuskan beberapa langkah antisipasi baik berupa program kebijakan maupun pelaksanaan tugas di lapangan, utamanya pelayanan publik bidang LLAJ.
Selanjutnya dalam memberikan pelayanan publik juga diperhatikan aspek-aspek mengenai transparansi, akuntabilitas, kondisional, kesamaan dan keseimbangan hak serta kewajiban. Sebagai perwujudan azas-azas penyelenggara pemerintahan yang baik. Tahun 2007 pelayanan masyarakat di bidang LLAJ harus lebih baik dari sebelumnya.
Bukannya ingin menghakimi, tetapi dari masa – masa mudik Lebaran tahun – tahun sebelumnya, ada beberapa kelemahan atas sistem pengendalian keselamatan yang dilakukan oleh DLLAJ. Diantaranya adalah, dalam melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan, terkadang terdapat praktek penyuapan. Dengan membayar sejumlah uang tertentu, pengendara bisa lolos dari proses pemeriksaan. Diharapkan pihak DLLAJ mampu menanggulangi hal ini demi keselamatan bersama.
October 24th, 2007 at 5:37 pm
Sistem Kendali Digital
Otomatisasi Pembangkit Tenaga Listrik
Memasuki akhir abad 20 ini, sejalan dengan keberhasilan perkembangan mikroprosesor dan komputer, dunia diserbu oleh kehadiran berbagai produk elektronik yang seerba otomatis. Hal ini merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat yang menghendaki peralatan-peralatan yang serba cepat dan efisien, terutama memasuki era globalisasi sekarang ini. Diharapkan dengan menggunakan peralatan serba otomatis, selain mampu memperoleh hasil yang lebih baerdaya guna dan berhasil guna, juga mampu menekan kesalahan yang bersumber dari manusia (human error).
Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan agar dapat bersaing di pasar dunia, terutama memasuki era pasar terbuka, dunia industri pun dituntut untuk terus menghasilkan produk-produk aru. Sebagai akibatnya kebutuhan akan energi listrik pun semakin bertambah besar. Agar energi listrik yang tersedia mampu digunakan secara efisien, berbagai usaha pun dilakukan oleh pihak penyedia listrik. Salah satu diantaranya adalah melakukan otomatisasi pembangkit listrik.
Konsep Otomatisasi
Pada tahap awal perkembangannya, pembangkit listrik dirancang untuk beroperasi dengan pola base-load. Dengan pola ini, pembangkit akan selalu beroperasi penuh tanpa melihat beban yang diperlukan konsumen. Dengan demikian, banyak daya listrik yang terbuang. Untuk mengatasi masalah ini, pola operasi pun diusahakan untuk diubah. Pola operasi yang paling diharapkan adalah full load-following. Dengan pola ini, pembangkit akan beroperasi secara otomatis mengikuti tingkat kebutuhan daya yang digunakan konsumen. Namun, untuk mengoperasikan pembangkit listrik dengan pola ini dibutuhkan sistem pengendali yang benar-nbenar canggih, khususnya pada pembangkit listrik yang sistemnya sangat kompleks seperti PLTN (Pusat Listrik Tenaga Nuklir).
Setingkat di bawah pola full load-following adalah semi load load-following. Pada pola ini sistem pembangkit uap selalu beroperasi secara penuh (seperti base-load), sedangkan frekuensi turbin dan generator melalui kendali frekuensi otomatis (automatic frequency control disingkat AFC). Sistem pengendali yang diperlukan pada pola ini, meski pun tidak serumit pola full load-following, tingkat otomatisasinya harus tinggi. Hal ini disebabkan perubahan operasi pada turbin dan generator akan mempengaruhi pula sistem pembangkitan uapnya. Saat ini, pola inilah yang mulai diterapkan pada pembangkit-pembangkit listrik bertenaga batu-bara dan gas.
Sistem Kendali Digital (Digital Control System)
Berbeda dengan sistem kendali diaplikasikan pada peralatan elektronik yang kita gunakan sehari-hari, perkembangan sistem kendali pada pembangkit listrik boleh dikatakan sangatlamban. Bila pada peralatan elektronik seperti telepon, AC, refrigerator, radio dan TV telah digunakan sistem kendali digital modern seperti fuzzy dan neural network, maka pada pembangkit listrik yang umumnya masih dipakai adalah sistem kendali klasik PID (proportional-integral-derivative). Hal ini disebabkan kondisi sistem pembangkit listrik yang sangat kompleks dipandang dari sudut pengendalian Bila peralatan elektronik seperti radio, mesin cuci, dan refrigerator merupakan sistem linier dan umumnya merupakan sistem dengan masukan dan keluaran tunggal (SISO= single input single output), maka pembangkit listrik merupakan sistem dengan masukan dan keluaran banyak (MIMO=multi input multi output) dan bersifat tak llinier. Selain itu umumnya pembangkit listrik memiliki sistem kendali lebih dari satu, masing-masing mengendalikan satu sub-sistem. Karena sub-sistem sub-sistem tersebut bekerja saling berhubungan maka sistem kendalinya pun harus saling berhubungan. Kemudian untuk lebih menjamin keamanan, pada sebagian jenis pembangkit listrik, sistem kendalinya masih dibagi atas sistem kendali proses (prosess control system) dan sistem kendali proteksi (protection control system). Ini memerlukan tingkat otomatisasi yang tinggi yang hanya dapat ditangani oleh digital sistem kendali dengan prosesor komputer paralel.
Kompleksnya sistem pembangkit listrik menyebabkan upaya pemanfaatan kendali digital dilakukan setahap demi setahap. Bagian paling utama yang diupayakan untuk diganti adalah ruang pengendali. Hal ini terutama untuk mengurangi kesalahan yang bersumber dari operator (human error).
October 25th, 2007 at 6:25 am
Sistem Pengendalian Manajemen sangat dibutuhkan dalam mewujudkan dan meningkatkan tujuan organisasi yang diharapkan.
Manajemen merupakan suatu proses yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) komponen pokok, yakni:
1.Bagaimana tujuan itu direncanakan,
2.Cara mencapai tujuan, dan
3.Kontrol.
Sedangkan arti dari Manajemen Kontrol itu sendiri adalah suatu proses dimana manajemen bisa yakin bahwa orang-orang di dalam manajemen atau organisasi di dalam bekerja sesuai dengan tujuan atau kepentingan organisasi.
Oleh karena itu, PLN (Perusahaan Listrik Negara) sebagai salah satu perusahaan negara yang sangat penting keberadaanya karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan hajat hidup orang banyak, maka PLN pun membutuhkann suatu pengendalian manajemen.
2 (dua) masalah penting yang selalu menghinggap PLN adalah:
1.Sedemikian mahalnya listrik Indonesia,
2.Kondisi PLN yang terus kian merugi.
Beberapa penyebab dari masalah tersebut jika dilihat dari segi manajemen, antara lain:
Negara belum mampu memproduksi listrik sehingga negara membeli listrik dari swasta,
Masih adanya celah-celah untuk melakukan tindak korupsi, salah satu contoh kurangnya kedisiplinan dari pihak PLN sehingga menyebabkan tindak korupsi adalah ketika PLN menerima proyek Customer Information System (CIS) dari pihak ketiga melalui mekanisme penunjukkan bukan tender, padahal, sesuai aturan yang ada, proyek yang memakan dana lebih dari Rp. 1 Milyar harus melalui mekanisme tender, dan
PLN belum optimal dalam menciptakan suasana kerja yang terkondisikan.
Solusi sederhana yang menurut penulis bisa dilakukan oleh PLN dalam membantu meminimalisir penyebab dari masalah PLN, diantaranya:
1.Walaupun negara belum bisa memproduksi listrik sendiri, namun sebaiknya pemerintah tetap membantu dalam hal pengendalian demand-side management,
2.Pengawasan Melekat (WASKAT) sebagai salah satu fungsi kontrol dalam manajemen terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam embanan masing-masing tugas,
3.Pembiasaan yang harus ditanamkan dalam manajemen untuk dapat menjaga komitmen masing-masing individu untuk mematuhi peraturan,
4.Menciptakan suasana kerja yang disiplin, di antaranya dengan membiasakan (sistematisasi) perilaku tiap individu serta menanamkan rasa tanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Misalnya:
Ketika ada pelanggaran yang dilakukan, maka manajer memberikan punishment berupa kerja lembur tanpa diberi upah lembur, namun waktunya tetap proporsional,
Memberikan award berupa bonus kepada karyawan ketika tugasnya terlaksana tepat waktu dan hasilnya memuaskan,
5.Tetap menjalankan program pelatihan/training maupun pembiayaan untuk belajar di luar negeri demi menjaga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
October 25th, 2007 at 7:37 am
HOW ABOUT “BAPENDIK EKONOMI UNSOED”
You don’t have to far away to find a control problem in the reality of life or bussiness. cukup dngan contoh yang sederhana seperti BAPENDIK ekonomi kita tercinta. as we know, every year there’re always something trouble in our faculty. for example KHS delay, schedule, absent and any other.
semua masalah di atas disebabkan oleh kontrol yang lemah, atau memang tidak ada kesadaran akan pekerjaan mereka ??? dari awal saya berkuliah di ekonomi Unsoed ( yang mungkin dirasakan juga oleh mahasiswa lainnya ) hingga kini selalu saja terjadi keterlambatan KHS. KHS terlambat bukan hanya satu dua hari tapi satu minggu. itu hanya masalah KHS yang setiap semester selalu terjadi. lain halnya dengan jadwal kuliah. sering kali dosen yang mengampu kami tidak sesuai dengan yang trcetak di jadwal, apalagi stelah sistem e-sia diberlakukan. satu hal yang dapat saya katakan tentang sistem baru satu ini “masih amat rancu”. sistem yang sebenarnya belum siap ini membuat mahasiswa makin pusing. there’re always troubles, seperti ada yang menghapus jadwal, jadwal berubah, ataupun tidak mendapatkan kelas. hal ini dikarenakan pemberlakuan kuota yang tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah. WHOSE FAULT WAS IT ?!!!
ini membuktikan bahwa kurangnya kontrol pada kampus ekonomi kita tercinta. may be onemore thing to be revealed. sungguh sangat ironis ketika kita membaca sebuah tulisan yang terpampang di tembok tangga bapendik ekonomi. disana tertulis
” KOMITMEN STAF ADMINISTRASI BAPENDIK EKONOMI…SENYUM, RAMAH, DISIPLIN DLL…”
namun pada kenyataanya “NONSENSE”
bagi kami mahasiswa senyum mereka terlalu mahal untuk kami lihat. terkadang bukan senyum ramah yang kami terima tapi justru wajah yang tidak bersahabat dan penuh keengganan. hal tersebut membuat kami enggan untuk bertanya. kami mengerti bisa jadi hal tersebut terjadi karena tugas yang begitu banyak tapi upah tidak memadai. tapi haruskah seperti itu ??????
berkaitan dengan MCS yang telah kami terima. hendaknya kita mahasiswa dan pihak birokrat yang lain saling mengawasi, agar hal serupa tidak terjadi berulang ulang. dapat juga dengan pemberin reward pada staf yang berprestasi dan punishment pada staf yang kinejanya buruk. yang pasti bagaimana caranya agar mereka bekerja lebih baik lagi. tingktkan kedisiplinan, pendekatan personal dan memberikan motivasi dapat juga menjadi solusi masalah satu ini. selain hal hal diatas tentunya kita juga perlu melakukan pemantauan sesekali untuk melihat terjadi tidaknya perubahan kearah yang lebih baik.
smoga esok pelayanan bapendik dapat lebih baik dan akrab dengan mahasiswa. I hope so…
Amien……..
October 25th, 2007 at 9:34 am
Beberapa tahun belakangan ini makin sering saja terjadi aksi mogok kerja yang dilakukan oleh buruh. Seperti yang terjadi di PT Star Camtek yang berlokasi di Jalan Jawa III Blok C21 Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung-Cilincing, sekitar 200 orang buruh mendatangi Kantor Subdin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta, Senin (03/09).
Koordinator aksi mengatakan kenyataannya mereka tidak pernah di berikan uang makan dan transport tersebut sesuai PKB. Malahan uang upah mereka yang dipotong untuk uang makan dan transport. Dan hal ini sudah menyalahi PKB yang sudah mereka sepakati.
Para pendemo ini menuntut agar uang yang disepakati segera di bayarkan karena hal tersebut sudah berjalan selama dua tahun. Ditambah lagi, para pekerja yang sudah mengabdikan diri hampir rata-rata sepuluh tahunan ini belum pernah mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan bekerja. Para buruh sebelumnya melakukan aksi mogok kerja sejak 2 minggu lalu hingga hari ini, memprotes kebijakan pihak manajemen perusahaan karena sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dimana pihak perusahaan memberikan uang makan dan uang transport. Padahal hal itu merupakan kewajiban perusahaan untuk karyawan yang harus dipenuhi.
Dan bila mereka sakit, mereka disuruh pulang dan membayar sendiri ongkos pengobatannya tanpa mendapat pergantian. Sementara produkivitas perusahaan tidak bangkrut dan masih beroperasi. Jadi melalui pihak Sudin Nakertrans Jakarta Utara, mereka berharap untuk bisa menyelesaikan ini di meja perundingan dan tidak merugikan bagi pekerja.
Dari kasus di atas, bisa dilihat bahwa kekacauan yang timbul di PT Star Camtex sebenarnya berawal dari pengendalian manajemennya yang kurang baik. Bermula dari pelanggaran yang dilakukan pihak manajemen yang melaggar Perjanjian Kerja Bersama di mana upah para buruh tidak dibayarkan secara penuh dan sudah berlangsung selama dua tahun. Tetunya hal ini berakibat pada menurunnya kepercayaan para buruh pada pihak manajemen. Para buruh menjadi tidak bersemangat bekerja karena mereka merasa apa yang mereka kerjakan akan sia-sia dan tidak dihargai.
Menanggapi hal semacam ini seharusnya perusahaan langsung tanggap, agar masalah tidak berlarut-larut. Mereka harus membenahi diri dan meningkatkan pengendalian manajemennya. Setelah tuntutan para buruh tersebut bisa dipenuhi, maka kinerja perusahaan akan bisa berjalan seperti semula. Toh para buruh tersebut hanya meminta hak mereka seperti yang tertera dalam Perjanjian Kerja Bersama dan dalam keadaan produktivitas perusahaan tidak bangkrut dan masih beroperasi.
Jika hal ini bisa berjalan seterusnya, maka akan tercipta hubungan yang baik antara pihak manajemen dan buruh, karena situasi kerja yang nyaman tentunya bisa meningkatkan motivasi para bawahan untuk bekerja secara optimal.
October 25th, 2007 at 12:20 pm
Perlindungan bagi Pengguna Layanan Jasa Internet
Saat ini internet sudah digunakan di mana-mana dan oleh siapa saja. Tetapi terkadang para pengguna harus membayar mahal dan mengalami gangguan saat sedang menggunakannya. Menurut wacana yang saya baca, sebenarnya pengguna mendapatkan perlindungan apabila mengalami gangguan-gangguan tersebut.
Penyelenggara internet akses telah berkembang yang sangat dibutuhkan masyarakat, bukan hanya dunia usaha, yang bisa mendukung kebutuhan informasi digunakan tanpa batas dengan layanan akses pita lebar (broadband access).
Tuntutan dan pilihan harga layanan internet akses penyelenggara jasa internet (ISP-Internet Access Services) selama ini menyesuaikan kemampuan kantong pelanggan. Namun, tidak sedikit pula yang mengabaikan kepentingan pelanggan terhadap layanan yang menjadi kewajiban ISP sendiri. Tidak sedikit pelanggan internet menganggap bahwa akses internet hanyalah media menuju belahan dunia informasi lain dan bisa dipastikan lebih baik daripada jalan tol yang tidak macet dan melupakan tuntutan pelayanan.
Sesungguhnya layanan internet akses yang menjadi kebutuhan pengguna selalu berhadapan dengan tercapainya titik kulminasi untuk “macet” (congestion). Kemacetan menjadi kesempatan yang baik bagi ISP lain untuk memenuhi “kelaparan” pelanggan yang haus akan akses broadband kecepatan tinggi.
Pelanggan mendapatkan pelayanan akses internet dengan harga murah. Sebab, penyelenggara internet akses yang cerdik dan tidak bisa dikatakan “smart” dalam berusaha telah mengambil hati masyarakat dengan mengisi kekosongan layanan akses internet broadband menawarkan kepada publik akses kecepatan 384 Kbps secara murah sekitar Rp 100.000.
Kebenaran biaya yang dibayar pelanggan untuk jasa akses internet ini antara lain karena tidak banyak yang tahu kalkulasi biaya yang dibayarkan dari dapur penyelenggara jasa akses internet di Tanah Air saat ini.
Sudah saatnya masyarakat pengguna internet akses sebagai stake holder memberi masukan kepada pemerintah (regulator) dalam menentukan aturan untuk memberikan jaminan yang sesuai dengan janji penyelenggara, bukan lagi sebagai isapan jempol melainkan dapat diberikan kualitas layanan jasa sesuai dengan yang dibayarkan.
Apabila tidak puas, pelanggan bisa saja menuntut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 12 yang berbunyi, “pelaku usaha telah menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki kewajiban seperti tertera pada Pasal 17 butir C yang berbunyi, “untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip; pemenuhan standar pelayanan serta penyediaan sarana dan prasarana”. Bagi yang tidak memenuhi standar dari prinsip tersebut tidak ada aturan yang mengatur sebagai pelanggaran.
Undang-undang ini juga dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Bab V yang menyebutkan, pelanggan dapat memperoleh ganti rugi. Seperti pada Pasal 68 yang menyebutkan, “Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi”.
Mendukung terlaksananya penetrasi internet dan melindungi masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara jasa akses internet, melainkan juga pemerintah. Pemerintah sebagai regulator bertanggung jawab mempertimbangkan dengan saksama pemikiran dan pandangan masyarakat yang memberikan masukan arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka menetapkan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dalam bidang telekomunikasi.
Paper ini mencoba membahas wacana mengenai perlindungan bagi pengguna layanan jasa internet apabila pelanggan tidak puas. Pelanggan dapat mengadukan ke jaringan yang bersangkutan dan berhak mendapatkan ganti rugi.
October 25th, 2007 at 2:23 pm
Nama : Marlia Diah M.
NIM : C1C005124
PERSAINGAN ANTARA KFC VS CFC
Seperti yang kita ketahui bahwa industri fast food di Indonesia berkembang sangat pesat akhir-akhir ini. Contoh yang paling nyata terlihat dari persaingan antara CFC (California Fried Chicken) dengan KFC( Kentucky Fried Chicken), dua raksasa ayam goreng dari Amerika Serikat.
Dari segi pelayanan, KFC memiliki berbagai keunggulan, diantaranya lebih ramah, pelayanannya lebih cepat dan koordinasi antara para pegawai dalam melayani konsumen begitu rapi. CFC pun dalam melayani konsumen tergolong cepat,namun keramahan pegawai masih perlu dipertanyakan.
Dari segi rasa, bagi sebagian kalangan KFC lebih unggul. Hali itu dapat kita lihat dari banyaknya jumlah pelanggan yang datang. Namun, sebagian yang lain mengatakan bahwa CFC memilki keunggulan dari segi rasa, walaupun jumlah pengunjungnya tidak sebanyak pesaingnya tersebut.
Dari segi harga terdapat perbedaan yang signifikan dintara keduanya. KFC memiliki berbagai variasi harga yang tergolong terjangkau bagi masyarakat. Hal ini disiasati dengan banyaknya paket-paket yang ditawarkan oleh KFC. CFC mematok harga yang relatif tinggi dan nyaris tidak ada paket-paket yang ditawarkan, kalaupun ada paket yang ditawarkan harganya pun masih tergolong mahal.
Dari segi lokasi, KFC sejauh yang saya amati telah menjangkau berbagai wilayah yang ada di Indonesia, begitupun dengan kapasitas ruangan KFC cenderung besar sehingga dapat menampung lebih banyak konsumen. CFC sendiri memang memilki banyak cabang di seluruh Indonesia, namun tidak sebanyak pesaingnya tersebut. Dari segi pemilihan lokasi pun, CFC cenderung kurang memberikan kenyamanan bagi pelanggan, hal ini dikarenanakan ruangan yang ditempati CFC tidak begitu luas.
Dari sample diatas, dapat saya tarik kesimpulan bahwa KFC memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan CFC. Hal ini mungkin dikarenakan kurangnya SDM yang kompeten di CFC atau kurang terampilnya manajer pemasaran yang dimiliki CFC dalam mengemas packaging produk agar lebih diminati oleh konsumen.
Itu sebabnya saya lebih memilih KFC………………………………….
October 25th, 2007 at 4:29 pm
Manajemen Kontrol Untuk Seorang Pemimpin
Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian adalah filosofi manajemen (manajemen tunggal dalam persekutuan atau manajemen bersama dalam perseroan) dan gaya operasi manajemen (manajemen yang regresif atau yang konservatif), struktur organisasi (terpusat atau ter desentralisasi) serta praktik kepersonaliaan. Lingkungan pengendalian ini amat penting karena menjadi dasar keefektifan unsur-unsur pengendalian intern yang lain.
Tujuan pengendalian intern adalah menjamin manajemen perusahaan agar :
• Tujuan perusahaan yang ditetapkan akan dapat dicapai.
• Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya.
• Kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Pengendalian intern dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian intern dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan.
Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidakberesan dan kesalahan. Prosedur pengendalian meliputi hal-hal sebagai berikut :
• Personil yang kompeten, mutasi tugas dan cuti wajib.
• Pelimpahan tanggung jawab.
• Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait.
• Pemisahan fungsi Akuntansi, penyimpanan aset dan operasional.
Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian intern dapat dimonitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku karyawan atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh sistem Akuntansi.
Penilaian secara khusus biasanya dilakukan secara berkala saat terjadi perubahan pokok dalam strstegi manajemen senior, struktur korporasi atau kegiatan usaha. Pada perusahaan besar, auditor internal adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan sistem pengendalian intern. Auditor independen juga sering melakukan penilaian atas pengendalain intern sebagai bagian dari auditor atas laporan keuangan.
Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen sebagai pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada persahaan. Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal. Hukum, peristiwa dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal.
Pada masa era reformasi sekarang ini mencari seorang pemimpin yang tepat memang tidak gampang. Hal tersebut disebabkan kebanyakan suplay tenaga profesional yang tersedia cenderung kurang sisap untuk menjadi pemimpin yang matang. Kebanyakan para profesional kita, kalaupun punya pendidikan sangat tinggi sayangnya tidak didukung oleh pengalaman yang cukup. Atau banyak pengalaman namun kurang didukung oleh pendidikan dan wawasan yang luas. Ketimpangan-ketimpangan tersebut bagi seorang pemimpin perusahaan / organisasi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keharmonisan dan kinerja dari perusahaan / organisasi.
Banyak pemimpin instant hasil kolusi dan nepotisme di perusahaan-perusahaan Indonesia yang sangat minim kesiapan namun tetap saja dipakai demi kepentingan politik perusahaan. Akibatnya, seperti banyak terlihat di negara ini, banyak pemimpin yang malah membawa perusahaannya ke arah keruntuhan dan kebangkrutan dengan menelan banyak korban material bahkan jiwa. Meskipun demikian, tetap saja mereka memperkaya diri (tanpa merasa bersalah) dengan aset-aset perusahaan bahkan pinjaman bank yang seharusnya dipakai untuk menyehatkan perusahaan.
Fenomena apakah yang terjadi atas para pemimpin atau pun profesional kita? Apa yang kurang atau belum dimiliki oleh para pemimpin perusahaan atau pun organisasi kita sekarang ini ? Apa rahasia keberhasilan para pemimpin yang sukses dalam arti sebenarnya ?
Daniel Goleman, ahli bidang EQ, melakukan penelitian tentang tipe-tipe kepemimpinan dan menemukan ada 6 (enam) tipe kepemimpinan. Penelitian itu membuktikan pengaruh dari masing-masing tipe terhadap iklim kerja perusahaan, kelompok, divisi serta prestasi keuangan perusahaan. Namun hasil penelitian itu juga menunjukkan, hasil kepemimpinan yang terbaik tidak dihasilkan dari satu macam tipe. Yang paling baik justru jika seorang pemimpin dapat mengkombinasikan beberapa tipe tersebut secara fleksibel dalam suatu waktu tertentu dan yang sesuai denga bisnis yang sedang dijalankan.
Kesimpulan
Memang, hanya sedikit jumlah pemimpin yang memiliki enam tipe tersebut dalam diri mereka. Pada umumnya hanya memilki dua atau beberapa saja. Penelitian yang dilakukan terhadap para pemimpin tersebut juga menghasilkan data, bahwa pemimpin yang paling berprestasi ternyata menlai diri mereka memiliki kecerdasan emosional yang lebih rendah dari yang sebenarnya. Pada umumnya mereka menilai bahwa dirinya hanya memiliki satu atau dua kemampuan kecerdasan emosional. Namun yang paling ironi adalah pemimpin yang payah justru menilai diri mereka secara “lebih” berlebihan dengan menganggap bahwa mereka punya empat atau lebih kemampuan kecerdasan emosional.
Saran
Oleh karena itu, saran bagi anda yang saat ini menjadi pemimpin atau minimal memiliki bawahan cobalah untuk mempelajari seperti apa tipe kepemimpinan anda. Selain itu cobalah untuk membuka diri untuk mau mempelajari tipe-tipe kepemimpinan yang lain. Namun sebelum itu, Anda harus terlebih dahulu memahami kelebihan dan kekurangan anda sehubungan dengan gaya atau tipe kepemimpinan yang akan anda terapkan.
October 25th, 2007 at 5:48 pm
Kesulitan Perusahaan dalam Memberikan THR, Mungkinkah?
Mengapa perputaran karyawan tinggi walaupun remunerasinya di atas rata-rata? Uangkah pemicunya? Atau ada faktor lain yang menentukan
kesetiaan mereka?
Terkait dengan pertanyaan diatas, kompas tanggal 13 september 2007 memberitakan bahwa, pemberian tunjangan hari raya atau thr saat ini sebanyak 15 perusahaan di kota malang terancam sanksi. Perusahaan tersebut selama ini berdasar pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, selalu bermasalah mengenai thr dan persoalan ketenaga kerjaan lainya. ‘terkait thr, memang kami masih menunggu surat dari gubernur. Sampai sekarang, kami belum menerimanya. Namun meski begitu kami sudah membuat jadwal pemantauan perusahaan yang setia tahunya bermasalah dengan jumlah sekita 15 perusahaan’ ujar kepala bidang pengwasan dinas ketenagakerjaan kota malang, eko diyah filyantari.
Mungkin masalah semacam ini tidak akan muncul jikalau para manajer perusahaan tahu apa yang seharusnya mereka perbuat untuk menyelesaikan masalah semacam ini. Dikatakan dalam situs wikipedia bahwa seorang manajer harus membpunyai keterampilan setidaknya seperti apa yang dijelaskan oleh Griffin dalam bukunya Business, 8th edition, manajer harus memiliki lima macam keterampilan, yaitu keterampilan konsepsional, keterampilan kemanusiaan, keterampilan teknis, keterampilan manajemen waktu, dan keterampilan membuat keputusan.
Keterampilan konseptual
Manajer tingkat atas (top manager) harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi. Keterampilan ini sering disebut sebagai keterampilan kosepsional (conceptional skill). Gagasan atau ide serta konsep tersebut kemudian haruslah dijabarkan menjadi suatu rencana kegiatan untuk menciptakan gagasan atau konsepnya itu. Proses penjabaran ide menjadi suatu rencana kerja yang kongkret itu biasanya disebut sebagai proses perencanaan. Oleh karena itu, keterampilan konsepsional juga meruipakan keterampilan untuk membuat rencana kerja.
Keterampilan komunikasi atau kemanusiaan
Selain kemampuan konsepsional, manajer juga perlu dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain yang disebut juga keterampilan kemanusiaan (human skill). Komunikasi yang persuasif harus selalu diciptakan oleh manajer terhadap bawahan yang dipimpinnya. Dengan komunikasi yang [persuasif, bersahabat, dan kebapakan akan membuat karyawan merasa dihargai dan kemudian mereka akan bersikap terbuka kepada atasan. Keterampilan berkomunikasi diperlukan, baik pada tingkatan manajemen atas, mengengah, maupun bawah.
Keterampilan teknis
Keterampilan terakhir yang merupakan bekal bagi seorang manajer adalah keterampilan teknis (technical skill). Keterampilan ini pada umumnya merupakan bekal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, misalnya menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, membuat kursi, merangkai bunga dan keterampilan teknis yang lain.
Keterampilan manajemen waktu
Kemampuan manajemen waktu merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk menggunakan waktu yang dimilikinya secara bijaksana. Pada tahun 2004, sebagai contoh, Lew Frankfort dari Coach digaji $2.000.000 per tahun. Jika diasumsikan bahwa ia bekerja selama 50 jam per minggu dengan waktu cuti 2 minggu, maka gaji Frankfort setiap jamnya adalah $800 per jam—sekitar $13 per menit. Dari sana dapat kita lihat bahwa setiap menit yang terbuang akan sangat merugikan perusahaan. Kebanyakan manajer, tentu saja, memiliki gaji yang jauh lebih kecil dari Frankfort. Namun demikian, waktu yang mereka miliki tetap merupakan aset berharga, dan menyianyiakannya berarti membuang-buang uang dan mengurangi produktivitas perusahaan.
Keterampilan membuat keputusan
Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan menentukan cara terbaik dalam memecahkannya. Kemampuan membuat keputusan adalah yang paling utama bagi seorang manajer, terutama bagi kelompok manajer atas (top manager). Griffin mengajukan tiga langkah dalam pembuatan keputusan. Pertama, seorang manajer harus mendefinisikan masalah dan mencari berbagai alternatif yang dapat diambil untuk menyelesaikannya. Kedua, manajer harus mengevaluasi setiap alternatif yang ada dan memilih sebuah alternatif yang dianggap paling baik. Dan terakhir, manajer harus mengimplementasikan alternatif yang telah ia pilih serta mengawasi dan mengevaluasinya agar tetap berada di jalur yang benar. (Griffin:2006)
itulah sedikit keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang manajer untuk mampu menjalankan fungsinya dalam perusahaan. Kalau kita kaitkan dengan manajemen kontrol sistem, dimana didalamnya dijelaskan beberapa macam jenis kontrol agar kinerja perusahaan bisa berjalan dengan semestinya, yaitu antara lain action control, people control, dan result control. Dari ketiganya mungkin tidak bisa hanya diterapkan salah satunya saja, tetapi akan jauh lebih baik jika manajer perusahaan mampu untuk mengkombinasi ketiganya menjadi strategi kontrol yang hebat. Maka, masalah-masalah yang dihadapi oleh 15 perusahaan di Malang yang tidak bisa membaya THR kepada para karyawanya tidak akan terjadi jika para manajer mengetahui apa yang sebaiknya mereka lakukan didasrkan pada penjelasan diatas, walaupun itupun tidak bisa menjamin itu akan berhasil. Tapi setidaknya dengan konsep seperti itu akan jauh lebih baik.
October 25th, 2007 at 7:09 pm
PENCURIAN RASKIN OLEH BULOG
SEMARANG, KOMPAS – Pencurian beras untuk keluarga miskin atau raskin di gudang Bulog oleh kepala gudang dan sejumlah karyawan Bulog dinilai sebagai hal yang sangat fatal dan memperburuk citra instansi itu.
Kasus pencurian beras Bulog di Demak yang melibatkan orang dalam bukanlah kali pertama terjadi di instansi tersebut. Beberapa waktu lalu terungkap kasus yang sama di gudang Bulog Bawen, Kabupaten Semarang. “Dengan kasus-kasus semacam itu, Bulog harus serius memperbaiki diri. Jangan hanya sebatas memberi sanksi kepada pelakunya, tetapi pengawasan juga harus ditingkatkan,”ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah Muhammad Haris.
Langkah penonaktifan kepala gudang dan sejumlah pegawai Bulog yang terlibat dalam pencurian itu, menurut Haris, belumlah cukup untuk memberantas kemungkinan munculnya kasus serupa. Langkah perbaikan harus bersifat menyeluruh.
Aparat kepolisian diharapkan juga serius menangani perkara ini dan bersikap proporsional. Untuk mencegah pencurian serupa terulang, polisi diminta aktif melakukan inspeksi mendadak ke gudang-gudang Bulog.
Potensi terjadinya pencurian di gudang Bulog lain, menurut Haris, bisa diindikasikan dengan selalu “miringnya” bobot raskin yang disalurkan ke masyarakat. “Sudah sering kita dengar bobot raskin yang disalurkan ke masyarakat timbangannya tidak ‘kencang’ ( tidak sesuai dengan yang sebenarnya ),”ujarnya.
Komisi B DPRD Jateng, menurut Haris, dalam waktu dekat akan melakukan inspeksi ke gudang-gudang Bulog. Selain untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya, sidak tersebut juga untuk memberikan terapi kejut kepada Bulog.
Secara terpisah, Kepala Polwiltabes Semarang Komisaris Besar Gritno Sigit Wiranto menduga, kawanan pencuri beras di gudang Bulog tersebut tidak hanya tiga kali saja beraksi, seperti pengakuan mereka kepada polisi. “Kalau melihat cara kerja mereka, sepertinya sudah berulang kali,”katanya.
Kecurigaan polisi tersebut tak mengada-ada. Pasalnya, menurut informasi masyarakat sekitar, kawanan ini sudah berulang kali dipergoki melakukan bongkar muat beras di luar jam kantor. (Kompas, Selasa, 2 Oktober 2007)
Tanggapan :
Control system dalam organisasi berfungsi seperti otak pada pengemudi mobil yang mengarahkan dan menuntun organisasi ke tujuan yang diinginkan. tanpa adanya control system yang baik, kecil kemungkinan suatu organisasi mencapai tujuannya. Salah satu contoh kasus minimnya control system dalam organisasi adalah pencurian raskin di gudang Bulog oleh kepala gudang dan karyawan Bulog itu sendiri.
Dalam hal ini Bulog dapat diibaratkan dengan pepatah “pagar makan tanaman”. Bagaimana tidak, Bulog sebagai instansi pemerintah yang diberi amanat untuk membantu masyarakat kurang mampu dengan menyalurkan raskin malah mencurinya demi meraup keuntungan. Hal ini tentu saja sangat merusak nama baik Bulog di dalam masyarakat. Walaupun tidak semua anggota instansi yang terlibat dalam kasus pencurian itu, namun dampaknya mempengaruhi keseluruhan sistem dari instansi tersebut. Apalagi kasus pencurian raskin tidak terjadi hanya di satu gudang Bulog saja, tetapi sudah ada beberapa kasus serupa yang terjadi di gudang-gudang Bulog lainnya dan pencurinya merupakan orang dalam yang seharusnya turut menjaga nama baik Bulog di mata masyarakat. Potensi terjadinya pencurian di gudang Bulog bisa diindikasikan dengan selalu “miringnya” bobot raskin yang disalurkan ke masyarakat. Bobot raskin yang disalurkan ke masyarakat timbangannya tidak ‘kencang’ ( tidak sesuai dengan yang sebenarnya ). Tidak mengherankan jika setelah munculnya kasus-kasus pencurian raskin tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menipis.
Untuk mencegah hal yang serupa terjadi kembali dan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Bulog bukanlah hal yang mudah. Bulog harus serius memperbaiki diri secara menyeluruh dan juga meningkatkan control system. Bulog harus bisa memilih orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada bagian-bagian instansi yang vital sehingga tidak seperti kasus yang terjadi, kepala gudang yang dipercaya untuk menjaga gudang dan seharusnya merupakan orang yang paling bertanggungjawab terhadap aliran keluar masuknya beras di gudang justru menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Bulog juga harus memperbaiki strategy control, yaitu untuk melihat apakah strategi yang digunakan masih valid atau tidak. Jika sudah tidak dapat digunakan lagi, maka Bulog harus menerapkan strategi baru yang sesuai dengan kondisi, serta memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, perlu juga adanya pengawasan eksternal misalnya dengan inspeksi mendadak yang dilakukan oleh aparat kepolisian ke gudang-gudang Bulog sehingga memperkecil kemungkinan berkurangnya beras di gudang Bulog akibat pencurian yang dilakukan oleh orang dalam. Masyarakat juga dihimbau untuk segera melapor kepada pihak yang berwajib jika ada karyawan yang melakukan bongkar muat beras di luar jam kantor.
October 25th, 2007 at 9:02 pm
KEMACETAN LALU LINTAS
Kemacetan lalu lintas adalah merupakan salah satu masalah yang terjadi hampir di seluruh dunia baik di negara maju, negara berkembang maupun negara kecil. Boenos Aires, Argentina adalah menjadi kota yang paling tinggi tingkat kemacetannya di samping China, Amerika, India dan tak terkecuali Indonesia. Kemacetan ini bisa berlangsung hingga 10 jam. Hal ini menjadi masalah serius karena banyaknya dampak yang ditimbulkan, mulai dari polusi udara, suara, pemborosan penggunaan bahan bakar, menurunnya tingkat produktivitas dan juga bisa mengakibatkan stres khususnya bagi para pengguna jalan. Polusi baik udara maupun suara memang tidak dapat dipisahkan dengan kemacetan dan kepadatan penduduk, akibatnya besar kemungkinan masyarakat disekitarnya akan terserang berbagai penyakit pernafasan dan kemungkinan terganggunya pendengaran. Kendaraan yang terjebak kemacetan mesinnya akan tetap hidup dan lama kelamaan akan semakin banyak memakan bahan bakar yang sudah tinggal menipis. Akibat lain secara tidak langsung akan mengurangi tingkat produktivitas dengan hilangnya waktu yang dihabiskan dalam kemacetan yang jika tidak segera dibenahi akan mengganggu perekonomian di suatu negara. Kemacetan di Indonesia salah satunya diakibatkan karena kurangnya pengendalian dari pemerintah dalam mengantisipasi dan menekan pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan pembangunan dan terbatasnya sarana dan prasarana yang ada serta banjir musiman yang terjadi setiap tahun, sehingga tak pelak kemacetan pun tidak dapat dihindari. Sekarang tinggal bagaimana cara untuk menanggulangi keadaan tersebut.
Di kota-kota besar di dunia banyak cara yang coba dilakukan untuk mengurangi kemacetan. Di Italia dan Perancis, pengendara akan membawa mobil meskipun jarak yang ditempuh hanya 400 meter. Sehingga mulai diberlakukan jalan bebas kendaran pribadi pada jam kerja mulai dari jam 7.30-19.30 di hari-hari tertentu dan membiasakan diri untuk berjalan kaki dan memakai kendaraan umum. Selain itu, di negara-negara maju diterapkan teknologi cruise control di dalam mobil yang memiliki sensor untuk menyesuaikan jarak dan kecepatan dengan kendaraan di depannya. Kecepatan mobil akan berada pada 5-20 mil per jam, sehingga meskipun lebih lambat dari biasanya tetapi setiap mobil akan melaju konstan dan tertib sehingga pada jalan-jalan yang sering terjadi kemacetan akan lebih lancar.
Di Jakarta, untuk menekan angka kemacetan dalam jangka pendek mulai diterapkan tarif dalam melalui tol, jalur 3 in 1 di Jalan Thamrin dan rencana untuk memungut tarif untuk jalur 3 in 1. Namun banyak pihak yang keberatan akan rencana terakhir tersebut karena pungutan itu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP). Pungutan diberlakukan hanya pada jalan tol sebagai pemasukan bagi negara dalam menyediakan, memelihara dan membangun fasilitas bagi pengguna jalan. Dalam jangka panjang pemerintah telah menyadiakan transportasi umum yaitu trans jakarta sebagai alternatif utama transportasi publik yang menghubungkan di beberapa wilayah Jakarta. dan akan membangun monorel yang diharapkan dapat menjadi transportasi di dalam kota yang mampu menghemat waktu dan menampung banyak orang. Pembangunan busway dengan trans jakartanya memang dirasakan belum signifikan dalam mencegah kemacetan, malah dianggap menambah kemacetan karena menyempitkan jalur biasa. Hingga sekarang busway telah diperbanyak armada dan rutenya suapaya dapat memperpendek jarak dibandingkan dengan kendaraan pribadi dan umum yang lainnya. Monorel masih dalam tahap pembangunan sehingga masih harus menunggu beberapa tahun ke depan efektivitas dalam membantu mengurangi antrian panjang yang biasa terjadi sehari-hari ini.
Salah satu cara yang mungkin dapat dilakukan adalah pemerintah harus lebih tegas dalam mengawasi dan memperluas jalur 3 in 1, secepatnya menjaring kendaraan yang tidak layak jalan seperti uji Euro-2 dan merealisasikan retribusi bagi jalan yang padat diikuti dengan menetapkan peraturannya karena hal ini akan efektif dalam menekan pertumbuhan dan pemakaian kendaraan.
Hal ini memang upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemacetan yang tidak akan selesai tanpa dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah yang dapat secepatnya menyelesaikan program-program jangka panjangnya dan menyediakan transportasi yang murah dan nyaman. Masyarakat pun sebagai pengguna harus mulai menyadari dampak yang ditimbulkan dari kemacetan tidak hanya dalam jangka pendek tapi juga jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
October 25th, 2007 at 9:47 pm
Sistem Penunjukkan Biro Jasa Penerbangan untuk Jemaah Haji Belum Transparan
Upaya pemarintah menurunkan ONH (Ongkos Naik Haji) perlu dibarengi dengan pembenahan kebijakan, terutama di sektor jasa. Selama ini, mekanisme penunjukkan maskapai penerbangan Garuda Indonesia sebagai moda transportasi untuk mengangkut jemaah haji Indonesia belum transparan. Hal ini menyangkut kebijakan tariff atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang cenderung menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. BPIH itu sendiri tidak akan mencapai tarif setinggi itu apabila dari awal mekanisme dilakukan secara transparan.
Penetapan BPIH segmentasi jemaah haji reguler seharusnya melalui mekanisme persaingan yang lebih adil dengan teknis yang jelas dan tentunya transparan. Intinya bahwa maskapai penerbangan selain Garuda Indonesia mempunyai hak yang sama dengan dalam pengangkutan jemaah haji. Jika dari pihak pemerintah itu sendiri tidak membuka persaingan secara luas, maka bisa mengakibatkan tarif trnsportasi haji akan naik dan memunculkan monopolistik diantara maskapai penerbangan.
Sebenarnya dari pihak Garuda Indonesia itu sendiri tidak melakukan monopoli dalam hal pengankutan jemaah haji. Hal ini dapat dilihat dalam penetapan tarif tiket yang ditentukan secara bersama dengan pemerintah atas persetujuan DPR. Dan sebenarnya pihak garuda Indonesia tidak keberatan apabila angkutan jemaah haji dibuka untuk maskapai penerbangan lain. Akan tetapi, hal ini juga perlu disinergiskan dengan standar yang ada di Arab Saudi, khususnya mengenai kelaikan terbang sebuah pesawat dan beberapa perjanjian yang dilakukan sebelumnya mengenai syarat atau hal-hal yang lain antara Pemerintah Indonesia, maskapai penerbangan dan pemerintah Arab Saudi.
Kita ketahui di Indonesia, pihak maskapai penerbangan kerap kali tidak memperhatikan syarat-syarat kelaikan terbang sebuah pesawat. Bukan berarti pula, pihak Garuda yang selama ini dipercaya sebagai maskapai penerbangan untuk mengangkut jemaah haji itu seluruh pesawatnya dapat dipakai untuk mengangkut jemaah haji. Karena harus terlebih dahulu lulus uji kelaikan dari pihak Arab Saudi.
Dalam penerbangan angkutan haji, pemerintah Arab Saudi juga menetapkan standar. Pada musim haji 2007/2008, pihak Garuda Indonesia mengankut sebanyak 108.443 jemaah haji yang tergabung dalam 288 kelompok terbang dari sembilan embarkasi. Sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan Departemen Agama, Garuda Indonesia mengoperasikan 14 pesawat berbadan lebar produksi tahun 1995-an ke atas. Dari keempat belas pesawat tersebut, dua diantaranya berasal dari Garuda sendiri (A-330) dan 12 pesawat lainnya disewa Garuda dari maskapai asing, yaitu empat pesawat B-747, tiga pesawat B-767 dan lima pesawat A-330.
Entah siapa yang salah dalam hal ini sampai sebuah maskapai penerbangan nomor satu di Indonesia sampai menyewa pesawat dari maskapai penerbangan asing. Jika dilihat dari data di atas, bahwa ada beberapa hal yang harus segera dibenahi oleh maskapai penerbangan di Indonesia. Pertama tentunya tentang kelaikan terbang pesawat dan harus adanya sstem pengendalian sebuah pesawat yang benar serta harus adanya pembenahan secara periodik.
October 25th, 2007 at 9:51 pm
TINJAUAN PERANAN INFORMASI DALAM SISTEM PENGENDALIAN
MANAJEMEN
Segala sesuatu yang ada disekitar kita serta kejadiannya adalah merupakan data. Data ini akan bermanfaat apabila diolah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tujuan dan penggunaannya, inilah informasi. Informasi diperlukan bagi perusahaan didalam menjalankan aktivitas perusahaan.
Bagi organisasi keadaan dan kejadian yang ada didalam lingkungannya, baik internal maupun eksternal adalah merupakan informasi baginya. Namun apa yang ada tidak semuanya merupakan sumber yang relevan bagi perusahaan, perlu penyaringan (filtering) untuk mendapatkan informasi yang tepat dalam arti mampu mendukung penggunaannya.
Informasi dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan berbagai fungsi didalam perusahaan, termasuk dalam sistem pengendalian manajemen diperlukan informasi yang mampu mendukung terciptanya sistem pengendalian yang efektip.
Robert N. Anthony dan Dearden dalam buku Management Control System menyebutkan bahwa sebuah sistem terdiri dari struktur dan proses struktur pengendalian manajemen dapat dinyatakan dalam bentuk unit-unit dalam organisasi dan sifat informasi yang mengalir diantara unit-unit tersebut sedangkan proses adalah berkenaan dengan apa yang dilakukan manajer terhadap inforrnasi tersebut.
Dari pendapat tersebut jelas Anthony mengatakan bahwa informasi merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen baik dalam struktur maupun prosesnya. Bahkan oleh J.A. Marciariello dipertegas lagi dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa, informasi adalah merupakan salah satu bagian yang permanen dari sistem pengendalian oleh karena itu informasi seharusnya dipandang sebagai elemen yang struktural walaupun secara integral dlhubungkan dengan proses pengendalian. Pada makalah ini akan dikemukakan bagaimana kaitan informasi terhadap sistem pengendalian manajemen dalam mendukung tercapainya tujuan sistem tersebut.
PEMBAHASAN
1. Peranan Sistem Pengendalian Manajemen Bagi Organisasi
Setiap organisasi mempunyai tujuan yang hendak dicapainya yaitu pertumbuhan dan kelangsungan hidup dengan memanfaatkan atau mengelola sumber daya yang ada. Untuk mendukung itu perlu suatu sistem guna mengarahkan agar aktivitas organiasasi searah dengan tujuan, yaitu sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen menurut Joseph A. Marciariello adalah :
Management control is the process of ensuring that the human, physical and technological resources are allocated so as to achieve the overall purpose of an organization. Efforts of a multitude of organizational sub units so as to steer the overal organization and its managers foward its objektives and goals. An MCS consists of a structure and a process.
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian manajemen adalah suatu proses yang menjamin sumber daya dialokasikan secara terkendali dalam arti searah dengan tujuan yang telah ditetapkan sehingga tercapai tujuan perusahaan. Sistem pengendalian manajemen akan membawa keseragaman tujuan diantara berbagai usaha sub unit didalam organisasi dan manajernya kearah tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran.
Jika didalam organisasi tidak ada pengendalian maka masing-masing akan bekerja demi kepentingan sendiri-sendiri tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Dengan adanya pengendalian setiap tindakan akan dievaluasi, sudahkah sejalan antara hasil tindakan dengan rencana tindakan. Jika terjadi penyimpangan perlu dicari penyebabnya sebagai tindakan koreksi. Pengendalian tidak bisa dilaksanakan pada hasil tindakan karena sudah terjadi, yang perlu dikendalikan adalah perencanaan dan pelaksanaan atau kegiatan yang sedang berjalan. Untuk itu diperlukan informasi yang cepat dan tepat agar setiap tindakan yang menunjukkan gejala akan lepas kendali bisa segera dideteksi.
2. Peranan Informasi Didalam Sistem Pengendalian Manajemen
Informasi merupakan unsur pokok dalam sistem pengendalian manajemen. Untuk pembahasan lebih lanjut perlu dikemukakan disini apa itu informasi, sumber informasi arus informasi dan organisasi sistem informasi.
Apa itu Informasi : Pengertian informasi sendiri sudah dikemukakan dimuka Gambar dibawah ini adalah menjelaskan hubungan antara data dan informasi.
Gambar 1. Transformasi data menjadi informasi.
Data yang diolah disamping data baru juga data yang ada pada penyimpan. Data ini kemudian diolah menghasilkan informasi, informasi selanjutnya dikomunikasikan kepada si pemakai informasi tersebut.
Sumber informasi : Sumber informasi bagi organisasi satu dengan yang lain akan berbeda dan berbeda level manajer berbeda pula sumber informasinya.
Sumber informasi menurut kebutuhan tingkat manajer dalam buku karangan G.M. Scott menunjukkan :
Computer Eksternal Non-EDP lower level
Top Manager 15 - 20 % 35 - 45 10 - 15 25 - 35 %
Midle Manager 30 - 40 % 10 - 15 15 - 20 30 - 40 %
lower Manager 55 - 75 % 5 - 10 25 – 45 -
Sumber informasi yang lain adalah dari informal information. Jaringan informasi informal merupakan sumber informasi bagi setiap level dalam organisasi.
Aliran Informasi : Informasi yang mengalir didalam suatu organisasi dipengaruhi oleh struktur organisasinya. informasi akan mengalir keatas sepanjang garis hierarchy. Informasi biasanya semaking mengalir keatas menjadi semakin ringkas, kemudian informasi yang diberikan oleh setiap unit organisasi kepada satu level mendapat kombinasi dari level tersebut kemudian mengalir keatas pada level berikutnya sampai level tertinggi.
Informasi juga akan mengalir kebawah sepanjang garis hierarchy dalam bentuk pengarahan, kebijakan dan penunjuk tindakan. Informasi ini menghubungkan setiap tingkatan manajer ke setiap tingkatan yang lebih rendah.
Aliran informasi tidak terbatas keatas dan kebawah dalam hierarchi, tetapi juga mengalir dari satu sisi ke sisi lain didalam organisasi.
Perubahan lingkungan suatu organisasi juga akan mempengaruhi aliran informasinya. Bila lingkungannya cepat berubah maka diperlukan periode aliran informasi yang singkat, agar tindakan adaptasi bisa segera dilaksanakan.
Organisasi Sistem Informasi : Organisasi sistem informasi harus memberikan informasi kepada manajer mengenai berbagai macam informasi lingkungannya. Semakin dinamis lingkungannya akan menjadi semakin kritis informasinya. Organisasi sistem informasi akan dipengaruhi oleh karakter magement style dan management type.
Dukungan Sistem Informasi Didalam Sistem Pengendalian Manajemen : Informasi didalam struktur pengendalian menajemen berkenaan dengan aliran informasi. Seperti telah dikemukakan dimuka struktur organisasi akan mempengaruhi aliran informasi. Untuk itulah perlu aliran wewenang dan tanggung jawab yang jelas didalam suatu organisasi agar tercipta aliran yang efisien dan efektip sehingga bila terjadi perubahan didalam lingkungannya akan cepat beradaptasi dan bisa segera diinformasikan keseluruh pusat pertanggung jawaban dengan melalui aliran informasi yang menunjang.
Organisasi sistem informasi dipengaruhi oleh Management Style dan Management Characteristic. Management Style adalah aspek personal dari manajemen, termasuk disini adalah pertimbangan manajer dalam memanfaatkan waktu dan berhubungan dengan orang lain, hal ini akan mempengaruhi jenis informasi yang dibutuhkan. Pola pemikiran manajer dan proses analisa adalah bagian dari Management Style. Sistem informasi yang baik harus dirancang agar dapat menambah atau melengkapi kekurangan pada proses pemikiran manajer. Untuk menciptakan hal itu perlu pemahaman terhadap kebutuhan informasi sesuai dengan managerial characteristic yang ada. Contoh lampiran 1
Kebutuhan informasi dalam pengendalian manajemen akan berbeda sesuai dengan tingkat pengendalian dalam manajemen proses.
Oleh Anthony dan Dearden dikemukakan tiga proses:
1. Management control is the process by which management assures that the organization carries out its strategies effectively and efficiently.
2. Operational control is the process of assuring that specific tasks are carried out effectively and efficiently.
3. Strategic planning is the process of deciding on the goal of organization and on the broad strategies that are to be used in attaining these goals.
Dari pendapat diatas bagaimana kebutuhan infarmasi bagi masing-masing kegiatan menajemen serta ciri operasionalnya. Untuk membahas ini, berikut adalah pendapat Gordon B. Davis dalam bukunya Management Information System: Conceptual. Foundations, Structure, and Development.
Pengendalian Manajemen: Proses pengendalian memerlukan jenis informasi :
1) Pelaksanaan yang direncanakan
2) Perbedaan dari pelaksanaan
3) Alasan untuk Variance dan
4) Analisis atas keputusan atau tindakan yang mungkin.
Beberapa data luar yang mungkin tersedia seperti data industri, indeks harga dan data lingkungan lain yang relevan.
Keluaran dari sistem informasi pengendalian manajemen adalah rencana dan anggaran, laporan yang dijadwalkan, laporan khusus, analisis situasi masalah, keputusan penelaahan dan jawaban atas pertanyaan.
Ciri informasi yang diperlukan adalah sebagian besar berasal dari dalam perusahaan, sangat terperinci, sangat baru dan dengan frekuensi yang tinggi dengan horison waktu masa lalu.
Keluaran dari sistem ini adalah antara lain suatu jawaban atas pertanyaan, laporan pengendalian transaksi dan keluaran transaksi.
Perencanaan Strategik: Mengembangkan strategi sebagai sarana suatu organisasi mencapai tujuannya. Kegiatan perencanaan strategik terjadi menurut siklus periodik yang tidak teratur. Kebutuhan data untuk perencanaan strategis adalah dari serangkaian sumber yang ada.
Dengan dukungan informasi manajemen pada proses perencanaan strategik misalnya untuk proyeksi dapat dikembangkan oleh data masa lampau (data historis).
Ciri informasi yang dibutuhkan adalah sebagian besar berasal dari luar, kurang memperhatikan kecermatan dan lebih bersifat ikhtisar, berorientasi ke masa depan dan frekuensi pemakaian rendah.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dan dukungan informasi yang diperlukan berbeda tergantung penggunaannya.
3. Pengendalian Manajemen Atas Sistem Informasi
Pembahasan ini dimaksudkan sebagai identifikasi terhadap penggunaan informasi dalam sistem pengendalian manajemen dan pengendaliannya. Dalam arti bahwa informasi dapat digunakan secara efektip dan efisien dalam mendukung fungsi sistem pengendalian manajemen yang pada akhirnya mendukung terciptanya tujuan organisasi.
Pengendalian Struktur : Yaitu melihat apakah komponen sistem yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, file, prosedur, dan personalia pengoperasian sudah mendukung. Artinya dengan prasarana ini akan menciptakan pengolahan sistem informasi yang operasional.
Pengendalin Fungsi Pengolahan : Yaitu meninjau apakah fungsi pengolahan yang meliputi pengolahan transaksi, memelihara file historis, menghasilkan laporan dan keluaran lain, dan interaksi dengan pemakai.
Dengan melaksanakan pengendalian tersebut maka diharapkan sistem informasi dapat mendukung sistem pengendalian manajemen dengan menghasilkan informasi yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :
1. Menjamin lancarnya arus aliran informal, sehingga informasi akan sampai tepat pada waktunya pada pemakai informasi.
2. Menghasilkan informasi yang relevan dalam tujuan penggunaannya. Misalnya untuk pemecahan masalah, pengambil keputusan, perbaikan atau koreksi atas penyimpangan tindakan, penentuan standar yang tepat, keseragaman tindakan penilaian prestasi, dan lain sebagainya.
3. Tidak mengandung noise dan entropy serta gangguan informasi yang lain.
4. Menghasilkan informasi yang akurat dan up to date.
Sehingga akhirnya tercapai efektivitas dan efisiensi dalam rangka mendukung terlaksananya fungsi sistem pengedalian manajemen.
KESIMPULAN
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa informasi diperlukan didalam mendukung pelaksanaan sistem pengendalian menajemen baik ditinjau dari proses maupun struktur.
Agar mendapatkan informasi yang mendukung sistem pengendalian manajemen maka diperlukan sistem pengendalian informasi.
October 26th, 2007 at 5:23 am
Mudik Vs Control Problem
Setiap tahun pada saat lebaran idul fitri tiba, pulang ke kampung halaman setelah selama satu tahun penuh bekerja membanting tulang di negeri orang menjadi rutinitas yang tidak mungkin bisa lepas dari kehidupan para perantau. Mereka merasa momen inilah yang paling tepat untuk mengunjungi sanak saudara serta menikmati hasil keringat mereka selama satu tahun yang lampau. Kebiasaan mudik ini ternyata tidak hanya memberikan manfaat yang besar bagi para perantau, tetapi juga menyulitkan pihak-pihak tertentu yang dalam hal ini terkait dengan sistem akuntansi untuk melakukan kontrol yang baik.
Kesulitan ini terjadi karena membludaknya pengguna jasa transportasi, baik tarnsportasi darat, laut, maupun udara. Mereka tidak saja para pemilik kendaraan pribadi yang cukup membuat jalanan macet pada musim lebaran, tetapi juga para penumpang angkutan umum yang merelakan dirinya untuk sedikit bersusah payah untuk bisa melakukan ritual “mudik lebaran” ini. Dengan peningkatan jumlah penumpang angkutan umum ini, mau tidak mau para pengusaha jasa angkutan umum harus menyediakan tambahan armada untu dapat mengakomodir seluruh kepentingan tersebut.
Tidak dapat dipungkiri ada saja pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan kesempatan untuk sedikit mengecap keuntungan atas situasi ini. Contoh konkret yang membuktikan lemahnya mental oknum jasa transportasi bisa dilihat dalam kereta ekonomi jurusan Kroya-Jakarta. Ternyata, tidak semua penumpang kereta ekonomi tersebut memiliki tiket. Sebutlah namanya Parno (nama samaran). Dia adalah penumpang asal sebuah desa di daerah Cilacap. Dia bisa sampai di Jakarta hanya dengan membayar separo dari harga tiket yang dijual di loket penjualan tiket. Kepada siapa uang tersebut diberikan?? Ternyata, setelah melakukan sedikit perbincangan dengan kondektur pemeriksa karcis, disepakati bahwa untuk bisa sampai di Jakarta, dia harus membayar separo dari harga tiket yang berlaku, dan uang tersebut dinikmati oleh kondektur pemeriksa karcis itu. Tidak hanya itu, karena padatnya penumpang kereta, masinispun mengijinkan para penumpang untuk masuk ke ruang kemudi. Dan lagi-lagi, para penumpang itu tidak memiliki tiket dan sebagai gantinya, para penumpang itu memberikan uang rokok sebesar Rp 10.000,00 kepada masinis untuk bisa sampai ke daerah tujuan.
Sangat ironis memang, tapi inilah kenyataan yang terjadi sekarang dan mungkin akan terus terjadi setiap tahun. Tidak ada yang bisa memastikan kapan semua ini akan berakhir. Akan tetapi, harapan akan terciptanya sistem pengendalian yang baik harus tetap ada, dan semoga suatu saat, semua itu akan terwujud di negeri kita tercinta.
October 26th, 2007 at 8:53 am
Manajemen Risiko
Mengapa risiko harus dikelola? Jawabannya tidak sulit ditebak, yaitu karena risiko itu mengandung biaya yang tidak sedikit. Bayangkan suatu kejadian di mana sebuah perusahaan sepatu yang mengalami kebakaran salah satu pabriknya. Kerugian langsung dari peristiwa tersebut adalah kerugian finansial akibat aset yang terbakar (misalnya gedung, material, sepatu setengah jadi, dan sepatu yang siap dijual). Namun lihat juga kerugian tidak langsungnya, seperti tidak bisa beroperasinya perusahaan selama beberapa bulan sehingga menghentikan arus kas. Akibat lainnya barangkali adalah macetnya pembayaran utang kepada kreditor dan suppliers karena terhentinya arus kas tadi yang akhirnya akan menurunkan kredibilitas dan hubungan baik perusahaan dengan para business partners tersebut. Contoh lain mahalnya risiko, misalnya, adalah perusahaan baterai yang produknya dinyatakan berbahaya bagi masyarakat oleh badan teknologi. Dampaknya, perusahaan tersebut harus menarik kembali semua baterai yang telah dipasarkan, dan itu berarti biaya yang luar biasa besar. Dua contoh di atas merupakan pure risks. Ada lagi risiko lain yang dikenal sebagai price risk. Misalnya, perusahaan raket tenis yang memerlukan material aluminium dalam memproduksi raket akan mengalami kenaikan biaya jika harga pasar aluminium mendadak naik. Perusahaan raket tersebut barangkali bagus dalam operasinya (produknya disukai pasar, inovasi produk dan proses, penjualan meningkat, manajemen biaya efisien) namun terpaksa menderita risiko akibat kenaikan harga pasar aluminium yang di luar kontrol perusahaan. Nah, di sinilah pentingnya manajemen risiko. Manajemen risiko yang efektif dapat meminimumkan biaya risiko. Konkretnya, risiko yang dikelola dengan baik, seperti dengan asuransi dan hedging kontrak derivatif, dapat menjaga agar kinerja perusahaan terhindar dari faktor-faktor non-operasi seperti kerugian akibat pure risk dan price risk tadi.
risiko yang dapat dikelola dengan efektif kebanyakan adalah risiko spesifik. Kebakaran pabrik dan penarikan kembali produk yang berbahaya dari pasar yang merupakan kejadian spesifik perusahaan tersebut dapat diatasi dampak negatifnya dengan asuransi. Kejadian perusahaan raket yang mengalami kenaikan harga materialnya, aluminium, pun dapat diatasi dengan kontrak derivatif.
Manajemen risiko yang efektif juga mengurangi kemungkinan financial distress, yaitu keadaan di mana perusahaan mengalami kesulitan yang serius untuk memenuhi kewajibannya, baik bunga maupun pokok pinjaman. Misalkan perusahaan sepatu di atas tidak melakukan asuransi terhadap potensi kebakaran pabrik, perusahaan harus membangun kembali pabrik beserta aset di dalamnya dengan dana yang diusahakannya sendiri. Apabila kas perusahaan ternyata tidak cukup untuk itu, perusahaan terpaksa harus meminjam dari lembaga keuangan seperti bank. Pinjaman yang bertambah meningkatkan potensi financial distress perusahaan. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif dapat mengurangi kemungkinan ini.
October 26th, 2007 at 12:03 pm
Management control system rahayu fajri s/C1C005187
Mr. Agung Praptapa
System pengendalian manajemen tata kota Jakarta
Penulis sangat menyukai topic bahasan di salah satu televisi swasta yang mengetengahkan tentang tata kota Jakarta dan intrik – intriknya bertepatan dengan lengsernya Gubernur Jakarta Sutiyoso yang berperan sangat penting dalam pengambilan keputusan tata kota Jakarta tersebut. Maka dari itu penulis ingin mencoba untuk mengetengahkan permasalahan kesalahan pengendalian tata kota Jakarta.
Seperti yang kita ketahui sekarang ini bahwa kota Jakarta menjadi salah satu kota yang paling ber-polusi, paling sering banjir dan paling macet di seluruh Indonesia. Bahkan disinyalir oleh PBB, Indonesia adalah salah satu penyumbang terbesar untuk polusi yang mengakibatkan efek rumah kaca semakin parah.
Ketika penulis mencoba untuk menulis essai ini yang pastinya tidak berani untuk berkata kebohongan, maka sebagai referensi penulis mencoba untuk memastikan dengan mata kepala sendiri peta kota Jakarta ( website dinas tata kota Jakarta ) di lihat secara keseluruhan. Dan ternyata memang benar adanya bahwa hampir seluruh daerah di Jakarta di penuhi dengan bangunan sehingga daerah – daerah penting seperti daerah hijau, daerah resapan air , bahkan taman kota tidak mencapai 30% sebagaimana seharusnya dimiliki oleh kota besar seperti Jakarta sebagai salah satu syarat tata kota yang baik.
New York, adalah kota yang padat penduduk dan hampir sama dengan Jakarta, kota ini merupakan salah satu kota metropolitan di Amerika. Namun entah mengapa, suasana yang didapatkan jauh dari Jakarta. Lebih tidak macet, lebih nyaman, banyak taman, bersih dan lebih sedap dipandang.
Kesalahan utama yang dapat kita telusuri disini adalah masalah manajemen tata kota. Dalam pengendalian tata kota Jakarta, penulis menemukan banyak sekali manipulasi. Sebagai contoh pemukiman mewah di kawasan pantai indah kapuk, kelapa gading, kemayoran, senayan dan kawasan elit lainnya di Jakarta telah merubah keseimbangan ekologi dengan menghancurkan ruang terbuka hijau. Alasannya simple, uang menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan.
Bahkan, keputusan Pemprov Jakarta untuk menyetujui proyek busway yang dirasa kurang efektif dan efisien, dan juga proyek mono rail yang sampai sekarang masih terkatung – katung, Jakarta menjadi benar – benar tidak teratur.
Maka dari itu, sudah seharusnya pemerintah mulai menata ulang kota Jakarta sehingga dapat mengembangkan kota – kota lain di Indonesia. Jangan karena uang yang nilainya miliyaran, sehingga membuat kepentingan public dikesampingkan. Menurut website suara pembaharuan online, seharusnya seluruh dareah yang memang awalnya menjadi RTH dikembalikan sesuai fungsinya semula. Lantas untuk masalah perijinan proyek bangunan di kota Jakarta jangan sampai lagi membuat RTH di rampas fungsinya agar kota Jakarta menjadi New York-nya Indonesia.
October 26th, 2007 at 12:28 pm
MANTAN DEKAN DAN KETUA JURUSAN MERASA TERTIPU (Kasus Penggelapan Dana Hibah di Unsoed)
Penanggung Jawab Program Hibah Kompetisi (PHK) A2 Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Unsoed (Masruki) mengaku dirinya merasa tertipu oleh penampilan staf honorer (Ika) yang diduga menggelapkan uang proyek Rp. 102 juta.
“Saya merasa tertipu oleh penampilannya yang kalem”, tegas Ketua Jurusan Teknologi Pertanian ini. Menurutnya, kasus tersebut sebenarnya sudah berusaha diselesaikan tujuh bulan lalu, kali pertama kasus diketahui. Pihaknya melalui bendahara program sudah melaporkan ke dekan waktu itu (Sumirat Bronto Waluyo).
“Saat kasus itu terjadi kami sudah laporkan ke fakultas. Dan saat itu juga sudah berusaha kami selesaikan secara kekeluargaan”, katanya.
Modus kejahatan yang dilakukan pelaku, katanya, yaitu dengan mencuri cek. Cek tersebut berusaha dicairkan dan uangnya dimasukkan ke rekeningnya.
“Kami percaya pada Ika karena sebelumnya dia menjabat sebagai staf honorer pusat yang sudah berpengalaman di program lain. Tahun-tahun pertama kelihatannya baik, tetapi setelah berjalan lama baru ketahuan aslinya”, katanya.
Meski dananya digelapkan, kata dia, hal itu tidak mempengaruhi pelaksanaan Program A2. Program tersebut juga sudah semua dilaksanakan. Programnya berlangsung selama tiga tahun (2004 s.d. 2006) dan saat ini tinggal pelaporan. Total dana yang diterima dari Dikti 2, 4 miliar di mana tiap tahunnya menerima sekitar 800 juta. Di antaranya untuk program relevansi kualitas lulusan dan peningkatan kualitas dosen dan kurikulum.
“Waktu itu dananya kami talangi dulu dari tim pengelola. Saya sendiri juga ikut iuran namun tidak seberapa. Yang jelas bendahara tetap kami minta membereskan, termasuk kasus ini”, lanjut Masruki. Masalah tersebut , jelas dia, tidak dilaporkan ke polisi untuk menjaga iklim perkuliahan agar tetap kondusif.
Sementara itu, Mantan Dekan Pertanian (Sumirat Bronto Waluyo) juga mengaku sangat kecewa dengan staf honorer tersebut.
“Saya juga tertipu dengan penampilannya. Saat bekerja orangnya baik, ramah dan sukamerendah. Selain itu dia juga dikenal taat beribadah”, kata Sumirat. Dia mengaku menandatangani cek agar uang senilai 102 juta bisa dicairkan. Sebab menurutnya sejak awal proyek itu berjalan, proses pencairan uangnya memang seperti itu di mana bendahara lewat staf administrasi keuangannya mengajukan dana dengan menggunakan cek tersebut. Karena sudah menjadi kebiasaan, dia tidak merasa curiga.
“Saat saya menandatangani cek itu, sedang ada pemeriksaan dari Dikti”, jelasnya (Dikutip dari Harian Suara Merdeka, 5 Mei 2007).
Dari kasus penggelapan dana di atas, kita dapat melihat adanya masalah dalam pengendalian manajemen, yaitu lemahnya pengendalian. Dekan sebagai seorang yang berwenang melakukan otorisasi dengan mudah menandatangani cek yang disodorkan oleh salah seorang stafnya tanpa melakukan kroscek ke pihak lain (bendahara atau penanggungjawab proyek), tetapi dia hanya mendasarkan pada kepercayaan. Sementara si staf yang diberi kepercayaan malah menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi.
“
October 26th, 2007 at 4:20 pm
Integrated Project Management System
PT. Estindo Rekagraha, Konsultan Project Management & Information Technology, menyediakan Total Solusi di bidang Project Management berupa penggunaan “Integrated Project Management System” berbasis web/internet berikut consulting, training, dan technical support.
Sistem ini di design untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri A/E/C (Architect/Engineering/Construction), Oil & Gas, Chemical & Petrochemical, Telecommunication & IT, Power Plant, dan Manufacturing, untuk digunakan di single project maupun multi-projects. Apabila perusahaan anda merupakan perusahaan EPC (Engineering, Procurement & Construction) atau turn-key, sistem ini memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan mulai dari tahap design sampai dengan project completion. Dengan menggunakan sistem ini, perusahaan dapat menyimpan data-data di satu lokasi (centralized location) misalnya kantor pusat, dan dapat memasukkan data maupun membuat reports & queries dari masing-masing proyek atau kantor cabang di lokasi yang berbeda melalui internet, sehingga orang-orang yang terlibat di dalam proyek dapat melakukan kerja sama (project collaboration) melalui web/internet.
Tujuan yang diharapkan dari sistem ini adalah penggunaan platform atau sistem project management yang effektif & seragam (uniform), menghilangkan duplikasi informasi & data entry, menurunkan ketergantungan terhadap spreadsheet, memudahkan pembuatan laporan konsolidasi, dan memperbaiki komunikasi antara staf/karyawan. Sehingga keuntungan yang diperoleh dari sistem ini seperti informasi proyek yang up-to-date, akurat, tepat waktu, dan dipercaya, bukanlah hal yang sulit untuk dipenuhi.
Integrated Project Management System ini terdiri dari 3 (tiga) modul yang dapat ter-integrasi antara satu modul dengan modul-modul lainnya. Adapun ke tiga modul tersebut adalah:
1. Estimating (WinEst Pro Plus & WinEst e-Team).
2. Planning & Scheduling (Prolog Scheduler, MS Project, Primavera, Suretrak & Open Plan).
3. Control & Monitoring (Prolog Manager, Prolog Website, Prolog Executive & Prolog Pocket).
Bila diperlukan, ke tiga modul tesebut diatas dapat juga di-integrasi-kan dengan program-program aplikasi CAD/CAE (Computer-Aided Design/Engineering), Accounting, dan ERP (Enterprise Resource Planning). Misalnya, modul Estimating (WinEst) dapat dihubungkan dengan program aplikasi CAD/CAE untuk memperoleh volume pekerjaan; atau seluruh informasi transaksi proyek seperti invoice, contract, PO, dan inventory yang terdapat di modul Control & Monitoring (Prolog Manager) dapat dihubungkan dengan program aplikasi Accounting atau ERP untuk pembuatan laporan keuangan perusahaan.
October 26th, 2007 at 4:31 pm
PENGENDALIAN DANA PENSIUN DI INDONESIA
Kesejahteraan pada masa purna tugas merupakan dambaan setiap orang. Secara naluri hal ini terlihat dari sikap serta tindakan hampir setiap individu untuk berusaha meningkatkan penghasilannya dengan berbagai cara agar dapat menyisihkan atau menginvestasikan penghasilan mereka untuk tujuan masa datang. Secara umum semua keluarga memiliki keinginan untuk mempersiapkan masa pensiun, tetapi seringkali tidak memiliki tujuan yang riil secara financial.
Kaum PNS mungkin tidak terlalu memikirkan hari tua. Maklum setelah pensiun, para abdi Negara tsb otomatis akan menikmati uang pensiun setiap bulan. Berbeda dengan pegawai swasta. Agar hari tua bias tenang, para pegawai partikelir harus ikut program dana pensiun. Ada perusahaan yang mengelola sendiri dana pensiun bagi perusahaan mereka.
Dana pensiun memang bukan persoalan saat ini, tetapi soal perencanaan untuk kehidupan dihari tua. Karena itu, tidak mengherankan bila masalah ini tidak menjadi fokus perhatian banyak orang. Padahal, setiap manusia pasti akan pensiun dan hal itu harus direncanakan sedini mungkin.
Ditengah kondisi makroekonomi yang cukup kondusif seperti saat ini, pemerintah dan dunia usaha sibuk memikirkan masalah rektrukturisasi utang, ekspansi usaha, hingga perencanaan bisnis tahun depan. Namun permasalahan dana pensiun sebenarnya punya potensi yang besar dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian.
Dalam kancah dunia dana pensiun di Indonesia lembaga dana pensiun seperti itu disebut dana pensiun pemberi kerja (DPPK). Total kelola DPPK kini sekitar Rp. 80 triliyun.
Dana pensiun lembaga keuangan yaitu Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan
Kadang perusahaan mempercayakan pengelolaan dana pensiun ke perusahaan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). Berbeda dengan DPPK,penyelenggara DPLK ini umumnya asuransi atau bank. Kini dana kelolaan DPLK sudah sebanyak Rp. 8 trilyun
Pemerintah mengatur pengendalian DPLK ini dalam undang-undang.adapun prinsip yang harus dipakai oleh DPLK yaitu
Prinsip Penyelenggaraan Dana Pensiun
1. Prinsip Kejelasan Maksud dan Tujuan Program: Jaminan terhadap kesinambungan penghasilan.
2. Prinsip Independensi,Kelembagaan:
• berstatus badan hokum
• Manajemen Operasional dimana Asas Keterpisahan Kekayaan atau Segregated Assets dan Hak pengurus mengadakan perjanjian dgn pihak ketiga
• Pengawasan dimana Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas yang terdiri atas wakil-wakil dari pemberi kerja dan peserta dengan jumlah yang sama
3. Prinsip Akuntabilitas
• Dewan Pengawas wajib mengumumkan laporan hasil pengawasannya kepada Peserta
• Laporan keuangan Dana Pensiun setiap tahun harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas,Pendiri/Mitra Pendiri, Pengurus, dan Penerima Titipan wajib memperlihatkan seluruh dokumen/keterangan untuk keperluan pemeriksaan
• Dana Pensiun wajib mengumumkan neraca dan perhitungan hasil usahanya kepada Peserta
4. Prinsip Transparansi
• Pengurus wajib menyampaikan keterangan mengenai setiap perubahan peraturan Dana Pensiun dan hal-hal yang terjadi dalam rangka kepesertaan kepada Peserta
• Pengurus wajib mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasil pengembangannya kepada Peserta dan melaporkannya kepada Pendiri dan Dewan Pengawas
5. Prinsip Perlindungan Konsumen
• Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun
• Setiap karyawan berhak menjadi Peserta, bila berusia 18 tahun atau telah kawin, dan memiliki masa kerja satu tahun
• Hak atas manfaat pensiun tak dpt dijaminkan, dialihkan/disita
• Semua transaksi penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran sebelum jatuh tempo atau penjaminan manfaat pensiun dinyatakan batal demi hokum
• Pengembalian kekayaan Dana Pensiun kepada pemberi kerja, dilarang
• Saat likuidasi, peserta dan pensiunan/ahli waris memiliki hak utama dalam pembagian kekayaan
• Dana Pensiun ,Kekayaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Pendirinya
6. Prinsip Struktur Pengendalian Intern
• Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Pendiri, Mitra Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus diatur dalam Undang Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya
• Dana Pensiun tak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun
• Dana Pensiun tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman
• Tidak satu bagianpun dari kekayaan Dana Pensiun dapat dipinjamkan atau diinvestasikan pada pihak-pihak terafiliasi
• Bentuk dan susunan laporan keuangan Dana Pensiun harus sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 2345/KEP-LK/2003
7. Prinsip Kualifikasi Penyelenggara
• Kualifikasi Pengurus dan Dewan Pengawas (kecuali yang terakhir) adalah Warga Negara Indonesia
• berakhlak dan moral yang baik, belum pernah dihukum pidana ekonomi, dan berpengetahuan atau berpengalaman di bidang Dana Pensiun
• Pengurus tidak boleh merangkap jabatan Pengurus Dana Pensiun lain, atau direksi, atau jabatan eksekutif lainnya
Adapun jenis manfaat pensiun yaitu:
• Manfaat Pensiun Normal
• Manfaat Pensiun Dipercepat
• Manfaat Pensiun Ditunda
• Manfaat Pensiun Janda/duda/Anak
• Manfaat Pensiun Cacat
Dengan manfaat pensiun yang besar maka pengelolaan serta pengendalian yang baik harus dilakukan oleh pemerintah. Tetapi berbagai permasalahan tentang pensiun ini terus saja ada. Menteri Pemberdayaan aparatur Negara, Taufik Effendi mengakui, pengelolaan dana pensiun pemerintah belum menggunakan sitem pendanaan penuh (fully funded), sehingga negara memiliki utang kepada pegawai dan pensiunannya. Sampai saat ini, akumulasi utang iuran dari pemerintah diperkirakan telah mencapai lebih dari Rp 300 triliun. Menurut dia, negara harus segera memikirkan cara agar masalah dana pensiun segera terjawab. Negara seharusnya juga menyetor dana untuk pensiun pegawai.
Salah satu penyebab rendahnya kelolaan aset dana pensiun adalah program pensiun yang bersifat sukarela. Artinya, hanya perusahaan yang merasa perlu memikirkan hari tua karyawannya yang ikut program dana pensiun. Bila seluruh pekerja diwajibkan memiliki program pensiun, bisa dibayangkan dana kelolaannya akan berlipat-lipat.
Karena itu, pemerintah perlu mewajibkan atau setidaknya memberikan insentif bagi perusahaan yang mengikutkan karyawannya dalam program pensiun.Melalui program pensiun dan jaminan sosial, kesejahteraan pekerja dan masyarakat bisa ditingkatkan.
Langkah selanjutnya yang harus dipikirkan adalah menginvestasikan aset dana pensiun agar memberikan hasil optimal. Dari total aset dana pensiun Rp 66,91 triliun, sebesar Rp 17,20 triliun ditempatkan pada obligasi disusul dalam bentuk deposito Rp 17,16 triliun.
Bila aset dana pensiun hanya diinvestasikan dalam instrumen pasar uang tersebut, maka hasilnya tidak akan optimal. Padahal bersama industri asuransi, dana pensiun merupakan sumber pendanaan jangka panjang yang bisa dipakai untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Saat ini proyek infrastruktur mengalami kekeringan sumber pendanaan, sehingga tidak sedikit proyek yang tertunda penyelesaiannya.
Karena itu, masalah dana pensiun perlu dipandang secara multidimensi. Pemerintah harus bisa menciptakan program pensiun yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya kaum pekerja. Untuk bisa memberikan hasil yang optimal , aset dana pensiun harus diinvestasikan kesektor yang lebih menguntungkan melalui instrumen keuangan yang cocok, seperti obligasi jangka panjang khususnya untuk proyek infrastruktur yang memiliki return lebih dibandingkan dengan deposito.
Dana pensiun pada akhirnya harus didesain dan dikelola agar bisa memberikan manfaat yang optimal bagi pekerja, perusahaan dan perekonomian nasional.
October 26th, 2007 at 8:42 pm
Management Kontrol Militer Di Amerika
Dalam dunia militer juga diperlukan kontrol dan pengendalian atas suatu tugas atau misi tertentu. Kontrol dalam dunia militer memiliki peran yang sangat penting karena menyangkut berhasil tidaknya sebuah misi pertempuran dan pengamanan suatu wilayah, dan tentu kesalahan atau kekeliruan kontrol pengendalian akan mengakibatkan kerugian material dan bahkan nyawa manusia.
Berikut akan saya coba jelaskan bagaimana sebuah management kontrol dalam dunia militer di Amerika Serikat. Petunjuk pelaksanaan kontrol berikut dikeluarkan oleh Headquarters Departmen of the Army Washington DC, 1 Agust 1994 disusun oleh Milton H. Hamilton (Administrative Assistant to the Secretary of the Army) atas perintah Gordon R. Sullivan (General, United States Army Chief of Staff). Karena alasan teknis alamat download page-nya tidak bisa ditampilkan namun bila pdf-file dibutuhkan dapat saya sediakan.
Tampilan di bawah hanyalah kutipan dari 22 halaman. Regulasi ini dikeluarkan dalam rangka mengimplementasikan hukum publik, yang tercantum dalam OMB (Office and Management Budget) and Departmen of Defence (DoD) Guidence 7000. 14-R Volume 1, yang berisi Informasi, System dan Persyaratan Management Finansial Umum (General Financial Management Information, Systems and Requirements).
Regulasi ini berlaku untuk semua komandan dan pimpinan militer pada semua level (termasuk tanggung jawab sipil dari Corps of Enggineers), the Army National Guard dan USA Army Reserve (Tentara cadangan). Regulasi ini juga efektif dalam semua level mobilisasi militer. Meskipun begitu ada regulasi pengecualian bila ada otorisasi dari Assistant Secretary of the Army (Financial Management) ASA (FM).
a. All commanders and managers have an inherent responsibility to establish and maintain effective management controls, assess areas of risk, identify and correct weaknesses in those controls and keep their superiors informed. In this respect, the Integrity Act and OMB Circular A–123 codify this inherent responsibility.
“poin ini menekankan pada semua komandan/pimpinan sebagai penanggung jawab dalam melakukan kontrol yang efektif, termasuk mengukur risiko, mengidentifikasi kesalahan dan memperbaiki kontrol yang ia laksanakan dengan tanpa menginformasikannya pada atasan.”
b. Heads of reporting organizations and assessable unit managers are responsible for understanding and applying the Comptroller General Standards for Internal Control in the Federal Government (app B) and for conducting periodic evaluations of key management controls identified by HQDA functional proponents in applicable ARs.
“Unit-unit manager/pimpinan dituntut memahami dan mampu menerapakan regulasi yang ditetapkan, termasuk juga mlakukan evaluasinya.”
c. Heads of reporting organizations and assessable unit managers will give high priority to the prompt correction of material weaknesses and to the effective implementation of management controls that—
(1) Are identified as key management controls by HQDA functional proponents.
(2) Pertain to the DOD High Risk Areas identified by OMB.
(3) Pertain to any other high risk areas identified by DOD or Army leadership.
(4) Pertain to areas of vulnerability that they themselves have identified.
(5) Directly support the accomplishment of Army goals.
‘Setiap unit kontrol akan amat memprioritaskan perbaikan kekurangan-kekurangan aktifitas kontrol yang dilakukannya”
d. Heads of reporting organizations and assessable unit managers must be forthright in reporting material weaknesses in key management controls. The chain of command should encourage the prompt and full disclosure of such problems and ensure that commanders and managers are not penalized for this.
“Pimpinan-pimpinan organisasi dan unit-unit manager harus secara jelas dan langsung dalam melaporkan kekurangan-kekurangan kontrol management”
e. Reporting organizations will be segmented in to assessable units consisting of subordinate organizations headed by senior managers, preferably at General Officer/Senior Executive Service level, but not lower than Colonel/GM–15 level. The only exception is at Army garrison level, where assessable units may be headed by the senior functional managers. Reporting organizations will identify these assessable units to OASA(FM), ATTN: SAFM–FOM, which will maintain an inventory of Army assessable units as required by OMB Circular A–123.
f. Performance agreements for Army commanders and managers with management control responsibility down to assessable unit manager level must include an explicit statement of this responsibility to permit appropriate evaluation (see para 2–10).
g. No Army activity or program is exempt from the requirements of the Integrity Act and OMB Circular A–123. This includes all personnel assigned to Army organizations and activities for which the Army is executive agent.
(1) The Army management control process is not intended, however, to limit or interfere with matters such as statutory development or interpretation, determination of program needs, resource allocation, rule-making, or other discretionary policy-making activities.
(2) For activities or functions that are contracted out, Army managers performing related functions that are inherently governmental in nature (for example, property accountability, contract administration, and quality assurance) must comply with the requirements of this regulation. If a contractor is expected to conduct management
October 27th, 2007 at 2:25 pm
pengendalian kesehatan masyarakat dunia dengan International Health Regulation (IHR)
Rajutan keterikatan penduduk dunia yang makin rapat menyebabkan tidak ada lagi satu masalah kesehatan yang secara khusus, atau dianggap khas, terjadi hanya di satu negara saja. Wajar WHO menjadikan keamanan kesehatan global sebagai fokus Hari Kesehatan Sedunia (World Health Day) tahun 2007. Pemilihan fokus ini diselaraskan dengan mulai berlakunya International Health Regulation (IHR) 2005, bulan Juni 2007, yang membawa pengendalian masalah kesehatan ke tingkat yang lebih luas. Sesuai tujuan Hari Kesehatan Sedunia (HKS) untuk menggerakkan masyarakat dunia agar memperhatikan aspek kesehatan teraktual, Pusat Komunikasi Publik Departemen Kesehatan menyelenggarakan Seminar tentang IHR di Jakarta, 30 Mei 2007.
IHR adalah suatu dokumen perjanjian internasional yang mengikat negara-negara yang menyepakatinya untuk menerapkannya. Penyusunan peraturan kesehatan internasional dilakukan sesuai ayat 21 dan 22 Undang-Undang Dasar WHO (WHO Constitution), yang menyatakan bahwa para pemimpin kesehatan dunia yang tergabung dalam World Health Assembly (WHA) bertanggungjawab merancang peraturan untuk mencegah menyebarnya suatu penyakit ke seluruh bagian dunia.
Setelah UUD WHO yang dibentuk pada tahun 1948, peraturan kesehatan pertama dirumuskan dalam WHA ke 4 (1951), dan dinamai International Sanitary Regulations. Peraturan ini kemudian mengalami penyesuaian, diperbaharui pada tahun 1969, dan dinamai International Health Regulations (IHR). Tujuan IHR 1969 adalah memastikan keamanan maksimum terhadap penyebaran penyakit secara internasional dengan sesedikit mungkin menimbulkan imbas terhadap lalu lintas Internasional. Dalam IHR diatur penerapan karantina untuk penyakit demam kuning, pes, dan kolera.
Tetapi peraturan kesehatan dunia yang kini berlaku bukanlah peraturan yang sama dengan peraturan kesehatan dunia beberapa dekade lalu. Perkembangan dunia mengharuskan WHO merubah peraturannya dari waktu ke waktu. Amendemen bagian IHR pertama dilakukan WHA pada tahun 1973, dan dengan berhasilnya eradikasi beberapa penyakit menular, IHR kembali disesuaikan pada tahun 1981.
Setelah dua dekade berlalu, berbagai penyakit baru bermunculan, diantaranya Flu Burung. Masalah kesehatan tidak lagi hanya diakibatkan oleh gangguan dalam tubuh seseorang ataupun penyakit akut, melainkan apapun yang mengganggu kesehatan orang banyak seperti peningkatan suhu, perubahan iklim, penurunan mutu lingkungan, limbah kimia, hingga bioterorisme. Dengan masyarakat yang makin kolektif karena makin kerapnya manusia melakukan perjalanan dan perdagangan antar negara, dirasakan adanya keharusan bagi masyarakat dunia untuk bersama-sama bertanggungjawab melindungi bumi dari risiko terjadinya wabah, resesi dan musnahnya penduduk. SARS (Severe Acute Respitory Syndrome) sudah membuktikan betapa rentannya dunia dengan tingginya mobilitas, saling terkait dan kuatnya ketergantungan satu dengan yang lainnya. Telah nyata bahwa masalah kesehatan mampu mengguncang kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat dunia.
Revisi terhadap IHR 1969 dilakukan untuk memperluas gerak WHO dan negara-negara anggotanya dalam mendeteksi dan melakukan respon terhadap wabah penyakit yang berdimensi internasional. Menurut WHO, dua hal utama yang harus diperkuat guna menciptakan perlindungan adalah sistem kesehatan masyarakat dan surveillans. Untuk mendukung kedua hal tersebutlah IHR kembali mulai diperbaharui pada pertemuan WHA ke 48 (1995). Setelah melalui proses panjang yang hati-hati dan memperhatikan kepentingan serta atas persetujuan negara-negara anggota, pada pertemuan WHA ke 58, tuntas disepakati IHR tahun 2005. Menimbang perlunya sosialisasi serta memperhatikan kesiapan 193 negara WHO, maka IHR 2005 baru akan diberlakukan pada bulan Juni tahun 2007 ini.
IHR 2005 ini tidak hanya mendefinisikan penyakit baru sebagai ancaman kesehatan, tetapi menggerakkan negara-negara untuk memperhatikan pula pengendalian berbagai aspek, seperti pencemaran bahan kimia dan radioaktif, demi menjaga kesehatan masyarakatnya dan mencegah menyebarnya masalah kesehatan melintas batas wilayah, dan menimbulkan kerugian bagi sebagian besar umat dunia. Setiap negara anggota WHO yang tidak menolak dan tidak menyatakan keberatannya terhadap IHR 2005 harus menjalankan peraturan kesehatan internasional ini.
Salah satu perubahan utama dalam IHR 2005, dibandingkan dengan IHR 1969, adalah penetapan kapasitas yang harus diperkuat setiap negara untuk mendeteksi, melaporkan dan berespon terhadap risiko kesehatan masyarakat dan kegawat-daruratan kesehatan masyarakat yang patut ditanggulangi di tingkat dunia. Juga diatur pengamanan yang harus dilakukan oleh bandara dan pelabuhan internasional, serta pos perbatasan antar negara.
Berdasar pengalaman, banyak negara enggan secara langsung melaporkan suatu masalah kesehatan di wilayahnya karena tidak ingin dikenai larangan kunjungan ataupun pembatasan perdagangan. Karenanya, IHR 2005 mengharuskan setiap negara terikat untuk melaporkan suatu keadaan yang dianggap oleh negara tersebut berisiko menimbulkan masalah kesehatan masyarakat yang perlu menjadi pusat perhatian dunia, atau disebut sebagai Public Health Risk of International Concern sehingga tidak menimbulkan kegawat-daruratan kesehatan tingkat dunia atau disebut sebagai Public Health Emergency of International Concern. Demi kelancaran komunikasi antara negara dan WHO, setiap negara harus menunjuk satu Penanggungjawab (focal points) Nasional IHR. Penanggungjawab akan melaporkan dan menerima laporan dari WHO tentang keadaan teraktual, selama 24 jam penuh setiap hari, 7 hari dalam seminggu.
Setelah menerima laporan, WHO harus merekomendasikan tindakan yang harus dilakukan, berdasarkan analisa mendalam terhadap keadaan negara pelapor. IHR 2005 juga menetapkan prosedur penunjukan lembaga independen untuk memberikan rekomendasi terhadap penerapan IHR. Langkah pertama adalah membentuk Komite Gawat Darurat untuk memberi masukan bagi Direktur Jenderal WHO dalam menentukan tindakan yang harus dilakukan.
April 27th, 2008 at 3:45 am
Online Poker…
Online Poker Top Online Casinos…
April 30th, 2008 at 6:46 am
Online Poker Sites…
Online Poker Sites
Casino Games
Play Poker
Online Gambling
Keno
Free Slots
Top Online Casinos…
May 2nd, 2008 at 6:05 am
Turkey Ringtones…
Nokia Ringtones
Paul van dyk Ringtones
Polyphonic Ringtones
…
May 2nd, 2008 at 1:14 pm
Potter Ringtones…
Ringtone creator
Ringtone maker
Ringtones
…
May 2nd, 2008 at 8:41 pm
Funny Ringtone…
Smack that Ringtone
Spooky Ringtones
Sprint Ringtones
…
May 3rd, 2008 at 4:00 am
Akon Ringtones…
Wildlife Ringtones
Xmas Ringtones
24 Ringtone
…
May 3rd, 2008 at 11:05 am
Ringtones for motorola…
Bruce springsteen Ringtones
Cell phone Ringtones
Cellular Ringtones
…
May 3rd, 2008 at 6:07 pm
Mosquito Ringtone…
Cricket Ringtones
Ctu Ringtone
Dave matthews band Ringtones
…
May 4th, 2008 at 1:12 am
Cingular wireless Ringtones…
High school musical Ringtones
Hot Ringtones�
Idol Ringtones�
…
May 4th, 2008 at 8:23 am
Totally free Ringtones…
Movie Ringtones
Mp3 Ringtone
Music Ringtones
…
May 4th, 2008 at 3:39 pm
Polyphonic Ringtones…
Real music Ringtones
Real Ringtones
Ringtone
…
May 4th, 2008 at 10:50 pm
Elvis Ringtones…
Ringtones mp3
Ringtone software
Samsung Ringtones
…
May 5th, 2008 at 5:55 am
Adult Ringtones…
Tracfone Ringtones
Turkey Ringtones
Us cellular Ringtones
…
May 5th, 2008 at 1:04 pm
Ringtones…
Aflac Ringtones
Akon Ringtones
Alltel Ringtones
…
May 5th, 2008 at 8:18 pm
Make your own Ringtones…
Cingular Ringtones
Cingular wireless Ringtones
College Ringtones
…
May 6th, 2008 at 3:38 am
Christian Ringtones…
Download Ringtones
Elvis Ringtones
Final fantasy Ringtones
…
May 6th, 2008 at 10:46 am
Sprint Ringtones…
Make Ringtone
Make your own Ringtones
Mobile Ringtones
…
May 6th, 2008 at 6:03 pm
Nokia Ringtones…
Nokia Ringtone
Nokia Ringtones
Paul van dyk Ringtones
…
May 7th, 2008 at 1:23 am
Download free Ringtones…
Ringtones free
Ringtone creator
Ringtone maker
…
May 7th, 2008 at 9:05 am
24 Ringtone…
Silent Ringtone
Smack that Ringtone
Spooky Ringtones
…
May 7th, 2008 at 4:26 pm
Ringtone creator…
Voice Ringtones
Wildlife Ringtones
Xmas Ringtones
…
May 7th, 2008 at 11:48 pm
Lg Ringtones…
Blackberry Ringtones
Bruce springsteen Ringtones
Cell phone Ringtones
…
May 8th, 2008 at 10:24 pm
Nextel Ringtones…
Motorola Ringtones free
Movie Ringtones
Mp3 Ringtone
…
May 9th, 2008 at 5:55 am
Dave matthews band Ringtones…
Potter Ringtones
Real music Ringtones
Real Ringtones
…
May 9th, 2008 at 1:10 pm
Wildlife Ringtones…
Ringtones for motorola
Ringtones mp3
Ringtone software
…
May 9th, 2008 at 4:09 pm
Good site I “Stumbledupon” it today and gave it a stumble for you.. looking forward to seeing what else you have..later
May 9th, 2008 at 6:30 pm
Create ringtones…
Free cricket ringtones
Free cricket ringtone
Free composer ringtones
Free composer ringtone
Free cingular ringtones
Free cingular ringtone
Free cingular cell phone ringtones
Free cingular cell phone ringtone
Free cell phone ring…
May 10th, 2008 at 2:15 am
50 cent ringtones…
Free verizon ringtone
Free verizon cell phone ringtones
Free verizon cell phone ringtone
…
May 10th, 2008 at 9:36 am
Free verizon cell phone ringtones…
Cingular wireless ringtones
Cingular wireless ringtone
Cingular ringtones
…
May 10th, 2008 at 5:01 pm
Free music ringtones…
Free mobile ringtone
Free metro pcs ringtones
Free metro pcs ringtone
…
May 11th, 2008 at 12:32 am
Download free verizon ringtones…
Hot ringtones
High school musical ringtones
Ghost ringtone
…
May 11th, 2008 at 7:55 am
Cingular wireless ringtone…
Download cingular ringtone
Disney ringtones
Dave matthews band ringtones
…
May 11th, 2008 at 3:40 pm
100 free ringtones…
Free polyphonic ringtone
Free phone ringtones
Free phone ringtone
…
May 11th, 2008 at 10:51 pm
Free sprint ringtones…
50 cent ringtone
24 ringtones
24 ringtone
…
May 12th, 2008 at 6:22 am
Free metro pcs ringtones…
Download free verizon ringtone
Download free sprint ringtones
Download free sprint ringtone
…
May 12th, 2008 at 1:46 pm
Download free mp3 ringtones…
Free sprint ringtone
Free samsung ringtones
Free samsung ringtone
…
May 12th, 2008 at 9:19 pm
Caller ringtones…
Caller ringtone
Bruce springsteen ringtones
Britney spears ringtones
…
May 13th, 2008 at 5:03 am
High school musical ringtones…
Free cingular ringtone
Free cingular cell phone ringtones
Free cingular cell phone ringtone
…
May 13th, 2008 at 12:23 pm
Free real ringtones…
Free virgin mobile ringtone
Free verizon wireless ringtones
Free verizon wireless ringtone
…
May 13th, 2008 at 8:03 pm
Free cingular ringtones…
Crank ringtone
Complimentary right ringtones
Complimentary right ringtone
…
May 14th, 2008 at 4:01 am
Disney ringtones…
Free mp3 ringtone
Free motorola ringtones
Free motorola ringtone
…
May 14th, 2008 at 1:44 pm
American idol ringtones…
Hotlink maxis caller ringtones
Hotlink maxis caller ringtone
Hotlink caller ringtones
…
May 14th, 2008 at 9:05 pm
Free virgin mobile ringtones…
Download free cingular ringtone
Download free alltel ringtones
Download free alltel ringtone
…
May 15th, 2008 at 4:54 am
Free phone ringtones…
Free real music ringtones for nextel
Free real music ringtone sprint
Free real music ringtone for nextel
…
May 15th, 2008 at 12:34 pm
Free alltel ringtones…
Akon ringtones
Aflac ringtones
Adult ringtones
…
May 15th, 2008 at 11:23 pm
sexyclips…
milkman book
milkmanbook
millsberry
mind organizing
mindy vega
miniclips
mmm100
modern muslim preachers
mojito
mommygotboobs
moms teaching teens
momshere
mortgage payment calculator
motorcycle accessories
movie…
May 16th, 2008 at 8:53 am
audio data tag 8192…
fettes brot bettina
fictionmania
filecabi
…
May 16th, 2008 at 4:25 pm
houses…
cum2eat
cunt
curcuit city
…
May 17th, 2008 at 12:06 am
roofing product…
camgirlslive
canada 411
canal96
…
May 17th, 2008 at 7:56 am
40and50plus…
bananaguide
bang bus
bangbros
…
May 17th, 2008 at 3:20 pm
frostwire…
addicting games http
addictinggames
adult finder
…
May 17th, 2008 at 10:49 pm
plumprumps…
watcherweb
watches
watchhervideo
…
May 28th, 2008 at 5:47 am
Nope - you are way off with that.. Wrong on too many levels to count..
June 2nd, 2008 at 7:06 pm
I searched for \’India Free Incoming Number Phone Voip\’ at google and found this your post (\’Tugas 1: MCS S1 Akt 2007.\’) in search results. Not very relevant result, but still interesting to read.
June 19th, 2008 at 11:54 pm
Hi, Tugas 1: MCS S1 Akt 2007. - what in interesting and controversial topic! k3 mp3 accessories is a passion of mine and you’ve captured my thoughts to a T!
June 22nd, 2008 at 4:14 pm
Penis Enlargement Pills, Penis Enlargement Exercises, Ejaculation Control, Penis Health, Sexual Performance, Woman Information and much more… Visit: http://www.sinepenis.com
June 23rd, 2008 at 2:51 am
Hey!, what entice you to post an article on Tugas 1: MCS S1 Akt 2007.? This article was extremely interesting, especially since I was searching for thoughts on this subject last Sunday.
June 28th, 2008 at 6:46 am
Hello webmaster, what made you want to write on Tugas 1: MCS S1 Akt 2007.? I was wondering, because I have been thinking about this since last Friday.
June 29th, 2008 at 1:02 am
Awesome post! I found Tugas 1: MCS S1 Akt 2007. under keno holders while searching Google and want to say thank you for the info!
June 30th, 2008 at 5:35 pm
Just follow up your instinct and people will believe you.
June 30th, 2008 at 7:55 pm
At SinePeniS.com we sell all-natural products with the ability to improve your life in ways you never imagined. Visit: http://www.sinepenis.com
July 7th, 2008 at 11:09 pm
Hello, I was looking around for a while searching for sarbanes oxley 404 and I happened upon this site and your post regarding Tugas 1: MCS S1 Akt 2007., I will definitely this to my sarbanes oxley 404 bookmarks!
July 11th, 2008 at 1:40 am
Male Enhancement Pills, Penis Enlargement Exercises, Ejaculation Control, Penis Health, Sexual Performance, Woman Information and much more… Visit: http://www.sinepenis.com
July 11th, 2008 at 3:11 am
How they measure up to others, whether or not they can satisfy their partner or how a potential partner may be put off by an inadequate penis size. Visit: http://www.sinepenis.com
July 11th, 2008 at 4:02 am
Really works. I’ll order other 2 bottles with you guys. Thank you. Visit: http://www.sinepenis.com
July 16th, 2008 at 4:02 am
local news service scanner frequencies southren californiaTugas 1: MCS S1 Akt 2007.
July 19th, 2008 at 11:59 am
Whatz Expert, what made you want to write on Tugas 1: MCS S1 Akt 2007.? I was wondering, because I have been thinking about this since last Friday.
July 25th, 2008 at 9:06 pm
Yep - I would agree with that.. Thanks for the line.
August 7th, 2008 at 1:08 am
Hi there , I agree with this article, just sometimes I read so fast everything and I miss things that after read them again, I can understand it better.. ;). Your Tugas 1: MCS S1 Akt 2007. Blog Stumbled up and Bookmarked, so I keep updated on every article you write from now now on merchant account reseller.
August 7th, 2008 at 4:31 am
Speech on the health of the penis, exercises, penis enlargement pills, anatomy of the woman, clitoris, informations on sex, positions, health and much more. Visit: http://www.sinepenis.com
August 15th, 2008 at 8:48 am
anybody here know of a good site to find more info on sub domain controller? I’ve got this site bookmarked and im gonna keep checking it out, but i still would like to find a site that covers sub domain controller a little more thoroughly..thanks
August 17th, 2008 at 4:20 am
Have you tried to write a professional sales letter? How about converting visitors to buyers. This program automates the task and creates sales letters, landing pages and website front pages that convert visitors to sales. You must see this program! sales-letter-creator-pro dot com
August 17th, 2008 at 8:14 am
Cam on nhiu nghen.
September 17th, 2008 at 11:40 am
I always read your blog in high spirits. Thanks
September 22nd, 2008 at 5:04 am
Penis Enlargement Exercises, Ejaculation Control, Sexual Performance, Woman Information and much more. Visit: http://www.sinepenis.com
October 2nd, 2008 at 11:50 am
How i may contact admin this site? I have a question.
iijiivei
October 13th, 2008 at 10:37 pm
aymnohgl frvdt wbvifsa goknfh ijpdwncko jknd ojtlyipxc
October 13th, 2008 at 10:39 pm
gioe ekrwxlh xbvyjs moyfsvdgx wapj bxirkal fdqox http://www.qnlripadv.vduaghltr.com
October 18th, 2008 at 3:00 pm
ahbuo racf lrcdukz
http://groups.google.com/group/charpy/browse_thread/thread/b343557e8d71f24a cock sucker porn
October 18th, 2008 at 3:55 pm
yvufbxh nevzmg
http://groups.google.com/group/charpy/web/free-porn-video cock public sucker
October 18th, 2008 at 5:10 pm
mbdag brelwjv
http://groups.google.com/group/codesite-discuss/web/cock-sucker-video cock old sucker
October 18th, 2008 at 6:08 pm
hivr fsnu
http://groups.google.com/group/codesite-discuss/web/cock-sucker-video bondage cock sucker teen
October 18th, 2008 at 7:18 pm
rgsn dhzn
http://groups.google.com/group/codesite-discuss/web/cock-sucker-video cock sucker teen young
October 18th, 2008 at 7:54 pm
pjiyhc wdgfcyx oynlbw pjwu
http://groups.google.com/group/codesite-discuss/web/cock-sucker-video black gay cock sucker
October 18th, 2008 at 9:22 pm
kglsyz srolmji
http://groups.google.com/group/macwidgets/browse_thread/thread/f3c363e7ca97a8e5 coed cock sucker
October 18th, 2008 at 10:35 pm
uxypngw ypirm qfegcyw
http://groups.google.com/group/macwidgets/browse_thread/thread/f3c363e7ca97a8e5 black cock gay sucker white
October 19th, 2008 at 1:40 am
dcwbtsy qpbu qjcfrh jycd
http://groups.google.com/group/macwidgets/browse_thread/thread/f3c363e7ca97a8e5 cock shemale sucker
October 19th, 2008 at 2:13 am
iqezjrh
http://groups.google.com/group/macwidgets/browse_thread/thread/f3c363e7ca97a8e5 anonymous cock sucker
October 19th, 2008 at 3:25 am
uzgx wxpa idnc
http://groups.google.com/group/macwidgets/browse_thread/thread/f3c363e7ca97a8e5 cock dirty sucker
October 19th, 2008 at 4:40 am
ekfjdbm vomblp nwkzes nzsu
http://groups.google.com/group/macwidgets/browse_thread/thread/f3c363e7ca97a8e5 california cock sucker
October 19th, 2008 at 5:14 am
iqyx
http://groups.google.com/group/macwidgets/browse_thread/thread/f3c363e7ca97a8e5 cock hot sucker young
October 19th, 2008 at 6:32 am
xyjt
http://groups.google.com/group/macwidgets/browse_thread/thread/f3c363e7ca97a8e5 cock sucker video
October 25th, 2008 at 2:32 am
mvskyb lurjhdk
http://groups.google.com/group/plone-users-wessex/web/free-porn-video amateur cock sucker,bisexual cock sucker
October 25th, 2008 at 6:03 am
qtokvre iaxh jxipa
http://groups.google.com/group/charpy/web/free-porn-video cock sucker young
October 25th, 2008 at 9:54 am
iwpxqn piwel
http://groups.google.com/group/lovecas/web/asian-cock-sucker big black cock sucker
October 25th, 2008 at 1:53 pm
dchpz cafxqk
http://groups.google.com/group/lovecas/web/asian-cock-sucker asian cock sucker
October 25th, 2008 at 5:35 pm
usgifbv auic
http://groups.google.com/group/iklo-4/web/beautiful-cock-sucker teenage cock sucker
October 25th, 2008 at 8:48 pm
xjfyp
http://groups.google.com/group/fragiletoo/web/cock-sucker-first-time-young-cock-suckers Cock sucker first time
October 26th, 2008 at 12:26 am
jdxbh krbgtqc jqzxrau
http://groups.google.com/group/Amateur-Sex-Life/web/amateur-blowjob—free-video Amateur blowjob
October 26th, 2008 at 3:58 am
xesy alfu lunbkz mnypx
http://groups.google.com/group/Amateur-Sex-Life/web/amateur-blowjob—free-video free amateur pron
October 28th, 2008 at 10:52 pm
jqpkto jdvpwr yeozgp
http://groups.google.com/group/google-labs-site-flavored/web/woman-cock-sucker cum suckers
October 29th, 2008 at 12:51 am
esfqo ctyf yxmfqzn qguok
http://groups.google.com/group/google-labs-site-flavored/web/woman-cock-sucker suck teens
October 29th, 2008 at 3:39 am
ceob
http://groups.google.com/group/asci/web/hot-young-cock-sucker enormous cocks
October 29th, 2008 at 5:30 am
kunix fnekd kecq fcrx
http://groups.google.com/group/charpy/web/suck-own-dick cock extreme sucker
October 29th, 2008 at 6:41 am
atuqf
http://groups.google.com/group/charpy/web/suck-own-dick milf cock sucker
October 29th, 2008 at 8:33 am
cfyvu dsebj clsnr zgwjbi
http://groups.google.com/group/charpy/web/suck-own-dick hard cocks
October 29th, 2008 at 11:18 am
altj
http://groups.google.com/group/kml-support/web/white-cock-sucker cock first sucker time
October 29th, 2008 at 1:13 pm
yukac tljy mwgv avkzm
http://groups.google.com/group/kml-support/web/white-cock-sucker cock mega sucker
October 29th, 2008 at 3:01 pm
dpgh
http://groups.google.com/group/plone-users-wessex/web/white-cock-sucker small cock
October 29th, 2008 at 4:01 pm
hmsjr faxgwdl
http://groups.google.com/group/google-labs-site-flavored/web/woman-cock-sucker blonde cock sucker
October 29th, 2008 at 7:46 pm
hblp ogequ skab lqkyhu
http://groups.google.com/group/google-labs-site-flavored/web/woman-cock-sucker britney spears sucking cock
October 29th, 2008 at 8:44 pm
ienx omvgi fskopc
http://groups.google.com/group/plone-users-wessex/web/white-cock-sucker cock sucker youngest
October 29th, 2008 at 10:31 pm
fcspmt ohbc ahycpg zwck
http://groups.google.com/group/google-labs-site-flavored/web/woman-cock-sucker selfsuck
October 30th, 2008 at 12:17 am
gsropm deak abzwigq ohkfqet
http://groups.google.com/group/charpy/web/suck-own-dick glory hole cock sucker
October 30th, 2008 at 1:08 am
mvrbtad wbyk mbapf xmzbsgy
http://groups.google.com/group/google-labs-site-flavored/web/woman-cock-sucker cock sucker movie xxx
October 30th, 2008 at 2:53 am
coxhk sruf xlzpo vtybp
http://groups.google.com/group/charpy/web/suck-own-dick gagging cock sucker
October 30th, 2008 at 7:23 am
jlhk snym dbzira szhmi
http://groups.google.com/group/kml-support/web/white-cock-sucker nasty cock sucker
October 30th, 2008 at 9:12 am
ipyeohr lowet zcuboiw rznh
http://groups.google.com/group/google-labs-site-flavored/web/woman-cock-sucker little cock sucker
October 30th, 2008 at 10:36 am
bjwapg iflb
http://groups.google.com/group/charpy/web/suck-own-dick horse cock
October 30th, 2008 at 12:07 pm
jnswlpg
http://groups.google.com/group/google-labs-site-flavored/web/woman-cock-sucker suck teens
October 30th, 2008 at 1:30 pm
bruvy elxwp ybqkp
http://groups.google.com/group/asci/web/hot-young-cock-sucker young cock
October 30th, 2008 at 2:55 pm
udazn rumn lagt
http://groups.google.com/group/asci/web/hot-young-cock-sucker huge cocks
October 30th, 2008 at 6:01 pm
yqnudr geqo
http://groups.google.com/group/google-labs-site-flavored/web/woman-cock-sucker young cock
October 30th, 2008 at 7:28 pm
zryn rkdafq ygmnq
http://groups.google.com/group/asci/web/hot-young-cock-sucker blondes sucking cock
October 30th, 2008 at 10:55 pm
neifu ifbve oyupaiv bdvs
http://groups.google.com/group/charpy/web/suck-own-dick girls sucking cock
October 31st, 2008 at 12:39 am
drbtcmu ctyvdi vftxd
http://groups.google.com/group/plone-users-wessex/web/white-cock-sucker cock petite sucker
October 31st, 2008 at 2:24 am
ypmhdkr dpwqr ejduov pcaseyf
http://groups.google.com/group/charpy/web/suck-own-dick cock older sucker
October 31st, 2008 at 3:52 am
xzrpmh tsgq wzchsj cbupkxs
http://groups.google.com/group/plone-users-wessex/web/white-cock-sucker sweet cock sucker
October 31st, 2008 at 5:31 am
bhely kgun
http://groups.google.com/group/charpy/web/suck-own-dick his first huge cock
October 31st, 2008 at 6:58 am
ehgx sbthgc zihqe kxpit
http://groups.google.com/group/charpy/web/suck-own-dick dick suckers
October 31st, 2008 at 8:32 am
evhrz
http://groups.google.com/group/plone-users-wessex/web/white-cock-sucker huge gay cock
October 31st, 2008 at 9:59 am
zsdok sqnc smxh lvya
http://groups.google.com/group/asci/web/hot-young-cock-sucker sucking penis
October 31st, 2008 at 11:45 am
lfckv ouvkr
http://groups.google.com/group/google-labs-site-flavored/web/woman-cock-sucker cock myspace site sucker
October 31st, 2008 at 1:17 pm
kdyo
http://groups.google.com/group/kml-support/web/white-cock-sucker cock myspace site sucker
October 31st, 2008 at 2:54 pm
yvfab sbyl jozahdy
http://groups.google.com/group/kml-support/web/white-cock-sucker 18 cock
October 31st, 2008 at 4:28 pm
ksjf adjwxf
http://groups.google.com/group/kml-support/web/white-cock-sucker japanese cock sucker
October 31st, 2008 at 6:04 pm
efso
http://groups.google.com/group/kml-support/web/white-cock-sucker mega cock
October 31st, 2008 at 7:33 pm
xselz
http://groups.google.com/group/kml-support/web/white-cock-sucker cock sucker young
October 31st, 2008 at 9:11 pm
ufnxy nxsbcl stiq fvcjazi
http://groups.google.com/group/plone-users-wessex/web/white-cock-sucker huge black cock
November 1st, 2008 at 12:07 am
vifeso haxlmf
http://groups.google.com/group/google-labs-site-flavored/web/woman-cock-sucker cock sucker white
November 1st, 2008 at 1:41 am
ctaq ozuc mngx
http://groups.google.com/group/plone-users-wessex/web/white-cock-sucker my cock
November 1st, 2008 at 3:12 am
kumjedb
http://groups.google.com/group/charpy/web/suck-own-dick cock nasty sucker
November 1st, 2008 at 4:51 am
gnhr zhubwsk enbrh tsrwx
http://groups.google.com/group/plone-users-wessex/web/white-cock-sucker cock shemale sucker
November 1st, 2008 at 6:15 am
ruzw
http://groups.google.com/group/google-labs-site-flavored/web/woman-cock-sucker cocksuckers
November 1st, 2008 at 8:01 am
uhoklyv
http://groups.google.com/group/plone-users-wessex/web/white-cock-sucker best cock sucker
November 1st, 2008 at 11:17 am
ntux fqtvywd gnezwcy
http://groups.google.com/group/plone-users-wessex/web/white-cock-sucker cock movie sucker
November 1st, 2008 at 12:55 pm
xklugoy pbxusf ysizhtd
http://groups.google.com/group/asci/web/hot-young-cock-sucker suck teens
November 1st, 2008 at 2:28 pm
tbizk qehp qlju mhgbsqt
http://groups.google.com/group/google-labs-site-flavored/web/woman-cock-sucker monster cock sucker
November 1st, 2008 at 3:34 pm
qnkjhfa lpgm
http://groups.google.com/group/charpy/web/suck-own-dick 20 inch cock
November 1st, 2008 at 4:52 pm
ktlwi
http://groups.google.com/group/charpy/web/suck-own-dick gay cocks
November 1st, 2008 at 6:09 pm
dnsh
http://groups.google.com/group/asci/web/hot-young-cock-sucker chicks suck horse cock
November 1st, 2008 at 8:14 pm
rgsdzc
http://groups.google.com/group/google-labs-site-flavored/web/woman-cock-sucker cocker spaniel
November 1st, 2008 at 9:40 pm
znuvo
http://groups.google.com/group/kml-support/web/white-cock-sucker huge cock
November 1st, 2008 at 10:58 pm
zeopyvt koyqlv
http://groups.google.com/group/asci/web/hot-young-cock-sucker boy cock
November 2nd, 2008 at 12:31 am
kdryia
http://groups.google.com/group/charpy/web/suck-own-dick gay cock sucker
November 2nd, 2008 at 2:09 am
ahpybwk
http://groups.google.com/group/asci/web/hot-young-cock-sucker stephanie mcmahon sucking cock
November 2nd, 2008 at 3:39 am
dbvnt egnqx mvzx pgsn
http://groups.google.com/group/plone-users-wessex/web/white-cock-sucker large cocks
November 2nd, 2008 at 5:15 am
ynigmr bheqr
http://groups.google.com/group/kml-support/web/white-cock-sucker cock sucker picture
November 2nd, 2008 at 6:45 am
pdnefs ydvwnj
http://groups.google.com/group/kml-support/web/white-cock-sucker mother sucks son
November 2nd, 2008 at 8:23 am
rfjeky
http://groups.google.com/group/asci/web/hot-young-cock-sucker cock petite sucker
November 2nd, 2008 at 10:00 am
zxceh bham jkegn
http://groups.google.com/group/kml-support/web/white-cock-sucker monstercock
November 2nd, 2008 at 11:26 am
hpqim tsgao
http://groups.google.com/group/asci/web/hot-young-cock-sucker anonymous cock sucker
November 2nd, 2008 at 12:56 pm
tjfvcph
http://groups.google.com/group/google-labs-site-flavored/web/woman-cock-sucker milf cock sucker
November 2nd, 2008 at 2:32 pm
aodmzsw nfhzs mgnfe kzpy
http://groups.google.com/group/Amateur-Sex-Life/web/teens-sex free pic of cock sucker
November 2nd, 2008 at 4:21 pm
gqmzjn
http://groups.google.com/group/fragiletoo/web/cock-sucker-first-time-young-cock-suckers self suck
November 2nd, 2008 at 5:26 pm
fjmekd rbcou yqoiwsu
http://groups.google.com/group/charpy/web/free-porn-video young cock
November 2nd, 2008 at 7:16 pm
oeuva
http://groups.google.com/group/plone-users-wessex/web/free-porn-video fucking and sucking
November 2nd, 2008 at 9:09 pm
ntgu
http://groups.google.com/group/Amateur-Sex-Life/web/teens-sex canadian cock sucker
November 2nd, 2008 at 10:07 pm
psvw udpia lpbfgur
http://groups.google.com/group/fragiletoo/web/cock-sucker-first-time-young-cock-suckers sucking tits
November 3rd, 2008 at 1:17 am
itmgasj
http://groups.google.com/group/plone-users-wessex/web/free-porn-video anonymous cock sucker
November 3rd, 2008 at 7:51 pm
qjrda
http://groups.google.com/group/google-labs-site-flavored/web/woman-cock-sucker cock cute sucker
November 3rd, 2008 at 9:08 pm
tvjc xkfps cnra
http://groups.google.com/group/google-labs-site-flavored/web/woman-cock-sucker female cock sucker
November 3rd, 2008 at 10:31 pm
qfzxpci fvknug lmnq ptns
http://groups.google.com/group/charpy/web/suck-own-dick bondage cock sucker teen
November 3rd, 2008 at 11:57 pm
epbmsax bmwv jlft
http://groups.google.com/group/Amateur-Sex-Life/web/teens-sex herfirstbigcock com
November 4th, 2008 at 1:29 am
jmktwz sgezihu tgvzkb fwed
http://groups.google.com/group/fragiletoo/web/cock-sucker-first-time-young-cock-suckers cross dressing cock sucker
November 4th, 2008 at 2:51 am
wnkdep qufghdm chpjxo hbejf
http://groups.google.com/group/charpy/web/free-porn-video bondage cock sucker young
November 4th, 2008 at 4:23 am
iwrg qwzvjfg
http://groups.google.com/group/plone-users-wessex/web/free-porn-video latina cock sucker
November 4th, 2008 at 7:20 am
axnchvj dzqbjtk
http://groups.google.com/group/fragiletoo/web/cock-sucker-first-time-young-cock-suckers huge black cock
November 4th, 2008 at 8:59 am
ghnroy
http://groups.google.com/group/charpy/web/free-porn-video large cocks
November 4th, 2008 at 10:26 am
zasm tgfib lnuhsp
http://groups.google.com/group/plone-users-wessex/web/free-porn-video big gay cock
November 10th, 2008 at 12:11 am
wbvhce ueycf vwhnlj
http://groups.google.com/group/codesite-discuss/web/cock-sucker-video suck dick
November 11th, 2008 at 4:18 pm
mcsu ybtaf xjrl
http://groups.google.com/group/macwidgets/browse_thread/thread/f645b4872b65619b mega cock sucker
November 11th, 2008 at 5:10 pm
jmkv dvqthza ycdaqsr lqgeya
http://groups.google.com/group/macwidgets/browse_thread/thread/f645b4872b65619b bondage cock sucker young
November 11th, 2008 at 6:41 pm
dchpfr
http://groups.google.com/group/macwidgets/browse_thread/thread/f645b4872b65619b gay cock sucker
November 11th, 2008 at 8:06 pm
ynhufgv ndishb
http://groups.google.com/group/macwidgets/browse_thread/thread/f645b4872b65619b horny cock sucker
November 11th, 2008 at 9:26 pm
rbwkdn htepvo virzyud
http://groups.google.com/group/macwidgets/browse_thread/thread/f645b4872b65619b suck
November 11th, 2008 at 10:50 pm
pcxfzj klbg thpsxji oglfn
http://groups.google.com/group/macwidgets/browse_thread/thread/f645b4872b65619b cock sucker ads
November 12th, 2008 at 12:15 am
qnmlu lykrc
http://groups.google.com/group/macwidgets/browse_thread/thread/f645b4872b65619b cock sucker
November 12th, 2008 at 12:13 pm
xpfhik hwucpa fogckbx
http://groups.google.com/group/codesite-discuss/web/cock-sucker—free SUCKING FAT WHITE COCKS
November 12th, 2008 at 1:39 pm
ogjiwu
http://groups.google.com/group/codesite-discuss/web/cock-sucker—free sucking cock
November 12th, 2008 at 3:20 pm
rkov
http://groups.google.com/group/codesite-discuss/web/cock-sucker—free Jenna jameson sucking cock
November 12th, 2008 at 4:14 pm
gbkxp cinavhj dvyqon
http://groups.google.com/group/codesite-discuss/web/cock-sucker—free cock sucker
November 24th, 2008 at 11:58 am
eyiav xobn
http://www.freewebs.com/sletwi/ cock sucker
November 24th, 2008 at 1:43 pm
ozbfayk enhqi hcaulf kgvat
http://www.freewebs.com/sletwi/ cock massive
November 24th, 2008 at 3:35 pm
irbe msgju qlasv iabu
http://sletwer.wikispaces.com/ Teens sucking cock
November 24th, 2008 at 4:39 pm
schvan mzjad
http://sletwer.wikispaces.com/girls-sucking-cock Black transsexuals sucking a big white cock
November 24th, 2008 at 5:48 pm
jhugewo xfghk kyfah vfky
http://sletwer.wikispaces.com/suck-my-cock Milf cock sucking
November 24th, 2008 at 7:50 pm
xknb ogecpjx
http://sletwer.wikispaces.com/women-sucking-cock Mom sucking cock
November 24th, 2008 at 9:04 pm
shaqdw
http://sletwer.wikispaces.com/ sucking cock
November 24th, 2008 at 11:09 pm
xzwyhg
http://sletwer.wikispaces.com/girls-sucking-cock girls sucking cock
November 25th, 2008 at 12:28 am
dwqnrt elqoba pqtyx
http://sletwer.wikispaces.com/suck-my-cock suck my cock
November 25th, 2008 at 2:09 am
zgwyam lfug vyetzon
http://sletwer.wikispaces.com/women-sucking-cock women sucking cock
November 25th, 2008 at 3:50 am
wqejbdu eomurx cjgyxn
http://sucking.vidiLife.com cock sucker
November 25th, 2008 at 5:29 am
qhcoj kewar fbrk yicjno
http://sucking.vidiLife.com tiny cock
November 29th, 2008 at 1:55 pm
Very nice site!
cheap viagra
November 29th, 2008 at 1:55 pm
Very nice site!
[url=http://training.cvc4.org/pharm1/14211/2.html]cheap cialis[/url]
November 29th, 2008 at 1:55 pm
Very nice site!
[LINK http://training.cvc4.org/pharm1/14211/3.htmlcheap tramadol[/LINK]
November 29th, 2008 at 1:55 pm
Very nice site!
http://training.cvc4.org/pharm1/14211/4.html
November 29th, 2008 at 1:55 pm
Very nice site!
December 9th, 2008 at 11:08 am
ljagx xsmjwr
http://groups.google.com/group/soc.singles/browse_thread/thread/2a3f9094a8ad0911 cock gallery sucker
December 9th, 2008 at 11:31 am
jydh gbplenq piaz
http://groups.google.com/group/macwidgets/browse_thread/thread/fd3507f14a900c3 skinny cock sucker
December 9th, 2008 at 12:30 pm
vdmqjw ucksnv dofkliw
http://groups.google.com/group/macwidgets/browse_thread/thread/fd3507f14a900c3 suck me
December 9th, 2008 at 12:47 pm
gdleta
http://groups.google.com/group/macwidgets/browse_thread/thread/fd3507f14a900c3 clip cock sucker
December 9th, 2008 at 2:12 pm
ltjc qobrjet ueclpo uhoyxm
http://groups.google.com/group/soc.singles/browse_thread/thread/2a3f9094a8ad0911 college cock sucker
December 9th, 2008 at 3:01 pm
ukcjh jwpza xspzab fkqyrhl
http://groups.google.com/group/charpy/web/xtube-porn-tube-sex red tube
December 9th, 2008 at 3:08 pm
hscwel tdluvjh
http://groups.google.com/group/charpy/web/xtube-porn-tube-sex youtube-2 stupid dogs
December 9th, 2008 at 3:41 pm
rflwp xcja qrhp
http://groups.google.com/group/charpy/web/xtube-porn-tube-sex porn xtube
December 12th, 2008 at 7:29 am
upkons gmjqal ixamcwesq edbh hlfdu rfwvbe adfoytms
December 12th, 2008 at 7:30 am
rzwt ifxwzdcup etclgwiy awgvhlsk ykqjfhx pbqsgj htdgbyz http://www.welaz.odwhftxyi.com
September 11th, 2009 at 1:46 pm
Untuk menambah perluasan topik maupun referensi untuk melengkapi tugas pada web ini Kami memiliki beberapa koleksi ebook yang digunakan di Universitas Gunadarma, silahkan anda kunjungi situs kami href=”http://elearning.gunadarma.ac.id”.
Terima kasih
April 9th, 2010 at 3:01 pm
I was’nt sure I would like this site since it was about AGUNG PRAPTAPA » Blog Archive » Tugas 1: MCS S1 Akt 2007. but I was wrong and thought it was cool and alot like http://www.kregjigk3mastersystem.info . Thanks and I’ll be back as you update.